3. PHK
Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh
salah satu pihak.
Back
4. Hak
Perselisihan Hak adalah Perselisihan yang timbul
karena tidak dipenuhinya Hak, akibat adanya
perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.
Back
5. Kepentingan
Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang
timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan
atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama.
Back
6. Antar Serikat dalam Suatu Perusahaan
Perselisihan Antar Serikat Pekerja dalam Suatu
Perusahaan adalah perselisihan antar serikat
pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam
satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian
paham mengenai keanggotaan , pelaksanaan
hak, dan kewajiban keserikat-pekerjaan.
7. Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial dalam Praktek
Melalui Proses Tata Usaha
Negara
Melalui Proses Perdata / HIR
/ RBG
Melalui Proses Penyelesaian
Hubungan Industrial / UU
No.2 Tahun 2004
Melalui Proses Pidana
9. Bipartit
Jangka waktu penyelesaiannya 30 hari
Pihaknya adalah pengusaha dengan serikat pekerja apabila
pekerjanya anggota atau dengan pekerja langsung
Membuat notulen bipartit
Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama
Mendaftarkan perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan
Industrial
Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke PHI
tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke Pengadilan
Hubungan Industrial
Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengusaha dapat
menerbitkan surat skorsing dan melakukan pencatatan /
permohonan mediasi kepada dinas tenaga kerja ditempat
pekerja bekerja
10. Mediasi
Perselisihan yang dapat dilakukan Mediasi adalah, PHK, Hak, Kepentingan, dan
Antar Serikat dalam Satu Perusahaan
Jangka waktu penyelesaiannya 30 hari
Pihaknya adalah pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan mediator dari dinas
tenaga kerja
Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama
Mendaftarkan perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial
Apabila tidak tercapai kesepakatan, mediator menerbitkan anjuran
Apabila pengusaha dan pekerja menerima anjuran maka, dibuat perjanjian bersama
dan setelah dilaksanakan, didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial
Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka
mohon eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial
Apabila pengusaha dan pekerja menolak anjuran, maka pengusaha dan pekerja
berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial
11. Konsiliasi
Perselisihan yang dapat dilakukan Konsiliasi
adalah, PHK, Kepentingan, dan Antar Serikat dalam Satu
Perusahaan
Jangka waktu penyelesaiannya 30 hari
Pihaknya adalah pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan
konsiliator
Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama
Mendaftarkan perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan
Industrial
Apabila tidak tercapai kesepakatan, konsiliator menerbitkan anjuran
Apabila pengusaha dan pekerja menerima anjuran maka, dibuat
perjanjian bersama dan setelah dilaksanakan, didaftarkan ke
Pengadilan Hubungan Industrial
Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke PHI tidak
dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke Pengadilan Hubungan
Industrial
12. Arbitrasi
Perselisihan yang dapat dilakukan Arbitrasi adalah Kepentingan dan
Antar Serikat dalam Satu Perusahaan
Jangka waktu penyelesaiannya 30 hari
Pihaknya adalah pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan
arbitor
Apabila tercapai kesepakatan, dimasukan dalam putusan arbitor
Apabila tidak tercapai kesepakatan, arbitor menerbitkan putusan
Apabila pengusaha dan pekerja menerima putusan arbitrasi, maka
putusan dapat dilaksanakan
Apabila putusan arbitor yang telah berkekuatan hukum mengikat
tidak dilaksanakan, maka upayanya mohon eksekusi ke Pengadilan
Hubungan Industrial
Apabila pengusaha atau pekerja keberatan dengan putusan arbitor,
maka dapat melakukan permohonan pembatalan putusan ke
Mahkamah Agung
13. Tenggang Waktu Hukum dalam
Penyelesaian Perselisihan dalam
Hubungan Industrial
Perundingan Bipartit waktu penyelesaian 30 hari
Mediasi waktu penyelesaian 30 hari kerja
Konsiliasi waktu penyelesaian 30 hari kerja
Arbitrasi waktu penyelesaian 30 hari kerja
Jawaban Anjuran 10 hari kerja (tidak Jawab dianggap menolak)
Gugatan PHK 160 ayat (3) & 162 UU No. 13/ 2003 1 (satu) tahun
Gugatan Hak 2 tahun
Pengadilan Hubungan Industrial waktu penyelesaian 50 hari kerja
Menyatakan Kasasi 14 Hari Kerja
Mengajukan Memori Kasasi 14 hari kalender sejak menyatakan
Mengajukan Kontra Memori Kasasi 14 hari kalender sejak
menerima pemberitahuan
Mahkamah Agung waktu penyelesaian 30 hari kerja
14. Proses beracara di Pengadilan
Hubungan Industrial
Gugatan
Penggugat
Replik Penggugat
Jawaban Tergugat
Duplik Penggugat
Kesimpulan
Penggugat + Tergugat
Pembuktian
Penggugat + Tergugat
Putusan M. Hakim
Putusan Provisionil
Majelis Hakim Pasal 96
UU 2/2004
Sita Jaminan
Penetapan Sita Jaminan tidak
dapat diajukan Perlawanan
dan atau tidak dapat
digunakan upaya hukum
(Pasal 96 UU PH)
15. Mahkamah Agung
1. Upaya Hukum Biasa / Kasasi
Alasan Kasasi:
a. Tidak berwenang atau melampaui batas
wewenang
b. Salah menerapkan hukum yang berlaku
c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan
oleh peraturan
Yang dapat dimohonkan Kasasi adalah:
a. Perselisihan Hak
b. Perselisihan PHK
16. 2. Upaya Hukum Luar Biasa
Alasan PK:
a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dianggap palsu
b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada
yang dituntut
d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangan sebab-sebabnya
e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama
atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya
telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain
f. Apabila dalam suatu keputusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan
yang nysts
17. Tenggang Waktu Pengajuan PK
a. 180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat
b. 180 hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta
tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
c. 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum
tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang
berperkara, untuk alasan PK karena adanya Ultra petita,
kekhilafan dan adanya tuntutan yang belum
dipertimbangkan sebab-sebabnya
d. 180 hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu
memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah
diberitahukan kepada pihak yang berperkara, untuk
alasan adanya putusan yang bertentangan untuk perkara
yang sama
18. Eksekusi
Permohonan Kepada Ketua Pengadilan
Hubungan Industrial
Anmaning / Panggilan Pengadilan kepada para
pihak untuk melaksanakan putusan
Apabila putusan tidak dilaksanakan,
permohonan sita eksekusi
Penetapan dan Pelaksanaan sita eksekusi
Eksekusi
19. Proses Pidana
Bukti dan Saksi cukup untuk menduga suatu perbuatan pidana
Laporan polisi:
a. Melaporkan pelaku pada bagian layanan masyarakat
b. Pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi
c. Penyerahan bukti-bukti surat dan barang bukti
d. Pengajuan saksi ahli
e. Penetapan tersangka
f. Penahanan
g. Pemberkasan
h. Pelimpahan ke kejaksaan
Proses di Kejaksaan:
a. Menerima berkas dan tersangka dari kepolisian
b. Melanjutkan penahanan
c. Mempersiapkan dakwaan kepengadilan negeri
d. Pelimpahan kepengadilan negeri
20. Proses di Pengadilan Negeri
a. Menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari kejaksaan
b. Melanjutkan penahanan
c. Membuka persidangan: pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, surat, tersangka, tuntutan
pidana, pembelaan , replik, duplik, simpulan, dan putusan
Proses di Pengadilan Tinggi
a. Menerima pelimpahan kewenangan ,berkas ,dan tersangka dari pengadilan negeri
b. Menjatuhkan putusan : menerima atau menolak permohonan banding atau mengadili sendiri
Proses di Mahkamah Agung
a. Menerima pelimpahan kewenangan ,berkas ,dan tersangka dari pengadilan tinggi
b. Menjatuhkan putusan : menerima atau menolak permohonan kasasi atau mengadili sendiri
Proses Eksekusi oleh Jaksa
21. Proses Perdata
Bukti dan Saksi cukup untuk menduga suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian
materiil maupun imateriil
Membuat dan mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum
Proses di Pengadilan Negeri:
a. Pemeriksaan Administrasi Para Pihak
b. Mediasi
c. Pembacaan Gugatan
d. Jawaban
e. Replik
f. Duplik
g. Pemeriksaan bukti surat, saksi, saksi ahli
h. Kesimpulan,
i. Putusan
Proses di Pengadilan Tinggi
a. Menerima, Memeriksa dan Memutus permohonan banding
Proses di Mahkamah Agung
a. Menerima, Memeriksa dan Memutus permohonan Kasasi
Proses Eksekusi oleh Pengadilan Negeri
22. Proses Tata Usaha Negara
Objeknya adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Final, Individual, Kongkrit
Mengikuti proses banding administrasi apabila ada
Membuat dan mengajukan gugatan mengenai pembatalan putusan Pejabat TUN dan perintah menerbitkan
keputusan baru
Proses di Pengadilan Tata Usaha Negara:
a. Pemeriksaan Dismisal atau Formalitas Gugatan
b. Pemeriksaan Administrasi Para Pihak
c. Mediasi
d. Pembacaan Gugatan
e. Jawaban
f. Replik
g. Duplik
h. Pemeriksaan bukti surat, saksi, saksi ahli
i. Kesimpulan,
j. Putusan
Proses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
a. Menerima, Memeriksa dan Memutus permohonan banding
Proses di Mahkamah Agung
a. Menerima, Memeriksa dan Memutus permohonan Kasasi
Proses Eksekusi melalui Pengadilan Negeri
23. Contoh Kasus dalam Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
Proses penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial: Upah lembur, Pelanggaran PP/PKB,
mangkir,dll
Proses penyelesaian Pidana: Pekerja melakukan
penggelapan dalam jabatan atau pengusaha
melanggar pasal 169 UU No.13 tahun 2003,dll.
Proses penyelesaian Perdata: Ganti rugi akibat
penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh
pekerja,dll.
Proses penyelesaian Tata Usaha Negara: Gugatan
Penetapan Upah Lembur pegawai Pengawas,dll.
