Seri Hukum Perburuhan

1. PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN
Dr. Willy Farianto,S.H.,M.Hum
Pertemuan Keempat - UPN VJ, 14 Sept 2018
“OUTSOURCING”

2. PENGUSAHA PEKERJA
PERJANJIAN KERJA
PEKERJAAN UPAH PERINTAH
Orang yang bekerja
dengan menerima
upah/imbalan
Perseorangan Partnership Badan Hukum
• UD
• PD
• UMKM
Persekutuan
Perdata, CV,
Firma, BOB,
UMKM
• Koperasi
• PT
• BUT
Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
HUBUNGAN KERJABerdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

3. DASAR HUKUM
 Pasal 64,65 dan 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011
 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014
 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada perusahaan Lain.
 SE Menakertrans No.SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada perusahaan Lain

4. Putusan MK 27/2011
Pasal 66 & UU 13/2003
Permenaker 19/2012
Pasal 64 UU 13/2003
Pasal 65 UU 13/2003 &
Permenaker 19/2012
OUTSOURCING
Pemborongan
Penyedia
Jasa Pekerja
(PJP)
Jenis:
Pemborongan
& Penyedia
Jasa Pekerja
Transfer of
Undertaking
Protection of
Employment
(TUPE)

5. PERJANJIAN OUTSOURCING
Perjanjian
PPJP/Pemborongan
PKWT
(TUPE)
PKWTT
Pasal 64, 65, 66 UU 13/2003; Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011; Permenaker 19/2012; SE No. 04/2013
PERUSAHAAN PERUSAHAAN Pekerja
Penempatan pekerja
Hasil / pekerjaan

6. PEKERJAAN YANG DAPAT
DI ALIHKAN
ALUR BISNIS
PERUSAHAAN
CORE BUSINESS NON CORE BUSINESS
OUTSOURCING

7. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang (non core) dari
perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penerima pekerjaan
melalui perjanjian pemborongan
Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang (non core) dari
perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penerima pekerjaan
untuk menempatkan pekerjanya melalui perjanjian penyedia jasa
pekerja
PEMBORONGAN
PENYEDIA JASA PEKERJA

8. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara
perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima
pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara
perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
PERJANJIAN PEMBORONGAN
PERJANJIAN PENYEDIA JASA PEKERJA

9. PEMBORONGAN
PENYEDIA
JASA
PEKERJA
PEKERJAAN
MENEMPATKAN
PEKERJA
 Terpisah dari pekerjaan utama
 Dengan perintah langsung atau tidak langsung
 Kegiatan penunjang secara keseluruhan
 Tidak menghambat proses produksi secara
langsung
 Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja
 Kegiatan Penunjang:
• Cleaning Service
• Catering
• Security
• Jasa penunjang di perminyakan &
pertambangan
• Angkutan bagi pekerja

10. PEMBORONGAN
PART # 1

11. ASOSIASI SEKTOR USAHA
Asosiasi sektor usaha, yaitu
asosiasi yang:
• Disahkan oleh Kementerian
Hukum & HAM, atau
• Terdaftar di Kemendagri &
berada di bawah binaan
Kementerian/ Lembaga
Pembina Sektor terkait atau
instansi teknis terkait di
Pemda, atau
• Terdaftar di Kamar Dagang &
Industri tingkat nasional
/daerah
Asosiasi sektor usaha membuat alur kegiatan proses
pelaksanaan pekerjaan sesuai bidang usahanya yang digunakan
sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan
Perusahaan pemberi pekerjaan memberitahukan jenis
pekerjaan penunjang yang akan diserahkan, kepada instansi
Ketenagakerjaan Kab/Kota tempat pemborongan pekerjaan
dilaksanakan
Instansi Ketenagakerjaan Kab/Kota mengeluarkan bukti
pemberitahuan paling lambat 5 hari kerja sejak berkas diterima.
ALUR KEGIATAN USAHA

12. PERSYARATAN PERUSAHAAN
PENERIMA PEMBORONGAN
o Berbentuk badan hukum (PT atau
Koperasi)
o Memiliki tanda daftar perusahaan
o Memiliki izin usaha
o Memiliki bukti wajib lapor
ketenagakerjaan yang dikeluarakan
oleh Instasi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota.
KEWAJIBAN MELAPOR KE
INSTANSI KETENAGAKERJAAN
 Pemberi kerja melaporkan jenis pekerjaan
penunjang yang akan diserahkan kepada
penerima pekerjaan.
 Penerima Pekerjaan wajib mendaftarakan
perjanjian pemborongan antara
perusahaan pemberi pekerjaan dengan
penerima pekerjaan.

13. PERJANJIAN PEMBORONGAN
ANTARA PEMBERI KERJA DENGAN PENERIMA PEMBORONGAN
Perusahaan Perusahaan
 Tertulis
 Memuat hak & kewajiban para pihak
 Menjamin terpenuhinya perlindungan
kerja & syarat-syarat kerja bagi pekerja
 Memiliki tenaga kerja yang mempunyai
kompetensi dibidangnya Pendaftaran perjanjian pemborongan oleh penerima
pemborongan ke instansi ketenagakerjaan Kab/Kota
tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.
(Waktunya 30 hari sebelum pekerjaan dilaksanakan)
Instansi Ketenagakerjaan
Kab/ Kota menerbitkan
bukti Pendaftaran

14. PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAN PENERIMA
PEMBORONGAN DENGAN PEKERJA
o Tertulis
o Memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja dalam hubungan kerja
o Hubungan kerja dapat didasarkan dengan PKWT atau PKWTT

15. AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PEMBORONGAN
“Pasal 65 ayat (8) UU Ketenagakerjaan, menyatakan: Dalam hal
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak
terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh
dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan
kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.”
Makna demi hukum berdasarkan putusan MK adalah:
1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak
mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding, dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan

16. PENYEDIA JASA PEKERJA
PART # 2

17. PERSYARATAN PENYEDIAAN
JASA PEKERJA
 Perusahaan pemberi kerja membuat
perjanjian PJP secara tertulis, dengan
Perusahaan PJP
 Pekerjaan merupakan kegiatan jasa
penunjang
 Kegiatan Jasa Penunjang :
 Cleaning Service
 Catering
 Security
 Kegiatan penunjang di
pertambangan dan perminyakan
 Transportasi bagi pekerja
 Ijin Oprasional Perusahaan PJP dimohonkan ke
Instansi Ketenagakerjaan Propinsi tempat
pekalsanaan pekerjaan.
 Perjanjian PJP antara perusahaan pemberi
pekerjaan dengan perusahaan PJP didaftarkan ke
Instansi Ketenagakerjaan Kab/kota tempat
pekerjaan dilaksanakan. (paling lambat 30 hari
kerja sejak ditandangani dengan melampirkan ijin
operasional perusahan PJP & draft perjanjian
kerja antara pekerja dengan perusahaan PJP)
 Perjanjian Kerja PJP antara pekerja dengan
perusahaan PJP di catatakan ke Instansi
Ketenagakerjaan kab/kota tempat pekerjaan
dilaksanakan.
KEWAJIBAN MELAPOR KE
INSTANSI KETENAGAKERJAAN

18. PERSYARATAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA
 Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
 Memiliki tanda daftar perusahaan
 Memiliki izin usaha
 Memiliki wajib lapor ketenagakerjaan
 Memiliki izin operasional: (berlaku 3 tahun dan perpanjang 3 tahun)
 copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan
usahapenyediaan jasa pekerja/buruh
 copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
 copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh
 copy tanda daftar perusahaan;
 copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan
kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan
 copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan
 Mempunyai kantor & alamat tetap
 Memiliki NPWP

19. PERJANJIAN PJP
ANTARA PEMBERI KERJA DENGAN PERUSAHAAN PJP
Perusahaan Perusahaan
 Perjanjian penyediaan jasa pekerja dibuat tertulis.
 Hubungan kerja perusahaan PJP dengan Pekerja dapat
PKWT atau PKWTT.
 Pekerjaan yang diserahkan harus merupakan kegiatan jasa
penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan
proses produksi, meliputi:
• usaha pelayanan kebersihan
• usaha penyediaan makanan bagi pekerja
• usaha tenaga pengaman
• usaha jasa penunjang di pertambangan & perminyakan
• usaha penyediaan angkutan bagi pekerja
 Di larang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau
seluruh pekerjaan yang diperjanjikannya kepada
perusahaan penyedia jasa pekerja lain.
 Memuat jenis pekerjaan memuat jenis pekerjaan yang
akan dilakukan & penegasan bahwa perusahaan PJP
bersedia menerima pekerja dari perusahaan PJP
sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus
(TUPE)
 Bersedia menerima pekerja dari perusahaan PJP
sebelumnya untuk jenis pekerjaan tetap/terus menerus
 Mencantumkan hubungan kerja PJP dengan Pekerja :
PKWT/PKWTT

20. PERJANJIAN KERJA ANTARA
PERUSAHAAN PJP DENGAN
PEKERJA
Tertulis
PKWT untuk pekerjaan yang tetap ada:
 Memuat jaminan kelangsungan bekerja
 Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai peraturan
perundangan dan yang diperjanjikan:
a. hak atas Cuti jika telah memenuhi syarat masa kerja
b. Jaminan sosial
c. THR
d. Hak Istirahat 1 hari dalam satu minggu
e. Hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri
oleh perusahaan PJP sebelum PKWT berakhir bukan karena
kesalahan pekerja
f. Hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari
akumulasi masa kerj yang dilalui
g. Hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perusahaan
dan/ atau perjanjian kerja sebelumnya
• Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian
perusahaan PJP untuk menetapkan upah
Note:
Apabila hak-hak tidak dipenuhi oleh
perusahaan PJP maka hubungan kerja
berubah menjadi PKWTT, terhitung
sejak ditandatanganinya PKWT.

21. AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PERJANJIAN
PENYEDIAAN JASA PEKERJA
“Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, dinyatakan: Dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d,
serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.”
Makna demi hukum berdasarkan putusan MK adalah:
1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai
kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding, dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan
NB: Pasal 30 Permenaker 19/2012 menyatakan bahwa Pasal 28 & 29 (TUPE) dilanggar, maka status hubungan kerja pekerja
dengan perusahaan PJP berubah menjadi PKWTT

22. Diskusi
Bagaimana implementasi TUPE yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 dalam Permenaker 19/2012 & apa bentuk
TUPE yang dimaksud?

23. TERIMA KASIH