PP No. 35/2021 mengatur tentang perusahaan alih daya yang mempekerjakan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Perusahaan alih daya bertanggung jawab atas perlindungan pekerja, upah, dan hak-hak lainnya serta harus berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja harus mengatur pengalihan perlindungan hak bila terjadi pergantian

1. ALIH DAYA
Menurut UU NO 11 Tahun 2020 Dan Peraturan
Pemerintah No. 35 Tahun 2021
Disampaikan oleh :
DIAN SYSKA, S.Kom
(Pengawas Ketenagakerjaan)
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1

2. PENGERTIAN
Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha
berbentuk badan hukum yang memenuhi
syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu
berdasarkan perjanjian yang disepakati
dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.
2

3. DASAR HUKUM
Pasal 81 Angka
20
3
UU 11 / 2020
Mengubah bunyi Pasal 66 UU 13 / 2003
4 Ayat menjadi 6 Ayat
UU 13 / 2003
Pasal 64, Pasal
65 dan Pasal 66
PP Nomor 35 / 2021
Pasal 18, 19 dan 20

4. NO UNDANG – UNDANG No. 13 TAHUN 2003 UNDANG – UNDANG No. 11 TAHUN 2021
18 Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis.
Ketentuan Pasal 64 dihapus
19 Pasal 65
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari
pemberi pekerjaan;
c.Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara
keseluruhan; dan
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
berbentuk badan hukum.
Ketentuan Pasal 65 dihapus
4

5. NO UNDANG – UNDANG No. 13 TAHUN 2003 UNDANG – UNDANG No. 11 TAHUN 2021
19 (4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh
pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan
syarat- syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara
tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang
dipekerjakannya.
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau
perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status
hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima
pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh
dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka
hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan
sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7).
5

6. NO UNDANG – UNDANG No. 13 TAHUN 2003 UNDANG – UNDANG No. 11 TAHUN 2021
19 Pasal 66
(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan
kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung
dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang
atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses
produksi.
(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang
atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses
produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja
sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian
kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian
kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak;
Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 66
(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan
pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian
kerja yang dibuat secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tertentu
atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
(2) Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat
kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-
kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.
(3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian kerja tersebut harus
mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi
pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya
dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.
6

7. NO UNDANG – UNDANG No. 13 TAHUN 2003 UNDANG – UNDANG No. 11 TAHUN 2021
20 Pasal 66
c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja,
serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh
dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib
memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini.
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang
berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak
terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan pemberi pekerjaan.
(4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
(5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
7

8. 8
PP Nomor 5 Tahun 2021
(Pasal 164 Huruf b)
PP Nomor 35 Tahun 2021
(Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal
20)

9. 11 / 2020
9
Jaminan atas kelangsungan
bekerja bagi Pekerja/Buruh yang
hubungan kerjanya berdasarkan
PKWT dalam Perusahaan Alih Daya
(Pasal 19 ayat (2))
Pelindungan pekerja/buruh
alih daya dan perizinan
berusaha.
(pasal 20 ayat (2))
Pelindungan Pekerja/Buruh
menjadi tanggung jawab
Perusahaan Alih Daya
(Pasal 18 ayat (3))
PP No. 35 / 2021

10. 10
PP NOMOR 35 TAHUN 2021

11. 11
Hubungan Kerja
(Pasal 18)
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Atau
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT)
Perusahaan Alih daya bertanggung jawab
atas Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah,
kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan
yang timbul
Di buat
secara
tertulis
Di atur
dalam PK
/ PP / PKB

12. Dalam hal Perusahaan Alih Daya
mempekerjakan Pekerja/Buruh berdasarkan
PKWT maka Perjanjian Kerja tersebut harus
mensyaratkan pengalihan pelindungan hak
bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi
pergantian Perusahaan Alih Daya dan
sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada
Catatan:
⮚Pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yaitu perusahaan alih daya yang baru
memberikan pelindungan hak-hak bagi pekerja/buruh minimal sama dengan hak-hak yang diberikan
oleh perusahaan alih daya sebelumnya.
⮚Obyek pekerjaannya tetap ada adalah pekerjaan yang ada pada 1 (satu) perusahaan pemberi
pekerjaan yang sama.
12
Jika tidak ada perlindungan
hak tsb, maka Perusahaan
Alih Daya bertanggung
jawab atas pemenuhan hak
Pekerja/Buruh
Merupakan jaminan atas
keberlangsungan bekerja
bagi Pekerja/Buruh
PASAL 19

13.  Perusahaan Alih Daya harus berbadan Hukum
 Perusahaan Alih Daya haru memenuhi ketentuan
yang ditetapkan dari pemerintah pusat
13
PASAL 20

14. 14
Jenis pekerjaan yang bisa di alihdayakan, tergantung pada kebutuhan sektor
Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang
timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya dan harus diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama
Perusahaan Alih Daya Berbentuk Badan Hukum dan Wajib memenuhi perizinan
berusaha yang diiterbitkan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme OSS
KESIMPULAN

15. SANKSI
15
Pasal 66 ayat (4) UU CK
Perusahaan Alih Daya tidak berbadan Hukum dan tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
dikenai sanksi administratif berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Pembatasan kegiatan usaha;
c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
d. Pembekuan kegiatan

16. 16
NO SEBELUM UU 11 TAHUN 2020 BERDASARKAN UU 11 TAHUN 2020, PP 5
TAHUN 2021 DAN PP 35 TAHUN 2021
1. Pekerjaan yang bisa diserahkan kepada
pihak ketiga hanya pekerjaan yang
bersifat penunjang atau jasa penunjang
yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi
Tidak lagi diatur jenis pekerjaannya, jenis
pekerjaannya tergantung dengan
kebutuhan perusahaan (menjadi urusan
bisnis)
2. Yang bertanggung jawab terhadap
pekerja harus berdasarkan perjanjian
penyerahan pekerjaan atau perjanjian
pemborongan pekerjaan
Perlindungan pekerja/buruh menjadi
tanggung jawab perusahaan Alih Daya
3. Pekerja PKWT setelah berakhir menjalani
kontrak kerja tidak mendapatkan hak
kompensasi
Mendapatkan kompensasi dan juga hak
lainnya sesuai PP 35/2021
4. a. Perusahaan penyedia jasa harus
memiliki ijin operasional dari instansi
yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan
pekerjaan
b. Perusahaan pemberi pekerjaan harus memiliki
bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang
yang akan diserahkan melalui pemborongan
Perusahaan alih daya harus memiliki ijin
sesuai dengan PP 5 Tahun 2021
5. Tidak ada sanksi terhadap perusahaan penyedia
jasa ataupun pemborong pekerjaan
Sanksi admiinistratif

17. 17
Pilihlah pekerjaan yang Anda sukai, dan Anda
tidak akan perlu bekerja seumur hidup Anda
(Confucius)
Sekian....
Daaann… Terimakasih….