SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
pendaftaran
PPHISENYATANYA DAN SEHARUSNYA
Dr. WILLY FARIANTO
Atmajaya Jakarta, 8 September 2016
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
SHARING
FARDALAW
PROSES
PPHI
 PENGUSAHA
 PEKERJA/ SERIKAT PEKERJA
 MEDIATOR / KONSILIATOR/ ARBITOR
 PENGUSAHA
 PEKERJA/ SERIKAT PEKERJA
 JAWAB JINAWAB (GUGATAN,
JAWABAN, REPLIK & DUPLIK)
 PEMBUKTIAN (SURAT, SAKSI & AHLI)
 KESIMPULAN
 PUTUSAN
PHI: PHK, HAK, KENTINGAN & ANTAR SERIKAT
DALAM SATU PERUSAHAAN
MA: PHK & HAK
BIPARTIT
TRIPARTIT
KEWENANGAN
PHI
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Tidak pernah
bipartit
Split perkara
untuk
menghindari
bayar gugatan
Melampirkan
anjuran, risalah
mediasi
Satu Anjuran
untuk beberapa
gugatan
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Tidak pernah
bipartit
Split perkara
untuk
menghindari
bayar gugatan
Melampirkan
anjuran, risalah
mediasi
Satu Anjuran
untuk beberapa
gugatan
Bipartit dulu
baru mediasi
Cepat, tepat,
adil, dan
biaya murah
Satu Anjuran
untuk satu
gugatan
Putusan MK no
No.68 PUU-XIII
2015 tentang
risalah
penyelesaian
Anjuran tertulis dalam bentuk risalah
penyelesaian mediasi/konsiliasi.
Melampirkan
anjuran, risalah
mediasi
Putusan MK no
No.68 PUU-XIII
2015
PHI Banjarmasin : Risalah mediasi dan anjuran
PHI Aceh : Risalah mediasi
PHI Samarinda : Risalah mediasi
PHI Palembang : Risalah mediasi
PHI Jakarta : Anjuran
PHI Jayapura : Anjuran
PHI Ternate : Anjuran
PHI Bandung : Anjuran
PHI Surabaya : Anjuran
PHI Palu : Anjuran
PHI Makasar : Anjuran
PHI Pekanbaru : Anjuran
PHI Kupang : Anjuran
SENYATANYA
SEHARUSNYA
pendaftaran
 Tidak pernah bipartit
 1 Anjuran untuk beberapa Gugatan
 Melampirkan anjuran, risalah mediasi,
putusan MK risalah
 Agar tidak bayar gugatan: split perkara
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Penggunaan
alasan PMH
Perselisihan PHI
gugat di PN, atau
kebalikannya
pendaftaran
 Tidak pernah bipartit
 1 Anjuran untuk beberapa Gugatan
 Melampirkan anjuran, risalah mediasi,
putusan MK risalah
 Agar tidak bayar gugatan: split perkara
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Penggunaan
alasan PMH
Perselisihan PHI
gugat di PN, atau
kebalikannya
Seharusnya:
Hak, Kepentingan, PHK, antar
SP dalam satu perusahaan
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Di luar pihak
anjuran
digugat
Pekerja
outsourcing
menggugat
perusahaan
pemberi kerja
Keliru subjek
Keliru
penulisan
subjek (contoh:
BUT)
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Di luar pihak
anjuran
digugat
Pekerja
outsourcing
menggugat
perusahaan
pemberi kerja
Keliru subjek
Keliru
penulisan
subjek (contoh:
BUT)
Hanya pihak
dalam anjuran
Pekerja
outsourcing
menggugat
perusahaan
outsourcing
Citi Bank
ditulis PT Citi
Bank
Karyawan PT A
di PHK oleh PT B
(kelompok
usaha/group)
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Pemeriksaan saksi:
Split perkara, agar
bisa bersaksi di
perkara lainnya
Damai ditengah
sidang 
Putusan damai,
jangan dicabut
Demo saat sidang,
terutama saat
pemeriksaan saksi
Selang seling
menghadiri sidang
Menghadapi media
massa
Menyiapkan
keamanan
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Pemeriksaan saksi:
Split perkara, agar
bisa bersaksi di
perkara lainnya
Damai ditengah
sidang 
Putusan damai,
jangan dicabut
Demo saat sidang,
terutama saat
pemeriksaan saksi
Selang seling
menghadiri sidang
Menghadapi media
massa
Menyiapkan
keamanan
Persamaan materi dan
subjek beralasan untuk
diminta keberatan
terhadap saksi
Selalu menghadiri
sidang
Diputus dengan
akta perdamaian
Serahkan pada humas
perusahaan
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Beda-beda penerapan hukum antara pemahaman
undang-undang & putusan MK dengan putusan hakim
Beda-beda putusan antar hakim
untuk materi yang sama
Beda-beda penerapan hukum antara pemahaman
undang-undang & putusan MK dengan putusan hakim
UPAH PROSES
KESALAHAN BERAT
EFISIENSI
Upah proses sampai putusan
PHI / 6 bulan
Upah proses sampai in
karcht (Putusan MK)
SENYATANYA SEHARUSNYA
PHK dengan alasan
kesalahan berat
Tidak bisa menggunakan
alasan kesalahan berat
(Putusan MK)
SENYATANYA SEHARUSNYA
Putusan PHK dengan alasan
efisiensi
Seharusnya alasan efisiensi
hanya bisa digunakan jika
perusahaan tutup
(Putusan MK)
SENYATANYA SEHARUSNYA
Beda-beda putusan antar hakim
untuk materi yang sama
TKA
KOMPENSASI PHK
KEWENANGAN MENGADILI
TKA diputus jadi PKWTT dan
PKWT TKA tetap PKWT
SENYATANYA SEHARUSNYA
Kompensasi PHK faktor
pengali 3(tiga) kali dan
2(dua) kali maksimal
Maksimal 2 (dua) kali
SENYATANYA SEHARUSNYA
Kewenangan mengadili dan tidak
berwenang mengadili
pendaftaran
 Tidak pernah bipartit
 1 Anjuran untuk beberapa Gugatan
 Melampirkan anjuran, risalah mediasi,
putusan MK risalah
 Agar tidak bayar gugatan: split perkara
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Pemahaman PPHI harus dibangun dengan pengalaman
praktek, yang seharusnya dan senyatanya.
Hal yang senyatanya diterima dan dijalankan terus
menerus dapat dijadikan sebagai referensi,
mengesampingkan hal yang seharusnnya.
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
TERIMA KASIH
www.fardalaw.com
FARDALAW
SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. M. T. Haryono Kav. 2-3, JakSel
021-80625809
0811157937

More Related Content

What's hot

Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede AudittaPenegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede AudittaI Gede Auditta
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKWahyu Ym
 
05. draf perjanjian pemborongan pekerjaan
05. draf perjanjian pemborongan pekerjaan05. draf perjanjian pemborongan pekerjaan
05. draf perjanjian pemborongan pekerjaanlegalakses636
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdatasuiggetsu
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatanardi hansa
 
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Fardalaw Labor
 
Hukum perdata (barat) 13 3-2012
Hukum perdata (barat) 13 3-2012Hukum perdata (barat) 13 3-2012
Hukum perdata (barat) 13 3-2012Nover Hutahaean
 
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)AmirahPFardhan
 
Ppt surat kuasa
Ppt surat kuasaPpt surat kuasa
Ppt surat kuasaCaelarsyi
 
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianKesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianLegal Akses
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Contoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdataContoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdataEga Jalaludin
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatNakano
 

What's hot (20)

Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
putusan hakim
putusan hakimputusan hakim
putusan hakim
 
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede AudittaPenegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAK
 
Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)
 
05. draf perjanjian pemborongan pekerjaan
05. draf perjanjian pemborongan pekerjaan05. draf perjanjian pemborongan pekerjaan
05. draf perjanjian pemborongan pekerjaan
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
 
Surat perjanjian kerja
Surat perjanjian kerjaSurat perjanjian kerja
Surat perjanjian kerja
 
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
 
Hukum perdata (barat) 13 3-2012
Hukum perdata (barat) 13 3-2012Hukum perdata (barat) 13 3-2012
Hukum perdata (barat) 13 3-2012
 
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
 
Ppt surat kuasa
Ppt surat kuasaPpt surat kuasa
Ppt surat kuasa
 
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianKesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
BERITA ACARA SUMPAH
BERITA ACARA SUMPAHBERITA ACARA SUMPAH
BERITA ACARA SUMPAH
 
Contoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdataContoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdata
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugat
 

Similar to Pemahaman PPHI harus dibangun dengan pengalaman praktek

SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptx
SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptxSEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptx
SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptxRirisMuldani
 
Penyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialPenyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialFardalaw Labor
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.pptAZIS50
 
Panduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHIPanduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHIFardalaw Labor
 
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc dendi adisuryo 27072017 (4)
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc   dendi adisuryo 27072017 (4)Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc   dendi adisuryo 27072017 (4)
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc dendi adisuryo 27072017 (4)EMLI Indonesia
 
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.ppt
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.pptARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.ppt
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.pptherdysinaga1
 
162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.pptSuryoHilal4
 
9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptx9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptxssuser72034e
 

Similar to Pemahaman PPHI harus dibangun dengan pengalaman praktek (8)

SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptx
SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptxSEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptx
SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptx
 
Penyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialPenyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrial
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
 
Panduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHIPanduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHI
 
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc dendi adisuryo 27072017 (4)
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc   dendi adisuryo 27072017 (4)Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc   dendi adisuryo 27072017 (4)
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc dendi adisuryo 27072017 (4)
 
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.ppt
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.pptARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.ppt
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.ppt
 
162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt
 
9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptx9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptx
 

More from Fardalaw Labor

Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAPerjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAFardalaw Labor
 
Hubungan Kerja Kelompok Usaha
Hubungan Kerja Kelompok UsahaHubungan Kerja Kelompok Usaha
Hubungan Kerja Kelompok UsahaFardalaw Labor
 
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHIDokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHIFardalaw Labor
 
Corporate Action # PHK
Corporate Action # PHKCorporate Action # PHK
Corporate Action # PHKFardalaw Labor
 
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & PekerjaPola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & PekerjaFardalaw Labor
 
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ OutsourcingPerubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ OutsourcingFardalaw Labor
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBFardalaw Labor
 
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Fardalaw Labor
 
Penerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan beratPenerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan beratFardalaw Labor
 
Pemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerjaPemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerjaFardalaw Labor
 

More from Fardalaw Labor (19)

Covid 19
Covid 19 Covid 19
Covid 19
 
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAPerjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
 
MOGOK KERJA
MOGOK KERJAMOGOK KERJA
MOGOK KERJA
 
PHK
PHKPHK
PHK
 
Hubungan Kerja Kelompok Usaha
Hubungan Kerja Kelompok UsahaHubungan Kerja Kelompok Usaha
Hubungan Kerja Kelompok Usaha
 
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHIDokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
 
Corporate Action # PHK
Corporate Action # PHKCorporate Action # PHK
Corporate Action # PHK
 
Kumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MKKumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MK
 
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & PekerjaPola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
 
Peraturan Perusahaan
Peraturan PerusahaanPeraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaan
 
Outsourcing
OutsourcingOutsourcing
Outsourcing
 
Perjanjian Kerja
Perjanjian KerjaPerjanjian Kerja
Perjanjian Kerja
 
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ OutsourcingPerubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
 
Slide pkb
Slide pkb Slide pkb
Slide pkb
 
PHK/ Pensiun Dini
PHK/ Pensiun DiniPHK/ Pensiun Dini
PHK/ Pensiun Dini
 
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
 
Penerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan beratPenerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan berat
 
Pemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerjaPemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerja
 

Recently uploaded

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (6)

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 

Pemahaman PPHI harus dibangun dengan pengalaman praktek