1. Pembangunan wisata pedesaan yang ramah anak perlu memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. 2. Penelitian menunjukkan terjadinya kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak di beberapa destinasi wisata pedesaan. 3. Diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk mencegah tindakan tersebut dan membangun wisata pedesaan yang benar-benar ramah anak.

1. Pariwisata Pedesaaan
dalam Perspektif Hak Anak
Fitra Andika Sugiyono
Perencana Muda

3. • Berdasarkan amanat Presiden Republik
Indonesia, sektor pariwisata Indonesia
diharapkan dapat terus diperkuat dan
dikembangkan menjadi sektor unggulan dan
core business pembangunan nasional.
• Sebagai sektor unggulan, tentu dibutuhkkan
inovasi dan perancangan terhadap berbagai
produk unggulan pariwisata. Salah satunya
adalah dengan mengembangkan wisata
perdesaan. Pengembangan jenis wisata
tersebut dapat menjadi wisata alternatif bagi
wisatawan mancanegara yang akan
berkunjung ke Indonesia.

4. memiliki penekanan pada aktivitas wisata di
daerah perdesaan, dimana wisatawan dan
masyarakat tidak terlibat aktif dalam relasi sosial
secara mendalam.
Faktor menikmati keindahan alam dan kekhasan
masyarakat dianggap sebagai prioritas utama
kegiatan wisata tersebut, dalam pemenuhan
kebutuhan dan motivasi wisata dalam suasana
pedesaan
WISATA DESA

5. aktivitas wisata di daerah perdesaan, sebagai
bentuk pariwisata yang mengedepankan peran
masyarakat lokal sebagai penerima manfaat.
Bentuk wisata ini dikelola langsung oleh
komunitas yang berkontribusi terhadap
kesejahteraan dengan prioritas melindungi
sumber daya warisan alam dan budaya
masyarakat setempat
DESA WISATA

6. wisata yang mengedepankan keharmonisan
nilai-nilai kultural dan tradisi di dalam
kehidupan masyarakat dengan aktivitas
kepariwisataan serta memiliki sistem dan
mekanisme untuk melindungi anak-anak yang
berada di destinasi wisata terbebas dari
segala bentuk eksploitasi.
WISATA PERDESAAN
RAMAH ANAK
Suatu kondisi di mana anak-anak yang berada
di destinasi wisata tidak menjadi pekerja anak
yang membahayakan tumbuh kembangnya,
serta tidak menjadi objek eksploitasi secara
seksual oleh para turis, baik domestik
maupun internasional

7. 1. menempatkan anak dalam posisi penting dan utama, sehingga setiap
langkah kebijakan adalah diutamakan hal terbaik bagi anak,
2. memenuhi kebutuhan dasar anak dan mengentaskan anak dari kemiskinan
yaitu dengan menjauhkan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak,
3. melindungi anak dari tindakan diskriminasi,
4. kepentingan terbaik bagi anak termasuk mengutamakan tumbuh kembang
anak,
5. memberikan dan memastikan anak mendapatkan akses pendidikan dasar
gratis yang berkualitas dan bersifat inklusif,
6. melindungi anak dari bahaya eksploitasi, kekerasan, pelecehan, terorisme
dan penyanderaan,
7. melindungi anak dari perang dan konflik bersenjata,
8. melindungi anak dan tidak mendiskriminasikan anak dengan HIV/ AIDS,
9. memberikan akses anak untuk berpartisipasi dan menghormati pendapat
anak berdasarkan umur dan kedewasaan anak,
10. melindungi anak dari bahaya kerusakan lingkungan, memastikan dan
menjamin bahwa anak hidup dalam lingkungan yang sehat, serta membuat
upaya untuk melindungi anak bencana alam dan degradasi lingkungan.
10 Prinsip Definisi Ramah Anak
UN General Assembly

8. Fenomena Kasus Kekerasan dan Eksploitasi pada Anak di
dawerah wisata digambarkan seperti fenomena Gunung Es
dimana hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan dan
diselsaikan secara tuntas
Praktek kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang
dilakukan sejumlah wisatawan berlangsung disejumlah
destinasi wisata, dengan memanfaatkan fasilitas pariwisata
Situasi eksploitasi anak di destinasi wisata merupakan
kejahatan yang dilakukan oleh individu atau terorganisir
untuk memanfaatkan anak-anak yang berada di destinasi
wisata untuk pemenuhan ekonomi maupun seksual.
Kejahatan ini secara terselubung terjadi di berbagai belahan
dunia. Oleh sebab itu, perlu dibangun suatu perspektif
kolaborasi sehingga situasi fenomena ini lebih disadari oleh
masyarakat, dan tercipta upaya kreatif dan menarik dalam
memerangi eksploitasi anak di destinasi wisata, khususnya
wisata perdesaan

10. • Hasil penelitian dan assessment yang dilakukan oleh ECPAT
Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2016-2017 di sepuluh
(10) destinasi wisata yaitu Pulau Seribu (DKI Jakarta), Karang
Asem (Bali), Gunung Kidul (Yogyakarta), Garut (Jawa Barat),
Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Toba Samosir dan Teluk Dalam
(Sumatera Utara) menunjukkan adanya praktek kekerasan dan
eksploitasi seksual yang dilakukan oleh sejumlah wisatawan
terhadap anak-anak.
• Hasil penelitian ECPAT Indonesia pada tahun 2015, di tiga
lokasi wisata yaitu Lombok (NTB), Kefamenahu (NTT) dan
Jakarta Barat (DKI Jakarta). Di tiga lokasi tersebut juga
ditemukan kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi seksual
anak yang dilakukan oleh wisatawan

15. 16.845 KASUS
8.697
3.522
(Diolah 7 September 2021)
1.900
Korban Kekerasan
Fisik
1.970
Korban Kekerasan
Psikis
4.574
Korban Kekerasan
Seksual
149
Korban Eksploitasi
220
Korban TPPO
525
Korban
Penelantaran
1.094
Korban Lainnya

16. KORBAN TPPO DAN EKSPLOITASI ANAK
TAHUN 2011 - 2020
160
173
184
263
345 340 347
329
244
149
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 2,531 Kasus
per 31 Desember 2020
Sumber : KPAI, 2020

17. Eksploitasi seksual anak di destinasi wisata
diartikan sebagai praktik kekerasan yang dilakukan
oleh wisatawan ketika melakukan perjalanan dari
suatu negara (tempat) ke tujuan wisata
Anak yang dieskploitasi secara seksual di
destinasi wisata misalnya:
• Dieksploitasi untuk Prostitusi
• Menjadi Objek Pornografi
• Penjualan Anak untuk Tujuan Seksual
• Perkawinan Usia Anak

18. HASIL PEMANTAUAN KASUS EKSPLOITASI
SEKSUAL KOMERSIL ANAK
JANUARI – MARET 2019
Sumber : Ecpat Indonesia, 2019

19. Eksploitasi Seksual Anak (ESA)
merupakan masalah yang kompleks dan universal
Anak Korban ESA mempunyai mobilitas tinggi dan biasanya
tergabung dalam sindikat kejahatan eksploitasi seksual
Anak Korban ESA sulit untuk melepaskan diri dan
memulihkan kondisi mereka
Anak Korban ESA memerlukan Rehabilitasi dan
Reintegrasi di Lingkungan Masyarakat

20. FAKTOR PENYEBAB ANAK MASUK DALAM JARINGAN TPPO
Rekrutmen
penerimaan kerja
dengan gaji tinggi
Jaringan Adopsi
Ilegal
Adanya biro jodoh
untuk Pengantin
pesanan
Tuntutan Memenuhi
kebutuhan untuk
dirinya dan keluarga
Tuntutan gaya hidup
Ikuti Ajakan Teman
Sebaya
Penyalahgunaan
Kemudahan
Transaksi
Elektronik/online
Tuntutan
menghidupi
anak/korban KDRT
Disuruh orang tua
Kemiskinan/masala
h ekonomi
Magang/Dunia
Kerja tidak memiliki
Perlindungan Anak
Kabur dari rumah
Dirangkum dari berbagai sumber

21. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak
Bersama ECPAT Indonesia telah melakukan kegiatan TOT
Pembentukan Wisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari
Kekerasan dan Eksploitasi adalah 65 fasilitator daerah PATBM di
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:
• Kabupaten Toba
• Kabupaten Samosir
• Kabupaten Tapanuli Utara
• Kabupaten Simalungun
• Kabupaten Asahan
• Kabupaten labuhan Batu Utara
• Kabupaten Magelang
• Kabupaten Probolinggo
• Kabupaten Belitung
• Kabupaten Belitung timur 2
• Kabupaten Lombok Tengah
• Kabupaten Denpasar
• Kabupaten Wakatobi
• Kabupaten Berau
• Kabupaten Manggarai Barat

22. Desa Kuta mandalika Desa Derawan
PELATIHAN PEMBENTUKAN WISATA PEDESAAN RAMAH
ANAK BEBAS DARI KEKERASAN DAN EKSPLOITASI

23. TUJUAN PEMBENTUKAN DESA WISATA
BEBAS KEKERASAN DAN EKSPLOITASI
• Meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
khususnya anak dan keluarga;
• Meningkatkan etika, disiplin dan tanggung jawab
para stakeholder pariwisata dan pemangku
kepentingan lainnya tentang pentingnya upaya
perlindungan anak;
• Meningkatnya inisiatif pemerintah desa dalam
merumuskan dan melaksanakan upaya
perlindungan anak dalam bentuk kebijakan,
program desa yang ditujukan untuk pemenuhan
dan perlindungan hak anak pada wilayah desa;
• Melindungi dan mencegah potensi kekerasan dan
eksploitasi seksual anak di Wisata Perdesaan.

24. SASARAN DESA WISATA BEBAS KEKERASAN
DAN EKSPLOITASI
Sasaran kegiatan Wisata Bebas Kekerasan
dan Eksploitasi adalah adalah anak, orang
tua, keluarga, perangkat desa, dan
masyarakat yang terdapat di wilayah
Desa/Kelurahan
Seluruh pemangku kepentingan Pariwisata,
meliputi pemilik Homestay, Rumah Makan,
Atraksi Wisata Buatan, Tour and Travel,
Penyewaan Transportasi Lokal, Event
Organizer Lokal, Souvenir Shop, Money
Changer, hingga Kelompok Sadar Wisata
(POKDARWIS).

25. PRINSIP PELAKSANAAN DESA BEBAS
PORNOGRAFI
• Pemerintah Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota
menjadi inisiator aktif mendorong terciptanya
Wisata Perdesaan Ramah Anak;
• Mengedepankan perlindungan anak dari situasi
yang membahayakan masa depan mereka;
• Masyarakat dan stakeholder pariwisata harus aktif
dalam melindungi dan mencegah tindakan
kekerasan dan eksploitasi seksual anak; dan
• Partisipasi anak/remaja didorong agar terlibat aktif
dalam mendorong terciptanya Wisata Perdesaan
Ramah Anak yang bebas dari kekerasan dan
eksploitasi seksual anak.

26. PELIBATAN PATBM DALAM PEMBENTUKAN
DESA WISATA BEBAS KEKERASAN DAN
EKSPLOITASI
PATBM adalah Sebuah gerakan dari jaringan atau
kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja
secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan
anak
Merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak
untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan respon
cepat terjadinya kekerasan terhadap anak dengan
membangun kesadaran masyarakat agar terjadi
perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang
memberikan perlindungan kepada anak

28. TELEPON SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK
SAPA 129
Media untuk melaporkan berbagai isu
kekerasan terhadap perempuan dan anak

29. Children who are physically and
mentally healthy, intelligent and have
character, and have character are an
investment for Indonesia's future
Let’s Protect Our Children Together

30. @KPPDANPA
@KPP_PA
KEMENPPPA.GO.ID KEMEN PPPA
@KEMENPPP
A