how does the corporation play their role to develop child protection

1. Oleh:
Rita Pranawati
Komisioner KPAI
Disampaikan pada Media Gathering Juara
Project Children’s Rights and Business
Principles (CRBP) yang diselenggarakan oleh
Save the Children
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

2.  Anak adalah amanat Tuhan
yang harus dijaga dan
diperlakukan dengan sebaik-baiknya.
 Anak adalah generasi
penerus keluarga, bangsa
dan peradaban.
 Anak adalah pemilik dan
penentu masa depan bangsa

3.  Jumlah anak di Indonesia adalah
sepertiga penduduk Indonesia atau
sekitar 85 juta anak.
 Masih banyak pola pikir dan perilaku
yang menjadikan anak sebagai obyek dan
properti orang dewasa (orang tua, guru,
pemerintah, dll.) yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip perlindungan anak
 Norma perlindungan anak dan hak anak
belum banyak dipahami dan belum
dipraktekkan.

4.  UUD Negara RI pasal 28 B ayat 2 :
”Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi”
 UU No 23 Tahun 2002 tentang
Perindungan Anak

6.  Perlindungan anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi
 (UU PA 23/2002 Pasal 1 ayat 2).

8. 1) melakukan sosialisasi dan advokasi peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan
perlindungan anak; mengumpulkan data dan
informasi; menerima pengaduan masyarakat;
melakukan penelaahan; pemantauan, dan
evaluasi; melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak;
(2) memberikan laporan, saran, masukan dan
pertimbangan kepada Presiden dalam rangka
perlindungan anak.
Undang-undang Perlindungan Anak No 23
Tahun 2002 Pasal 76

9.  Visi : Terwujudnya Indonesia Ramah Anak
 Misi:
1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen para
pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan
perlindungan anak;
2. Meningkatkan pemahaman dan peran aktif masyarakat
dalam perlindungan anak;
3. Membangun sistem dan jejaring pengawasan
perlindungan anak;
4. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pengawas
perlindungan anak;
5. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemanfaatan
laporan hasil pengawasan perlindungan anak;
6. Meningkatkan kapasitas, aksebilitas, dan kualitas
layanan pengaduan masyarakat;
7. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.

10. 1. Hak untuk bermain
2. Hak atas pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan
perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama
5. Hak atas kewarganegaraan
6. Hak atas makanan
7. Hak atas kesehatan
8. Hak untuk bererekrasi
9. Hak atas persamaan
10. Hak untuk berpartisipasi

11.  Non diskriminasi
 Kepentingan terbaik baik bagi
anak
 Hak hidup, kelangsungan hidup
dan perkembangan
 Mendengarkan pendapat anak

12.  Kasus kekerasan terhadap anak meningkat
baik kuantitasnya maupun variasi bentuk
kekerasannya, baik yang terorganisir atau
tidak.
 Data KPAI sampai dengan Agustus 2014,
ada 621 kasus kejahatan seksual padahal
tahun 2013 hanya mencapai 590
 Kekerasan terhadap anak terjadi di
sekolah, tempat penitipan anak, rumah,
dan fasilitas umum

13.  Kasus kekerasan dilakukan oleh orang yang
seharusnya anak aman dengannya (orang
tua, pengasuh, guru) maupun yang tidak
dikenal anak namun dekat dengan anak.
 Kekerasan antar sesama anak
mengakibatkan anak berhadapan dengan
hukum baik sebagai saksi, pelaku atau
korban.
 Kasus pengasuhan anak: problem orang tua
bekerja, rebutan kuasa asuh

14.  Anak-anak korban trafiking, walau
jumlahnyanya meningkat perlahan, tetapi
diyakini fenomenanya seperti gunung es
 Anak-anak menonton tontonan (film, acra TV)
yang tidak ramah anak
 Anak-anak mendengarkan lagu yang tidak
sesuai usianya
 Anak-anak membaca buku yang tidak sesuai
perkembangan usianya

15.  Anak-anak kecanduan game online yang
mengandung unsur pornografi dan
kekerasan
 Anak-anak bermain permainan yang
mengandung unsur kekerasan dan kurang
menempa kedekatan sosial
 Tingginya anak sebagai korban NAPZA
 Kompleksitas persoalan anak yang terjadi
saat ini belum semuanya terakomodir oleh
UU yang ada, seperti pornografi yg
menyasar anak.

16. RINCIAN TABEL DATA
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TAHUN 2011 - 2014
NO KLASTER / BIDANG
TAHUN
JUMLAH
2011 2012 2013 2014
1 Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat 92 79 246 87 504
2 Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 416 633 931 452 2432
3 Agama dan Budaya 83 204 214 59 560
4 Hak Sipil dan Partisipasi 37 42 75 47 205
5 Kesehatan dan Napza 221 261 438 216 1136
6 Pendidikan 276 522 371 249 1480
7 Pornografi dan Cyber Crime 338 175 247 196 806
8 ABH dan Kekerasan 188 530 420 432 1511
a Kekerasan Fisik 129 110 291 142 669
b Kekerasan Psikis 49 27 127 41 244
c
Kekerasan Seksual (Pemerkosaan,
Sodomi, Pencabulan, Pedofilia)
329 746 590 621 2286
9 Trafficking dan Eksploitasi 160 173 184 93 610
10 Lain-Lain 10 10 173 78 271
TOTAL 2178 3512 4311 2713 12714
Keterangan Data : Januari 2011 – Agustus 2014
Sumber Data :
1. Pengaduan Langsung, Surat, Telp, Email
2. Pemantauan Media (Cetak, Online, Elektronik)
3. Hasil Investigasi Kasus
4. Data Lembaga Mitra KPAI Se-Indonesia
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Bidang Data Informasi dan Pengaduan 2014

19.  Memberikan fasilitas yang ramah
anak, toilet anak (under 6), toilet
ibu dan anak, tangga yang ramah
anak, memperdengarkan lagu yang
ramah anak, tidak ada iklan yang
tidak sesuai dengan perlindungan
anak, pojok menyusui dan ganti
pampers, pojok pumping
 Memberikan fasilitas ruang
bermain anak, misal di mall,
bandara, terminal, rumah sakit,
ada ruang bermain anak

20.  Tidak melibatkan anak-anak
dalam bentuk-bentuk pekerjaan
yang membahayakan bagi anak
 Menyediakan day care
 Memperhatikan perlindungan dan
keselamatan anak melalui
pegawai & security yang memiliki
perspektif perlindungan anak
 Pengawasan tempat umum yang
ramah anak
 Konstruksi bangunan yang ramah
anak

21.  Menjual jasa/produk ramah anak. Misal:
- penyedia hiburan atau game yang ramah
anak dan mendidik,
- Warnet/game online, terbuka, sekat
pendek, pengingat jika ada content proni
- menjual makanan dan minuman yang
tidak mengandung zat-zat kimia,
- membebaskan anak dari paparan
tembakau,
- tidak menjual miras/rokok kepada
pembeli anak

22.  Cuti bagi ibu melahirkan, termasuk cuti
daddy’s day
 Penyediaan kebutuhan laktasi termasuk
memberikan dispensasi ibu menyusui untuk
memerah asi
 Hak anak terkait nafkah bagi karyawan yang
bercerai
 Memiliki kebijakan Perlindungan Anak, hal ini
dimaksudkan agar tidak terjadi kekerasan
dilingkungan perusahaan juga dilingkungan
keluarga para pekerjanya.

23.  CSR bagi anak. Terlibatnya perusahaan-perusahan
dalam program-program dan
kegiatan-kegiatan dalam mendukung tumbuh
kembang dan perlindungan anak-anak
Indonesia:
- membangun posyandu, kampanye ASI
eksklusif, kesehatan ibu hamil dan anak,
pemeriksaan gigi, PAUD, taman bacaan,
beasiswa, akte kelahiran massal, taman
bermain, hiburan ramah anak

24.  pelibatan berbagai instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, perusahaan, serikat
pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan
masyarakat dalam penghapusan eksploitasi
terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
 pelibatan berbagai perusahaan, serikat
pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan
masyarakat dalam penghapusan pornografi.

25.  Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui:
 kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 berkontribusi dalam pemenuhan hak Anak melalui
pertanggungjawaban sosial perusahaan (Corporate
Social Responsibilty).
 Usulan penambahan Penjelasan Pasal 72 ayat
(5) huruf a:
 Yang dimaksud dengan “kebijakan
perusahaan berperspektif Anak” antara lain:
 produk yang dihasilkan aman bagi Anak;
 tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
menyiapkan layanan ruang laktasi.

26. 2266
PENCEGAHAN:
K/L terkait
Perlindungan Anak:
PENANGANA
N
• Kebijakan
• Penyediaan layanan
•Advokasi, Sosialisasi
• Pelatihan, TOT
• KIE
• Penegakan Hukum
1. Pelayanan  “SPM”
- Penanganan Pengaduan
- Pelayanan Kesehatan
- Rehabilitasi Sosial
- Penegakan dan Bantuan Hukum
- Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
2. Pemberdayaan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Ekonomi
- Sosial
- dll
“Sebelu
m”
“Sesudah
”
PELAKSANAAN
“PERLINDUNGAN”
26

27. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-31901446, 31901556. Fax. 021-3900833
Website : www.kpai.go.id
Email Pengaduan : pengaduan@kpai.go.id
Email Humas: humas@kpai.go.id
Email Bidang Data dan Informasi : datainformasi@kpai.go.id