etika lingkungan kebijakan kepariwisataan

1. 1
MAKALAH
ETIKA LINGKUNGAN KEBIJAKAN
KEPARIWISATAAN
DOSEN PEMBIMBING :
Dr. A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda.S.H.,M.M.,M.H
Disusun oleh :
KADEK WIWIN WULANDARI 3.15.1.1344
UNIVERTAS PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
TAHUN AJARAN 2016/2017

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA
sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga
mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing kami Dr. A.A.A Ngr
Sri Rahayu Gorda.S.H.,M.H.,M.M
Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk
maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.
Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin
masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan
makalah ini.
Denpasar , 24 April 2017
Penyusun

3. 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………….………………………………………... i
DAFTAR ISI ………..………………………………………………………… ii
BAB I
Latar Belakang …………………………………………………………………. 1
Rumusan Masalah ……………………………………………………………… 4
BAB II
Tinjaun Pustaka ………………………………………………………………… 5
BAB III
Pembahasan …………………………………………………………………….. 9
2.1 Kebijakan Pemerintahan Dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional
…………………………………………………………………………. 11
2.2 Kebijakan Strategi Pemerintahan Dalam Mengembangkan
Kepariwisataan …................................................................................... 12
2.3 Kegiatan – Kegiatan Yang Dapat Diambil Dalam Pengembangan
Kepawarisataan Nasional Di Wilayah – Wilayah
Indonesia……………………………...……………………………….. 13
2.4 Hal – Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengembangan Pariwisata
..…….…………………………………………………………………. 14
2.5 Faktor – Faktor Penghambat Dalam Mengembangkan Kepariwisataan
Nasional ………………………………………………………………..15
BAB IV
PENUTUP
3.1 Kesimpulan …………….………………………………………………. 17
3.2 Saran – Saran …………………………………………………………... 17
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 19

4. 4
BAB I
A. LATAR BELAKANG
Ruang lingkup tindakan pemerintah dalam kepariwisataan dewasa
ini bervariasi menurut kepentingan dan ketertiban negara dalam pariwisata
dan kondisi yang terjadi dalam Negara itu ( politik, ekonomi, perundang-
undangan , pengembangan sosial ekonomi, tingkat perkembangan
pariwisata , tingkat kematangan bdan usaha swasta serta kemampuan
keuangan ).
Kompleksnya industri pariwisata menuntut suatu kebijakan hukum
yang mantap untuk melandasi pertumbuhan pariwisata yang teratur dan
terus meningkat, untuk menentukan bagian modal tertentu baik dari dalam
maupun dari luar negeri dan untuk mematangkan suasana yang baik bagi
pengarahan investasi dalam sektor pariwisata.Tambahan pula perundang–
undangan dan peraturan pariwisata harus mengatur kerja sama dan
managemen badan usaha pariwisata , termasuk pula insentif keuangan dan
perpajakan, organisasi pariwisata dalam negeri ,tata guna tanah dan sumber-
sumer alam lainnya bagi perkembangan pariwisata, penciptaan permitaan
wisata dan urusan bisnis yang kegiataanya merupakan penunjang
pariwisata.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ±
18.110 pulau yang dimiliki dengan garis pantai 108.000 km negara
Indonesia memiliki potensi alam, keaneka ragaman flora dan fauna,

5. 5
peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang
semuanya itu merupakan sumber daya modal yang besar artinya bagi usaha
pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus
dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang
secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan manusia.
Meskipun demikian, sektor pariwisata sangat rentan terhadap faktor-faktor
lingkungan alam, keamanan, dan aspek global lainnya. Contoh kerusakan
alam adalah rusaknya terumbu karang hampir di sepanjang pantai Indonesia,
padahal terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya
merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki dan tidak ternilai
harganya. Manfaat terumbu karang yang adalah habitat bagi sumberdaya
ikan, batu karang,pariwisata dan juga melindungi pantai wisata. Sebagai
contoh lainnya perkembangan – perkenbangan ekonomi, sosial, budaya, dan
politik global mepengaruhi penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Contoh
konkrit yang terjadi adalah adanya issue terorisme telah mengakibatkan
menurunnya minat para wisatawan untuk berkunjung. Masih terbatasnya
dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pariwisata telah
mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata. Pola pengelolaan
kawasan wisata yang tidak menyaluruh (comprehensive) telah
menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik
obyek wisata, misalnya timbulnya kerusakan lingkungan, meningkaatnya
urbanisasi ke lokasi obyek wisata yang telah meningkan permasalah sosial
antara lain meningkatnya tindak kejahatan dan kegiatan sektor informal

6. 6
yang tidak terkendali. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan kebijakan-
kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan kegiatan
pariwisata. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mengakomodir prinsip-
prinsip pariwisata berkelanjutan yang meliputi kesejahteraan lokal,
penciptaan lapangan kerja, konsevasi sumber daya alam, pemeliharaan dan
peningkatan kualitas hidup, dan antar generasi dalam distribusi
kesejahteraan.
Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip diatas telah di elaborasi menjadi
partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholder) kepemilikan lokal,
penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan
masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi,
akuntabilitas, pelatihan serta promosi. Dalam pengembangan kegiatan
pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat
menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan
masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan
ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan
perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menaggulangi dampak
negatif terhadap lingkungan dan mewujudkan keseimbangan kepentingan
kesejahteraan dan keamanan.

7. 7
B. RUMUSANMASALAH
1. Apakahlangkah-langkahyangdiambil pemerintahsehubungandengan
kebijakan pariwisata dibidang politik ?
2. Apa saja kebijakan – kebijakan yang dapat di ambil dalam
mengembangkan kepariwisataan nasional dengan strategi penataan
ruang paruwisata.
3. Apa saja contoh permasalahan yang dihadapi oleh kepariwisataan
nasional kita dalam mengembangkan kepariwisataannya ?

8. 8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Kamus Umum Bahasa
Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat
Bahasa (2002), pengertian pengembangan adalah :
1. Hal, cara atau hasil mengembangkan.
2. Proses atau cara, perbuatan mengembangkan ke sasaran
yang dikehendaki.
Pengembangan diartikan sebagai usaha untuk menuju ke arah yang lebih baik, lebih
luas atau meningkat (kamus Webster). Pengembangan pariwisata menurut Pearce
(1981:12) dapat diartikan sebagai “usaha untuk melengkapi atau meningkatkan
fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat”. Dalam pengembangan
pariwisata, terdapat faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan
pariwisata (Yoeti : 1996) yaitu :
 Tersedianya objek dan daya tarik wisata.
 Adanya fasilitas
Accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan
wisatawan mengunjungi suatu daerah atau
kawasan wisata.

9. 9
 Tersedianya fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat
memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Agar pengembangan pariwisata dapat berkelanjutan, maka perlu diperhatikan kode
etik pengembangan pariwisata seperti yang ditetapkan dalam
konferensi pariwisata tahun 1999 yang mengatur etika global pariwisata untuk
menjamin sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan kepariwisataan dan
melindungi lingkungan dari dampak buruk kegiatan bisnis pariwisata (kartawan :
2004; Waluyo : 2007). Adapun kode etik dalam pengembangan pariwisata global
ini, dapat dilihat seperti penjelasan dibawah ini :
1.KewajibanPemerintah
a. Melakukan perlindungan terhadap wisatawan dan pemberian kemudahan
dalam penyediaan informasi.
b. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan
secara adil menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya.
c. Kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

10. 10
d. Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangkaian : (a)
penghormatan, perlindungan, pemeliharaan terhadap warisan kekayaan
seni, arkeologi, budaya, monumen, tempat suci, museum, tempat
bersejarah;
(b)kelangsungan hidup dan berkembangnya hasil - hasil budaya, seni
tradisional dan seni rakyat.
e. Menjaga kelestarian lingkungan alam, dalam perspektif pertumbuhan
ekonomi yang sehat berkelanjutan dan berkesinambungan.
2.Kewajiban dan hak usaha pariwisata
a. Kewajiban:
 Memberikan informasi yang objektif tentang tempat - tempat tujuan dan
kondisi perjalanan pada para wisatawan.
 Memperhatikan keamanan, keselamatan dan mengusahakan adanya sistem
asuransi bagi parawisatawan.
b. Hak:
 Pajak-pajak dan beban - beban khusus yang memberatkan bagi industri
pariwisata serta merugikan dalam persaingan harus dihapuskan atau
diperbaiki secara bertahap.
 Pengusaha dan penanam modal terutama dari kalangan perusahaan kecil dan
menengah berhak mendapat kemudahan akses memasuki sektor wisata.
3. Kewajiban dan Hak Masyarakat
a.Kewajiban:Harus belajar untuk mengerti dan menghormati para wisatawan yang
mengunjungi mereka.

11. 11
b.Hak:
1) Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan, dan
secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial dan budaya yang mereka
usahakan,dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
2) Wisata alam dan wisata eko sebagai bentuk kegiatan pariwisata dapat
memperkaya dan meningkatkan penghasilan, apabila dikelola dengan menghormati
lingkungan alam dan melibatkan penduduk setempat. Oleh karena itu, dalam
pengembangan industri pariwisata dengan memperhatikan etika global pariwisata
diatas harus memperhatikan prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan, yaitu
penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penurunan konsumsi berlebihan
dari sampah, mempertahankan keberagaman, integrasi pariwisata dalam
perencanaan, ekonomi pendukung, melibatkan masyarakat lokal, konsultasi para
stakeholder dan masyarakat, pelatihan staf, tanggung jawab pemasaran pariwisata
melalui “Networking”, dan pelaksanaan penelitian tentang pariwisata dalam
melahirkan inovasi - inovasi baru kepariwisataan yang dapat dijadikan produk baru
pariwisata (prastacosm : 2001; Sinclair et.al : 2003; Morrison et.al : 2004)
Berdasarkan pengertian di atas mengenai pengembangan pariwisata, dapat
dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu bentuk pembangunan dari
yang belum ada menjadi ada, dan yang sudah ada menjadi lebih baik dan berkualitas
yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan dengan memperhatikan kode etik
pariwisata global yang telah menjadi standard dalam pengembangan pariwisata.
Pengembangan sendiri tidak lepas dari usaha pembangunan. Jadi, dengan
memahami defenisi dari pembangunan, arti pengembangan lebih dapat dipahami.

12. 12
BAB III
PEMBAHASAN
1. Adapun langkah-langkah yang diambil pemerintah sehubungan dengan kebijakan
pariwisata dalam bidang politik adalah sebagai berikut:
 Politik kebudayaan
Adapun langkah-langkah yan g perlu diambil oleh pemerintah dalam hal politik
kebudayaan yang dihubungkan dengan industri pariwisata pada prinsipnya tiada
lain adalah perlindungan , pemeliharaan , bimbingan , serta dorongan terhadap
kekayaan kebudayaan dan hasil cipta kesenian nasional yang ditonjolkan sebagai
puncak karya peradaban bangsa
 Politik sosial
Yang dimaksud dengan politik sosia lpemerintah dalam hubungannya dengan
pariwisata adalah langkah-langkah pemerintah untuk mewujudkan peraturan-
peraturan dan keadaan yang diarahkan kepada perbaikan sosial bagi rakyat pekerja
, seperti jam kerja , jaminan hari tua ,hak berlibur dan memperoleh rekreasi serta
hal lain ke semuanya itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal kepariwisataan
terlebih pariwisata domestik.
Dalam factor pariwisata dua hal penting yang harus mendapat perhatian pemerintah
dalam bidang sosial politik adalah :
a. Faktor menyangkut undang-undang an peraturan yang ada hubungannya dengan
jam kerja dan gaji kaum pekerja dalam negeri tersebut yang memberi efek
terhadap industry pariwisata.

13. 13
b. Faktor yang menyangkut pemberian libur dengan biaya perjalanan yang berarti
pula dapat memajukan pariwisata
 Politik dalam negeri
Yang terutama dalam hubungan politik dalam negeri suatu pemerintah dilihat dari
kacamata pariwisata alah adnya undang –undang dan peraturan yang menjammin
tumbuhnya industry ini dan keamanan bergeraknya wisatawan .
 Politik luar negeri
Peranan pariwisata dalam hubungan politik luar negeri suatu pemerintah adalah
sangat penting , tidak sajadilihat dari segi ekonominya tetapi juga politis dan
kulturalnnya yang sumbangannya adalah positif bagi kerjasama dan
perdamaian.Dalam hubungan politik luar negeri suatu pemerintah , hanya ada dua
alternatif bagi pertumbuhan industry pariwisata di negeri itu yaitu , politik
bersahabat atau politik bermusuhan dengan Negara laiinnya , lebih-lebih Negara
tetangga dari mana sebenarnya dapat diharapkan kunjungan persahabatan antara
rakyat Negara yang bertetangga .
Demikianlah bahwa intervensi Negara dalam bilang pariwisata harus diperluas dan
terus ditambah dengan harapan utama untuk memutuskan dan merencanakan
pertumbuhan pariwisata dan membuka jalan untuk mecapai tujuan –tujuan utama
dari kebijakan pariwisata nasional .

14. 14
2.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional
Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam
mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mendukung komisi, ekonomi,
sosial budaya dan lingkungan serta ditunjang dengan beberapa sarana prasarana
demi mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah
nasional dalam pengembangan daerah-daerah pariwisata yang berada di daerah
kepulauan Indonesia.
Penataan ruang untuk menunjang kepariwisataan nasional tidak hanya memberikan
arahan lokasi investasi, tetapi juga harus memberikan jaminan terpeliharanya
ruangan/daerah pengembangan pariwisata yang berkwalitas dan mempertahankan
keberadaan objek-objek pariwisata sebagai aset besar bangsa. Keterbatasan
dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu yang perlu
mendapat perhatian. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor
penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti
penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung
lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi masih belum
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana
yang dibangun hanya untuk kepentingan likal saja, belum dapat melayani
kebutuhan penyelenggaraan pariwisata diluar lokasi. Seperti misalnya penyediaan
angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan saja, tetapi sarana angkutan untuk
mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia.
Selain didukung oleh penataan ruang dan sarana-sarana yang menunjang dalam
kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung ileh beberapa sumber-sumber,

15. 15
yakni sumber daya manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga
sumber itu sangat berkaitan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu ketiganya harus
benar-benar bisa terpenuhi, karena pengembangannya sangat berpengaruh besar
bagi kepariwisataan nasional kita.
2.2 Kebijakan Dan Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan
Kepariwisataan
1. Pengembangan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu
penataan penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan
terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik
dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan
percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi
nasional, wilayah dan lokal. Pada tingkat nasional sektor pariwisata harus
berperan sebagai prime mover dan secara interaktif terkait dengan
pengembangan sektor-sektor lain.
4. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh
stakeholder. Dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai sektor hulu
(memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan hilir (kegiatan
produksi jasa).

16. 16
5. Pemanfaatan rencana pengembangan wilayah secara nasional yang dalam hal ini
harus terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Didalam RTRWN ini diberikan arahan-arahan fungsi lindung dan budidaya.
Kawasan lindung dapat dioptimalkan juga sebagai kawasan yang memberikan
dukungan bagi kegiatan pengembangan pariwisata (forets tourism) dan
kawasan budidaya memberikan alokasi-alokasi ruang untuk pengembangan
pariwisata, terutama dengan kawasan-kawasan andalan dengan sektor
unggulannya adalah pariwisata.
6. Pengembangan dukungan sarana-prasarana transportasi secara terpadu intermoda
dan terkai dengan struktur pengembangan wilayah.
2.3 Kegiatan-Kegiatan Yang Dapat Diambil Dalam Pengembangan
Kepariwisataan Nasional Di Wilayah-Wilayah Indonesia
1. Pemanfaatan RTRWN, RTRW Provinsi /Kab/Kota untuk mendukung
pengembangan pariwisata terutama dalam penyesuaian dengan arahan alokasi
pemanfaatan ruang.
2. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan pariwisata untuk
mewujudkan keserasian dan keterpaduan program-program sektor yang dapat
meminimalkan konflik-konflik antar sektor yang terjadi.
3. Pengembangan jaringan transportasi nasional, wilayah, dan lokal untuk
mendukung pengembangan pariwisata terutama terkait dengan arahan
pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara termasuk juga arahan
pengembangan alokasi bandara dan pelabuhan.

17. 17
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dari proses
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Peningkatan keterpaduan program dengan keterlibatan berbagai sektor dalam
pengembangan pariwisata.
6. Penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail untuk pengembangan pariwisata
dengan mengacu kepada arahan RTRWN dan RTRW Provinsi untuk tingkat
yang lebih makro, dan mengacu kepada arahan RTRW dan RDTR Kawasan di
Kabupaten/Kota untuk tingkat yang lebih detail.
7. Pemanfaatan standar teknis sektoral dalam menyusun rencana detail/rinci
pengembangan kawasan pariwisata.
2.4 Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengembangan Pariwisata
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata agar daerah-
daerah atau lokasi pariwisata nasional pengembangannya dapat berjalan dengan
baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Hal-hal
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan kegiatan pariwisata harus memperhatikan arahan dalam rencana
tata ruang.
2. Pengembangan kegiatan pariwisata harus memperhatikan daya dukung
lingkungan.

18. 18
3. Dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata harus melibatkan masyarakat
setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
4. Untuk mencapai keberhasilan pengembangan kegiatan pariwisata, harus
dilakukan secara koordinatif dan terpadu antar semua pihak yang terkait,
sehingga wujud keterpaduan lintas sektoral dan menghindari terjadinya konflik
antar sektor.
5. Mengingat sektor pariwisata merupakan sektor tersier dimana preferensi
wisatawan sangat ditentukan oleh tingkat kenyamanan, maka dukungan sarana
dan prasarana untuk meningkatkan aksebilitas kelokasi objek wisata mutlak
dibutuhkan.
2.5 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Mengembangkan Kepariwisataan
Nasional
Beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat dalam usaha pengembangan
pariwisata nasional, antara lain :
1. Penataan kawasan wisata masih sering terlihat kurang mengikuti kaedah teknis
penataan ruang, misalnya memanfaatkan kawasan yang mempunyai kemiringan
lereng tidak layak untuk di kembangkan, namun tetap dibangun menjadi objek
pariwisata, seperti pembangunan sarana akomodasi, yang dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap upaya pariwisata itu sendiri.. Contoh yaitu
pengendalian yang masih belum efektif terhadap pembangunan fasilitas
pariwisata yang merambah ke kawasan lindung yang diduga menjadi salah satu

19. 19
penyebab terjadinya erosi dan banjir, seperti yang terjadi di kawasan pariwisata
puncak.
2. Pengembangan kegiatan pariwisata masih fokus hanya pada pengembangan
aspek fisik saja, seperti hanya mengembangkan karena potensi alamnya. Saat
ini dalam pengembangan kegiatan pariwisata belum terlihat upaya menciptakan
obyek pariwisata baru yang bersifat non-fisik, seperti dengan mengembangkan
potensi kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut, apakah upacara adat
yang dimilki atau kegiatan unik yang ada contohnya desa Trunyan di daerah
Kintamani berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata nasional.
Sebenarnya masih banyak potensi-potensi pariwisata lainnya yang dapat
dikembangkan yang terkait dengan aspek budaya.
3. Konflik antar sektor juga masih sering terjadi dalam mengembangkan kegiatan
pariwisata, seperti misalnya konflik antar sektor pertanian dengan sektor
pariwisata yang terjadi di Bali, dimana pengembangan kawasan wisata di Bali
mempengaruhi penyediaan air baku untuk kawasan pertanian.
4. Permasalahan-permasalahan dalam konteks lokal yang sering ditemui antara lain
dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, masih banyak terjadi masyarakat yang
berada di dalam kawasan wisata tersebut masih belum ikut “memiliki”, manfaat
yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya
hanya di rasakan oleh investornya saja.

20. 20
BAB IV
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan
alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable developmant guna mencapai
kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam
pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan
sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan
tepat guna untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusia, mewujudkan
perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif
terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi- strategi
khusus dari pemerintah kita untuk mengembangkan kepariwisataan nasional.
Karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih mudah dilaksanakan oleh
pemerintah atau masyarakat luas.
Banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diambil dalam pengembangan
pariwisata nasional kita, selain itu juga ada banyak hal yang lainnya yang dapat
menunjang perkembangan kepariwisataan nasional kita di zaman era globalisasi ini.
3.2 Saran-Saran
1. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan kepariwisataan
nasional harus benar-benar dilaksanakan, jangan hanya dibuat konsepnya
saja, tetapi juga harus diterapkan.

21. 21
2. Kita sebagai penerus mestinya melestarikan budaya dan keterampilan agar bisa
menunjang pariwisata di Indonesia.
3. Pada masyarakat harus menjaga dan mengembangkan pariwisata kita agar tidak
punah dan menjaganya agar tidak

22. 22
DAFTAR PUSTAKA
Drs.A.J.Mulyadi,MM.2014.Kepariwisataan dan Perjalanan.Jakarta:Rajawali Pers.
Oka.A.Yoeti.2003.Tours and Travel Marketing.Jakarta:Pradnya Paramita.
Ismayanti.2011.Pengantar Pariwisata.Jakarta: Grasindo