Peraturan Desa Wisata - DEWA Academy

1. Pemerintahan dalam
Desa Wisata dan Studi
Komparatif Desa Wisata
Dunia
I Putu Hadi Pradnyana, S.IP., M.Si
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Warmadewa
TRAIN OF TRAINER
KONSULTAN DESA WISATA NASIONAL
Yayasan Desa Wisata Nusantara
(Dewisnu Foundation)

2. 02
.
03. 04
.
05.
Sesi Diskusi
Konseptual
Pengelolaan
Manajemen Tata Kelola
Desa Wisata
Studi Komparasi
Perbandingan desa
wisata di dunia
01. Konseptualisasi Desa
Wisata
Kriteria
Kriteria-Kriteria Desa
Wisata
Peraturan dan
Kebijakan
Peraturan dan kebijakan
terkait Desa Wisata
Kesimpulan dan
Pertanyaan
AGENDA MATERI
06
.

3. KONSEPTUALISASI
DESA WISATA
01

4. Apa itu Desa Wisata?
Pengelolaan lingkungan kepariwisataan berbasis
masyarakat desa sesuai keterampilan dan kemampuan
masing-masing.
Masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam
pembangunan kepariwisataan
Dalam aktivitas sosialnya, kelompok swadaya dan
swakarsa masyarakat berupaya untuk meningkatkan
pemahaman kepariwisataan; mewadahi peran dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kepariwisataan di wilayahnya; meningkatkan nilai
kepariwisataan serta memberdayakannya bagi
kesejahteraan masyarakat.

5. Konsep 3A dalam Desa Wisata
(Community Involvement)
Atraksi
Daya tarik utama Desa Wisata
Amenitas
Fasilitas pendukung
kepariwisataan
Aksesibilitas
Berbagai akses untuk menjangkau
Desa Wisata: infrastruktur offline
maupun online.

8. Kriteria Desa
Wisata
02

9. Kriteria Desa
Wisata
1. Potensi produk dan daya tarik
2. Dukungan sumber daya manusia
(SDM)
3. Motivasi kuat dari masyarakat
4. Dukungan sarana dan prasarana
5. Fasilitas pendukung kegiatan
wisata
6. Kelembagaan yang mengatur
kegiatan wisata
7. Ketersediaan lahan/area yang
dimungkinkan untuk
dikembangkan menjadi tujuan
wisata.

11. Peraturan dan
KebijakanDesa
Wisata
03

13. UU Desa
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi titik awal
bagi desa untuk bisa menentukan posisi, peran, dan
kewenangan atas dirinya. Selanjutnya ini disebut
dengan otonomi desa.

14. PERDA DESA WISATA
DI INDONESIA
A. Jawa Timur = Draft rancangan peraturan daerah tentang desa wisata telah dimasukkan sebagai bagian dari Program
Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2019
B. Jawa Barat = Peraturan Daerah (Perda) Desa Wisata menjadi pembahasan Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sedang diproses dan masih tahap riset informasi.
C. Kalimantan Utara = Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara 2019-2025
D. Bali = Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan
Budaya Bali: Desa Wisata dimasukkan ke dalam komponen destinasi wisata.
E. Papua Barat = Perda No. 13 tahun 2013 tentang Kepariwisataan: Belum mencantumkan Desa Wisata
F. Sumatera Barat = Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal
G. Nanggro Aceh Darrusalam = Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025
H. Sulawesi Selatan = Perda nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
Provinsi Sulsel tahun 2015-2030 dan Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang Desa Wisata di Kabupaten Soppeng
I. I. Kalimantan Barat = Perda No. 11 tahun 2019 tentang Desa Wisata di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

15. Alur Pembuatan Peraturan Desa
Perumusan
Musyawarah desa yang
dihadiri seluruh elemen
masyarakat desa.
Pengkajian
Melakukan kajian dan
studi komparasi.
Kebijakan Desa
Membuat kebijakan desa
berupa Peraturan Desa
(Perdes). Bisa didampingi
oleh mitra seperti
Perguruan Tinggi atau
akademisi

16. Pengelolaan Desa
Wisata
04

17. Manajemen Tata Kelola Desa Wisata
Perdes
Acuan dasar dalam pengelolaan
desa wisata.
Manajemen Organisasi
POKDARWIS, BUMDes, dsb
berkolaborasi.
Pengelola Desa Wisata
Berbagai destinasi dikelola secara
profesional.

18. SWOT
S
O T
W
Konsistensi
Desa Wisata perlu menjaga
sisi unik yang ada di desanya
dan tidak terkesan mengikuti
trend. Jika bisa konsisten,
niscaya Desa Wisata akan
berkembang pesat.
Sumber Daya Manusia
Manajemen tata kelola Desa
Wisata harus professional dan
inovatif. Selain itu, dibutuhkan
kolaborasi kuat dengan pemerintah
melalui berbagai kebijakan yang
mendukung eksistensi Desa
Wisata.
Konservasi
Meningkatkan pendapatkan
masyarakat Desa. Sekaligus
menjaga kelestarian alam dan
budaya setempat.
Konsep
Keunggulan konsep
destinasi wisata yang
tidak ada di tempat
lain.
SWOT ANALISIS DESA WISATA

19. Contoh SWOT Analisis Desa Wisata
Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Provinsi
Banten

20. Contoh Site Plan Desa
Wisata

24. Studi Komparasi Desa
Wisata Dunia
05.

25. 9 Kriteria Desa Wisata
menurut UNWTO
1. Cultural and Natural Resources: Alam dan Budaya
2. Promotion and Conservation of Cultural Resources: Konservasi dan Promosi Budaya
3. Economic Sustainability: Ketahanan Ekonomi
4. Social Sustainability: Ketahanan Sosial
5. Environmental Sustainability: Ketahanan Lingkungan
6. Tourism Potential and Development and Value Chain Integration: Potensi Pariwisata
7. Governance and Prioritization of Tourism: Aspek Pemerintahan Pariwisata
8. Infrastructure and Connectivity: Infrastruktur dan Koneksi
9. Health, Safety and Security: Kesehatan dan Keamanan

27. —Someone Famous
“This is a quote, words full of wisdom
that someone important said and can
make the reader get inspired.”
Segmentasi pariwisata akan lebih pada personalize,
customize, localize, dan smaller in size. Artinya,
wisatawan akan lebih memilih pariwisata pribadi atau
dalam lingkup keluarga dan pariwisata dengan mina
khusus, seperti wisata berbasis alam.

29. TERIMAKASIH.