SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
KEBIJAKAN
PENGATURAN
TENTANG
DESA WISATA
oleh
Dr Ni Luh Gede Astariyani.,SH.,MH
POTENSI
 Potensi wisata yang luar biasa yang dimiliki Indonesia
seharusnya bisa menjadi andalan untuk mengangkat
taraf hidup masyarakat.
 Sektor pariwisata bisa menjadi sektor penopang
pemasukan daerah
 Di era yang semakin maju semakin pula banyak cara
dan strategi untuk mengangkat potensi wisata di suatu
daerah. Masing-masing daerah memiliki kekhasan atau
penonjolan karakteristik alam maupun sosio kultural
dan aspek lainnya. Desa memiliki segudang potensi
bisnis yang menguntungkanuntuk bisa diangkat
menjadi komoditas dan dipoles dengan manajemen
strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata.
Pasal 29 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025
(3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas
sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 huruf c, meliputi:
a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya
lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan
dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui
pariwisata;
b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui
desa wisata;
c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan
menengah sebagai komponen pendukung produk
wisata di Destinasi Pariwisata; dan
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2017
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana Desa Wisata, antara lain:
a) pondok wisata;
b) panggung hiburan;
c) kios cenderamata;
d) kios warung makan;
e) wahana permainan anak;
f) wahana permainan outbound;
g) taman rekreasi;
h) tempat penjualan tiket;
i) rumah penginapan;
j) angkutan wisata; dan
k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : PM.26/UM.001/MKP/2010 TENTANG PEDOMAN
UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PARIWISATA MELALUI DESA WISATA
Dalam kerangka program pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Desa Wisata,
mengacu pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
Model pendekatan yang dikembangkan meliputi 3 (tiga) gugusan
(cluster) sebagai berikut:
a. Model Gugusan (Cluster) Daya Tarik Wisata – Desa terkait
 Model gugusan (cluster) Daya Tarik Wisata – Desa Terkait
merupakan model pengembangan yang menempatkan daya
tarik wisata sebagai pusat pengembangan, sedangkan desa-
desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi penerima manfaat
PNPM Mandiri Pariwisata. Contoh: kawasan Candi Borobudur
memiliki posisi strategis sebagai pusat dan penggerak kegiatan
pariwisata yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi
desa-desa sekitarnya.
 Model gugusan (cluster) Desa Wisata – Desa Terkait
merupakan model pengembangan yang menempatkan desa
wisata sebagai pusat pengembangan dan penerima manfaat
PNPM Mandiri Pariwisata, sedangkan desa-desa atau
masyarakat di sekitarnya menjadi pendukung sekaligus
penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.
 Model gugusan (cluster) Usaha Pariwisata – Desa Terkait
merupakan model pengembangan desa-desa yang berada di
sekitar lokasi usaha pariwisata, seperti hotel, resort, dan kuliner,
yang memiliki keterkaitan geografis dan keterkaitan fungsi
secara langsung maupun tak langsung. Dalam konteks ini,
fasilitas atau usaha pariwisata tersebut memiliki posisi strategis
sebagai pusat dan penggerak pengembangan yang mampu
mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya
Berikut langkah-langkah strategis untuk
mengembangkan potensi desa menjadi
desa wisata :
 Identifikasi potensi desa melalui rembug bersama seluruh komponen desa
dari semua kalangan. Potensi yang bisa menjadi komoditas bisa bermacam-macam
dari segala aspek. Bisa keindahan alam, hasil bumi, kekayaan flora fauna/hayati,
sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-hal yang bersifat khas/unik yang tak
dimiliki daerah lain. Pastikan potensi unggulan yang akan dijadikan komoditas
utama
 Identifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi pengembangan
potensi wisata desa, mulai dari yang bersifat fisik, non fisik atau sosial, internal
dan eksternal. Atau bisa saja permasalahan tersebut jika diolah dengan cara
tertentu justru permasalahan itu bisa menjadi potensi
 Perlunya komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk
menyamakan pendapat, persepsi dan mengangkat potensi desa guna dijadikan
desa wisata. Komitmen ini yang menjadi dukungan terkuat bagi terwujudnya dan
keberlangsungan desa wisata
 Identifikasi dampak baik dampak positif maupun negatif dari sebuah kegiatan
wisata sesuai kekhasan masing-masing desa. Masing-masing desa memiliki
karakteristik sendiri akan menghasilkan dampak yang juga berbeda satu sama lain
terutama perubahan-perubahan sosial kultural
 Komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menggandeng
Pemerintah Daerah dan jika perlu menggandeng pihak swasta. Pikirkan dan
identifikasi juga dampak jika bekerja sama dengan pihak swasta. Termasuk di sini
untuk penganggaran guna pembangunan desa wisata dengan menggunakan
seluruh sumber daya ekonomi yang ada
 Menyiapkan segala perangkat-perangkat aturan/regulasi norma yang
lebih bertujuan untuk mengawal pengembangan desa wisata dan
mengawasi potensi-potensi penyimpangan yang mungkin saja bisa
terjadi. Regulasi disiapkan agar berjalannya aktivitas wisata beserta
dampaknya tetap berada dalam koridor regulasi sebagai payung
hukumnya
 Melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen desa,
termasuk pemerintah desa tentang manajemen pariwisata, bagaimana
mengelola tempat wisata, manajemen tamu/pengunjung, beserta inovasi-
inovasi yang perlu dikembangkan mengingat sebagaimana sektor lainnya
sektor pariwisata pun mengalami fluktuasi dan bisa mengalami
“kejenuhan”
 Gunakan segala media untuk memperkenalkan dan
mempublikasikan potensi wisata di desa baik media konvensional
maupun non konvensional, seperti media internet. Internet kini menjadi
sarana publikasi yang sangat efektif yang bisa menjangkau seluruh
belahan bumi. Tempat wisata yang lokasinya terpencil pun bisa diketahui
oleh orang di belahan dunia lain pun berkat teknologi internet
 Belajar pada kesuksesan desa wisata lain atau studi banding. Kita
bisa belajar banyak pada keberhasilan desa wisata lain khususnya yang
sejenis. Karena tipikal permasalahan dan tantangan masa depan yang
bakal dihadapi kurang lebih sama. Hanya dengan manajemen profesional
dan inovatif saja desa wisata akan eksis dan kompetitif dan dapat melalui
ujian yang bersifat internal, eksternal maupun regional internasional
 Identifikasi Potensi Desa
 Setiap desa memiliki potensi untuk dijadikan komoditas wisata unggulan.
Keindahan dan keunikan alam akan menjadi wisata alam. Jika desa
tersebut memiliki keunikan tradisi dan budayanya bisa menjadi destinasi
wisata budaya. Jika desa tersebut memiliki menu makanan dan minuman
khas tradisional yang unik baik dari bahan, rasa dan penyajiannya, bisa
dijadikan destinasi wisata kuliner desa. Jika desa tersebut memiliki
kerajinan-kerajinan khas nan unik bisa menjadi destinasi wisata suvenir
desa. Atau jika desa tersebut memiliki peninggalan-peninggalan yang
mempunyai nilai sejarah yang tinggi atau situs sejarah/prasejarah bisa
menjadi tujuan wisata sejarah desa. Bahkan jika desa itu memiliki
keunggulan hasil bumi atau hasil laut misalnya pertanian, perkebunan,
perikanan dan lain-lain (contoh wisata petik apel, petik strawberry, petik
tomat, cabai dan sayuran lain). Dunia wisata dalam kekinian banyak
mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Apapun bisa dijadikan
wisata yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar, asal
jeli melihat dan memanfaatkan peluang.
 Identifikasi Permasalahan
 Biasanya permasalahan mainstream dari suatu desa
yang memiliki potensi wisata seperti infrastruktur jalan,
jembatan, listrik, pipanisasi air, jaringan komunikasi
dan lain-lain. Selain itu permasalahan bisa juga bersifat
non fisik, tapi bersifat sosial. Misalnya, bisa saja desa
tersebut memiliki potensi keindahan alam namun dari
sisi keamanannya kurang. Penanganan permasalahan
sosial ini memerlukan pendekatan multidimensi
tertentu yang tepat

 Suksma
a5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdf

More Related Content

Similar to a5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdf

68 article text-138-1-10-20180125
68 article text-138-1-10-2018012568 article text-138-1-10-20180125
68 article text-138-1-10-20180125riniandari81
 
EKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptx
EKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptxEKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptx
EKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptxBagasMaulana28
 
KELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdf
KELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdfKELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdf
KELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdfRinaLuthfiana
 
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptxPerdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptxBobby Meidrie
 
0913 tatacara penetapan desa wisata
0913 tatacara penetapan desa wisata0913 tatacara penetapan desa wisata
0913 tatacara penetapan desa wisataRieAwan
 
RENCANA ACUAN KERJA.docx
RENCANA ACUAN KERJA.docxRENCANA ACUAN KERJA.docx
RENCANA ACUAN KERJA.docxKangMargino
 
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdfMUHALAMSYAHODE
 
Pengelolaan pariwisata budaya dan harapan wisatawan
Pengelolaan pariwisata budaya dan harapan wisatawanPengelolaan pariwisata budaya dan harapan wisatawan
Pengelolaan pariwisata budaya dan harapan wisatawansamerdanta sinulingga
 
Buku Membangun Desa Wisata
Buku Membangun Desa WisataBuku Membangun Desa Wisata
Buku Membangun Desa WisataTV Desa
 
Selling indonesia konsep dan strategi membumikan pariwisata indonesia
Selling indonesia konsep dan strategi membumikan pariwisata indonesiaSelling indonesia konsep dan strategi membumikan pariwisata indonesia
Selling indonesia konsep dan strategi membumikan pariwisata indonesiaJambuMaduHijauMakass
 
Best practice pembangunan dewi.pdf
Best practice pembangunan dewi.pdfBest practice pembangunan dewi.pdf
Best practice pembangunan dewi.pdfbaktiman
 
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarang
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarangPengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarang
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarangawan putih
 
DesaWisata_DESA KEDISANTRIBUDIARTANI.pdf
DesaWisata_DESA KEDISANTRIBUDIARTANI.pdfDesaWisata_DESA KEDISANTRIBUDIARTANI.pdf
DesaWisata_DESA KEDISANTRIBUDIARTANI.pdftribudiArtani
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisataonyors
 
ekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdf
ekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdfekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdf
ekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdfRohanaJuitaRamahLumb
 
proposal-bussiness-plan-wisata-edukasi-sebagai-upaya-pelestarian-dan-pengenal...
proposal-bussiness-plan-wisata-edukasi-sebagai-upaya-pelestarian-dan-pengenal...proposal-bussiness-plan-wisata-edukasi-sebagai-upaya-pelestarian-dan-pengenal...
proposal-bussiness-plan-wisata-edukasi-sebagai-upaya-pelestarian-dan-pengenal...PETUAPESONAUTTANUA
 

Similar to a5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdf (20)

68 article text-138-1-10-20180125
68 article text-138-1-10-2018012568 article text-138-1-10-20180125
68 article text-138-1-10-20180125
 
Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021
 
EKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptx
EKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptxEKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptx
EKOWISATA kelompok 8 lokpol.pptx
 
KELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdf
KELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdfKELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdf
KELEMBAGAAN-DESA WISATA -SEPT.pdf
 
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptxPerdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
 
775-1649-1-PB.pdf
775-1649-1-PB.pdf775-1649-1-PB.pdf
775-1649-1-PB.pdf
 
0913 tatacara penetapan desa wisata
0913 tatacara penetapan desa wisata0913 tatacara penetapan desa wisata
0913 tatacara penetapan desa wisata
 
RENCANA ACUAN KERJA.docx
RENCANA ACUAN KERJA.docxRENCANA ACUAN KERJA.docx
RENCANA ACUAN KERJA.docx
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
 
Pengelolaan pariwisata budaya dan harapan wisatawan
Pengelolaan pariwisata budaya dan harapan wisatawanPengelolaan pariwisata budaya dan harapan wisatawan
Pengelolaan pariwisata budaya dan harapan wisatawan
 
Buku Membangun Desa Wisata
Buku Membangun Desa WisataBuku Membangun Desa Wisata
Buku Membangun Desa Wisata
 
Selling indonesia konsep dan strategi membumikan pariwisata indonesia
Selling indonesia konsep dan strategi membumikan pariwisata indonesiaSelling indonesia konsep dan strategi membumikan pariwisata indonesia
Selling indonesia konsep dan strategi membumikan pariwisata indonesia
 
Best practice pembangunan dewi.pdf
Best practice pembangunan dewi.pdfBest practice pembangunan dewi.pdf
Best practice pembangunan dewi.pdf
 
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarang
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarangPengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarang
Pengembangan daya tarik wisata di kabupaten semarang
 
DesaWisata_DESA KEDISANTRIBUDIARTANI.pdf
DesaWisata_DESA KEDISANTRIBUDIARTANI.pdfDesaWisata_DESA KEDISANTRIBUDIARTANI.pdf
DesaWisata_DESA KEDISANTRIBUDIARTANI.pdf
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
ekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdf
ekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdfekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdf
ekowil_A_Rohana juita ramah lumban tobing.pdf
 
Hibah banten
Hibah bantenHibah banten
Hibah banten
 
proposal-bussiness-plan-wisata-edukasi-sebagai-upaya-pelestarian-dan-pengenal...
proposal-bussiness-plan-wisata-edukasi-sebagai-upaya-pelestarian-dan-pengenal...proposal-bussiness-plan-wisata-edukasi-sebagai-upaya-pelestarian-dan-pengenal...
proposal-bussiness-plan-wisata-edukasi-sebagai-upaya-pelestarian-dan-pengenal...
 

More from AndreWibisono4

PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptxPAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptxAndreWibisono4
 
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfPerencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfAndreWibisono4
 
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptxBu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptxAndreWibisono4
 
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.ppt
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.pptSEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.ppt
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.pptAndreWibisono4
 
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptxAndreWibisono4
 
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptx
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptxPPT-Ekonomi-PB2(4).pptx
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptxAndreWibisono4
 
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptx
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptxPeran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptx
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptxAndreWibisono4
 
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptxPENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptxAndreWibisono4
 
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdfregulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdfAndreWibisono4
 
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdfAndreWibisono4
 
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdfregulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdfAndreWibisono4
 

More from AndreWibisono4 (13)

PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptxPAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
 
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfPerencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
 
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptxBu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx
 
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.ppt
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.pptSEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.ppt
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.ppt
 
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx
 
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptx
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptxPPT-Ekonomi-PB2(4).pptx
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptx
 
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptx
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptxPeran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptx
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptx
 
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptxPENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
 
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdfregulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
 
2012PP052.pdf
2012PP052.pdf2012PP052.pdf
2012PP052.pdf
 
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
 
2023PMParekraf002.pdf
2023PMParekraf002.pdf2023PMParekraf002.pdf
2023PMParekraf002.pdf
 
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdfregulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Recently uploaded (8)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

a5ee9c6a7d13eb399f1a885e2ddf0e32.pdf

  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. POTENSI  Potensi wisata yang luar biasa yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa menjadi andalan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat.  Sektor pariwisata bisa menjadi sektor penopang pemasukan daerah  Di era yang semakin maju semakin pula banyak cara dan strategi untuk mengangkat potensi wisata di suatu daerah. Masing-masing daerah memiliki kekhasan atau penonjolan karakteristik alam maupun sosio kultural dan aspek lainnya. Desa memiliki segudang potensi bisnis yang menguntungkanuntuk bisa diangkat menjadi komoditas dan dipoles dengan manajemen strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata.
  • 6. Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi: a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata; b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata; c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
  • 7. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: a) pondok wisata; b) panggung hiburan; c) kios cenderamata; d) kios warung makan; e) wahana permainan anak; f) wahana permainan outbound; g) taman rekreasi; h) tempat penjualan tiket; i) rumah penginapan; j) angkutan wisata; dan k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
  • 8. PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR : PM.26/UM.001/MKP/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA MELALUI DESA WISATA Dalam kerangka program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Desa Wisata, mengacu pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Model pendekatan yang dikembangkan meliputi 3 (tiga) gugusan (cluster) sebagai berikut: a. Model Gugusan (Cluster) Daya Tarik Wisata – Desa terkait  Model gugusan (cluster) Daya Tarik Wisata – Desa Terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan daya tarik wisata sebagai pusat pengembangan, sedangkan desa- desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata. Contoh: kawasan Candi Borobudur memiliki posisi strategis sebagai pusat dan penggerak kegiatan pariwisata yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya.
  • 9.  Model gugusan (cluster) Desa Wisata – Desa Terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan desa wisata sebagai pusat pengembangan dan penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi pendukung sekaligus penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.  Model gugusan (cluster) Usaha Pariwisata – Desa Terkait merupakan model pengembangan desa-desa yang berada di sekitar lokasi usaha pariwisata, seperti hotel, resort, dan kuliner, yang memiliki keterkaitan geografis dan keterkaitan fungsi secara langsung maupun tak langsung. Dalam konteks ini, fasilitas atau usaha pariwisata tersebut memiliki posisi strategis sebagai pusat dan penggerak pengembangan yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya
  • 10. Berikut langkah-langkah strategis untuk mengembangkan potensi desa menjadi desa wisata :  Identifikasi potensi desa melalui rembug bersama seluruh komponen desa dari semua kalangan. Potensi yang bisa menjadi komoditas bisa bermacam-macam dari segala aspek. Bisa keindahan alam, hasil bumi, kekayaan flora fauna/hayati, sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-hal yang bersifat khas/unik yang tak dimiliki daerah lain. Pastikan potensi unggulan yang akan dijadikan komoditas utama  Identifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi pengembangan potensi wisata desa, mulai dari yang bersifat fisik, non fisik atau sosial, internal dan eksternal. Atau bisa saja permasalahan tersebut jika diolah dengan cara tertentu justru permasalahan itu bisa menjadi potensi  Perlunya komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menyamakan pendapat, persepsi dan mengangkat potensi desa guna dijadikan desa wisata. Komitmen ini yang menjadi dukungan terkuat bagi terwujudnya dan keberlangsungan desa wisata  Identifikasi dampak baik dampak positif maupun negatif dari sebuah kegiatan wisata sesuai kekhasan masing-masing desa. Masing-masing desa memiliki karakteristik sendiri akan menghasilkan dampak yang juga berbeda satu sama lain terutama perubahan-perubahan sosial kultural  Komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menggandeng Pemerintah Daerah dan jika perlu menggandeng pihak swasta. Pikirkan dan identifikasi juga dampak jika bekerja sama dengan pihak swasta. Termasuk di sini untuk penganggaran guna pembangunan desa wisata dengan menggunakan seluruh sumber daya ekonomi yang ada
  • 11.  Menyiapkan segala perangkat-perangkat aturan/regulasi norma yang lebih bertujuan untuk mengawal pengembangan desa wisata dan mengawasi potensi-potensi penyimpangan yang mungkin saja bisa terjadi. Regulasi disiapkan agar berjalannya aktivitas wisata beserta dampaknya tetap berada dalam koridor regulasi sebagai payung hukumnya  Melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen desa, termasuk pemerintah desa tentang manajemen pariwisata, bagaimana mengelola tempat wisata, manajemen tamu/pengunjung, beserta inovasi- inovasi yang perlu dikembangkan mengingat sebagaimana sektor lainnya sektor pariwisata pun mengalami fluktuasi dan bisa mengalami “kejenuhan”  Gunakan segala media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan potensi wisata di desa baik media konvensional maupun non konvensional, seperti media internet. Internet kini menjadi sarana publikasi yang sangat efektif yang bisa menjangkau seluruh belahan bumi. Tempat wisata yang lokasinya terpencil pun bisa diketahui oleh orang di belahan dunia lain pun berkat teknologi internet  Belajar pada kesuksesan desa wisata lain atau studi banding. Kita bisa belajar banyak pada keberhasilan desa wisata lain khususnya yang sejenis. Karena tipikal permasalahan dan tantangan masa depan yang bakal dihadapi kurang lebih sama. Hanya dengan manajemen profesional dan inovatif saja desa wisata akan eksis dan kompetitif dan dapat melalui ujian yang bersifat internal, eksternal maupun regional internasional
  • 12.  Identifikasi Potensi Desa  Setiap desa memiliki potensi untuk dijadikan komoditas wisata unggulan. Keindahan dan keunikan alam akan menjadi wisata alam. Jika desa tersebut memiliki keunikan tradisi dan budayanya bisa menjadi destinasi wisata budaya. Jika desa tersebut memiliki menu makanan dan minuman khas tradisional yang unik baik dari bahan, rasa dan penyajiannya, bisa dijadikan destinasi wisata kuliner desa. Jika desa tersebut memiliki kerajinan-kerajinan khas nan unik bisa menjadi destinasi wisata suvenir desa. Atau jika desa tersebut memiliki peninggalan-peninggalan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi atau situs sejarah/prasejarah bisa menjadi tujuan wisata sejarah desa. Bahkan jika desa itu memiliki keunggulan hasil bumi atau hasil laut misalnya pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain (contoh wisata petik apel, petik strawberry, petik tomat, cabai dan sayuran lain). Dunia wisata dalam kekinian banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Apapun bisa dijadikan wisata yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar, asal jeli melihat dan memanfaatkan peluang.
  • 13.  Identifikasi Permasalahan  Biasanya permasalahan mainstream dari suatu desa yang memiliki potensi wisata seperti infrastruktur jalan, jembatan, listrik, pipanisasi air, jaringan komunikasi dan lain-lain. Selain itu permasalahan bisa juga bersifat non fisik, tapi bersifat sosial. Misalnya, bisa saja desa tersebut memiliki potensi keindahan alam namun dari sisi keamanannya kurang. Penanganan permasalahan sosial ini memerlukan pendekatan multidimensi tertentu yang tepat 