Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia - Tahun 2017ECPAT Indonesia
ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang berupaya mencegah eksploitasi seksual komersial anak, meliputi prostitusi, pornografi, pariwisata seks, dan perdagangan anak. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan anak, antara lain dengan penelitian, pelatihan, dan advokasi kebijakan.
ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang berupaya mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual anak di Indonesia. Jaringan ini bekerja sama dengan lebih dari 20 organisasi di seluruh Indonesia dan tergabung dalam jaringan internasional ECPAT yang beranggotakan lebih dari 84 grup di 75 negara. Melalui advokasi, penguatan kapasitas, penelitian, sosialisasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak, ECPAT Indonesia berupaya memperku
ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang bekerja dengan lebih dari 20 organisasi di seluruh Indonesia untuk memerangi Eksploitasi Seksual Anak (ESA), termasuk perdagangan anak untuk tujuan seksual, pelacuran yang melibatkan anak, anak sebagai objek pornografi, perkawinan anak, pariwisata dengan mengeksploitasi anak sebagai objek seks dan eksploitasi seksual anak online.
Dokumen tersebut membahas tentang pariwisata seks anak, termasuk definisi pariwisata seks anak, daerah-daerah tujuan utama, pelaku dan korban, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi pariwisata seks anak."
Menentang Pornografi dan Eksploitasi Terhadap AnakECPAT Indonesia
sebagai sebuah jaringan organisasi dan individu yang konsern terhadap penghapusan eksploitasi seksual komeridal terhadap anak (ESKA), ECPAT berharap agar masyarakat dunia dapat menjamin bahwa anak-anak d seluruh dunia terbebas dari semua bentuk ekploitasi
Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia - Tahun 2017ECPAT Indonesia
ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang berupaya mencegah eksploitasi seksual komersial anak, meliputi prostitusi, pornografi, pariwisata seks, dan perdagangan anak. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan anak, antara lain dengan penelitian, pelatihan, dan advokasi kebijakan.
ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang berupaya mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual anak di Indonesia. Jaringan ini bekerja sama dengan lebih dari 20 organisasi di seluruh Indonesia dan tergabung dalam jaringan internasional ECPAT yang beranggotakan lebih dari 84 grup di 75 negara. Melalui advokasi, penguatan kapasitas, penelitian, sosialisasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak, ECPAT Indonesia berupaya memperku
ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang bekerja dengan lebih dari 20 organisasi di seluruh Indonesia untuk memerangi Eksploitasi Seksual Anak (ESA), termasuk perdagangan anak untuk tujuan seksual, pelacuran yang melibatkan anak, anak sebagai objek pornografi, perkawinan anak, pariwisata dengan mengeksploitasi anak sebagai objek seks dan eksploitasi seksual anak online.
Dokumen tersebut membahas tentang pariwisata seks anak, termasuk definisi pariwisata seks anak, daerah-daerah tujuan utama, pelaku dan korban, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi pariwisata seks anak."
Menentang Pornografi dan Eksploitasi Terhadap AnakECPAT Indonesia
sebagai sebuah jaringan organisasi dan individu yang konsern terhadap penghapusan eksploitasi seksual komeridal terhadap anak (ESKA), ECPAT berharap agar masyarakat dunia dapat menjamin bahwa anak-anak d seluruh dunia terbebas dari semua bentuk ekploitasi
Buku panduan ini membahas eksploitasi seksual pada anak online dan kerangka hukumnya. ECPAT Internasional adalah jaringan global yang berusaha mengakhiri eksploitasi seksual pada anak, termasuk dalam bentuk online, dengan melibatkan 95 organisasi anggota di 86 negara. Buku ini menjelaskan berbagai perwujudan eksploitasi seksual pada anak online dan kerangka hukum terkait di tingkat regional dan internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pornografi anak, termasuk definisi, situasi global saat ini, data terkini, dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak di ranah daring beserta contoh kasus di Indonesia. Dokumen ini juga menyarankan upaya pencegahan dan pelaporan konten terkait pornografi anak.
PANDUAN TERMINOLOGI UNTUK PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SEKSUAL DAN KEKE...ECPAT Indonesia
Dokumen tersebut merupakan panduan terminologi yang dikembangkan oleh kelompok kerja internasional untuk mendiskusikan istilah-istilah terkait perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, serta memberikan definisi dan pertimbangan mengenai penggunaan istilah-istilah tersebut.
Studi ini meneliti kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak terhadap anak di lima kota di Indonesia. Penelitian menemukan karakteristik sosial ekonomi keluarga pelaku dan korban, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan seksual, serta upaya lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus tersebut. Temuan menunjukkan paparan pornografi sebagai penyebab utama, serta perlu model intervensi multi-sistem untuk
Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan
orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pembatasan fisik dan pembelajaran jarak jauh menyebabkan anak lebih banyak menghabiskan waktunya secara daring. Anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai bahaya yang terjadi di ranah daring, salah satunya eksploitasi seksual
Laporan kasus eksploitasi seksual anak online yang diterima NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) dari Maret 2020 (awal physical distancing secara global) hingga April 2020 meningkat dua juta laporan (Forbes, 2020)
Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam RKUHPECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana terkait eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dalam Rancangan KUHP. Dokumen ini menjelaskan definisi dan ruang lingkup ESKA, kasus ESKA di Indonesia, pengaturan hukum pidana terkait ESKA di Indonesia, dan analisis pasal-pasal terkait ESKA dalam RKUHP seperti pornografi anak, perdagangan manusia, dan prostitusi anak."
Dokumen tersebut merupakan kebijakan keselamatan anak ID-COP (Indonesia Child Online Protection) yang mengatur tentang perlindungan anak dalam kegiatan online dan offline yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keselamatan mereka dari berbagai bentuk kekerasan seperti eksploitasi dan pelecehan.
4. Dunia Pariwisata dalam Perlindungan Anak - ECPAT IndonesiaECPAT Indonesia
Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Kolaborasi Sektor Swasta di Lingkungan Pariwisata (Dalam Upaya Pencegahan Eks...ECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang kolaborasi sektor swasta dalam upaya pencegahan eksploitasi seksual komersial anak di lingkungan pariwisata. Dokumen ini menjelaskan kerangka hukum dan situasi yang mengindikasikan terjadinya eksploitasi seksual komersial anak serta hak-hak dasar anak dalam konteks pariwisata.
Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan TantangannyaECPAT Indonesia
Prostitusi dalam sejarah di Indonesia sudah ada sejak jaman kerajaan dahulu kala, para raja-raja memiliki jumlah selir yang jumlahnya banyak dan para selir tersebut mendapatkan imbalan dari mulai uang sampai kehidupan yang nyaman yang disediakan oleh kerajaan tersebut. Pada jaman kolonial Belanda pun prostitusi ternyata makin meluas dan berkembang, banyaknya para pekerja asing yang datang ke Indonesia pada saat itu malah makin menyuburkan praktek-praktek prostitusi pada saat itu dan ditambah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda pada saat itu yang melarang pendatang asing untuk menikah dengan perempuan lokal Pada saat ini, praktik prostitusi atau pelacuran dilakukan secara gelap. Meski dianggap sebagai kejahatan moral, aktivitas prostitusi di Indonesia tersebar luas. Unicef memperkirakan, sebanyak 30% pelacur perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Tak hanya itu, banyak mucikari yang masih berusia remaja. Akhir-akhir ini bahkan marak pemberitaan tentang artis-artis Indonesia yang juga bekerja di sektor prostitusi. Penyebaran lokalisasi di Indonesia hingga tahun 2014, data Kemensos menyebutkan dari 161 lokalisasi di Indonesia, baru 23 di antaranya yang ditutup. Seiring dengan perkembangan teknologi, prostitusi pun sekarang bisa diakses melalui dunia online atau internet atau yang sekarang disebut dengan prostitusi online, hal inilah yang sekarang marak terjadi dan menjadi fenomena baru didalam bisnis prostitusi.
Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap AnakECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas mengenai eksploitasi seksual dan pornografi anak di Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan, jutaan anak di Indonesia menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual komersial, termasuk pornografi. Walaupun pemerintah telah meratifikasi konvensi PBB dan mengeluarkan regulasi untuk melindungi anak, masalah ini masih belum teratasi dengan baik. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk m
Eksploitasi Seksual Komersia Anak di IndonesiaECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Indonesia. Terdapat lima bentuk ESKA yaitu prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, wisata seks anak, dan perkawinan anak. Dokumen ini juga menyebutkan bahwa diperkirakan terdapat 150.000 anak Indonesia yang menjadi korban ESKA dan berbagai faktor penyebab terjadinya ESKA seperti kemisk
Materi 6 - Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa atau KelurahanECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, desa/kelurahan, serta masyarakat dalam mencegah anak terpapar pornografi. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengawasi pencegahan pornografi di wilayahnya, sementara kepala desa bertanggung jawab menjalankan pemerintahan desa dan melindungi masyarakat desa. Masyarakat dan lembaga-lembaga berperan mendukung pem
Kebijakan desa bebas pornografi anak ini bertujuan untuk melindungi anak dari pornografi melalui keterlibatan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait dalam mencegah dan menangani pornografi anak secara konkrit dan berkelanjutan. Beberapa desa dan kelurahan telah membentuk desa bebas pornografi anak melalui serangkaian kegiatan seperti assessment, pelatihan, dan pendampingan. Kegiatan ini melibatkan PAT
Melindungi Anak dari Bahaya Eksploitasi Seksual Selama COVID-19ECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas mengenai bahaya eksploitasi seksual anak selama masa pandemi COVID-19 dengan meningkatnya penggunaan internet, serta merekomendasikan langkah-langkah pencegahan seperti membahas keamanan online dengan anak, memeriksa pengaturan privasi perangkat, serta melaporkan jika mengalami eksploitasi seksual.
Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial AnakECPAT Indonesia
Buku saku ini membahas tentang eksploitasi seksual komersial anak, termasuk definisi anak, bentuk-bentuk eksploitasi seksual seperti pelacuran anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, serta upaya pencegahan yang sedang dilakukan. Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang masalah serius ini.
Sulit dipungkiri bahwa di masa depan tidak ada bangsa yang dapat bersembunyi dari arus tanpa batas di era globalisasi. Era dimana pergaulan dunia semakin terbuka lebar yang bukan saja membawa keuntungan, namun juga diikuti dengan dampak yang sulit dikendalikan. Masa depan menjadi semakin sulit ditebak dan terkadang terjadi diluar dugaan sehingga memberikan kejutan-kejutan yang mengancam kehidupan masyarakat baik dari dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Arus lintas batas di era globalisasi pun masuk dalam ranah-ranah yang sulit dikendalikan, termasuk pornografi yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Bahkan, pornografi anak menjadi ladang bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar sehingga anak-anak kerap dijadikan target baik sebagai objek maupun sebagai konsumen. Maraknya pornografi yang melibatkan anak-anak ini tidak terlepas dari pengaruh internet dan pengaruh media sosial yang menggandrungi kehidupan anak-anak.
Meskipun belum tersedia data secara global, namun beberapa lembaga yang melakukan pendataan menemukan pornografi yang melibatkan anak-anak meningkat secara tajam. The NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) Cybertipline, lembaga yang berada di Amerika Serikat dan menangani laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber memaparkan, telah lebih dari 7,5 juta laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber tercatat sejak tahun 1998. Menariknya, laporan meningkat tajam sejak tahun 2015 dengan jumlah laporan mencapai sekitar 4,4 juta atau lebih dari separuhnya. Pada tahun 2016, INHOPE, asosiasi pengaduan
konten melalui internet, menemukan bahwa terdapat 8,4 juta URL/situs yang mengandung konten pornografi anak dan tersebar di seluruh dunia.
Terdapat juga indikasi bahwa konten pornografi anak diedarkan oleh pelaku melalui platform yang lebih tersembunyi, seperti jaringan berbagi file online (termasuk peer-to-peer) atau melalui ‘Dark Net’ atau teknik perangkat lunak yang di enkripsi. Dalam konteks Indonesia, anak-anak Indonesia mengalami dua hal yaitu menjadi target kejahatan pornografi dan terpapar pornografi. Ditemukan sejumlah fakta bahwa anak-anak di Indonesia dijadikan objek pornografi baik oleh pelaku kejahatan yang tidak terorganisir maupun oleh pelaku kejahatan yang terorganisir untuk dikomersialisasikan. Sebut saja kasus
Tjandra di Surabaya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 gambar yang mengandung konten pornografi anak yang dia dapat melalui media sosial yang kemudian diketahui bahwa beliau menyebarkan dan memperjual belikan gambar-gambar tersebut ke jaringan pedofil internasional.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakk menginisiasi lahirnya Desa/Kelurahan Bebas Pornografi
anak. Desa/Kelurahan Bebas Pornografi anak adalah suatu kawasan desa/ kelurahan yang pemerintah, penduduk, dan pihak yang berkepentingan memiliki komitmen dan program konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi anak.
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...ECPAT Indonesia
Modul ditulis untuk fasilitator pelatihan, dimana peserta pelatihan terdiri dari Perangkat Desa (diantaranya
terdiri dari Bendahara/Sekretaris, Kepala Desa dan Perwakilan dari Badan Perwakilan Desa(BPD)),
Pemerintah Daerah (diantaranya perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perijinan/PTSP dan Tenaga
Kesehatan), Polisi, Stakeholder Pariwisata (diantaranya berasal dari perwakilan, Travel, SPA, Karaoke, Guide,
Driver Trevel, Hotel, Pengusaha Warnet), Tenaga Pendidik, PKK, PHRI, Kelompok Sadar Wisata, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, NGO, Karang Taruna, Forum Anak. Dimana keberadaan dan profesinya
selama ini terkait erat dengan upaya perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual di daerah
tujuan wisata. Modul ini sebagai alat bantu bagi fasilitator untuk menyampaikan informasi dan melatih
peserta pelatihan dari daerah tujuan wisata untuk menyiapkan diri dalam membuat strategi perlindungan
anak dalam menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual.
Regional Conference of Legal Protection for Child Victims of Sexual Exploitat...ECPAT Indonesia
Konferensi regional ini membahas perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual di Asia Tenggara, dengan fokus pada peran korban dalam proses hukum dan mekanisme restitusi. Konferensi ini dihadiri oleh 95 peserta dari 10 negara untuk membahas berbagai topik terkait perlindungan anak, termasuk undang-undang, kerja sama internasional, dan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak-hak korban
MENAGIH PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PEMENUHAN HAK-HAK (KOMPENSASI) BAGI KORBA...ECPAT Indonesia
Pada kasus-kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak-anak, pemerintah melalui penegakan hukum telah mennjatuhkan putusan kepada pelaku-pelaku kejahatan seksual. namun apakah pemerintah memikirkan kondisi korban dan keluarga korban setelah kejadian?
Sejauh ini pemerintah belum memberikan hak-hak korban, sementara dalam Undang-undang telah mengatur mengenai hak-hak korban khususnya mengenai Restitusi yang diberikan kepada korban oleh pelaku, dan juga mengatur mengenai hak Kompensasi ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban.
NEGARA MEMBAYAR KOMPENSASI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK
Pada kasus-kasus kekerasan seksual anak, pemerintah harusnya menjalankan tanggungjawabnya untuk memberikan kompensasi bagi korban ataupun keluarga korban kekerasan seksual anak, hal ini disampaikan karena ini sebagai salah satu kelalaian dan kegagalan ketidakhadiran negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya khususnya bagi anak-anak.
Maka berdasarkan dengan itu kami Meminta kepada Pemerintah agar:
1. Pemerintah memberikan pemenuhan hak-hak korban untuk memberikan kompensasi bagi korban ataupun bagi keluarga korban, pemberian kompensasi ini dilakukan karena negara tidak hadir dan gagal untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak.
2. Pemberianhukuman yang berat bagi pelaku merupakan jalan terakhir setelah Negara menjamin lingkungan yang aman terhadap pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang di dalamnya termasuk pendidikan hukum, sistem sosial yang peka terhadap kekerasan seksual anak, kampanye terus menerus agar tidak terjadi kekerasan pada anak, mekanisme kontrol dan pengawasan anak, mudahnya untuk melapor dan penegakan hukum yang mudah dan murah.
3. Melakukan proses re-integrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip perlindungan yang baik terhadap korban untuk kembali kepada keluarga, sekolah dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di DKI Jakarta, mencakup komitmen pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan melalui regulasi, layanan, dan program-program kolaboratif antar instansi.
Buku panduan ini membahas eksploitasi seksual pada anak online dan kerangka hukumnya. ECPAT Internasional adalah jaringan global yang berusaha mengakhiri eksploitasi seksual pada anak, termasuk dalam bentuk online, dengan melibatkan 95 organisasi anggota di 86 negara. Buku ini menjelaskan berbagai perwujudan eksploitasi seksual pada anak online dan kerangka hukum terkait di tingkat regional dan internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pornografi anak, termasuk definisi, situasi global saat ini, data terkini, dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak di ranah daring beserta contoh kasus di Indonesia. Dokumen ini juga menyarankan upaya pencegahan dan pelaporan konten terkait pornografi anak.
PANDUAN TERMINOLOGI UNTUK PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SEKSUAL DAN KEKE...ECPAT Indonesia
Dokumen tersebut merupakan panduan terminologi yang dikembangkan oleh kelompok kerja internasional untuk mendiskusikan istilah-istilah terkait perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, serta memberikan definisi dan pertimbangan mengenai penggunaan istilah-istilah tersebut.
Studi ini meneliti kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak terhadap anak di lima kota di Indonesia. Penelitian menemukan karakteristik sosial ekonomi keluarga pelaku dan korban, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan seksual, serta upaya lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus tersebut. Temuan menunjukkan paparan pornografi sebagai penyebab utama, serta perlu model intervensi multi-sistem untuk
Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan
orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pembatasan fisik dan pembelajaran jarak jauh menyebabkan anak lebih banyak menghabiskan waktunya secara daring. Anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai bahaya yang terjadi di ranah daring, salah satunya eksploitasi seksual
Laporan kasus eksploitasi seksual anak online yang diterima NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) dari Maret 2020 (awal physical distancing secara global) hingga April 2020 meningkat dua juta laporan (Forbes, 2020)
Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam RKUHPECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana terkait eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dalam Rancangan KUHP. Dokumen ini menjelaskan definisi dan ruang lingkup ESKA, kasus ESKA di Indonesia, pengaturan hukum pidana terkait ESKA di Indonesia, dan analisis pasal-pasal terkait ESKA dalam RKUHP seperti pornografi anak, perdagangan manusia, dan prostitusi anak."
Dokumen tersebut merupakan kebijakan keselamatan anak ID-COP (Indonesia Child Online Protection) yang mengatur tentang perlindungan anak dalam kegiatan online dan offline yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keselamatan mereka dari berbagai bentuk kekerasan seperti eksploitasi dan pelecehan.
4. Dunia Pariwisata dalam Perlindungan Anak - ECPAT IndonesiaECPAT Indonesia
Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Kolaborasi Sektor Swasta di Lingkungan Pariwisata (Dalam Upaya Pencegahan Eks...ECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang kolaborasi sektor swasta dalam upaya pencegahan eksploitasi seksual komersial anak di lingkungan pariwisata. Dokumen ini menjelaskan kerangka hukum dan situasi yang mengindikasikan terjadinya eksploitasi seksual komersial anak serta hak-hak dasar anak dalam konteks pariwisata.
Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan TantangannyaECPAT Indonesia
Prostitusi dalam sejarah di Indonesia sudah ada sejak jaman kerajaan dahulu kala, para raja-raja memiliki jumlah selir yang jumlahnya banyak dan para selir tersebut mendapatkan imbalan dari mulai uang sampai kehidupan yang nyaman yang disediakan oleh kerajaan tersebut. Pada jaman kolonial Belanda pun prostitusi ternyata makin meluas dan berkembang, banyaknya para pekerja asing yang datang ke Indonesia pada saat itu malah makin menyuburkan praktek-praktek prostitusi pada saat itu dan ditambah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda pada saat itu yang melarang pendatang asing untuk menikah dengan perempuan lokal Pada saat ini, praktik prostitusi atau pelacuran dilakukan secara gelap. Meski dianggap sebagai kejahatan moral, aktivitas prostitusi di Indonesia tersebar luas. Unicef memperkirakan, sebanyak 30% pelacur perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Tak hanya itu, banyak mucikari yang masih berusia remaja. Akhir-akhir ini bahkan marak pemberitaan tentang artis-artis Indonesia yang juga bekerja di sektor prostitusi. Penyebaran lokalisasi di Indonesia hingga tahun 2014, data Kemensos menyebutkan dari 161 lokalisasi di Indonesia, baru 23 di antaranya yang ditutup. Seiring dengan perkembangan teknologi, prostitusi pun sekarang bisa diakses melalui dunia online atau internet atau yang sekarang disebut dengan prostitusi online, hal inilah yang sekarang marak terjadi dan menjadi fenomena baru didalam bisnis prostitusi.
Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap AnakECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas mengenai eksploitasi seksual dan pornografi anak di Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan, jutaan anak di Indonesia menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual komersial, termasuk pornografi. Walaupun pemerintah telah meratifikasi konvensi PBB dan mengeluarkan regulasi untuk melindungi anak, masalah ini masih belum teratasi dengan baik. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk m
Eksploitasi Seksual Komersia Anak di IndonesiaECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Indonesia. Terdapat lima bentuk ESKA yaitu prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, wisata seks anak, dan perkawinan anak. Dokumen ini juga menyebutkan bahwa diperkirakan terdapat 150.000 anak Indonesia yang menjadi korban ESKA dan berbagai faktor penyebab terjadinya ESKA seperti kemisk
Materi 6 - Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa atau KelurahanECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, desa/kelurahan, serta masyarakat dalam mencegah anak terpapar pornografi. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengawasi pencegahan pornografi di wilayahnya, sementara kepala desa bertanggung jawab menjalankan pemerintahan desa dan melindungi masyarakat desa. Masyarakat dan lembaga-lembaga berperan mendukung pem
Kebijakan desa bebas pornografi anak ini bertujuan untuk melindungi anak dari pornografi melalui keterlibatan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait dalam mencegah dan menangani pornografi anak secara konkrit dan berkelanjutan. Beberapa desa dan kelurahan telah membentuk desa bebas pornografi anak melalui serangkaian kegiatan seperti assessment, pelatihan, dan pendampingan. Kegiatan ini melibatkan PAT
Melindungi Anak dari Bahaya Eksploitasi Seksual Selama COVID-19ECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas mengenai bahaya eksploitasi seksual anak selama masa pandemi COVID-19 dengan meningkatnya penggunaan internet, serta merekomendasikan langkah-langkah pencegahan seperti membahas keamanan online dengan anak, memeriksa pengaturan privasi perangkat, serta melaporkan jika mengalami eksploitasi seksual.
Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial AnakECPAT Indonesia
Buku saku ini membahas tentang eksploitasi seksual komersial anak, termasuk definisi anak, bentuk-bentuk eksploitasi seksual seperti pelacuran anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, serta upaya pencegahan yang sedang dilakukan. Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang masalah serius ini.
Sulit dipungkiri bahwa di masa depan tidak ada bangsa yang dapat bersembunyi dari arus tanpa batas di era globalisasi. Era dimana pergaulan dunia semakin terbuka lebar yang bukan saja membawa keuntungan, namun juga diikuti dengan dampak yang sulit dikendalikan. Masa depan menjadi semakin sulit ditebak dan terkadang terjadi diluar dugaan sehingga memberikan kejutan-kejutan yang mengancam kehidupan masyarakat baik dari dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Arus lintas batas di era globalisasi pun masuk dalam ranah-ranah yang sulit dikendalikan, termasuk pornografi yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Bahkan, pornografi anak menjadi ladang bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar sehingga anak-anak kerap dijadikan target baik sebagai objek maupun sebagai konsumen. Maraknya pornografi yang melibatkan anak-anak ini tidak terlepas dari pengaruh internet dan pengaruh media sosial yang menggandrungi kehidupan anak-anak.
Meskipun belum tersedia data secara global, namun beberapa lembaga yang melakukan pendataan menemukan pornografi yang melibatkan anak-anak meningkat secara tajam. The NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) Cybertipline, lembaga yang berada di Amerika Serikat dan menangani laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber memaparkan, telah lebih dari 7,5 juta laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber tercatat sejak tahun 1998. Menariknya, laporan meningkat tajam sejak tahun 2015 dengan jumlah laporan mencapai sekitar 4,4 juta atau lebih dari separuhnya. Pada tahun 2016, INHOPE, asosiasi pengaduan
konten melalui internet, menemukan bahwa terdapat 8,4 juta URL/situs yang mengandung konten pornografi anak dan tersebar di seluruh dunia.
Terdapat juga indikasi bahwa konten pornografi anak diedarkan oleh pelaku melalui platform yang lebih tersembunyi, seperti jaringan berbagi file online (termasuk peer-to-peer) atau melalui ‘Dark Net’ atau teknik perangkat lunak yang di enkripsi. Dalam konteks Indonesia, anak-anak Indonesia mengalami dua hal yaitu menjadi target kejahatan pornografi dan terpapar pornografi. Ditemukan sejumlah fakta bahwa anak-anak di Indonesia dijadikan objek pornografi baik oleh pelaku kejahatan yang tidak terorganisir maupun oleh pelaku kejahatan yang terorganisir untuk dikomersialisasikan. Sebut saja kasus
Tjandra di Surabaya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 gambar yang mengandung konten pornografi anak yang dia dapat melalui media sosial yang kemudian diketahui bahwa beliau menyebarkan dan memperjual belikan gambar-gambar tersebut ke jaringan pedofil internasional.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakk menginisiasi lahirnya Desa/Kelurahan Bebas Pornografi
anak. Desa/Kelurahan Bebas Pornografi anak adalah suatu kawasan desa/ kelurahan yang pemerintah, penduduk, dan pihak yang berkepentingan memiliki komitmen dan program konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi anak.
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...ECPAT Indonesia
Modul ditulis untuk fasilitator pelatihan, dimana peserta pelatihan terdiri dari Perangkat Desa (diantaranya
terdiri dari Bendahara/Sekretaris, Kepala Desa dan Perwakilan dari Badan Perwakilan Desa(BPD)),
Pemerintah Daerah (diantaranya perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perijinan/PTSP dan Tenaga
Kesehatan), Polisi, Stakeholder Pariwisata (diantaranya berasal dari perwakilan, Travel, SPA, Karaoke, Guide,
Driver Trevel, Hotel, Pengusaha Warnet), Tenaga Pendidik, PKK, PHRI, Kelompok Sadar Wisata, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, NGO, Karang Taruna, Forum Anak. Dimana keberadaan dan profesinya
selama ini terkait erat dengan upaya perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual di daerah
tujuan wisata. Modul ini sebagai alat bantu bagi fasilitator untuk menyampaikan informasi dan melatih
peserta pelatihan dari daerah tujuan wisata untuk menyiapkan diri dalam membuat strategi perlindungan
anak dalam menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual.
Regional Conference of Legal Protection for Child Victims of Sexual Exploitat...ECPAT Indonesia
Konferensi regional ini membahas perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual di Asia Tenggara, dengan fokus pada peran korban dalam proses hukum dan mekanisme restitusi. Konferensi ini dihadiri oleh 95 peserta dari 10 negara untuk membahas berbagai topik terkait perlindungan anak, termasuk undang-undang, kerja sama internasional, dan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak-hak korban
MENAGIH PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PEMENUHAN HAK-HAK (KOMPENSASI) BAGI KORBA...ECPAT Indonesia
Pada kasus-kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak-anak, pemerintah melalui penegakan hukum telah mennjatuhkan putusan kepada pelaku-pelaku kejahatan seksual. namun apakah pemerintah memikirkan kondisi korban dan keluarga korban setelah kejadian?
Sejauh ini pemerintah belum memberikan hak-hak korban, sementara dalam Undang-undang telah mengatur mengenai hak-hak korban khususnya mengenai Restitusi yang diberikan kepada korban oleh pelaku, dan juga mengatur mengenai hak Kompensasi ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban.
NEGARA MEMBAYAR KOMPENSASI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK
Pada kasus-kasus kekerasan seksual anak, pemerintah harusnya menjalankan tanggungjawabnya untuk memberikan kompensasi bagi korban ataupun keluarga korban kekerasan seksual anak, hal ini disampaikan karena ini sebagai salah satu kelalaian dan kegagalan ketidakhadiran negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya khususnya bagi anak-anak.
Maka berdasarkan dengan itu kami Meminta kepada Pemerintah agar:
1. Pemerintah memberikan pemenuhan hak-hak korban untuk memberikan kompensasi bagi korban ataupun bagi keluarga korban, pemberian kompensasi ini dilakukan karena negara tidak hadir dan gagal untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak.
2. Pemberianhukuman yang berat bagi pelaku merupakan jalan terakhir setelah Negara menjamin lingkungan yang aman terhadap pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang di dalamnya termasuk pendidikan hukum, sistem sosial yang peka terhadap kekerasan seksual anak, kampanye terus menerus agar tidak terjadi kekerasan pada anak, mekanisme kontrol dan pengawasan anak, mudahnya untuk melapor dan penegakan hukum yang mudah dan murah.
3. Melakukan proses re-integrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip perlindungan yang baik terhadap korban untuk kembali kepada keluarga, sekolah dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di DKI Jakarta, mencakup komitmen pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan melalui regulasi, layanan, dan program-program kolaboratif antar instansi.
9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anaksakuramochi
Kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan pengangguran menjadi faktor penyebab peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak. Pemerintah telah membentuk Satgas antikekerasan anak untuk mencegah hal tersebut, namun perlu melibatkan masyarakat setempat. Pemerintah juga diharapkan mengatasi masalah sosial ekonomi dan membatasi pornografi serta miras.
Peran dan Batasan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak - PPA.pdfIsmailAlmariza1
Peran dan batasan pekerja sosial (PPA) dalam perlindungan anak dijelaskan. Pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara klien dengan sumber daya yang dibutuhkan, serta sebagai pemungkin dengan memberikan peluang bagi klien. Beberapa peran PPA mencakup advokasi, pendampingan, dan penanganan kasus kekerasan anak."
KEJAHATAN SEKSUAL MENGINTAI ANAK by Anthony Dio Martinadmartin
Tiga kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di sekolah internasional Jakarta International School (JIS) terbongkar. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah berkualitas. Orang tua perlu lebih waspada dan berdialog terbuka dengan anak-anak mereka agar kejahatan seperti ini dapat dicegah. Sekolah juga perlu meningkatkan tanggung jawab untuk
Dokumen tersebut membahas masalah perdagangan anak (child trafficking) di Indonesia. Ia menjelaskan latar belakang masalah ini, data dan fakta terkini, kriteria anak yang berisiko menjadi korban, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memerangi perdagangan anak seperti kampanye kesadaran, kerja sama lintas sektor, dan penguatan kerangka hukum. Dokumen ini menekankan pentingnya perlindun
Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) 2011 dilakukan untuk mengetahui prevalensi HIV, IMS, pengetahuan, dan perilaku berisiko di Indonesia. STBP 2011 melibatkan 25,150 responden dari 23 kabupaten/kota dan meliputi 8 populasi berisiko tinggi seperti WPSL, WPSTL, waria, dan penasun. Prevalensi HIV dan IMS tertinggi ditemukan pada penasun, waria, dan WPSL. Perilaku berisiko seperti memb
Dokumen tersebut membahas mengenai perlindungan anak Indonesia dari eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring. Temuan kunci dari penelitian menunjukkan bahwa setidaknya 2% anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual daring pada tahun terakhir, seringkali dilakukan oleh orang yang dikenal. Dokumen ini merekomendasikan berbagai tindakan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani masalah
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5 poin persen. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030.
Laporan Pencegahan Perkawinan Anak yang disusun oleh BPS dengan bantuan teknis dari UNICEF dan PUSKAPA UI memperbaharui data perkawinan anak dan faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pekerjaan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan perkawinan anak.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat anak dan problematikanya. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi, serta membahas berbagai hak dan kewajiban anak beserta masalah yang dihadapi anak saat ini seperti kekerasan, pengaruh dunia digital, dan tanggung jawab orang tua terhadap perkembangan anak.
1. Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan orang di Indonesia, termasuk data kasus, modus operandi pelaku, undang-undang terkait, dan upaya pemberantasan.
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdfAbdiRahman552824
Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak di internet meliputi materi yang menampilkan kekerasan seksual terhadap anak, grooming online, sexting, sextortion, dan siaran langsung kekerasan seksual pada anak. Pelaku eksploitasi seksual anak di internet dapat bermotivasi untuk keuntungan ekonomi atau ketertarikan seksual, serta menggunakan teknologi untuk memproduksi, mengakses, dan menyebarkan materi tersebut.
Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak di internet meliputi materi yang menampilkan kekerasan seksual terhadap anak, grooming online, sexting, sextortion, dan siaran langsung kekerasan seksual pada anak. Pelaku eksploitasi seksual anak di internet dapat bermotivasi untuk keuntungan ekonomi atau ketertarikan seksual, serta menggunakan teknologi untuk memproduksi, mengakses, dan menyebarkan materi tersebut.
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdfECPAT Indonesia
Laporan ini menyajikan hasil pemantauan kasus eksploitasi seksual anak secara online yang dilakukan ECPAT Indonesia dan Bandungwangi selama 4 bulan. Pemantauan menemukan 19 aplikasi yang digunakan untuk pelacuran online, dengan 'Open BO' sebagai penawaran dominan. Hotel di Jakarta menjadi tempat praktek pelacuran paling umum. Faktor penyebab anak terlibat pelacuran antara lain tipu daya, putus sekolah, dan pengalaman kekerasan
Laporan IWF Mengenai AI dan Kekerasan Seksual AnakECPAT Indonesia
Internet Watch Foundation (IWF) telah menyelidiki laporan pertamanya tentang materi pelecehan seksual terhadap anak (CSAM) yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).
Investigasi awal mengungkap dunia teknologi teks-ke-gambar. Singkatnya, Anda mengetikkan apa yang ingin Anda lihat di generator online dan perangkat lunak akan menghasilkan gambar.
Teknologinya cepat dan akurat – gambar biasanya sangat cocok dengan deskripsi teks. Banyak gambar dapat dihasilkan sekaligus – Anda hanya dibatasi oleh kecepatan komputer Anda. Anda kemudian dapat memilih favorit Anda; mengeditnya; arahkan teknologi untuk menghasilkan apa yang Anda inginkan.
Laporan tahunan ECPAT Indonesia menyoroti beberapa keberhasilan organisasi tersebut pada tahun 2022, termasuk kerja sama dengan lembaga pemerintah untuk menangani kasus eksploitasi seksual anak, advokasi perubahan kebijakan, serta program peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak di dunia digital."
Pada akhir tahun 2022 kemarin, Cianjur telah dilanda gempa bumi sekuat 5,6 SR yang telah menewaskan ratusan orang dan ribuan orang lainnya luka-luka. Gempa ini pun terus berlanjut dengan beberapa gempa susulan yang membuat semakin banyaknya korban berjatuhan, tak terkecuali anak-anak. Kehilangan tempat tinggal, hilangnya harta dan benda, hingga kejiwaan terguncang yang menyebabkan trauma pun turut dirasakan. Melihat hal ini, ECPAT Indonesia bekerjasama dengan Kinder Nothilfe Germany memutuskan untuk membuat gerakan bersama yang bertujuan untuk menolong korban -terkhusus anak dan perempuan- di Cianjur.
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah identifikasi masalah kasus AESO di tingkat desa, meliputi pembuatan peta desa tentang situasi dan data AESO, teknik pengumpulan data seperti observasi langsung dan wawancara mendalam, penyajian data kuantitatif dalam infografik, cara berfikir dalam menyusun program aksi, contoh template program aksi, dan contoh program aksi untuk mewujudkan desa bebas pornografi anak.
Bagian ini akan menjelaskan tentang internet dan cara kerjanya serta media sosial. Termasuk di dalamnya resiko keamanan bagi anak di dunia online (daring) dan bagaimana menghindari resiko tersebut. Pada bagian akhir akan dijelaskan tentang bagaimana melakukan pelaporan jika ditemukan situs / media sosial yang mengandung konten negatif yang berbahaya bagi anak, serta beberapa fitur/tools yang dapat mengurangi resiko anak terpapar konten negatif. Praktek untuk penggunaannya dilakukan agar dapat dipahami langkah-langkah penggunaannya secara sistematis
Aplikasi game Family Farm dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi pertanian untuk anak-anak. Game ini dapat menanamkan sikap positif terkait pertanian dan menanggulangi eksploitasi pendidikan oleh orang tua. Namun perlu ditingkatkan pemanfaatan teknologi lain untuk meningkatkan kemampuan digital anak.
Laporan ini menemukan bahwa eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring (OCSEA) merupakan ancaman yang nyata di Indonesia, dengan 92% anak usia 12-17 tahun menggunakan internet setidaknya sekali dalam sehari. Data penegakan hukum menunjukkan peningkatan kasus OCSEA yang dilaporkan, namun jumlah sesungguhnya diperkirakan jauh lebih besar karena masih banyak hambatan pelaporan
Tips JAGO Agar Privasi Anak Tetap Aman di Media Sosial ECPAT Indonesia
Sosial media menjadi tempat bermain yang asik dan seru untuk anak-anak, Namun terkadang anak belum tahu bagaimana mereka melindungi privasi mereka di media sosial.
Hal ini tentunya berisiko bagi keamanan anak. Untuk itu, kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan sikap yang bijak dalam menggunakan media digital. Berikut adalah tips JAGO agar privasi anak tetap aman di Media Sosial.
Waspada Media Sosial Menjadi Sarana Eksploitasi Seksual AnakECPAT Indonesia
Sosial media menjadi salah satu paltfom yang sangat digemari anak untuk menghabiskan waktu luangnya. Mereka bisa berinteraksi dengan teman, mengetahui informasi terkini, dan mendapatkan hiburan.
Intensitas penggunaan sosial media yang tinggi, membuat anak rentan terhadap eksploitasi seksual di dunia online. Yuk kenali eksploitasi seksual anak online melalui infografis ini supaya kita lebih waspada dan tidak mudah menjadi korbannya.
Apakah kamu pernah mengalami eksploitasi seksual anak online? Langkah apa sih yang kamu lakukan supaya terhindar dari kejahatan ini? Yuk share komentar kamu dipostingan ini.
Dunia digital saat ini semakin berkembang dengan pesat, semua kegiatan yang dilakukan pasti selalu melibatkan internet didalamnya. Hal ini membuat dunia juga semakin cepat mengalami perubahan.
Melihat kondisi tersebut, generasi muda juga bisa mengambil peran loh! Ayo kita kejar sebelum ketinggalan! Daripada hanya menjadi penikmat saja, kita juga bisa berpartisipasi dalam membuat konten positif. Nah, ada beberapa tips nih untuk para kreator muda agar tetap aman saat membuat konten! Kalau kamu paling suka buat konten tentang apa? Kasih komentar dibawah yuk!
Temuan Awal ECPAT Indonesia - Internet Anak Era Pandemi.pdfECPAT Indonesia
Survei online terhadap 1.203 anak usia 6-17 tahun di 13 provinsi menemukan bahwa penggunaan internet anak meningkat signifikan selama pandemi, tetapi 15% merasa tidak nyaman karena faktor seperti tugas sekolah online yang berlebihan dan kelelahan mata. Survei ini juga menunjukkan peningkatan kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual online, di mana 287 anak mengalami pengalaman negatif seperti pesan atau gambar pornografi
The Code to Protect Children in Travel and TourismECPAT Indonesia
ECPAT International is a network of 107 civil society organizations committed to ending child sexual exploitation. They work with intergovernmental bodies, governments, law enforcement, private sector companies and others on a multi-sectoral response. The Code of Conduct for the Protection of Children in Travel and Tourism works with over 350 member companies in over 50 countries to implement six criteria to integrate child protection into their operations, such as establishing policies and training employees. They cooperate with organizations like ECPAT to increase child protection in the tourism industry.
Archipelago Hotels has implemented a code of conduct to prevent child trafficking and sexual exploitation. The implementation includes establishing policies and procedures, training employees, including contract clauses, providing information to travelers, collaborating with stakeholders, and annual reporting. Employees receive certification training to understand signs of trafficking and know how to respond to suspected cases. Guests traveling with minors must provide identification documents. Any suspicious circumstances will be reported to authorities, and no employees will face penalties for reporting cases.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
2. Pengantar
Sejak 2016, ECPAT Indonesia melakukan
pemantauan media terhadap berbagai
kasus-kasus eksploitasi seksual anak di
Indonesia.
Pemantauan ini menjadi bagian kontribusi
ECPAT Indonesia untuk mengisi
kekosongan data terhadap pencatatan
kasus-kasus eksploitasi seksual anak.
3. Metode
Pemantauan dilakukan dengan melakukan
pencatatan terhadap pemberitaan di
media online dan cetak tentang kasus
eksploitasi seksual anak.
Setiap pemberitaan, kemudian
dikategorisasikan menjadi beberapa
variabel untuk mendapatkan persebaran
kasus dan situasi yang terjadi.
4. Tren Kasus Eksploitasi Seksual Anak
28% 27%
17% 15%
10%
2% 1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Pornografi
Anak
Prostitusi
Anak
Perdagangan
Anak untuk
Seksual
Perkawinan
Anak
Prostitusi
Anak Online
Grooming Seks Anak di
Tempat
Pariwisata
Tren Kasus ESA Tahun 2018
Sepanjang tahun 2018, tercatat
150 kasus yang berkaitan
dengan eksploitasi seksual anak
terjadi di Indonesia.
Dari 150 kasus, 28% (42 kasus)
diantaranya merupakan kasus
pornografi anak.
5. Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual
153
108
40 37 37
3 1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Prostitusi
Anak
Pornografi
Anak
Perdagangan
Anak untuk
Seksual
Prostitusi
Anak Online
Perkawinan
Anak
Grooming Seks Anak di
Tempat
Pariwisata
Jumlah Korban ESA Tahun 2018
Dari 150 kasus tersebut,
anak-anak yang menjadi
korban mencapai 379
anak.
Meskipun pornografi anak
menjadi kasus terbanyak,
namun dalam hal jumlah
korban, prostitusi anak
menyumbang korban
terbanyak dengan jumlah 153
anak.
6. Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual
berdasarkan Jenis Kelamin
Anak-anak yang menjadi korban
eksploitasi seksual anak
didominasi oleh anak
perempuan dengan presentase
sekitar 71 persen. Hal yang
sama juga terjadi pada anak
perempuan korban pornografi
yang mencapai 76 persen.
29%
71%
Anak yang menjadi korban ESA
berdasarkan jenis kelamin
Anak Laki-Laki Anak Perempuan
44%
56%
Anak korban
prostitusi anak
Anak Laki-Laki Anak Perempuan
24%
76%
Anak korban
pornografi anak
Anak Laki-Laki Anak Perempuan
Pada kasus prostitusi anak,
proporsi anak perempuan dan
anak laki-laki yang menjadi
korban relatif setara. Artinya,
tren anak laki-laki yang
menjadi korban prostitusi
mulai bermunculan.
7. Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di
Indonesia (sebagai mucikari/bandar/dst)
Anak-anak
12%
Dewasa
76%
Dewasa dan Anak
1%
Tidak disebutkan
11%
Dari 150 kasus terkait eksploitasi seksual
anak, 76 persen diantaranya disebutkan
dilakukan oleh orang dewasa.
Dalam pemberitaan, turut disebutkan pelaku
eksploitasi seksual anak (baik sebagai
mucikari/bandar/pengguna dan seterusnya)
8. Keterlibatan anak sebagai “pelaku” dalam
kasus Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia
Pornografi Anak
61%
Prostitusi Anak
11%
Perdagangan
Anak untuk
Seksual
17%
Perkawinan Anak
11%
Dari 18 kasus yang menyebutkan anak atau
usia anak sebagai “pelaku”, 61 persen
diantaranya terjadi pada kasus pornografi
anak.
Dilibatkannya anak di dalam kasus eksploitasi
seksual anak sebagai “pelaku” perlu mendapat
perhatian serius.
9. 10 Provinsi dengan Kasus Eksploitasi
Seksual Anak Terbesar
27
22
15 15
9
7 7
6 6
5
0
5
10
15
20
25
30
W
estJava
EastJavaSulawesiSelatan
DKIJakarta
Banten
Jaw
aTengahSum
atera
Utara
Riau
Kalim
antan
SelatanKalim
antan
Tim
ur
Kasus Eksploitasi Seksual Anak nyaris terjadi
di setiap provinsi di Indonesia. Berdasarkan
catatan ECPAT Indonesia, kasus-kasus ESA
pernah terjadi di 28 provinsi di Indonesia.
Dari 28 Provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur
dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi
dengan kasus eksploitasi seksual terbanyak.
11. Kesimpulan
• Pornografi anak dan prostitusi anak mendominasi kasus-kasus
eksploitasi seksual anak yang terjadi sepanjang tahun 2018
• Anak perempuan diindikasikan mendominasi korban eksploitasi
seksual anak dibandingkan anak laki-laki. Artinya, intervensi yang
berfokus pada peningkatan pemahaman terhadap anak perempuan
perlu menjadi prioritas.
• Keterlibatan anak-anak sebagai pelaku eksploitasi juga perlu
menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dan daerah.
• Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi
dengan jumlah kasus eksploitasi seksual anak terbanyak.