Gambaran Kasus ESA dan Tinjauan Reflektif Penanganan Kepala UPT P2TP2A DKI Jakarta

1. Gambaran Kasus ESA
dan
Tinjauan Reflektif
Penanganan
Tri Palupi Diah Handayati
Kepala UPT P2TP2A DKI Jakarta

2. PENGANTAR
01

3. SIAPA KAMI?
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah
satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di
bawah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi
DKI Jakarta yang menyediakan pelayanan bagi
perempuan dan anak korban kekerasan

4. SIAPA KLIEN KAMI?
Kekerasan dalam relasi
personal
(KDRT atau KDP)
Kekerasan Seksual
Kekerasan fisik maupun
psikis, termasuk
perundungan
1
2
3
Perempuan
dan
Anak
yang mengalami
Tindak Pidana
Perdagangan Orang 4
Eksploitasi seksual 5

5. MEMBERIKAN LAYANAN
PUBLIK
TIDAK BERBAYAR

6. PEMPROV DKI
TIDAK MENTOLERIR
SEGALA BENTUK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

7. Kebijakan Perlindungan Kekerasan bagi
Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta
PERATURAN DAERAH
Nomor 8 /2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
PERATURAN GUBERNUR (7 pergub)
 No. 7/2012 : Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan thdp Perempuan dan Anak di
Rumah Sakit
 No 28/2021: Organisasi dan Tata Kerja DPPAPP
 No. 44/2019 : Perubahan atas Pergub 48/2018 tentang Rumah Aman Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan
 No. 64/2019 : Tentang perubahan atas Pergub 218/2020 tentang Gugus Tugas
Pencegahan & Penanganan TPPO
 No. 7/2021 tentang Perubahan atas Pergub No 73/2019 ttg Tenaga Ahli Dan Tenaga
Pelayanan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 No.86/2019 : Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di
Satuan Pendidikan dan Satuan Lingkungan Pendidikan
 No. 5/2020 : Pencegahan Perkawinan Usia Anak

8. Kebijakan Perlindungan Kekerasan bagi
Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta
KEPUTUSAN GUBERNUR (3 kepgub)
 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Kepgub No. 1564/2017 : Pelayanan Visum untuk
Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit
 No. 1426/2019 : Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta
 No 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas KepGub No 1042 Tahun 2018 tentang
Daftar Kegiatan Strategis Daerah : Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak (Nomor 13)
INSTRUKSI GUBERNUR
 No. 44/2020 : Pelayanan Terpadu Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak
SURAT EDARAN GUBERNUR
 No. 7/2021 : Pencegahan & Penanganan Tindak Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja
Pemprov DKI Jakarta

9. 1. Kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kepolisian Daerah Metro
Jaya No 15 Tahun 2020 dan No B/MOU-47/XI/2020/DATRO tentang Sinergitas
Pelayanan Terpadu dalam Pencegahan dan Penanganan KtP/KtA di DKI Jakarta
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Taman Impian Jaya
Ancol, Tbk. No.1036/-072, No.001/DIR- Penanganan Pemulihan Korban Tindak
Kekerasan Perempuan dan Anak Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana di Taman
Impian Jaya Ancol
3. Perjanjian Kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Perguruan Tinggi (Diantaranya
tentang Pembentukan Pos SAPA)
4. Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban
MOU – PERJANJIAN KERJASAMA
Catatan proses penyusunan MoU dengan :
- Kejaksaan Tinggi

10. PERGUB SATGAS TPPO DKI JAKARTA NO 64/2019
1. Seksi Pencegahan dan Partisipasi Anak
2. Seksi Rehabilitasi Kesehatan
3. Seksi Rehabsos, Pemulangan dan
Reintegrasi
4. Seksi Penegakan Hukum
5. Seksi Koordinasi dan Kerjasama
1. Mencegah mencegah terjadinya
perdagangan orang;
2. mewujudkan keterpaduan dalam
pencegahan dan penanganan TPPO;
dan
3. mewujudkan daerah bebas dari
perdagangan orang.
Tujuan
SEKSI
Melibatkan aktor kunci

11. GAMBARAN
KASUS ESA
02

12. Berdasarkan Wilayah Administrasi Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan Ragam KS
256 anak
laki-laki
539 anak
perempuan
Berdasarkan Usia Anak
Data Kasus di UPT P2TP2A DKI Jakarta, 2021
Jakarta
Pusat,
132, 17%
Jakarta
Utara, 84,
11%
Jakarta
Barat,
269, 34%
Jakarta
Selatan,
153, 19%
Jakarta
Timur,
154, 19%
Kepulauan
Seribu, 3,
0%
Pencabulan 207
Persetubuhan 106
Trafficking/ESA 255
0 - 5
Tahun,
70
6 - 11
Tahun,
212
12 - 17
Tahun,
513

13. DATA KASUS ESA 2019-2021
Apartemen
Café (sebelum pandemi),
Hotel dan apartemen
(sesudah pandemi)
Selain itu: Spa dan Indekos
Hotel, Apartemen, dan
Indekos
2019 2020 2021
22 125 255

14. GAMBARAN KASUS ESA 2021
Gender
Provinsi Asal Korban
DKI
Jakarta
Laki-
laki
28%
72%
Usia
14 15 16
TKP
13
Perempuan
Jawa
Barat
19% 20% 21%
17%
17
23%
Banten
63% 27% 9%
Lampung
1%
JP
27%
JU
3%
JB
38%
JS
19%
JT
8%
TNG
5%

15. GAMBARAN PSIKOSOSIAL KORBAN
Pengalaman Sebagai
korban kekerasan
sebelumnya
Riwayat lari dari
rumah, atau
menghabiskan waktu
berjam-jam di luar
rumah
Permasalahan keluarga
(relasi tidak hangat, masalah
finansial, KDRT, dll)
1
2
3
4
Riwayat perilaku berisiko
5
Lingkungan
pergaulan dan
tempat tinggal
dengan
kriminalitas
tinggi

16. CARA YANG DIGUNAKAN PELAKU
Ajakan pertemanan melalui
sosial media
1
3
5
Menggunakan teman untuk
merekrut
(Peer and group commercialized
child sexual abuse)
2
Pemaksaan, termasuk
penggunaan ancaman
kekerasan, penyebaran foto,
atau penggunaan obat bius
4
Mengikat dengan hutang budi
(menjadi tempat curhat, diberi
pinjaman uang atau tempat
singgah)
Relasi romantika
(Pacaran)
Tawaran
pekerjaan
6
Pelaku manfaatkan kebutuhan korban akan pertemanan,
relasi intim, afeksi, popularitas, termasuk materi

17. Penghayatan emosi
negatif, konflik diri,
perasaan tidak berdaya
Putus sekolah,
perkawinan usia anak,
kembali terjebak dalam
tindak kekerasan,
permasalahan hukum, dll
EMOSI
SOSIAL
IMPLIKASI PSIKOSOSIAL ESA
FISIK
Gangguan reproduksi,
IMS, Kehamilan
KOGNISI
Perubahan dan distorsi
pola pikir
PERILAKU
Cenderung melindungi
pelaku dan
meningkatnya perilaku
berisiko
INTERAKSI SOSIAL
Menjauh dari keluarga,
mendekat ke kelompok
berisiko

18. Kompleksitas Kasus ESA
1. Bias terhadap anggapan remaja sebagai kelompok usia
yang sulit diatur/pemberontak, sehingga cenderung
disalahkan
2. Memiliki relasi dekat dengan pelaku hingga kuat
kecenderungan untuk melindungi
3. Sering dianggap kasusnya kenakalan remaja sehingga
upaya penyelesaian dan dukungan keluarga minim
4. Rentan alami KTD sehingga menyebabkan risiko untuk
alami kekerasan lanjutan lebih besar (perkawinan anak,
aborsi tidak aman, semakin terjebak eksploitasi seksual,
dll)

19. 03
PENANGANAN
DAN
REKOMENDASI

20. Alur Pelayanan

21. PENANGANAN UPT P2TP2A DKI Jakarta
Pendampingan hukum,
konsultasi hukum, dan
pengajuan Restitusi
1. Pengaduan
Layanan 24 jam yang
meliputi penerimaan
laporan/pengaduan,
asesmen, dan
penjangkauan
4. Rujukan
Kesehatan,
Perlindungan (Rumah
Aman dan LPSK)
2. Hukum
3. Psikologi
Psikoedukasi, Konseling,
Pemeriksaan Psikologis,
Perhitungan Proyeksi Restitusi

22. Bagaimana cara menghubungi P2TP2A DKI
Jakarta ?
Telp: 112 Jakarta Siaga 24 Jam
(Bebas Pulsa)
APPS: Jakarta Aman
DATANG LANGSUNG
Kantor P2TP2A DKI Jakarta,
Pos Pengaduan, Pos SAPA
(Senin s.d Kamis: 08.00 – 16.30 WIB)
(Jumat: 08.00-17.00 WIB)
HOTLINE
PENGADUAN 24 JAM
0813 176 176 22
(Whatsapp, Telepon, SMS)
LAYANAN
DARURAT

23. JAKARTA UTARA
Pos Rusunawa Marunda
Pos Rusun Muara Baru
JAKARTA PUSAT
Pos Pulo Gundul
Pos Harapan Mulya
JAKARTA TIMUR
Pos Rusun Cibesel
Pos Rusunawa Pulo Gebang
Pos Rusun Griya Tipar Cakung
Pos Ciracas Prima
Pos Kampung Pulo Asri
JAKARTA SELATAN
Pos Kemandoran
Pos Flamboyan
Pos Kemuning
Pos Ciganjur Berseri
JAKARTA BARAT
Pos Kali Jodoh
Pos Rusunawa Pesakih
Pos Utama
Pos Jatpulo Akur
Pos Alur Kemuning
Pos Kembangan Utara
POS PENGADUAN DPAPP

24. Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SaPA)
Pengaduan juga bisa dilakukan bila ada indikasi terjadi atau
melihat korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
di kendaraan umum.
TRANS JAKARTA
1. BLOK M
2. BUNDARAN HI
3. HCB
4. KOTA
5. PULOGADUNG 1
6. CEMPAKA TIMUR
7. GROGOL 1
8. PEMUDA RAWAMANGUN
9. MATRAMAN 2
10. KAMPUNG MELAYU
11. CENTRAL SENEN
12. RAGUNAN
13. CAWANG UKI
14. PASAR KEBAYORAN LAMA
15. KUNINGAN BARAT
16. SUNTER KELAPA GADING
17. PEMUDA PRAMUKA
18. WALIKOTA JAKARTA TIMUR
19. TENDEAN
MRT
1. LEBAK BULUS
2. FATMAWATI
3. CIPETE RAYA
4. HAJI NAWI
5. BLOK A
6. BLOK M
7. ASEAN
8. SENAYAN
9. ISTORA SENAYAN
10. BENDUNGAN HILIR
11. SETIA BUDI
12. DUKUH ATAS
13. BUNDARAN HI
LRT
1. PEGANGSAAN DUA
2. BOULEVARD UTARA
3. BOULEVARD SELATAN
4. PULOMAS
5. EQUASTRIAN
6. VELODROME

25. Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SaPA)
di Lingkungan KAMPUS
1. Universitas Kristen Indonesia (UKI)
2. Universitas YARSI
3. Universitas MH Thamrin
4. Universitas Budi Luhur
5. Universitas Katolik Atmajaya
6. Universitas HAMKA
7. Poltekes Karya Husada
8. STIKES Carolus
9. STIE IPWIJA
10. Universitas Indraprasta PGRI
11. Universitas Sahid

26. APA YANG BISA DILAKUKAN
Penguatan Anak
(pemecahan masalah,
ketrampilan sosial, edukasi
kespro, dan literasi digital)
Dukungan psikososial
untuk keluarga
01 02

27. APA YANG BISA DILAKUKAN
Aksesibilitas layanan Kesehatan
(termasuk kesehatan mental dan
reproduksi), Pengaduan)
03
Penguatan peran sekolah,
pengembangan kegiatan vokasional,
atau kegiatan ekskul
04
05
Penguatan komunitas dan pihak
kunci, termasuk pelibatan sektor
pariwisata, perumahan/apartemen

28. Pasal 72
UU Perlindungan Anak No 35/2014
1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan
Anak, baik secara perseorangan maupun
kelompok.
2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan,
lembaga perlindungan anak, lembaga
kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan,
lembaga pendidikan, media massa, dan dunia
usaha.

29. Pasal 72
UU Perlindungan Anak No 35/2014
3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaran
Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan
edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan
perundang-undangan tentang Anak
b. memberikan masukan dalam perumusan
kebijakan yang terkait Perlindungan Anak
c. melaporkan kepada pihak berwenang jika
terjadi pelanggaran Hak Anak;
d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan
reintegrasi sosial bagi Anak;
e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
Perlindungan Anak;

30. Pasal 72
UU Perlindungan Anak No 35/2014
6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui:
a. kebijakan perusahaan yang berperspektif
Anak;
b. produk yang ditujukan untuk Anak harus
aman bagi Anak;
c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak
melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

31. MARI BERSAMA
MENCEGAH
SEGALA BENTUK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

32. Hotline Pengaduan :
081317617622
upt.p2tp2adki.2017@gmail.com
Kantor UPT P2TP2A DKI Jakarta
Jl. Raya Bekasi Timur KM. 18,
Pulogadung, Jakarta Timur
https://www.
instagram.com
/dppappdki
https://twitter.
com/dppappdki
Layanan Integrasi
Jakarta Siaga
https://dppapp.jakarta.go.id
Jangan ragu
menghubungi
kami !!
TERIMA KASIH