MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ANAK UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL DI SEKTOR PARIWISATA

1. MEKANISME PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PERDAGANGAN ANAK
UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL DI
SEKTOR PARIWISATA
Dalam agenda penguatan Gugus Tugas Pencegahan TPPO

3. ESA
Sebuah Isue
tanpa ada batasan
500 000
4 000
30 000
500 000
300 000
200 000
500 000
30 000
8 000
10 000
300 000
Perkiraan Angka Anak Korban Ekploitasi Seksual di Dunia

5. •Eksploitasi seksual anak masih kerap
terjadi dan terus meningkat
•Belum adanya mandatory report dalam
upaya mitigasi terjadinya kejahatan
eksploitasi seksual anak dan
perdagangan orang
•Dunia Wisata Indonesia yang belum
memberikan upaya perdagangan anak
secara optimal
•Perkembangan sektor Wisata dan
Internet meningkatkan Kerentanan
Situasi Indonesia

6. 6
“fokuskan Penyelesaian kasus
yang terkait HAM.”
“Pastikan Kemajuan di lapangan
pada 10 destinasi wisata nasional”
Dunia pariwisata kita

8. Ekploitasi Seksual
Komersial Anak (ESKA)
• sebuah pelanggaran hak
anak yang mendasar
• anak dilibatkan sebagai
objek seksual dan
komersial
• Dengan Pemberian uang
atau sesuai yang bisa
dinominalkan.”

9. Perdagangan anak untuk tujuan seksual
Eksploitasi seksual melalui prostitusi
Perkawinan Anak
Eksploitasi Seksual Anak di Online
Eksploitasi seksual anak di destinasi perjalanan & wisata
Materi kekerasan seksual anak (pornografi anak)
Bentuk-Bentuk
Eksploitasi Seksual Anak

10. Pariwisata
Anak dan
Perempuan
Kejahatan
situasi ini terjadi karena pelaku
kejahatan menggunakan layanan
industri wisata dalam melakukan
kejahatannya dan mereka bisa
saja sebagai pelancong ataupun
wisatawan.
Perusahaan jasa wisata dan
perjalanan bisanya tidak
mencurigai pelanggan /
pengguna jasanya.
ESKA merupakan KEJAHATAN
TRANSNASIONAL

11. Komitmen Indonesia
•Permenparekraf No. 30/HK 201/MKP/2010
tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi
Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata
•Peraturan Menteri pariwisata No. 14 tahun
2016 tentang pedoman Destinasi pariwisata
berkelanjutan.
•UNWTO

12. 12
PERMEN PAREKRAF No. 14 tahun 2016
tentang pedoman Destinasi pariwisata berkelanjutan
Kriteria Indikator Bukti Pendukung
Destinasi memiliki hukum dan
tindakan untuk mencegah
praktik
komersialisasi, seks atau
segala macam bentuk
eksploitasi dan pelecehan
terhadap siapapun,
khususnya anak-anak,
remaja, wanita, dan kaum
minoritas. Hukum dan
tindakan tersebut
dikomunikasikan kepada
publik.
komersialisasi, seks atau
segala macam bentuk
eksploitasi, diskriminasi
atau pelecehan terhadap
penduduk atau
wisatawan.
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA),
Rencana
Strategis atau Program Pengembangan Destinasi mencakup rencana aksi
mengenai pencegahan eksploitasi komersial, seksual, atau dalam bentuk
lainnya serta pelecehan terhadap masyarakat setempat dan juga pengunjung.
2) Mematuhi peraturan/kebijakan terkait dengan pencegahan eksploitasi,
diskriminasi atau pelecehan.
3) Mematuhi peraturan/kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan.
4) Memiliki sistem perlindungan yang mencegah praktik eksploitasi dan
pelecehan terhadap siapapun, khususnya anak-anak, remaja, wanita, dan
kaum minoritas.
Hukum dan program
dikomunikasikan kepada
publik
1) Jumlah kasus yang dilaporkan dalam tahun.
2) Penanganan/tindakan penyelesaian atas laporan praktik-praktik eksploitasi
komersial, seksual, atau dalam bentuk lainnya serta pelecehan dari siapa pun.
3) Sosialisasi secara berkala.
4) Publikasi aturan di media online atau media cetak.

13. Konvensi Etika
Pariwisata UNWTO
Pasal 2.3 dari GCET
“Eksploitasi manusia dalam bentuk apapun,
terutama seksual, terutama pada anak-anak,
bertentangan dengan tujuan fundamental
pariwisata dan merupakan pengingkaran dari
pariwisata; dengan demikian, sesuai dengan hukum
internasional, tindakan tersebut harus diberantas
dengan penuh semangat kerja sama dari semua
Negara terkait dan dihukum tanpa konsesi oleh
undang-undang nasional dari kedua negara yang
dikunjungi dan negara asal pelaku, bahkan ketika
tindakan tersebut dilakukan di luar negeri.

14. KOMITMEN DKI JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
14

15. a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
b. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar
Wisata.
c. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang
Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata.
d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.106/PW.oo6/MPEK/2011 in
2011 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel.
e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 2 tahun 2016 tentang
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Orang (PTPPO) 2015-2019. Perjanjian
Kerja Sama antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor PK.06/KS.001/D.PDP/KKP/2010 dan B/33/XII/2010 tentang
Penyelenggaraan Pengamanan di Destinasi Pariwisata.
f. Peraturan Menteri Parekraf no. 14 tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata
berkelanjutan.
g. Pergub no 64 tahun 2019. tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO
Dasar Hukum
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PARIWISATA DALAM PENCEGAHAN EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK DI LINGKUNGAN PARIWISATA

16. ecpat.org @ecpat

17. ecpat.org @ecpat

18. The Code adalah inisiatif pariwisata bertanggung jawab yang
digerakkan oleh industri dengan misi untuk memberikan
kesadaran, alat dan dukungan kepada industri pariwisata untuk
mencegah eksploitasi seksual anak.
Informasi lebih lanjut kunjungi
www.thecode.org
Indonesia
Local Code Representatif
Global Standart dalam upaya membangun kepariwisataan
berkelanjutan, dengan memprioritaskan SDG dalam capaian-
capaiannya.
Standarisasi GSTC training (lisensi Indonesia GSTC)
The Code adalah inisiatif pariwisata bertanggung jawab yang
digerakkan oleh industri dengan misi untuk memberikan
kesadaran, alat dan dukungan kepada industri pariwisata
untuk mencegah eksploitasi seksual anak.
Indonesia
Local Code Representatif
Inisiatif Global Kepariwisataan Dalam
Perlindungan Anak
Global Standart dalam upaya membangun kepariwisataan
berkelanjutan, dengan memprioritaskan SDG dalam capaian-
capaiannya.
Standarisasi GSTC training (lisensi Indonesia GSTC)
Informasi lebih lanjut kunjungi
www.thecode.org
The Code adalah inisiatif pariwisata bertanggung jawab yang
digerakkan oleh industri dengan misi untuk memberikan
kesadaran, alat dan dukungan kepada industri pariwisata
untuk mencegah eksploitasi seksual anak.
Global Standart dalam upaya membangun kepariwisataan
berkelanjutan, dengan memprioritaskan SDG dalam capaian-
capaiannya.
Standarisasi GSTC training (lisensi Indonesia GSTC)

19. • Kode membantu perusahaan pariwisata dan bisnis
mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam
operasi mereka melalui penerapan enam kriteria
• Saat ini lebih dari 350 anggota di lebih dari yang
beroperasi di 50 negara
• Sejak 2013 lebih dari 1 juta staf telah menyelesaikan
pelatihan melalui e-learning atau pelatihan tatap
muka
The Code dalam Upaya Melindungi
Anak di Sektor Pariwisata

21. Kolaborasi dan
Kerjasama

22. ECPAT Indonesia telah bekerja bersama Aliansi Down To Zero (DtZ)
sejak tahun 2016 dalam upaya perlindungan anak dan orang muda
Indonesia dari bahaya eksploitasi seksual anak (ESA).
Melalui Program DtZ 2021 (Building Back Better in Times
of Covid-19), ECPAT Indonesia mengajak berbagai
lembaga, khususnya industri travel & tourism untuk
bersama -sama menguatkan upaya perlindungan anak
dari ESA di Indonesia melalui kerjasama multisektoral
yang tangguh dan berkelanjutan.

23. THANK YOU
More info :
Sekretariat ECPAT Indonesia :📩📩 secretariat@ecpatindonesia.org | 📞📞 +6221-2503 -4840
Person in charge ; 📩📩 andyardian@ecpatindonesia.org | 📞📞 +62 81361563988