Kebijakan desa bebas pornografi anak ini bertujuan untuk melindungi anak dari pornografi melalui keterlibatan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait dalam mencegah dan menangani pornografi anak secara konkrit dan berkelanjutan. Beberapa desa dan kelurahan telah membentuk desa bebas pornografi anak melalui serangkaian kegiatan seperti assessment, pelatihan, dan pendampingan. Kegiatan ini melibatkan PAT

1. KEBIJAKAN
DESA BEBAS PORNOGRAFI ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2. Siapa anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang
mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak
pidana pornografi.
(Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang
Perlindungan Khusus bagi Anak)
Siapakah anak yang
Menjadi Korban
Pornografi??

3. Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban
Pornografi dilaksanakan melalui upaya, pembinaan,
pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan
mental.
Upaya pencegahan oleh Masyarakat agar Anak tidak menjadi
Korban Pornografi melalui:
a. penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi
terkait pencegahan pornografi di lingkungan sekitar;
b. penguatan kepada lingkungan sekitar untuk tidak
melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
c. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan
pornografi di lingkungan sekitar.
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan
Khusus bagi Anak)

4. Desa/Kelurahan Bebas dari
Pornografi Anak adalah suatu
kawasan desa/kelurahan yang
pemerintah, penduduk, dan
pihak yang berkepentingan
memiliki komitmen dan
program konkrit dan
berkelanjutan dalam
mencegah dan menanggulangi
pornografi anak

5. DESA BEBAS DARI
PORNOGRAFI ANAK YANG
SUDAH TERBENTUK
KABUPATEN AGAM (SUMBAR)
• Nagari Lubuk Basung
• Nagari Sungai Pua
KABUPATEN BANGKA TENGAH (BABEL)
• Desa Lubuk Pabrik
• Desa Sungai Selan Atas
KABUPATEN PANGKALAN BUN (KALTENG)
• Desa Pasir Panjang
• Desa Pangkalan Satu
KABUPATEN BERAU (KALTIM)
• Kampung Maluang
KOTA KUPANG (NTT)
• Kelurahan Nunhila
KOTA MAKASSAR (SULSEL)
• Kelurahan Maccini Parang
PULAU MAITARA (MALUKU UTARA)
• Desa Maitara
• Desa Maitara Selatan
• Desa Maitara Tengah
• Desa Maitara Utara

6. 2017
Kerjasama Kemen PPPA dan ECPAT Indonesia
assessment pada 3 Desa/Kelurahan, yaitu
Kampung Maluang, Kelurahan Nunhila dan
Kelurahan Maccini
2017
Temuan assessment menunjukkan adanya kerentanan
anak terpapar konten pornografi baik dari konten yang
langsung diakses anak, pengaruh teman sebaya maupun
ajakan dan pengaruh orang dewasa
2018
Membuat Panduan Teknis Desa/Kelurahan
Bebas (dari) Pornografi Anak dan Berhasil
membentuk satu desa bebas dari pornografi
anak yaitu Kampung Maluang
2019
melakukan asistensi pembentukan Desa/Kelurahan bebas
dari pornografi anak dan workshop serta pelatihan
pembentukan Desa/Kelurahan bebas dari pornografi anak
yang menghasilkan 8 Desa/Kelurahan bebas dari
pornografi anak
2020
Pembentukan Desa Bebas dari Pornografi Anak
di Pulau Maitara (Desa Maitara, Desa
Maitara Selatan, Desa Maitara Tengah,
Desa Maitara Utara)
2021
Monitoring dan Evaluasi Desa Bebas dari
Pornografi Anak yang Sudah Terbentuk

7. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DESA BEBAS
PORNOGRAFI ANAK
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 juncto
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Juncto
Undang-Undang No. 17 Tahun 2016
2. Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang
Ratifikasi Protokol Tambahan Penjualan Anak,
Pelacuran Anak dan Pornografi Anak
4. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 tentang
Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak
yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi
5. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang
Perlindungan Khusus bagi Anak

8. TUJUAN PEMBENTUKAN DESA BEBAS
PORNOGRAFI ANAK
• Melindungi anak-anak dari situasi pornografi
• Meningkatnya inisiatif pemerintah
desa/kelurahan dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan perlindungan anak
dari bahaya pornografi
• Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat dan stakeholder tentang
pentingnya melindungi anak
• Meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
khususnya anak dan keluarga

9. SASARAN DESA BEBAS PORNOGRAFI ANAK
Sasaran kegiatan Desa/
Kelurahan bebas Pornografi
Anak adalah anak, orang tua,
keluarga, perangkat desa, dan
masyarakat yang terdapat di
wilayah Desa/Kelurahan

10. PRINSIP PELAKSANAAN DESA BEBAS
PORNOGRAFI
• Pemerintah Desa/Kelurahan menjadi insiator aktif
mendorong terciptanya desa/kelurahan bebas dari
pornografi anak
• Mengedepankan perlindungan anak dari situasi
yang membahayakan masa depan mereka
• Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan
harus aktif dalam melindungi anak-anak dari
pornografi
• Partisipasi anak/remaja didorong agar mereka ikut
membangun suasana yang kondusif dalam
menciptakan desa/kelurahan bebas pornografi
anak

11. PELIBATAN PATBM DALAM PEMBENTUKAN
DESA BEBAS PORNOGRAFI ANAK
PATBM adalah Sebuah gerakan dari jaringan atau
kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja
secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan
anak
Merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak
untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan respon
cepat terjadinya kekerasan terhadap anak dengan
membangun kesadaran masyarakat agar terjadi
perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang
memberikan perlindungan kepada anak

12. TUJUAN PATBM
Mencegah kekerasan terhadap anak termasuk segala tindakan yang
dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak:
• Mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima,
membenarkan atau mengabaikan kekerasan
• Membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk
pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah
kekerasan (peer to peer approach)
• Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam
mencegah kekerasan
Menanggapi kekerasan:
• Melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menerima
laporan, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi
korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban
dan pelaku
• Melakukan jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan
pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku,
dan anak dalam risiko

13. INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
Merupakan upaya pemberdayaan
kapasitas masyarakat untuk dapat
mengenali, menalaah dan
mengambil inisiatif untuk
memecahkan permasalahan yang
ada secara mandiri

14. MONITORING DAN EVALUASI
DESA BEBAS DARI PORNOGRAFI ANAK
• Manjaga agar program yang sedang
diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan
sasaran.
• Mengukur kinerja, efensiensi, output dan
dampak dari program.
• Menemukan kesalahan sedini mungkin
sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
• Sebagai masukan (input) suatu program yang
akan datang: untuk memberikan masukan bagi
proses implementasi program ke depan agar
dihasilkan program yang lebih baik.