MAKALAH PENGENALAN TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DAN KETENTUAN PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR DI INDONESIA

1. MAKALAH
PENGENALAN TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DAN KETENTUAN
PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR DI INDONESIA
Nama Kelompok :
1. Nadia Ayu Vita (1332610025)
2. Putri Sanuria Rokhma Laila (1332610009)
3. Ratri Mei Rahayu (1332610056)
4. Wulan Kusuma Nanda Chintya (1332610163)
2B MARKETING – D3
ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2015

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Makalah
ini disusun untuk salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Ekspor Impor. Makalah ini
berjudul Makalah Pengenalan Transaksi Ekspor Impor dan Ketentuan Pelaksanaan
Ekspor Impor di Indonesia. Adapun pembuatan makalah ini adalah sebagai tugas
makalah pertama dengan tujuan pembelajaran untuk mengetahui tentang dasar-dasar dari
transaksi ekspor impor dan ketentuan pelaksanaan ekspor impor yang diterapkan di
Indonesia.
Dalam penyusunan makalah ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak, terutama kepada dosen kami yang senantiasa memberikan semangat
dan dorongan untuk berkarya selama penelusuran bahan-bahan di segala media.
Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya
dan pembaca pada umumnya. Penulis memohon maaf apabila dalam
penyusunan makalah ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan.Oleh karena itu,
kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan
karya ini, semoga bermanfaat.
Malang, 8 April 2015
Penulis

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah
ekspor impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak
lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang
bertempat di negara-negara yang berbeda. Dan transaksi ekspor impor itu sendiri
memiliki syarat sendiri yang harus dipatuhi oleh semua pelaksana kegiatan ini.
Kegiatan ini juga sangat bermanfaat bagi semua pelaksana langsung maupun
masyarakat dan Negara. Bahkan secara khusus kegiatan ini memiliki lembaga
yang membantu agar berjalan lancarnya kegiatan ini.
Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan
darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-
pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang
berbeda-beda.
Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, transaksi ekspor impor ini
pun merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting. Dalam situasi
perekonomian dunia yang masih belum menggembirakan saat ini berbagai usaha
telah dilaksanakan pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan
pencarian sumber-sumber devisa yang antara lain adalah meningkatkan transaksi-
transaksi ekspor dan menekan pengeluaran-pengeluaran devisa dengan cara
membatasi aktivitas-aktivitas impor.
Pada mulanya hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah
Negara yang tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan
maka hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara para pengusaha
dalam satu wilayah negara saja, tetapi juga dengan para pedagang dari negara
lain, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan hubungan-hubungan dagang tersebut
semakin beraneka ragam, termasuk cara pembayarannya. Kegiatan ekspor impor
didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu Negara yang benar-benar mandiri
karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap Negara

4. memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi,
demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan
perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas
dan kuantitas produk. Secara langsung atau tidak langsung membutuhkan
pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara satu negara dengan negara
lainnya. Maka dari itu antara negara-negara yang terdapat didunia perlu terjalin
suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara
tersebut.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Apakah pengertian ekspor dan impor serta pabean?
2. Apa penyebab atau latar belakang dilaksanakannya kegiatan impor?
3. Apa sajakah produk ekspor – impor Indonesia?
4. Apakah syarat dan ketentuan dari kegiatan ekspor – impor?
5. Bagaimana prosedur ekspor impor di Indonesia?
6. Bagaimana cara pembayaran ekspor impor?
7. Apakah manfaat ekspor – impor?
8. Lembaga apa yang terlibat dalam proses ekspor – impor?
1.3 TUJUAN
1. Untuk mengetahui pengertian ekspor dan impor serta pabean
2. Untuk mengetahui penyebab atau latar belakang dilaksanakannya kegiatan
impor
3. Untuk mengetahui produk-produk ekspor-impor Indonesia
4. Untuk mengetahui syarat – syarat dan ketentuan kegiatan ekspor dan impor
5. Untuk mengetahui prosedur ekspor impor di Indonesia
6. Untuk mengetahui cara pembayaran ekspor impor
7. Untuk mengetahui manfaat ekspor dan impor
8. Untuk mengetahui lembaga yang terlibat dalam proses ekspor dan impor

5. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN
2.1.1 Pengertian Ekspor - Impor
Yang dimaksud dengan kegiatan ekspor adalah kegiatan
mengeluarkan barang dari daerah Pabean. Sedangkan yang dimaksud
dengan eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan
kegiatan ekspor.
Kegiatan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan
impor tersebut disebut dengan Importir.
Transaksi ekspor-impor dapat dilakukan apabila ada hubungan
politik (hubungan diplomatik) diantara dua negara baik bilateral maupun
multilateral.
2.1.2 Pengertian Pabean
Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya
berlaku Undang-Undang ini (UU nomer 17 tahun 2006 tentang perubahan
atas UU nomer 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan). Kawasan pabean
adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar
udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas
pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean
serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

6. 2.1.3 Pengertian Perdagangan Internasional
Kegiatan Ekspor Impor ini masuk dalam kegiatan perdagangan
internasional. Adapun pengertian dari perdagangan internasional menurut
beberapa ahli adalah sebagai berikut:
a. OP. Simorangkir
“Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilaksanakan para
pedagang antar negara yang berbeda, mengakibatkan timbulnya akan
valuta asing yang mempengaruhi neraca perdagangan negara yang
bersangkutan”
b. Amir M.S
“Perdagangan luar negeri berarti perdagangan barang dari suatu negeri ke
lain negeri di luar batas Negara”
c. The Body Of Rules Governing commercial relationship of private law
nature involving different countries
“Keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan dagang
yang bersifat Hukum Perdata dan mencakup berbagai Negara”
d. Sekjen PBB
Menurut Resolusi Sidang Umum No.2102/XX/ tertanggal 20 Desember
1965, yang diartikan dengan Hukum Dagang Internasional (International
Trade Law) adalah perdagangan internasional tidak jauh berbeda dengan
perdagangan dalam negeri, hanya saja perdagangan internasional lebih
rumit sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk menanganinya,
disebabkan oleh faktor-faktor berikut :
1) Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geopolitik)
2) Barang yang harus dikirim atau diangkut dari suatu Negara ke Negara
lain melalui bermacam-macam peraturan seperti peraturan pabean
yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-
masing pemerintah
3) Antara satu Negara dengan Negara lainnya tidak jarang terdapat
perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran hukum dan kebiasaan
dalam perdagangan dan lain-lain.

7. Yang termasuk dalam bidang perdagangan internasional antara lain
adalah:
a) Jual beli Internasional :
1. Mengenai pembentukan kontrak-kontrak
2. Mengenai perjanjian-perjanjian keagenan
3. Mengenai jual beli secara eksklusif.
b) Surat-surat berharga (negotiable Instrument) dan kredit dagang oleh
pihak Bank
c) Hukum Berkenaan dengan diadakannya kegiatan-kegiatan dagang di
bidang Hukum Dagang
d) Asuransi
e) Pengangkutan atau Transport Barang, antara lain :
1. Pengangkutan barang melalui laut
2. Pengangkutan barang melalui udara
3. Pengangkutan barang melalui jalanan
4. Pengangkutan barang melalui kereta api
5. Pengangkutan barang melalui perairan di dalam negeri.
f) Hukum dagang milik perindustrian dan hak cipta
g) Arbitrase perdagangan
2.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN EKSPOR - IMPOR
Secara umum kegiatan ekspor impor terjadi karena adanya hal-hal berikut:
1. Perbedaan Hasil Produksi
Tiap-tiap negara mempunyai kekayaan alam, modal, teknologi, dan
kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, tiap-tiap negara mempunyai
hasil pröduksi yang berbeda-beda. Ada negara yang dapat memproduksi
suatu barang atau jasa yang melimpah, sementara ada negara yang
kekurangan hasil produksi barang atau jasa tersebut tetapi memiliki barang
atau jasa lainnya. Contoh Indonesia banyak menghasilkan produksi
pertanian, Korea dan Jepang banyak menghasilkan barang-barang
elektronik.

8. 2. Perbedaan Harga Barang
Harga suatu barang di tiap-tiap negara berbeda. Perbedaan harga
inilah yang mendorong adanya perdagangan internasional. Misalnya,
harga komputer di Korea Selatan dan di Jepang lebih murah daripada
harga di Indonesia mendorong orang Indonesia membeli komputer
tersebut di Korea atau Jepang untuk dijual di Indonesia. Mereka
melakukan perdagangan karena memperoleh keuntungan sebagai akibat
dan adanya perbedaan harga jual dan harga beli.
3. Adanya Keinginan untuk Meningkatkan Produktivitas
Tiap-tiap negara mempunyai kebutuhan akan barang yang
beraneka ragam. Namun secara ekonomi, tiap negara lebih baik
memproduksi beberapa macam barang saja kemudian melakukan
perdagangan internasional. Dengan spesialisasi ini produktivitas tiap
negara menjadi lebih tinggi.
Dan adapun latar belakang atau penyebab kegiatan impor di Indonesia adalah:
1. High Demand Less Supply
Jumlah permintaan yang lebih dari persediaan menyebabkan
Indonesia melakukan impor untuk memenuhi kuota dalam negeri.
Sehingga tidak terjadi lonjakan harga.
Sebagai contoh, setiap tahunnya konsumsi beras di Indonesia
mengalami kenaikan, ini terjadi karena penduduk Indonesia semakin
bertambah dan masyarakat Indonesia masih menjadikan beras sebagai
bahan makanan pokok (utama). Hal ini mendorong adanya kegiatan
impor. Jika tidak mengimpor maka akan terjadi kenaikan harga beras
dalam negeri karena jumlah permintaan lebih tinggi dari persediaan beras
yang ada. Dan dengan kegiatan impor dapat memenuhi kuota beras dalam
negeri.
2. Peralihan Fungsi Lahan
Peralihan fungsi lahan dapat menyebabkan produktivitas barang
menurun. Contohnya banyak lahan pertanian yang dialihkan untuk sektor

9. bisnis yang lain seperti hunian, departemen store dan lain sebagainya. Hal
ini menurunkan produktivitas beras di Indonesia.
3. Faktor Alam
Faktor alam yang tak menentu mempengaruhi produktivitas barang
yang ada di dalam negeri. Contohnya faktor alam yang tak menentu juga
mempengaruhi produktivitas beras. Hama yang menyerang, iklim yang tak
menentu dan berbagai faktor alam lainnya menurunkan produktivitas beras
di dalam negeri.
2.3 PRODUK EKSPOR-IMPOR INDONESIA
Sebelum membahas mengenai produk ekspor dan impor Indonesia, ada hal yang
harus dipahami lebih lanjut yaitu mengenai jenis dan kriteria barang. Adapun
penjelasannya adalah sebagai berikut:
a. Ada tiga kriteria barang, yaitu:
1. Barang dilarang seperti narkotika, bahan peledak, senjata api dan
amunisi
2. Barang diawasi/diatur peredarannya seperti kebutuhan pokok
3. Barang dibebaskan seperti alat-alat tulis
b. Ada dua jenis barang, yaitu:
1. Barang bawaan
2. Barang dagangan
Dan secara umum produk ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Minyak bumi dan gas alam (migas)
Barang-barang yang termasuk migas antara lain; minyak tanah, bensin,
solar dan elpiji
2. Non migas
Barang-barang yang termasuk non migas yaitu:
a. Hasil pertanian dan perkebunan (karet, kopi)
b. Hasil laut (ikan dan kerang)
c. Hasil industri (kayu lapis, minyak kelapa sawit, pupuk, kertas dan
bahan kimia)

10. d. Hasil tambang non migas (bijih nikel, bijih tembaga dan batu bara)
Berikut adalah produk ekspor dan impor Indonesia:
1. Produk Ekspor Indonesia
Produk ekspor Indonesia meliputi hasil produk pertanian, hasil hutan, hasil
perikanan, hasil pertambangan, hasil industri dan begitupun juga jasa.
a. Hasil Pertanian
Contoh karet, kopi kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, kina, tembakau
dan cokelat.
b. Hasil Hutan
Contoh kayu dan rotan. Ekspor kayu atau rotan tidak boleh dalam
bentuk kayu gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk
barang setengah jadi maupun barang jadi, seperti mebel.
c. Hasil Perikanan
Hasil perikanan yang banyak di ekspor merupakan hasil dari laut.
Produk ekspor hasil perikanan, antara lain ikan tuna, cakalang, udang
dan bandeng.
d. Hasil Pertambangan
Contoh barang tambang yang di ekspor timah, alumunium, batu bara
tembaga dan emas.
e. Hasil Industri
Contoh semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi.
f. Jasa
Dalam bidang jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja keluar negeri
antara lain ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah.
Tidak semua barang boleh di ekspor, beberapa barang yang dilarang
diekspor diantaranya adalah:
a. Ikan dalam keadaan hidup : Ikan dan anak ikan Arwana jenis
Sclerophages Formosus, Benih ikan Sidat (Anguila SPP) dibawah
ukuran 5 mm, Ikan hias air tawar jenis Botia macracanthus ukuran 15
cm keatas, Udang galah air tawar dibawah ukuran 8 cm, Induk dan
calon induk Udang Penaeidae, Karet bongkah.

11. b. Barang kuno yang bernilai kebudayaan (benda cagar budaya);
c. Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi yang termasuk
dalam Appendix 1 dan 3 CITES.
d. Bahan-bahan remiling : Slabs, Lumps, Scraps, Karet Tanah,
Unsmoked Shets, Blanked sheets, Smoked lebih rendah dari kualitas
IV, Remilled 4, Cutting C, Blanked D. off, Kulit mentah, pickled dan
wet blue dari binatang melata (kecuali kulit buaya dalam benuk wet
blue).
2. Produk Impor Indonesia
Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan
penolong serta bahan modal. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai
produk impor Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman,
susu, mentega, beras, dan daging.
b. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang- barang yang
diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun
bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan
kendaraan bermotor.
c. Barang Modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha
seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat
berat.
d. Produk impor indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain,
beras, terigu, kacang kedelai dan buah-buahan.
e. Produk impor Indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain
daging dan susu.
f. Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara lain
adalah minyak bumi dan gas.
g. Produk impor Indonesia yang berupa barang industri antara lain adalah
barang-barang elektronik, bahan kimia, kendaraan. Dalam bidang jasa
indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri.

12. 2.4 SYARAT MENJADI EKSPORTIR DAN IMPORTIR
Seperti telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa dalam perdagangan
internasional ada beberapa kelompok pelaksana yang tercakup dalam
perdagangan tersebut dan diantara kelompok ini terdapat kelompok eksportir dan
importir. Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan
dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean
Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Untuk menjadi eksportir maupun importir ini ada beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi guna kelancaran perdagangan tersebut. Adapun persyaratan
yang harus dipenuhi antara lain:
1. Harus merupakan badan hukum (PT, CV, FA, PN, PERUM dan sebagainya)
2. Eksportir harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau mendapat
izin usaha dari Departemen Teknis / Lembaga Pemerintah non Departemen
atau merupakan Eksportir Terdaftar (ET) bagi eksportir yang telah
memperoleh pengalaman sebagai Eksportir Terdaftar. Dalam tahun sebelum
Pakto, perusahaan ekspor impor diharuskan memiliki izin ekspor dan impor
dalam bentuk kartu pengenal, yaitu: Angka Pengenal Ekspor (APE) atau
Angka Pengenal Ekspor Sementara (APES) bagi eksportir, dan Angka
Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Sementara (APIS) bagi
importer, dan khusus untuk ekspor impor dalam rangka PMA atau PMDN
memerlukan APET (Angka Pengenal Ekspor Terbatas) dan APIT (Angka
Pengenal Impor Terbatas) yang syarat pemilikannya ditentukan oleh instansi
yang berwenang.
3. Importir harus memiliki Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) atau
Angka Pengenal Importir (API) dan Angka Pengenal Importir Terbatas
(APIT)
Patut dicatat bahwa kemudahan persyaratan bagi eksportir tersebut di atas
yang hanya memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai pengganti
Angka Pengenal Eksportir Sementara (APES) atau Angka Ibid, Pengenal
Eksportir (APE) atau Angka Pengenal Eksportir Terbatas (APET) adalah dalam
rangka usaha diregulasi untuk peningkatan usaha Ekspor. Dengan demikian setiap

13. orang dapat melakukan kegiatan ekspor asal ada Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP), kecuali untuk barang-barang yang kena kuota antara lain tekstil dan kopi.
Khusus dalam impor untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (API)
atau Angka Pengenal Importir Sementara (APIS), perusahaan harus mengajukan
permohonan dengan mengisi Daftar Isian Permohonan pada Kantor Wilayah
Departemen Perdagangan Persyaratan untuk memperoleh Angka Pengenal
Importir Sementara (APIS) tersebut adalah sebagai berikut:
1. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Besar dan
Menengah
2. Memiliki kemampuan dan keahlian yang lazim diperlukan untuk
melaksanakan perdagangan impor
3. Memiliki referensi bank devisa Selanjutnya, persyaratan yang harus dipenuhi
pemilik APIS untuk memperoleh API adalah sebagai berikut:
a. Telah melaksanakan impor sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dan telah
mencapai nilai US $ 100.000
b. Tidak pernah membatalkan / ingkar kontrak impor kecuali karena keadaan
memaksa yang diluar kemampuan (Force Majeur). Jadi dengan demikian
persyaratan-persyaratan tersebut diatas haruslah dipenuhi oleh seorang
eksportir maupun importer
2.5 CARA PEMBAYARAN TRANSAKSI EKSPOR IMPOR
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP No. 1 Tahun 1982 Jo. SK Menteri Perdagangan
dan Koperasi No. 27/1/1982. Tata cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor
dapat dilaksanakan dengan :
1. Pembayaran dimuka (Advance Payment)
2. Perhitungan kemudian (Open Account)
3. Wesel Inkaso (Collection Draft)
4. Konsinyasi (Consigment)
5. Letter Of Credit (L/C)
6. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai
dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

14. Adapun penjelasan mengenai cara pembayaran kegiatan ekspor impor diatas
adalah sebagai berikut:
1. Advance Payment
Advance Payment adalah suatu bentuk pembayaran yang dilakukan
oleh pembeli kepada penjual sebelum barang dikirim. Bank tidak bertanggung
jawab dalam transaksi ini, melainkan Bank hanya diminta jasanya oleh
pembeli kepada penjual. Besar uang muka tergantung dari sales kontrak misal
20%, 40 %, atau 100%. Transaksi ini dilakukan karena barganing position
penjual lebih kuat. Resiko dalam transaksi ini ditanggung oleh pembeli.
2. Open Account
Open Account adalah suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh
pembeli kepada penjual setelah barang dikirim oleh penjual. Bank tidak
bertanggung jawab dalam transaksi ini, melainkan bank hanya diminta jasanya
oleh pembeli untuk mengirim uang kepada penjual. Transaksi ini dilakukan
karena barganing position pembeli lebih kuat. Resiko dalam transaksi ini
ditanggung oleh penjual.
3. Consignment
Consignment adalah suatu bentuk pembayaran, dimana barang dikirim
dan dititipkan kepada Agent penjual yang nantinya barang tersebut akan dijual
kepada pembeli. Bank tidak bertanggung jawab atas transaksi ini, melainkan
Bank hanya diminta jasanya oleh Agent untuk mengirimkan uang kepada
penjual. Resiko dalam transaksi ini ditanggung oleh penjual yaitu Bila barang
tidak laku dijual atau barang sudah laku dijual namun uangnya tidak
diserahkan kepada penjual.
4. Collection
Collection adalah suatu transaksi dagang yang telah disepakati oleh
penjual dan pembeli, dalam hal mana penagihan pembayaran / pengiriman
dokumen melalui jasa Bank. Bank hanya sebagai perantara tidak menjamin
pembayaran atas transaksi ini. Dokumen dikirim melalui bank dan di dalam
Penyerahan Dokumen ke Importir dibedakan menjadi dua yaitu :

15. a. Documents Against Payment (D/P) : Documents akan diserahkan ke
importir, bila importir telah melunasinya / membayar.
b. Documents Against Acceptance (D/A) : Documents akan diserahkan ke
importir, bila importir telah melakukan akseptasi.
5. Letter of Credit (L/C)
Letter of Credit adalah surat jaminan pembayaran dari opening bank
kepada pihak eksportir, selama eksportir menyerahkan dokumen sesuai
dengan syarat & kondisi L/C. Perjanjian tertulis dari sebuah bank devisa, atas
permintaan importir (pemohon LC) untuk melakukan pembayaran kepada
eksportir setelah adanya penyerahan dokumen-dokumen sesuai dengan yang
tercantum dalam L/C terpenuhi. Cara pembayaran ini paling aman karena
mengedepankan kepentingan kedua belah pihak, namun perlu diingat
transaksi L/C hanya berkepentingan terhadap dokumen-dokumen saja, tanpa
melibatkan kondisi barang.
6. Cara pembayaran lain-lain
a. Barter
Pembayaran harga barang yang diimpor dibayar dengan barang yang
diekspor yang nilainya sama.
b. Barter Konsinyasi
Nilai barang ekspor mungkin lebih tinggi dari barang impor sehingga
selisih harga harus dibayar oleh importer dengan cara transfer.
c. Advance payment kurang dari 100%
Pembayaran dimuka bukan dari seluruh barang yang diekspor, tetap
10, 25 sampai dengan 95% dari harga barang yang diekspor. Sisanya
ditagih dengan “collection”.
d. Pembayaran secara tunai
Pembayaran langsung tunai (cash) oleh importer kepada eksportir dan
biasanya pembeli mempunyai perwakilan/agen di tempat eksportir.
Dengan demikian eksportir maupun importir yang akan melakukan transaksi
perdagangan ekspor impor dalam melaksanakan pembayaran dapat memilih salah
satu cara pembayaran yang ada yang dipandang sesuai dan memberikan banyak

16. keuntungan bagi perusahaan yang dipimpinnya. Pada dasarnya pemerintah tidak
akan membatasi penggunaan cara pembayaran yang lain berdasarkan kesepakatan
bersama, bahkan memberikan kelonggaran-kelonggaran agar frekuensi kegiatan
perdagangan internasional khususnya ekspor non migas semakin meningkat untuk
menambah devisa negara dan berguna bagi jalannya pembangunan nasional.
Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan utama adanya kebijaksanaan untuk
membaskan penggunaan cara-cara pembayaran yang digunakan dalam kegiatan
perdagangan internasional.
2.6 PROSEDUR EKSPOR IMPOR DI INDONESIA
2.6.1 Prosedur Ekspor
Untuk melakukan ekspor, harus melalui urutan-urutan sebagai berikut:
a) Korespondensi, yaitu eksportir melakukan korespondensi dengan
importir di luar negeri untuk menawarkan komoditas yang maudijual.
b) Pembuatan Kontrak Dagang, setelah importir setuju dengan semua
kondisi yang ditawarkan oleh eksportir, kontrak dagang segera dibuat.
c) Penerbitan Letter of Credit (L/C), importir membuka L/C melalui bank
koresponden di negaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke bank
devisa yang ditunjuk eksportir di Indonesia.
d) Mempersiapkan barang ekspor, dengan diterimanya L/C, eksportir
segera mempersiapkan barang yang dipesan importir.
e) Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pendaftaran
dilakukan ke bank devisa dengan melampirkan keterangan sanggup
membayar apabila barang ekspornya terkena pajak ekspor.
f) Pemesanan ruang kapal, dilakukan eksportir ke Perusahaan. Pelayaran
Samudera atau perusahaan penerbangan.
g) Pengiriman barang ke pelabuhan. Tahapan ini dapat dilakukan oleh
eksportir sendiri melalui perusahaan jasa pengiriman barang.
h) Pemeriksaan Bea Cukai, pihak Bea Cukai akan memeriksa barang-
barang yang akan di ekspor beserta dokumennya. Setelah itu ia akan
mendatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB.
i) Pemuatan barang ke kapal. Setelah PEB ditandatangani oleh pihak Bea
Cukai, barang bisa dimuat ke kapal. Kemudian pihak pelayaran akan
memberikan B/L kepada Eksportir.

17. j) Surat Keterangan Asal Barang (SKA), surat ini bisa diperoleh dari
Kanwil Depperindag atau kantor Depperindag setempat.
k) Pencairan L/C, apabila barang sudah dikapalkan, eksportir bisa
mencairkan L/C ke bank dengan menyerahkan syarat B/L, faktur,
packing list.
l) Pengiriman barang ke importir.
2.6.2 Prosedur Impor
Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia melalui
portal INSW adalah sebagai berikut :
1. Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.
2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank
devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau
diimpor; kemudian antar Bank ke Bank Luar Negeri untuk
menghubungi Supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian
isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
3. Barang–barang dari Supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan
pemuatan untuk diajukan.
4. Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List
dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form
E, Form D, dsb)
5. Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importir
6. Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika
importir mempunyai Modul PIB dan EDI System sendiri maka
importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri.
Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak
PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input
dan pengiriman PIB nya.
7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH
dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus
mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.

18. 8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar
ditambah biaya PNBP
9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan
(SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data
Elektronik (PDE)
10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke
Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online
melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National
Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian
dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait
Lartas.
12. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus
melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB
13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis
akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian
dokumen PIB dan Analizing Point di SKP
15. Jika data benar akan dibuat penjaluran
16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat
Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
17. Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik
terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya
benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan
dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
18. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan
melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB
19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan
dokumen asli dan SPPB
Beberapa hal yang membuat dokumen mendapat Jalur Merah antara lain :

19. 1. Impor baru
2. Profil Importir High Risk
3. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
4. Barang Impor Sementara
5. Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II
6. Ada informasi intelejen/NHI
7. Terkena sistem acak/random
8. Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau
berasal dari negara yang berisiko tinggi
2.7 MANFAAT KEGIATAN EKSPOR IMPOR
Kegiatan ekspor dan impor membawa banyak manfaat bagi negara dan
masyarakatnya. Berikut ini beberapa manfaat kegiatan ekspor:
1. Memperluas Pasar bagi Produk Indonesia
Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk
Indonesia ke luar negeri. Misalnya, pakaian batik merupakan salah satu
produk Indonesia yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Apabila
permintaan terhadap pakaian batik buatan Indonesia semakin meningkat,
pendapatan para produsen batik semakin besar. Dengan demikian, kegiatan
produksi batik di Indonesia akan semakin berkembang.
2. Menambah Devisa Negara
Perdagangan antarnegara memungkinkan eksportir Indonesia untuk
menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah
penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah
karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara.
3. Memperluas Lapangan Kerja
Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di

20. dalam negeri akan meningkat. Semakin banyak pula tenaga kerja yang
dibutuhkan sehingga lapangan kerja semakin luas.
Adapun manfaat kegiatan impor adalah sebagai berikut:
1. Memperoleh Barang dan Jasa yang Tidak Bisa Dihasilkan
Setiap negara memiliki sumber daya alam dan kemampuan sumber daya
manusia yang berbeda-beda. Misalnya, keadaan alam Indonesia tidak bisa
menghasilkan gandum dan Amerika tidak bisa menghasilkan kelapa sawit.
Perdagangan antarnegara mampu mengatasi persoalan tersebut. Perdagangan
antarnegara memungkinkan Indonesia untuk memperoleh gandum dan
Amerika memperoleh minyak kelapa sawit.
Perdagangan antarnegara akan bisa mendatangkan barang-barang yang
belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Misalnya Indonesia belum mampu
memproduksi mesin-mesin berat. Oleh karena itu, Indonesia melakukan
perdagangan dengan Amerika, Jepang, Cina dan Korea Selatan dalam
pengadaan alat-alat tersebut.
2. Memperoleh Teknologi Modern
Proses produksi dapat dipermudah dengan adanya teknologi modern.
Misalnya, penggunaan mesin las pada pabrik perakitan sepeda motor. Mesin
ini mempermudah proses penyambungan kerangka motor. Contoh lainnya
adalah mesin fotokopi laser. Mesin ini bisa menggandakan dokumen dengan
lebih cepat dan jelas.
Tingkat teknologi di negara kita umumnya masih sederhana.
Pengembangan teknologi masih lambat karena rendahnya kualitas sumber
daya manusia. Untuk mendukung kegiatan produksi, kita dapat mengimpor
teknologi dari luar negeri. Perdagangan antarnegara juga memberikan
kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari teknologi dari negara lain.
Dalam perdagangan biasanya terjadi pertukaran informasi. Dari saling
bertukar informasi ini, Indonesia dapat belajar teknik produksi baru dan
pemanfaatan teknologi modern.
3. Memperoleh Bahan Baku

21. Setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan bahan baku. Untuk
memproduksi mobil dibutuhkan besi dan baja. Untuk memproduksi ember,
mangkuk, dan kursi plastik dibutuhkan plastik. Tidak semua bahan baku
produksi tersebut dihasilkan di dalam negeri. Mungkin ada yang diproduksi di
dalam negeri, tetapi harganya lebih mahal. Pengusaha tentu lebih menyukai
bahan baku yang harganya lebih murah. Demi kelangsungan produksi,
pengusaha harus menjaga pasokan bahan bakunya. Salah satu caranya dengan
mengimpor bahan baku dari luar negeri.
2.8 PIHAK-PIHAK DAN LEMBAGA DALAM EKSPOR IMPOR
Transaksi ekspor impor ternyata memiliki kompleksitas yang cukup besar,
disamping peraturan antar negara yang harus dipahami, kredibilitas pihak
pembeli/penjual yang harus diyakini, juga ada baiknya kita mengetahui pihak-
pihak yang mungkin akan terlibat dalam transaksi ini. Mulai dari tahap negosiasi,
eksekusi, maupun dalam operasional transaksi.
Adapun pihak-pihak dan lembaga yang berhubungan dengan transaksi
ekspor adalah sebagai berikut:
1. Pembuat barang ekspor (kalau produksi ekspor tidak dilakukan sendiri)
2. Export merchant house (yang membeli barang dari perusahaan pembuat
barang dan mengkhususkan diri dalam perdagangan dengan negara-negara
tertentu yang membutuhkan barang-barang tersebut)
3. Confirming house (yang bertindak sebagai perantara pembuat barang diluar
negeri dan importer dalam negeri, biasanya bertanggung jawab atas
pengapalan barang-barang dan pembayaran kepada penjual)
4. Buying agent (bertindak sebagai agent untuk satu atau lebih pembeli tertentu
di luar negeri)
5. Trading house (badan usaha yang mengumpulkan barang-barang keperluan
untuk diekspor dan diimpor)
6. Consignment agent (bertindak sebagai agent penjual di luar negeri)

22. 7. Factor (lembaga yang setuju untuk membeli piutang-piutang dagang/barang
ekspor yang dipunyai eksportir untuk kemudian ditagih kepada
importer/pembeli)
8. Bank atau lembaga keuangan lainnya, yang fungsinya sebagai fasilitator
pembayaran, keuangan dan juga penjaminan (L/C & Bank Guarantee)
9. EMKL (Freight Forwarding), Ekspedisi Muatan Kapal Laut, yang
menjembatani eksportir dengan pelayaran dalam hal pengangkutan dan
dokumentasi ekspor
10. Maskapai Pelayaran (Shipping Company) atau Maskapai Penerbangan, bisa
juga Agent-nya
11. Asuransi, sebagai institusi penjaminan resiko
12. Bea Cukai (Custom), sebagai gerbang keluar masuknya barang
13. Consulate untuk legalisasi ke beberapa negara tertentu
14. Surveyor sebagai lembaga survey apabila dibutuhkan/dipersyaratkan
15. Departemen Pemerintahan Terkait : Deperindag, Kadin, Depkes/Bpom,
BKPM, Dirjen Pajak/KPKN dan Dirjen-dirjen di bawah DepKeu,
Deptan/Karantina, Dephub Dll. untuk pembuatan Certificate of origin dan
legalisasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
16. Badan sertifikasi lainnya
Adapun pihak-pihak dan lembaga yang berhubungan dengan transaksi
impor adalah sebagai berikut:
1. Sole Agent (agen tunggal barang impor)
2. Manufacturer representative (perwakilan pabrik pembuat barang)
3. Import merchant house (yang melakukan pembelian barang di luar negeri, dan
dimasukkan ke dalam negeri untuk dijual kembali)
4. Trading house (badan usaha yang mengumpulkan barang untuk diekspor dan
diimpor)
5. Bank atau lembaga keuangan lainnya, yang fungsinya sebagai fasilitator
pembayaran, keuangan dan juga penjaminan (L/C & Bank Guarantee)
6. Asuransi, sebagai institusi penjaminan resiko

23. 7. Maskapai Pelayaran (Shipping Company) atau Maskapai Penerbangan, bisa
juga Agent-nya
8. EMKL (Freight Forwarding), Ekspedisi Muatan Kapal Laut, yang
menjembatani eksportir dengan pelayaran dalam hal pengangkutan dan
dokumentasi ekspor
9. Bea Cukai (Custom), sebagai gerbang keluar masuknya barang
10. Surveyor sebagai lembaga survey apabila dibutuhkan/dipersyaratkan
11. Departemen Pemerintahan Terkait : Deperindag, Kadin, Depkes/Bpom,
BKPM, Dirjen Pajak/KPKN dan Dirjen-dirjen di bawah DepKeu,
Deptan/Karantina, Dephub Dll. untuk pembuatan Certificate of origin dan
legalisasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
12. Badan Sertifikasi Lainnya.
Pihak-pihak di atas biasanya terlibat tergantung dari keperluan transaksi
ekspor impor tersebut, belum lagi ditambah pihak-pihak yang secara tidak
langsung terlibat baik dalam regulasinya maupun institusinya, seperti antara lain :
1. Bank Indonesia, untuk peraturan dan kebijakan di bidang keuangan dan
perbankan diantaranya penetapan Legal Lending Limit dan Monitor Lalu
Lintas Devisa
2. Departemen Kehakiman, menyangkut legalitas transaksi dan lembaga
peradilan apabila terjadi dispute antara pihak-pihak yang bertransaksi
3. Perusahaan Transportasi Darat (Trucking, Train Dll.) apabila pengiriman
menggunakan combined transport.

24. BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean.
Sedangkan yang dimaksud dengan eksportir adalah perusahaan atau perorangan
yang melakukan kegiatan ekspor. Dan impor adalah kegiatan memasukkan barang
ke dalam daerah pabean. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan
impor tersebut disebut dengan Importir. Yang dimaksud dengan daerah pabean
adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan
ruang udara diatasnya, serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif
dan landas kontinen.
Kegiatan ekspor impor memiliki banyak manfaat baik bagi Negara
Indonesia sendiri maupun bagi masyarakatnya. Tidak dipungkiri meskipun dalam
pelaksanaannya cenderung sulit dalam penyelesaian syarat-syarat dan
ketentuannya, tapi kegiatan ini harus tetap dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan
dan tujuan lainnya. Dan dalam kegiatan ekspor impor ini pula banyak lembaga
yang berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
3.2 KRITIK DAN SARAN
Dengan begitu banyaknya pihak dan lembaga yang terlibat dan
berpartisipasi dalam kegiatan ekspor impor, yang masing-masing mempunyai
aturan dan kebijakan yang harus sesuai satu sama lain, bisa dibayangkan begitu
kompeksnya permasalahan transaksi ekspor impor. Ada baiknya pemerintah
mengupayakan pelayanan untuk lebih menyederhanakan birokrasi yang selama ini
menghambat dan menciptakan inefisiensi biaya.

25. DAFTAR PUSTAKA
M.S, Amir, 1995, Pengetahuan Bisnis Ekspor Impor, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo
M.S, Amir, 1997, Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor, Cetakan Kedua, Jakarta,
Pustaka Binaman Pressindo
Hutabarat, Roselyn, 1989, Transaksi Ekspor Impor, Edisi Kedua, Jakarta, Erlangga
www.slideshare.com
http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/impor.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai_Kementerian_Keuanga
n_Indonesia
http://www.agushalim.com/export-import/barang-barang-indonesia-yang-diekspor-ke-
luar-negeri/

26. LAMPIRAN
Volume Ekspor dan Impor Migas (Berat bersih: ribu ton), 1999-2013

27. Tahun
Minyak Mentah Hasil Minyak Gas
Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor
1996 38 254.90 9 349.90 10 689.30 10 133.80 29 343.60 1.30
1997 38 976.50 9 125.50 10 220.80 11 747.70 29 015.60 31.60
1998 36 914.00 10 473.30 8 435.90 10 941.00 28 953.50 86.00
1999 35 902.50 11 497.40 7 825.40 12 249.90 30 066.30 25.80
2000 29 225.90 11 473.50 8 786.60 13 971.00 27 615.20 11.20
2001 32 857.00 14 174.90 7 007.80 11 750.50 25 235.60 30.60
2002 29 054.40 15 880.00 7 574.00 15 116.00 27 617.70 0.20
2003 26 517.50 16 817.20 7 425.00 13 588.60 27 613.70 69.30
2004 23 467.80 18 930.40 6 800.40 15 971.50 26 594.30 18.70
2005 21 488.00 15 649.70 5 994.00 21 065.20 24 445.40 22.50
2006 18 127.90 14 642.50 7 046.90 18 657.80 23 116.70 48.60
2007 18 175.30 15 146.70 6 264.80 19 475.70 21 270.80 116.90
2008 18 235.00 12 749.00 5 724.00 22 391.20 20 841.90 336.20
2009 17 967.10 15 303.70 5 405.70 19 732.00 22 700.10 970.80
2010 18 132.40 14 249.60 7 322.80 25 123.90 30 469.90 1 126.00
2011 17 819.50 13 253.60 6 931.50 28 840.30 34 302.90 1 633.90
2012 14 973.10 12 550.10 5 629.50 28 534.50 27 843.30 3 170.40
2013 13 016.90 16 015.60 5 914.50 29 612.20 25 110.40 3 425.90
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan
PIB)