Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan internasional dan kasus dumping produk kertas Indonesia ke Korea. Ringkasannya adalah bahwa perdagangan internasional terjadi antar negara, Korea menuduh Indonesia melakukan dumping produk kertas, dan kasus ini akhirnya dimenangkan oleh Indonesia di WTO.

1. Bisnis Internasional
“Perdagangan Internasional”
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional
Dosen Pengampu : Hapzi, Prof. Dr. MM
Disusun oleh :
Sri Yamandawati
43117010042
S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2019

2. 1. Perdagangan international
Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi
negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun
jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga
negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara
ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000).
2. Arah perdagangan
 Skala ekonomi dan kurva pengalaman : skala ekonomi dan kurva pengalaman inti
mempengaruhi perdagangan international karena memungkinkan industri suatu
negara menjadi produsen biaya rendah tanpa memiliki factor produksi melimpah.
 Teori penggerak pertama : sebagian ahli teori manajemen menyatakan bahwa
perusahaan yang pertama menerobos pasar (penggerak pertama) akan segera
mendominasinya.
 Teori linder mengenai permintaan tumpang tindih : teori orientasi permintaannya
menyatakan bahwa selera konsumen sangat ditentukan oleh tingkat pendapatannya,
dan oleh karenanya tingkat pendapatan suatu bangsa menentukan jenis-jenis barang
yang akan di produksi.
 Keunggulan bangsa-bangsa dari porter : michael porter, profesor ilmu ekonomi
harvard menyimpulkan bahwa empat jenis variable memiliki dampak atas
kemampuan perusahaan-perusahaan local disuatu negara untuk menggunakan
sumber-sumber negara itu guna memperoleh keunggulan komparatif.
3. Argumentasi Restriksi Perdagangan Dan Perdebatannya
Ada beberapa alasan pemberlakuan Restriksi perdagangan :
Pertahanan Nasional
Industri-industri tertentu memerlukan proteksi atas impor karena vital bagi
pertahanan nasional, dan harus tetap diberlakukan meski ada kerugian komparatif berkenaan
dengan para pesaing luar negeri.
Melindungi industry yang baru tumbuh (infant industry)
Para pendukung proteksi ini menyatakan bahwa meski dalam jangka panjang industry
ini memiliki keunggulan komparatif, namun perusahaan memerlukan proteksi sampai tenaga
kerja terlatih, teknik produksi dikuasai dan mereka mencapai skala ekonomi.
Melindungi tenaga kerja domestic dari tenaga asing yang murah
Para proteksionis yang menggunakan alasan ini akan membandingkan tingkat upah
per jam tenaga asing yang lebih murah dengan yang mereka bayar di dalam negeri dan
menyimpulakan para eksportir Negara-negara ini akan dapat memasok barang-barang murah
dan mengakibatkan pekerja domestik kehilangan pekerjaannya.

3. KASUS DUGAAN DUMPING TERHADAP EKSPOR PRODUK KERTAS INDONESIA KE
KOREA
Salah satu kasus yang terjadi antar anggota WTO kasus antara Korea dan
Indonesia, dimana Korea menuduh Indonesia melakukan dumping woodfree copy
paper ke Korsel sehingga Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar. Tuduhan
tersebut menyebabkan Pemerintah Korsel mengenakan bea masuk anti dumping
(BMAD) sebesar 2,8 persen hingga 8,22 persen terhitung 7 November 2003. dan akibat
adanya tuduhan dumping itu ekspor produk itu mengalami kerugian. Ekspor woodfree
copy paper Indonesia ke Korsel yang tahun 2002 mencapai 102 juta dolar AS, turun
tahun 2003 menjadi 67 juta dolar.
Karenanya, Indonesia harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi kasus
dumping ini, kasus ini bermual ketika industri kertas Korea mengajukan petisi anti
dumping terhadap 16 jenis produk kertas Indonesia antara lain yang tergolong dalam
uncoated paper and paperboard used for writing dan printing or other grafic purpose
produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commision (KTC) pada tanggal 30
september 2002 dan pada 9 mei 2003, KTC mengenai Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)
sementara dengan besaran untuk PT pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk sebesar 51,61%, PT
Pindo Deli 11,65%, PT Indah Kiat 0,52%, April Pine dan lainnya sebesar 2,80%. Namun,
pada 7 November 2003 KTC menurunkan BM anti dumping terhadap produk kertas
Indonesia ke Korsel dengan ketentuan PT Pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli
dan PT Indah Kiat diturunkan sebesar 8,22% dana untuk April Pine dan lainnya 2,80%.
Dan Indonesia mengadukan masalah ini ke WTO tanggal 4 Juni 2004 dan meminta
diadakan konsultasi bilateral, namun konsultasi yang dilakukan pada 7 Juli 2004 gagal
mencapai kesepakatan.
Karenanya, Indonesia meminta Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute
Settlement Body/DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membentuk Panel dan
setelah melalui proses-proses pemeriksaan,maka DSB WTO mengabulkan dan
menyetujui gugatan Indonesia terhadap pelanggaran terhadap penentuan agreement on
antidumping WTO dalam mengenakan tindakan antidumping terhadap produk kertas
Indonesia. Panel DSB menilai Korea telah melakukan kesalahan dalam upaya
membuktikan adanya praktek dumping produk kertas dari Indonesia dan bahwa Korea
telah melakukan kesalahan dalam menentukan bahwa industri domestik Korea
mengalami kerugian akibat praktek dumping dari produk kertas Indonesia
Penyelesaian kasus diatas
Indonesia sebagai negara berkembang pada umumnya akan memilih suatu
perusahaan domestik untuk disubsidi khususnya industri yang benar-benar menjadi
Ekspor indonesia. Dan selain itu,indonesia juga mengambil kebijakan ekonomi seperti
penetapan batasan impor, hambatan tarif dan non-tarif dan kebijakan lainnya. Sama

4. seperti negara lainnya,korea juga menetapkan kebijakan ekonomi anti dumping untuk
melindungi industri domestiknya. Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dan
kesalahan,akibat tindakan yang dilakukan suatu negara dalam mendorong
perekonomiannya, maka WTO membuat aturan untuk penerapan subsidi mengingat
masalah ini merupakan masalah yang sering terjadi terkait masalah dumping. Dumping
terjadi apabila produk-produk impor tersebut dijual dengan harga lebih rendah dari
pada harga yang berlaku dipasaran. Untuk menerapkan anti dumping, badan
perdagangan suatu negara harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dumping
tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri di negaranya. Mengingat relatif
tingginya kasus dumping, sebaiknya negara mencermati dan menganisipasi serta
menghindari kemungkinan adanya tuduhan dumping tersebut. Masalah ini adalah
masalah yang sangat sering ditemui seperti di India,china,Turki dan juga Korsel.
Dalam kasus ini,dengan melibatkan beberapa subjek hukum international secara
jelas menggambarkan bahwa kasus ini berada dalam cakupan internasional yakni dua
negara di Asia dan merupakan anggota badan internasional WTO mengingat keduanya
merupakan negara yang berdaulat. Dan kasus dumping yang terjadi menjadi unsur
ekonomi yang terbungkus dalam hubungan dagang internasional kedua negara dengan
melibatkan unsur aktor non negara dari dalam negeri masing-masing. Indonesia
meminta bantuan DSB WTO dan melalui panel meminta agar kebijakan anti dumping
yang dilakukan korea ditinjau kembali karena tidak konsisten dengan beberapa
kesepakatan. Yang menjadi aspek legal disini adalah adanya pelanggaran terhadap
kesepakatan WTO khususnya dalam kesepakatan perdagangan dan penentuan tarif
seperti yang tercakup dalam GATT dan dengan adanya keterliban DSB WTO yang
merupakan suatu badan peradilan bagi permasalahan-permasalahan di bidang
perdagangan. Ini menegaskan bahwa masalah ini adalah masalah yang berada
dicakupan internasional. Kasus dumping Korea-Indonesia pada akhirnya dimenangkan
oleh Indonesia. Namun untuk menghadapi kasus-kasus dumping yang belum
terselesaikan sekarang maka indonesia perlu melakukkan antisipasi dengan pembuatan
Undang-Undang (UU) Anti Dumping untuk melindungi industri dalam negeri dari
kerugian akibat melonjaknya barang impor.
Selain itu, diperlukan penetapkan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS)
dalam rangka proses investigasi praktek dumping (ekspor dengan harga lebih murah
dari harga di dalam negeri) yang diajukan industri dalam negeri. selama ini, Indonesia
belum pernah menerapkan BMADS dalam proses penyelidikan dumping apapun
padahal negara lain telah menerapkannya pada tuduhan dumping yang sedang diproses
termasuk kepada Indonesia. Padahal hal ini sangat diperlukan seperti dalam rangka
penyelidikan, negara yang mengajukan petisi boleh mengenakan BMADS sesuai
perhitungan injury (kerugian) sementara. Jika negara eksportir terbukti melakukan
dumping, maka dapat dikenakan sanksi berupa BMAD sesuai hasil penyelidikan.

5. DAFTAR PUSTAKA
 Sobri,2000 http://sandyrado.blogspot.com/2014/03/makalah-teori-perdagangan-
internasional.html (diakses pada 13 maret 2019, jam 10.00)
 Anonym1,.http://www.academia.edu/32271918/MAKALAH_Bisnis_Internasional_tentang_P
ERDAGANGAN_INTERNASIONAL.docx (diakses pada 13 maret 2019, jam 10.30)
 Ristiyo,Anggrey,2015https://www.academia.edu/11830799/Kasus_Dugaan_Du
mping_Terhadap_Ekspor_Produk_Kertas_Indonesia_ke_Korea (17 maret 2019,
jam 09.00)
 Anonim2http://inggritnp.blogspot.co.id/2015/05/kasus-yang-berkaitan-
dengan.html (17 maret 2019, jam 09.00)