14. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali, hukum perdagangan internasional, un...Maghfira Arsyfa Ganivy
Untuk memenuhi kebutuhan manusia, pedagang mempunyai peranan yang sangat penting. Barang hasil produksi dapat tersalurkan ke konsumen melalui para pedagang tersebut. Mereka membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah jenis/bentuknya dengan tujuan memperoleh laba disebut perdagangan. Sekarang, kegiatan perdagangan sangat luas. Perdagangan sudah merambah wilayah antarnegara ( internasional ). Proses tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain inilah yang disebut perdagangan internasional. Dalam perdagangan antarnegara tersebut melibatkan eksportir dan importir.
Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ekspor juga dijumpai dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor. Sedangkan pengertian impor menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. (Periksa kembali Pasal 1 butir 13 dan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.)
Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. (Ibid.)
Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi. (Ibid., hal. 10)
14. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali, hukum perdagangan internasional, un...Maghfira Arsyfa Ganivy
Untuk memenuhi kebutuhan manusia, pedagang mempunyai peranan yang sangat penting. Barang hasil produksi dapat tersalurkan ke konsumen melalui para pedagang tersebut. Mereka membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah jenis/bentuknya dengan tujuan memperoleh laba disebut perdagangan. Sekarang, kegiatan perdagangan sangat luas. Perdagangan sudah merambah wilayah antarnegara ( internasional ). Proses tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain inilah yang disebut perdagangan internasional. Dalam perdagangan antarnegara tersebut melibatkan eksportir dan importir.
Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ekspor juga dijumpai dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor. Sedangkan pengertian impor menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. (Periksa kembali Pasal 1 butir 13 dan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.)
Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. (Ibid.)
Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi. (Ibid., hal. 10)
Tugas Ekonomi ALIFYA NURUL W XI MIPA 5 Ranti Pusriana Konsep Dan Kebijakan Pe...fya classic
Tugas Ekonomi ALIFYA NURUL W XI MIPA 5 Ranti Pusriana Konsep Dan Kebijakan Perdagangan Internasional SMAN 12 TANGERANG 2017
Menjelaskan tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional
aturan tentang E-Commerce dan perpajakan bakal masuk di UU ini, namun Kementerian Keuangan masih menunggu standar peraturan pajak penjualan online (E-Commerce) internasional, sebelum menerapkan besaran tarifnya =>
Tugas Ekonomi ALIFYA NURUL W XI MIPA 5 Ranti Pusriana Konsep Dan Kebijakan Pe...fya classic
Tugas Ekonomi ALIFYA NURUL W XI MIPA 5 Ranti Pusriana Konsep Dan Kebijakan Perdagangan Internasional SMAN 12 TANGERANG 2017
Menjelaskan tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional
aturan tentang E-Commerce dan perpajakan bakal masuk di UU ini, namun Kementerian Keuangan masih menunggu standar peraturan pajak penjualan online (E-Commerce) internasional, sebelum menerapkan besaran tarifnya =>
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
Hbl,kevinbiondy,hapzi ali,hukum perdagangan internasional,universitasmercubuana,2018
1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hukum Perdagangan Internasional
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
NIM Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
14
43216010041 Kevin Biondy
Abstract : Kompetensi
Hukum Perdagangan
Internasional
Mahasiswa/I mengerti seperti
apa Hukum perdagangan
internasional dan mampu
2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
menjelaskan kondisi
perdagangan internasional.
JawabanQuiz:
Executive Summary :
Hukum Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan
bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Istilah hokum
ekonomi pertama kali dikenal diEropa Barat terutama di Inggris dan prancis sekitar abad ke-
18 sebelum terjadinya revolusi industry diinggris, peraturan-peraturan yang menjadi landasan
dari kebijakan ekonomi adalah hokum feodel yang lahir dari pemerintahan yang bersifat
absolute.
Sebagai akibat dari kebijakan yang bersifat restriktif dan protektif tersebut menimbulkan
hambatan hambatan dalam lalu lintas barang, jasi maupun modal antarnegara di Eropa,
mereka berusaha untuk mennguasai Negara-negara di asia dan Afrika dengan cara
menerapkan paham marketilisme(merchantilism). Hal ini menyebabkan kehidupan
perekonomian dan politik di Eropa menjadi semakin meluas dan terkonsentrasi kepada
kegiatan perdagangan, bukan saja terhadap perdagangan local dan regional antarnegara
Eropa, tetapi meluas ke luar Eropa.
Adanya norma hukum yang memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi dalam
melaksanakan kontrak termasuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya telah berlangsung
selama puluhan tahun semenjak 1760. Selain itu asas kebebasan kontrak juga merupakan
prinsif dan hokum yang mendorong terjadinya llibralisasi disektor industry dan perdagangan.
Solusi :
Dalam Hukum Perdagangan, hal itu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014. Undang-Undang
tersebut adalah sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur keluar-masuk nya suatu
barang.
Maka dari itu, setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor-impor perlu mentaati undang-
undang yang berlaku.
JawabanForum:
Perundingan Kerja Sama RI-Mozambik
Sepakati Daftar Komoditas Dagang
3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Indonesia dan Mozambik mencapai kesepakatan dalam proposal rancangan daftar komoditas
perundingan Prefential Trade Agreement (PTA). Pembahasan kerja sama perjanjian dagang
putaran pertama telah digelar pada 31 Mei dan 1 Juni lalu di Maputo, Mozambik.
Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional,
Kementerian Perdagangan, Ni Made Ayu Marthini mengungkapkan pihak Mozambik sangat
terbuka atas draf teks usulan Indonesia, sehingga perundingan berjalan lancar. “Kedua pihak
berhasil mencapai kesepakatan atas sebagian besar artikel dalam draf teks PTA,” katanya
dalam keterangan resmi, Selasa (5/6).
Indonesia dan Mozambik juga berkomitmen menyelesaikan perundingan pada akhir tahun
supaya bisa segera dimanfaatkan pelaku usaha. Jika lancar, perjanjian dagangan akan menjadi
PTA yang pertama dimiliki oleh Indonesia dengan negara Afrika. PTA merupakan perjanjian
kerja sama untuk menurunkan atau menghapuskan tarif bea masuk sejumlah produk.
Perundingan antara kedua negara merupakan tindak lanjut dari pernyataan bersama kedua
Menteri Perdagangan yang telah dilaksanakan disela-sela Indonesia-Africa Forum (IAF) pada
April lalu di Bali. Penjajakan kerja sama PTA dengan beberapa negara di Afrika juga sejalan
dengan target pemerintah yang berencanamemeprluas akses pasar ekspor ke wilayah
nontradisional.
Mozambik memiliki potensi pasar yang besar dan bisa dimanfaatkan sebagai hub masuknya
produk Indonesia ke kawasan Afrika, khususnya Afrika bagian Selatan. Selain itu,
Mozambik juga merupakan negara penghasil bahan baku yang dibutuhkan industri dalam
negeri.
Kementerian Perdagangan mencatat, sepanjang 2013- 2017 total perdagangan kedua negara
mencatat tren penurunan sebesar 23,75%. Namun, neraca perdagangan Indonesia selalu
surplus. Tahun lalu, total perdagangan Indonesia-Mozambik mencapai US$ 82,2 juta, naik
84,62% dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai US$ 44,5 juta.
Ekspor Indonesia ke Mozambik pada tahun 2017 tercatat sebesar US$ 54,1 juta dan impor
dari Mozambik sebesar US$ 28,1 juta. Alhasil, Indonesia mencatat surplus US$ 26 juta.
Beberapa produk potensial yang dapat diekspor ke Mozambik antara lain adalah sabun,
minyak kelapa sawit, semen, margarin, dan kertas. Sebaliknya, Indonesia mengimpor kacang-
kacangan, ferro-aloys, tembakau yang belum dipabrikasi, dan kapas.
Selan Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan
Internasional, Kementerian Perdagangan, pertemuan Indonesia-Mozambik beberapa waktu
lalu juga dihadiri Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Direktorat Jenderal Hukum dan
Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, Amrih Jinangkung. Sementara, di pihak
4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Mozambik diwakili oleh Direktur Perdagangan Eksternal Nasional, Kementerian
Perdagangan dan Perindustrian Mozambik, Amilcar Arone.