1. Dokumen tersebut membahas tentang kasus arbitrase antara pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara yang berkaitan dengan penawaran saham PT NNT kepada pemerintah sesuai dengan perjanjian kontrak karya. 2. Pemerintah terancam harus membayar kewajiban senilai US$2,5 miliar kepada PT NNT jika kalah dalam arbitrase internasional. 3. Ada pendapat bahwa pemerintah sulit memenangi gugatan arbitrase karena din

1. 1. Resolusi Sengketa secara umum
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan
RPS
Fakultas Program Studi Minggu Kode MK DisusunOleh
Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi
02
MK SYIFA RAMADHANTI 43216010056

2. 2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
KASUS ARBITRASE NEWMONT, RI Terancam
Bayar US$ 2,5 M
Pemerintah Indonesia optimistis bakal memenangi arbitrase internasional kasus PT Newmont Nusa
Tenggara (NNT) yang sidang perdananya dijadwalkan berlangsung di Jakarta, Selasa (9/12). Namun,
pemerintah RI terancam untuk membayar kewajiban senilai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 29
triliun.Besaran kewajiban tersebut terdiri atas segala biaya yang dikeluarkan NNT berdasarkan nilai
buku dan beban atas 7.000 karyawan perusahaan tambang yang mayoritas sahamnya dikuasai
Sumitomo Corp dan Newmont Corporation Ltd tersebut. Selain itu, pemerintah pun harus
menyelesaikan kewajiban NNT terhadap pembeli yang terkontrak, pemasok, dan kreditor.
Kemungkinan pemerintah bakal rugi bila memenangi arbitrase melawan NNT ini pun secara eksplisit
tampak dalam perjanjian kontrak karya (KK) yang diteken pemerintah RI dan NNT. Pasal 22 butir (5)
KK yang diteken NNT dan pemerintah RI pada 2 Desember 1986 menyatakan; apabila pengakhiran
(terminasi) terjadi selama periode operasi atau sebagian akibat habisnya jangka waktu persetujuan
ini, semua harta kekayaan perusahaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berada di
dalam wilayah KK harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah dengan harga yang besarnya
sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar, mana yang lebih rendah, tetapi
bagaimana pun tidak akan lebih rendah dari nilai buku.
Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Departemen ESDM Bambang Setiawan
mengatakan, bila pemerintah Indonesia memenangi gugatan, pihaknya tidak mempersoalkan
sekiranya harus memenuhi kewajiban yang diputuskan dalam arbitrase.
“Kalau memang itu diatur dalam KK, ya harus dipenuhi. Namun, tidak serta merta pemerintah yang
membelinya, mungkin melalui BUMN sektor pertambangan, seperti PT Aneka Tambang Tbk atau PT
Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) Tbk,” ujar Bambang kepada Investor Daily di Jakarta, akhir
pekan lalu.
Kendati begitu, Bambang berpendapat, nilai aset buku PT NNT saat ini harus dibuktikan terlebih
dahulu oleh sebuah lembaga audit independen. “Tidak bisa asal disebut saja,” ujarnya.
Pasal 24 ayat 33 KK antara pemerintah RI dan NNT menyatakan; pemegang saham asing NNT
diwajibkan menawarkan saham NNT sehingga pada 2010 minimal 51% saham NNT akan beralih ke
pemerintah Indonesia atau peserta Indonesia lainnya. Saat ini, 80% saham NNT yang
mengeksploitasi tambang tembaga dan emas di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa
Tenggara Barat (NTB) dikuasai Nusa Tenggara Partnership (Newmont 45% dan Sumitomo 35%).
Sisa 20% saham dimiliki PT Pukuafu Indah.
Pada 2006, NNT menawarkan 3% senilai US$ 109 juta saham kepada mitra Indonesia dan masing-
masing 7% pada 2007 senilai US$ 282 juta dan 2008 sebesar US$ 426 juta. Dua tahun lalu, NNT

3. 2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
menawarkan saham kepada pemerintah daerah. Pemkab Sumbawa dan Pemprov NTB memperoleh
2%, sedangkan Pemkab Sumbawa Barat 3%.
Dalam proses penawaran saham mencuat perbedaan penafsiran terhadap KK khususnya pasal 24
antara pemerintah dan NNT. Persoalan yang muncul antara lain soal saham NNT yang digadaikan
kepada kreditor, kendati sebetulnya telah disetujui pemerintah Indonesia pada 1997. Karena tidak
ada kesepakatan, belakangan pemerintah Indonesia secara bersamaan dengan PT NNT membawa
kasus tersebut ke ke arbitrase.
Menurut anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Alvien Lie, bila ada ketentuan pemerintah harus
membayar kewajiban kepada NNT, pemerintah dapat membeli perusahaan tersebut dengan
diangsur. “Tidak ada aturan yang harus membayarnya secara tunai. Diangsur saja misalnya 50
tahun,” jelasnya.
Dirut PTBA Sukrisno mengatakan, pihaknya hingga kini belum bisa berkomentar terkait usulan
pemerintah mengharuskan perusahaan membeli aset NNT. “Kami belum tahu asal usul kedudukan
NNT. Kalau pun ada gambaran soal pembelian, masih akan dibicarakan lebih lanjut antara direksi,
komisaris, dan pemegang saham,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.
Senior Director, Communications and Media Relations Newmont Mining Corporation Omar Jabara
yang dihubungi melalui surat elektronik di Denver, AS, Minggu (7/12) tak bersedia memberi
tanggapan. Juru bicara Newmont Rubi W Purnomo kepada Investor Daily, kemarin, mengatakan,
sampai saat ini pihaknya ingin memberikan kesempatan bagi proses penyelesaian atas perbedaan
melalui arbitrase yang bebas dari sorotan dan spekulasi di media massa.
“Untuk itu, pada saat ini, kami tidak ingin memberikan pernyataan apapun yang berhubungan dengan
arbitrase dan divestasi PT NNT,” ujarnya.
Pemerintah Kalah
Secara terpisah, Direktur Centre for Indonesian Mining and Resources Law Ryad A Chairil
mengungkapkan, pemerintah tidak mungkin memenangi gugatan arbitrase NNT. Sejak 17% saham
itu ditawarkan, menurut Ryad, pemerintah pusat maupun daerah tidak bisa menunjukkan dengan
jelas pihak mana yang akan membeli saham tersebut.
“Secara finansial, pemerintah bahkan mengakui tidak cukup uang untuk menebus 17% saham
Newmont. Karena itu, gugatan arbitrase tersebut adalah cara elegan untuk membebaskan
pemerintah dari hak pertama membeli saham dan membolehkan Newmont menawarkan pada pihak
lain yang mampu membeli saham tersebut,” katanya.
Pemerintah disarankan menunjuk BUMN yang memiliki kemampuan secara finansial untuk
mengakuisisi saham Newmont. Ryad menambahkan, pemerintah salah fatal dan melanggar
kesepakatan yang tertera dalam KK terkait dugaan lalai (default) yang diajukan Dirjen Minerbapabum
(saat itu Simon Felix Sembiring) terkait belum tuntasnya penawaran 17% saham NNT kepada pemda.
“Menurut kesepakatan, default hanya bisa diajukan bila para pihak tidak sedang terlibat dalam
masalah. Pemerintah sudah melanggar kesepakatan tersebut,” ujarnya.

4. 2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelesaian
sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan
penyelesaian sengketa tersebut diajukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku bagi penyelesaian sengketa melalui
arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk
Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan
Kehakiman (Lembaran negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.

5. 2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam
suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal
termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk
oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa
tertentu yang diserahkanpenyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan
pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul
sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau
arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase
atau arbiter perorangan yangmenurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu
putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi,konsiliasi, atau penilaian ahli.
Pasal 2
Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam
suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas
menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari
hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif
penyelesaian sengketa.

6. 2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
Menurut pakar tentang sengketa :
· Winardi: Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau
kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas
suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang
lain.
· Ali Achmad: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal
dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat
menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.