Modul ini membahas hukum perbankan dan asuransi. Hukum perbankan mengatur lembaga perbankan, kegiatannya, dan pihak-pihak terkait. Ruang lingkupnya meliputi asas perbankan, pelaku, kaedah perlindungan nasabah, dan organisasi terkait. Hukum asuransi mengatur perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk memberikan ganti rugi atas kerugian akibat peristiwa tidak pasti, yang dibagi menjadi

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Perbankan dan Asuransi
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
12
F041700009 Syifa Ramadhanti
(43216010056)
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Resume
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law) yakni
merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan,
yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan
sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh
suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak
yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank,
eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.
Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :
1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme
pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak
terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT. Persero, Perusahaan Daerah,
koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta,
patungan dengan asing atau bank asing.
3. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan
kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat,
antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur ogranisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan,
seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank
tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, prudent banking, dan lain-lain.
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber
hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang
menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya,
apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Sumber
hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-
undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan
mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk
memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).
Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan Asuransi
Jiwa.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Asuransi kerugian, terdiri dari
a. Asuransi Kebakaran;
b. Asuransi Kehilangan dan kerusakan;
c. Asuransi laut;
d. Asuransi Pengangkutan;
e. Asuransi Kredit.
Asuransi jiwa, terdiri dari
a. Asuransi Kecelakaan;
b. Asuransi Kesehatan;
c. Asuransi Jiwa Kredit.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Contoh Kasus
Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan menegaskan pencabutan izin PT Axa Life
Indonesia (ALI) pascapenggabungan dengan PT Axa Financial Indonesia (AFI) tidak mengubah
manfaat, besaran premi atau ketentuan khusus untuk masing-masing produk asuransi ALI.
Dalam keterangan resminya, Senin (5/2/2018), Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan
Logistik OJK Anto Prabowo menjelaskan, untuk memenuhi ketentuan kepemilikan tunggal atau
single presence policy yang merupakan amanah Undang-undang No. 40/2014 tentang
Perasuransian, dua anak usaha Axa Group di Indonesia tersebut telah mengajukan permohonan
merger kepada OJK.
AFI dan ALI pun telah memperoleh persetujuan dari OJK melalui surat nomor S-
131/D.05/2017 tanggal 2 Oktober 2017. Penggabungan tersebut berlaku efektif sejak 1 November
2017.
“Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, seluruh kegiatan usaha, operasional, modal, aset, izin,
karyawan serta kewajiban termasuk kewajiban kepada pemegang polis dari ALI telah beralih demi
hukum kepada AFI, dan seluruh pemegang saham PT ALI menjadi pemegang saham PT AFI,”
demikian tertulis dalam keterangan tertulis tersebut.
Terkait dengan pengalihan kontrak asuransi, dia menjelaskan ALI telah memberitahukan
kepada setiap pemegang polis dan terhitung sejak tanggal efektifnya penggabungan seluruh
hubungan hukum dalam kontrak asuransi antara ALI dan pemegang polis beralih kepada AFI.
“Serta tidak ada perubahan terkait dengan manfaat, besaran premi atau ketentuan khusus untuk
masing-masing produk asuransi milik PT ALI sebagai akibat dari penggabungan tersebut.”
OJK juga menegaskan proses penggabungan tersebut tidak berpengaruh terhadap proses
bisnis dan pertanggungan asuransi pada kelompok usaha asuransi Axa Group di Indonesia, yang
terdiri dari PT Axa Mandiri Financial Services, PT Mandiri Axa General Insurance dan PT Asuransi Axa
Indonesia.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20180205/215/734471/izin-axa-life-
dicabut-nasabah-tidak-perlu-khawatir.-mengapa