Desentralisasi dan dekonsentrasi

1. Desentralisasi dan Dekonsentrasi
A. Desentralisasi
desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom
dalam kerangka NKRI. Hal ini sesuai dengan pasal 2 UU NO.32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang yang
dibeerikan pemerintah pusat kepada daerah berhubungan
dengan sifat khas daerah, seperti pendidikan, kebudayaan dan
kesehatan. Dalam asas ini pemerintah daerahlah yang
menanggung biaya kebijakan tersebut.

2. Ada beberapa tujuan diterapkannya asas desentralisasi dalam
pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa tujuannya sebagai
berikut:
1) Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan.
2) Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat daerah.
3) Dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau
integrasi nasional.
4) Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang dimulai dari daerah.

3. 5) Guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk
karier dalam bidang politik dan pemerintahan.
6) Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.
7) Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat
pembangunan di daerah.
8) Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

4. Ada beberapa kelebihan diterapkannya asas desentralisasi
dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kelebihan-kelebihan
tersebut seperti berikut:
1) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintahan pusat.
2) Dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan
tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi
lagi dari pemerintah pusat.
3) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap
keputusan dapat segera dilaksanakan.
4) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari
pemerintah pusat.
5) Dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya
lebih langsung.

5. Ada beberapa kelemahanditerapkannya asas
desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Kelemahan-kelemahantersebut seperti berikut:
1) Permasalahan keterlambatan di terbitkanya PP tentang
pembagian urusan.
2) Masih engan dan setengah hati pemerintah dalam
mendelegasikan kewenangan kepada daerah, hal ini
terlihat dari masih adanya balai pelaksanaan teknis pusat
di daerah yang di bentuk oleh departemen teknis,
pelaksanaan pembiayaanya bersumber dari pusat yang
konsekuensinya berkurang inovasi dan kreatifitas di
daerah dalam melaksanakan ke wenanganya.

6. 3) Sistem hukum dan pembuktian terbalik masih absurd atau kabur
sehinga muncul keraguan satuan kerja dalam melaksanakan
program atau kegiatan di daerah.
4) Belum optimalnya pengelolahan sumber daya yang berakibat pada
rendahnya PAD, hal ini berimplikasi pada rendahnya Rasio PAD
terhadap APBD.
5) Belum optimalnya penerapan sangsi dan penghargaan bagi sumber
daya manusia aparatur di daerah.
6) Pemekaran yang semakin terus berlanjut di daerah ini adalah ego
bagaimana berbagi bagi kekuasaan atau orang tidak mendapat
bagian kekuasaan di daerah mencoba memekarkan daerah yang
akan menghabiskan APBN negara.

7. Beberapa kelebihan desentralisasi dalam beberapa bidang
adalah sebagai berikut:
1) Segi Ekonomi
Dari segi ekonomi banyak sekali keutungan dari penerapan
sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan
mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya,
dengan demikian apabila suber daya alam yang dimiliki telah
dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan
pendapatan masyarakat akan meningkat.

8. 2) Segi Sosial Budaya
Dengan diadakannya ini akan memperkuat ikatan sosial
budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya
sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan
mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh
daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat
dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang
nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.

9. 3) Segi Keamanan dan Politik
Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya
untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena
dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam
daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI,
(daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau
apa saja yang menyangkut NKRI).

10. B. Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
Pemerintah pusat memiliki banyak kegiatan yang dipegang
sendiri, seperti politik luar negeri, pertahanan dan
keamanan, ideologi negara, kebijakan dalam negeri,
peradilan dan perdagangan. Namun, di daerah kegiatan-
kegiatan itu dilaksanakan oleh instansi pusat di daerah,
seperti kementerian. Pemerintah daerah harus mengikuti
keinginan pemerintah pusat. Tingkat kemandirian yang
dimiliki dalam dekonsentrasi masih lebih rendah
dibandingkan desentralisasi.

11. Tujuan diterapkannya dekonsentrasi dalam pelaksanaan
otonomi daerah secara garis besar sama dengan tujuan
diterapkannya desentralisasi. Ada beberapa kelebihan dari
diterapkannya dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi
daerah. Contoh kelebihan diterapkannya dekosentrasi
tersebut sebagai berikut:
1) Secara politis, eksistensi dekonsentrasi dapat mengurangi
keluhan-keluhan dan protes-protes daerah terhadap
kebijakan pemerintah pusat.
2) Dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara
langsung antara pemerintah dengan yang diperintah rakyat.

12. 3) Secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu
pemerintah dalam merumusakan perencanaan dan pelaksanaan
melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari
daerah ke pusat.
4) Kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat
mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau
kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi dan administrasi.
5) Dekonsentrasi dapat menjadi alat yang efektif untuk
menjamin persatuan dan kesatuan nasional.

13. Kelemahan dekonsentrasi, antara lain:
1) Karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur
pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit
koordinasi.
2) Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam
kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
3) Dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah.
4) Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.
5) Diperlukan biaya yang lebih banyak.