SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
WHOLE OF GOVERNMENT
Diklatsar CPNS
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
2018
BIODATA
Nama : Ir. Hadi Arnowo, MAppSc
NIP : 19651312 199003 1 002
Pengalaman Tugas :
• Provinsi Lampung : 1990 – 2002
• Provinsi Jawa Barat : 2003 – 2006
• BPN Pusat : 2006 – 2011
• Provinsi Kalimantan Barat : 2011 – 2014
• Widyaiswara Agustus 2014 - ....
Alamat email : h_arnowo@yahoo.com
No. HP : 08588 3398841
Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan
mampu mengaktualisasikan sistem pengelolaan
pemerintahan yang terintegrasi dalam
penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui
pembelajaran konsep Whole Of Government (WOG),
Penerapan WOG, dan Best Practices penerapan WOG
dalam pemberian pelayan yang terintegrasi
TUJUAN PEMBELAJARAN
INDIKATOR HASIL BELAJAR
1) Menjelaskan konsep WoG
2) Menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian
pelayanan yang terintegrasi
3) Menganalisis best practice penerapan WoG dalam
pemberian pelayanan yang terintegrasi
APA PENDAPAT ANDA MENGENAI HAL INI ?
video video
SULITNYA KOORDINASI
SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
LATAR BELAKANG
ASN
bermenta
l sempit
Khazana
h
kebineka
a
Ego
sektoral
Disintegrasi bangsa dan fragmentasi sektor
Eksternal
Internal
Harapan masyarakat
birokrasi untuk
kesejahteraan bersama
Paradigma Good
Governance, New
Public Service,MDG’s
Fanatisme kedaerahan
Conflict of Interest
Ego sektoral
video
MENGENAL WHOLE OF GOVERNMENT
Pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang
menyatukan upaya – upaya kolaboratif pemerintahan dari
keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi.
Kebijakan
pembangunan
Manajemen
program
Pelayanan publik
Sulitnya koordinasi di antara sektor atau
kelembagaan
fragmentasi
sektor
eskalasi
regulasi
OPA : Old Public Administrations
NPM : New Public Management
WoG : Whole of Government
WOG
Policy integration
Policy coherence
Cross –cutting policy making
Joined-up government
Concerned decision making
Policy coordination
Cross government
Penyatuan keseluruhan
elemen pemerintahan
Penyatuan sektor-sektor
yang relevan
Ego
sektoral
Integrasi
sektor
NPM wOG
Efisiensi melalui koordinasi
Efisiensi yang kaku
video
APA KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN ?
APAKAH DAPAT DITERAPKAN DI SEMUA KONDISI ?
APAKAH ADA PRASYARAT UNTUK MENCAPAI
KEBERHASILAN DARI MASING – MASING BLOK ?
CONTOH EGO SEKTORAL
- Antar bagian di kantor pemerintah (pusat dan
daerah)
- Antar instansi pemerintah pusat
- Antara pemerintah pusat vs pemerintah daerah
- Antara pemerintah daerah vs pemerintah daerah
CONTOH STUDI KASUS : PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN TASIKMALAYA
 Kabupaten Tasikmalaya
memiliki Potensi pariwisata
yang sangat besar baik
wisata alam (pantai dan
gunung), wisata kerajinan
rakyat hingga wisata
kuliner yang sudah terkenal
di tingkat nasional;
 Pembangunan infrastruktur
di daerah pariwisata masih
kurang memadai
 Pengelolaan sektor
pariwisata di Kabupaten
Tasikmalaya masih dikelola
secara sektoral dan
masyarakat kurang
diberdayakan
Menekankan aspek
kebersamaan dan
menghilangkan sekat-sekat
sektoral
Pendekatannya formal atau
informal
Untuk mencapai tujuan
bersama dan sebagai respon
terpadu pemerintah terhadap
isu – isu tertentu
WOG
WOG’S APPROACH :
INTER-AGENCY + COLLABORATION
Meningk
atkan
efektifita
s
Menyelesaika
n
permasalaha
n dari
berbagai
aspek
Menciptakan
solusi yang
berkelanjuta
n
PRINSIP –
PRINSIP WOG
Kolaborasi
Kebersamaan
Kesatuan
Tujuan
bersama
Melibatkan
seluruh aktor
CIRI- CIRI WOG
Lintas sektor
Tujuan
bersama
Terpadu
Pelayanan
publik
Pengemban
gan
kebijakan
MANFAAT WOG
MENINGKATKAN / MEMBANGUN
:
Efisiensi
Sharing
informasi
Lingkungan
kerja
Daya saing
Akuntabilitas
Koherensi
kebijakan
MANFAAT WOG
MENURUNKAN/
MENGURANGI :
Biaya
Pemborosan
Duplikasi
pekerjaan
Inkonsisten
kebijakan
Waktu
penyelesaian
layanan tertentu
KEUNTUNGAN WOG
Outcomes-focused
Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai
oleh K/L sektoral secara masing-masing.
Boundary-spanning:
Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu
instansi, tetapi lintas instansi
Enabling
WoG membuat pemerintah lebih mampu menangani
tantangan kebijakan yang kompleks
Strengthening prevention
WoG mendorong pencegahan terhadap masalah
yang mungkin berkembang lebih jauh
BAGAIMANA WOG DILAKUKAN ?
KELEMBAGAA
N
(nasional dan daerah)
SDM (mind-set,
culture-set dsb)
SISTEM
(koordinasi,integra
si,pelibatan dsb)
Cara melakukan WOG
KATEGORI
HUBUNGAN
TIPE KETERANGAN
KOORDINASI PENYERTAAN Pengembangan strategi dengan
mempertimbangkan dampak
DIALOG Pertukaran Informasi
JOINT PLANNING Perencanaan bersama, kerjasama sementara
INTEGRASI JOINT WORKING Kolaborasi sementara
JOINT VENTURE Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada
pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah
satu peserta kerjasama
SATELIT Entitas yang terpisah, memilih bersama, dibentuk
sebagai mekanisme integratif.
KEDEKATAN
DAN
PELIBATAN
ALIANSI
STRATEGIS
Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu
besar yang menjadi urusan utama salah satu
peserta kerjasama
UNION Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih
nampak
MERGER Penggabungan ke dalam struktur baru
Sumber : Modul WOG Hal 8)
PRAKTEK WOG
PENGUATAN
KOORDINASI
ANTAR LEMBAGA
(jumlah lembaga yg ideak,
rasional dan managable)
MEMBENTUK
LEMBAGA
KOORDINASI
KHUSUS (Lembaga
yang terpisah dan
permanen)
MEMBENTUK
GUGUS TUGAS
(pelembagaan
koordinasi di
luar struktur
formal dan tidak
permanen)
KOALISI
SOSIAL (bentuk
informal dari
penyatuan
koordinasi antar
sektor/lembaga)
HAMBATAN DALAM PRAKTEK WOG
Kapasitas dan
kompetensi SDM
tidak sama antar
instansi
Perbedaan nilai
dan budaya
organisasi
Kepemimpina
n
Contoh penerapan WOG : Sektor Pariwisata
PU
PENDIDIKAN
KESEHATAN
INFOKOM
SOSIAL
KEAMANAN
DAN
KETERTIBA
N
PERHUBU
NGAN/TRA
NSPORTA
SI
UKM
PERHOT
ELAN
video
DISKUSI
 Beri contoh pelayanan publik yang belum menerapkan
WoG
 Buat strategi penerapan WoG dalam pelayanan publik
tersebut
 Pihak – pihak mana saja yang dilibatkan dalam WoG
video
PRAKTEK WOG DALAM
PELAYANAN PUBLIK
 MENURUT JENIS PELAYANAN :
oPelayanan Administratif : Pelayanan publik yang
menghasilkan produk dokumen : KTP, Akte, ijin usaha,
SIUP, sertifikat dsb.
oPelayanan Jasa : Pelayanan yang menghasilkan produk
jasa : pendidikan, kesehatan, jaringan telepon, air dsb.
oPelayanan Barang :Pelayanan yang menghasilkan
produk barang yang dibutuhkan masyarakat : jalan,
perumahan, jembatan dsb.
oPelayanan Regulatif : Pelayanan melalui penegakan
hukum dan peratuan PerUUan dan kebijakan publik.
 BERDASARKAN POLA PELAYANAN
oPelayanan Teknis Fungsional : Pelayanan publik oleh instansi
pemerintah sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangannya
(misal : pelayanan sektoral).
Kelebihan ?
Kekurangan ?
oPelayanan Satu Atap : Pelayanan secara terpadu oleh instansi
pemerintah ybs sesuai kewenangan masing-masing.
oPelayanan Satu Pintu : Pelayanan masyarakat yg diberikan
secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan
pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya
yg bersangkutan.
Kelebihan ?
Kekurangan ?
oPelayanan Terpusat : pelayanan masyarakat yang
dilaksanakan oleh pemerintah yg bertindak selaku
koordinator thd pelayanan instansi pemerintah lainnya yang
terkait dgn bidang pelayanan masy. ybs.
oPelayanan Elektronik : pelayanan dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan
otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat
elektronik atau online shg dapat menyesuaikan diri dgn
keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna.
ASAS PELAYANAN PUBLIK (UU25/2009)
1. Kepentingan umum
2. Kepastian hukum
3. Kesamaan hak
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
5. Profesionalisme
6. Partisipatif
7. Persamaan perlakuan
8. Keterbukaan
9. Akuntabilitas
10. Fasilitas/perlakuan khusus bagi kel. rentan.
11. Ketepatan waktu
12. Kecepatan,kemudahan dan keterjangkauan.
video
PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK (PERMENPAN NO
63/2003)
1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Kepastian waktu
4. Akurasi
5. Keamanan
6. Tanggung jawab
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
8. Kemudahan akses
9. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan, serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas
10.Kenyamanan
Mengapa
Sulit?• Komunikasi tidak tuntas?
• Tidak ada kepemimpinan yang kuat dalam koordinasi?
• Setiap orang (baca: instansi) tidak punya informasi
lengkap tentang sesuatu?
• Tidak bisa berpikir komprehensif dan visioner; hanya fokus
pada urusan sendiri secara sempit?
• Keengganan berinteraksi dengan orang (instansi) lain?
• Merasa tidak butuh orang (instansi) lain?
• Tidak ada kepercayaan (trust) antar orang (instansi)?
• Lainnya ???
PRASYARAT PENERAPAN WOG YANG BAIK :
 BUDAYA DAN FILOSOFI :
Menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yg dianut agar
tidak terjadi culture shock.
 CARA KERJA YANG BARU:
Perlu kepemimpinan yang berbagi antar sektor, mensyaratkan expertize dari SDM
yg terlibat di dalamnya.
 AKUNTABILITAS DAN INSENTIF:
Outcome dan pelaporan yg dibagi antar sektor, fleksibilitas serta bagaimana
reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal.
 CARA BARU PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MENDESAIN
PROGRAM DAN PELAYANAN COLLAGATE APPROACH:
Pendekatan kolegial dimana masing-masing sektor mempunyai
kesetaraan/konsultasi/pelibatan dalam pengambilan keputusan/kebijakan.
NO NEGARA PRAKTEK WOG KETERANGAN
1 INGGRIS WoG Accounts Integrasi sistem laporan
keuangan 5.500 organisasi
publik.
2. AUSTRALIA APSC Dimulai sejak 1976ditandai
dengan dibentuknya RCAGA
(Royal Comission on Austrlia
Government Administration
dengan pengurangan 28
departement menjadi 18
departemen.
3. SINGAPORE WOG
Collaboration
Dimulai pada tahun 2009 dan
berfokus pada 6 aspek :isu-isu
strategis, nasional project,
program-program yang
disponsori oleh nasional dan
kementerian, Self-driven, Inter-
organisation and Peer
Initiatives, Technological
Platforms for Better
Organisational Efficiency dan
Human Resources
Programmes for Networking.
BESTPRACTICES
E-GOVERNMENT
 Kapasitas E-government suatu negara sangat
berpengaruh terhadap penerapan WOG.
 Beberapa indikator e-government :
Ketersedian CIO di negara-negara Asia, Eropa dan Amerika
relatif berimbang, sedangkan negara Asia dan Oseania relatif
tertinggal.
Interoperabilitas sektor publik merupakan indikator
sejauhmana pertukaran informasi antar sektor termasuk
penggunaan ID dapat dikenali semua sistem. Ie : Jepang,
Belgia, Austria, Denmark, Singapura, Khazakhtan, Ukraina,
Bangladesh dan India.
Integrasi pelayanan online. Terdapat peningkatan dari 63
negara di th 2004 menjadi 135 di tahun 2012.
Presentasi portal nasional yang terhubung dengan
kementerian dan lembaga. Berdasar survey dai 41 negara,
Korea Selatan dan Singapore termasuk negara dengan
peringkat tertinggi dalam penerapan WOG>
video
Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui pre test dan post
test. Salah satu contoh pre-test dan post-test adalah
pertanyaan sebagai berikut :
1. Jelaskan dengan contoh penerapan Whole of
Government dalam pemberian pelayanan yang
terintegrasi
2. Apa pengertian dari Whole of Government
3. Bagaimana penerapan WoG (best practice) dalam
pemberian pelayanan yang terintegrasi
EVALUASI PEMBELAJARAN
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018

More Related Content

What's hot

studi lapangan pkp bbpk ciloto
studi lapangan pkp bbpk cilotostudi lapangan pkp bbpk ciloto
studi lapangan pkp bbpk cilotoFatihElluqmani
 
Konsep Pemantauan dan Evaluasi
Konsep Pemantauan dan  EvaluasiKonsep Pemantauan dan  Evaluasi
Konsep Pemantauan dan EvaluasiDadang Solihin
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dadang Solihin
 
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Dadang Solihin
 
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptx
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptxPERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptx
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptxHenAlLaiber
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaTri Widodo W. UTOMO
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityCoach RFIRMANS
 
Transparansi akuntabilitas pelayanan publik
Transparansi akuntabilitas pelayanan publikTransparansi akuntabilitas pelayanan publik
Transparansi akuntabilitas pelayanan publikMuslimin B. Putra
 
Akuntabilitas kinerja-pka-workshop
Akuntabilitas kinerja-pka-workshopAkuntabilitas kinerja-pka-workshop
Akuntabilitas kinerja-pka-workshopAlif Chandra
 
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananTri Widodo W. UTOMO
 
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPDPenyusunan RKPD dan Renstra SKPD
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPDDadang Solihin
 

What's hot (20)

studi lapangan pkp bbpk ciloto
studi lapangan pkp bbpk cilotostudi lapangan pkp bbpk ciloto
studi lapangan pkp bbpk ciloto
 
Konsep Pemantauan dan Evaluasi
Konsep Pemantauan dan  EvaluasiKonsep Pemantauan dan  Evaluasi
Konsep Pemantauan dan Evaluasi
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
 
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptx
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptxPERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptx
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptx
 
Isu kontemporer
Isu kontemporerIsu kontemporer
Isu kontemporer
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
 
Transparansi akuntabilitas pelayanan publik
Transparansi akuntabilitas pelayanan publikTransparansi akuntabilitas pelayanan publik
Transparansi akuntabilitas pelayanan publik
 
Akuntabilitas kinerja-pka-workshop
Akuntabilitas kinerja-pka-workshopAkuntabilitas kinerja-pka-workshop
Akuntabilitas kinerja-pka-workshop
 
Paparan bappeda
Paparan bappedaPaparan bappeda
Paparan bappeda
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
 
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPDPenyusunan RKPD dan Renstra SKPD
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD
 

Similar to Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018

Whole of government
Whole of governmentWhole of government
Whole of governmenthoyin rizmu
 
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018hadiarnowo
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government Tri Widodo W. UTOMO
 
Berorientasi pelayanan-1.pptx
Berorientasi pelayanan-1.pptxBerorientasi pelayanan-1.pptx
Berorientasi pelayanan-1.pptxRivaldiLimbanadi
 
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiRB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...WulanHandayani19
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAKEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
 
Strategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan InovasiStrategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A TaufikDaya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A TaufikTatang Taufik
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Frans Dione
 
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptx
Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptxPenguatan Budaya Kerja_Paparan.pptx
Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptxMuhammadZainuri35
 
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASNInovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASNTri Widodo W. UTOMO
 

Similar to Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018 (20)

Whole of government
Whole of governmentWhole of government
Whole of government
 
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN
 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
 
Berorientasi pelayanan-1.pptx
Berorientasi pelayanan-1.pptxBerorientasi pelayanan-1.pptx
Berorientasi pelayanan-1.pptx
 
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiRB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
 
Kajian model RB di kalimantan
Kajian model RB di kalimantanKajian model RB di kalimantan
Kajian model RB di kalimantan
 
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAKEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
 
Profil & program detiknas broadband
Profil & program detiknas broadbandProfil & program detiknas broadband
Profil & program detiknas broadband
 
Strategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan InovasiStrategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan Inovasi
 
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A TaufikDaya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
 
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
JAYAPURA BERINOVASI MENUJU KEMENANGAN
JAYAPURA BERINOVASI MENUJU KEMENANGANJAYAPURA BERINOVASI MENUJU KEMENANGAN
JAYAPURA BERINOVASI MENUJU KEMENANGAN
 
Whole of Government (WoG)
Whole of Government (WoG)Whole of Government (WoG)
Whole of Government (WoG)
 
Fact sheet-hal3-STRANAS PPK
Fact sheet-hal3-STRANAS PPKFact sheet-hal3-STRANAS PPK
Fact sheet-hal3-STRANAS PPK
 
Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptx
Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptxPenguatan Budaya Kerja_Paparan.pptx
Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptx
 
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASNInovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
 

More from hadiarnowo

Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018hadiarnowo
 
Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018hadiarnowo
 
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018hadiarnowo
 
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018hadiarnowo
 
Bahan tayang diklatsar-dinamika kelompok-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-dinamika kelompok-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-dinamika kelompok-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-dinamika kelompok-gol iii-2018hadiarnowo
 
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018hadiarnowo
 
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018hadiarnowo
 
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018hadiarnowo
 
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018hadiarnowo
 
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018hadiarnowo
 
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Bahan tayang pemetaan tematik-ddrtp 2016
Bahan tayang pemetaan tematik-ddrtp 2016Bahan tayang pemetaan tematik-ddrtp 2016
Bahan tayang pemetaan tematik-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Bahan tayang pim3-strategi inovasi-2016
Bahan tayang pim3-strategi inovasi-2016Bahan tayang pim3-strategi inovasi-2016
Bahan tayang pim3-strategi inovasi-2016hadiarnowo
 
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016hadiarnowo
 
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016hadiarnowo
 
Bahan tayang pim3-wawasan kebangsaan-2016
Bahan tayang pim3-wawasan kebangsaan-2016Bahan tayang pim3-wawasan kebangsaan-2016
Bahan tayang pim3-wawasan kebangsaan-2016hadiarnowo
 
Nasionalisme gol iii-part ii
Nasionalisme gol iii-part iiNasionalisme gol iii-part ii
Nasionalisme gol iii-part iihadiarnowo
 
Nasionalisme gol iii-part i
Nasionalisme gol iii-part iNasionalisme gol iii-part i
Nasionalisme gol iii-part ihadiarnowo
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkriWawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkrihadiarnowo
 

More from hadiarnowo (20)

Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
 
Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018
 
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018
 
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
 
Bahan tayang diklatsar-dinamika kelompok-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-dinamika kelompok-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-dinamika kelompok-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-dinamika kelompok-gol iii-2018
 
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
 
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
 
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
 
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
 
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018
 
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
 
Bahan tayang pemetaan tematik-ddrtp 2016
Bahan tayang pemetaan tematik-ddrtp 2016Bahan tayang pemetaan tematik-ddrtp 2016
Bahan tayang pemetaan tematik-ddrtp 2016
 
Bahan tayang pim3-strategi inovasi-2016
Bahan tayang pim3-strategi inovasi-2016Bahan tayang pim3-strategi inovasi-2016
Bahan tayang pim3-strategi inovasi-2016
 
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016
 
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016
Bahan tayang pim3-konsep inovasi-2016
 
Bahan tayang pim3-wawasan kebangsaan-2016
Bahan tayang pim3-wawasan kebangsaan-2016Bahan tayang pim3-wawasan kebangsaan-2016
Bahan tayang pim3-wawasan kebangsaan-2016
 
Nasionalisme gol iii-part ii
Nasionalisme gol iii-part iiNasionalisme gol iii-part ii
Nasionalisme gol iii-part ii
 
Nasionalisme gol iii-part i
Nasionalisme gol iii-part iNasionalisme gol iii-part i
Nasionalisme gol iii-part i
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkriWawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkri
 

Recently uploaded

LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 

Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018

  • 1. WHOLE OF GOVERNMENT Diklatsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2018
  • 2. BIODATA Nama : Ir. Hadi Arnowo, MAppSc NIP : 19651312 199003 1 002 Pengalaman Tugas : • Provinsi Lampung : 1990 – 2002 • Provinsi Jawa Barat : 2003 – 2006 • BPN Pusat : 2006 – 2011 • Provinsi Kalimantan Barat : 2011 – 2014 • Widyaiswara Agustus 2014 - .... Alamat email : h_arnowo@yahoo.com No. HP : 08588 3398841
  • 3. Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep Whole Of Government (WOG), Penerapan WOG, dan Best Practices penerapan WOG dalam pemberian pelayan yang terintegrasi TUJUAN PEMBELAJARAN
  • 4. INDIKATOR HASIL BELAJAR 1) Menjelaskan konsep WoG 2) Menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi 3) Menganalisis best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi
  • 5. APA PENDAPAT ANDA MENGENAI HAL INI ? video video
  • 7. SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
  • 8.
  • 10. Eksternal Internal Harapan masyarakat birokrasi untuk kesejahteraan bersama Paradigma Good Governance, New Public Service,MDG’s Fanatisme kedaerahan Conflict of Interest Ego sektoral video
  • 11. MENGENAL WHOLE OF GOVERNMENT Pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya – upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi. Kebijakan pembangunan Manajemen program Pelayanan publik
  • 12. Sulitnya koordinasi di antara sektor atau kelembagaan fragmentasi sektor eskalasi regulasi
  • 13. OPA : Old Public Administrations NPM : New Public Management WoG : Whole of Government
  • 14. WOG Policy integration Policy coherence Cross –cutting policy making Joined-up government Concerned decision making Policy coordination Cross government Penyatuan keseluruhan elemen pemerintahan Penyatuan sektor-sektor yang relevan
  • 16. video
  • 17. APA KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN ? APAKAH DAPAT DITERAPKAN DI SEMUA KONDISI ? APAKAH ADA PRASYARAT UNTUK MENCAPAI KEBERHASILAN DARI MASING – MASING BLOK ?
  • 18.
  • 19. CONTOH EGO SEKTORAL - Antar bagian di kantor pemerintah (pusat dan daerah) - Antar instansi pemerintah pusat - Antara pemerintah pusat vs pemerintah daerah - Antara pemerintah daerah vs pemerintah daerah
  • 20. CONTOH STUDI KASUS : PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN TASIKMALAYA  Kabupaten Tasikmalaya memiliki Potensi pariwisata yang sangat besar baik wisata alam (pantai dan gunung), wisata kerajinan rakyat hingga wisata kuliner yang sudah terkenal di tingkat nasional;  Pembangunan infrastruktur di daerah pariwisata masih kurang memadai  Pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya masih dikelola secara sektoral dan masyarakat kurang diberdayakan
  • 21.
  • 22. Menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral Pendekatannya formal atau informal Untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu – isu tertentu WOG
  • 23. WOG’S APPROACH : INTER-AGENCY + COLLABORATION Meningk atkan efektifita s Menyelesaika n permasalaha n dari berbagai aspek Menciptakan solusi yang berkelanjuta n
  • 25. CIRI- CIRI WOG Lintas sektor Tujuan bersama Terpadu Pelayanan publik Pengemban gan kebijakan
  • 26. MANFAAT WOG MENINGKATKAN / MEMBANGUN : Efisiensi Sharing informasi Lingkungan kerja Daya saing Akuntabilitas Koherensi kebijakan
  • 28. KEUNTUNGAN WOG Outcomes-focused Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh K/L sektoral secara masing-masing. Boundary-spanning: Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi Enabling WoG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks Strengthening prevention WoG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh
  • 29. BAGAIMANA WOG DILAKUKAN ? KELEMBAGAA N (nasional dan daerah) SDM (mind-set, culture-set dsb) SISTEM (koordinasi,integra si,pelibatan dsb)
  • 30.
  • 31. Cara melakukan WOG KATEGORI HUBUNGAN TIPE KETERANGAN KOORDINASI PENYERTAAN Pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak DIALOG Pertukaran Informasi JOINT PLANNING Perencanaan bersama, kerjasama sementara INTEGRASI JOINT WORKING Kolaborasi sementara JOINT VENTURE Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama SATELIT Entitas yang terpisah, memilih bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. KEDEKATAN DAN PELIBATAN ALIANSI STRATEGIS Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama UNION Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak MERGER Penggabungan ke dalam struktur baru Sumber : Modul WOG Hal 8)
  • 32. PRAKTEK WOG PENGUATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA (jumlah lembaga yg ideak, rasional dan managable) MEMBENTUK LEMBAGA KOORDINASI KHUSUS (Lembaga yang terpisah dan permanen) MEMBENTUK GUGUS TUGAS (pelembagaan koordinasi di luar struktur formal dan tidak permanen) KOALISI SOSIAL (bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor/lembaga)
  • 33. HAMBATAN DALAM PRAKTEK WOG Kapasitas dan kompetensi SDM tidak sama antar instansi Perbedaan nilai dan budaya organisasi Kepemimpina n
  • 34. Contoh penerapan WOG : Sektor Pariwisata PU PENDIDIKAN KESEHATAN INFOKOM SOSIAL KEAMANAN DAN KETERTIBA N PERHUBU NGAN/TRA NSPORTA SI UKM PERHOT ELAN video
  • 35. DISKUSI  Beri contoh pelayanan publik yang belum menerapkan WoG  Buat strategi penerapan WoG dalam pelayanan publik tersebut  Pihak – pihak mana saja yang dilibatkan dalam WoG
  • 36. video
  • 37. PRAKTEK WOG DALAM PELAYANAN PUBLIK  MENURUT JENIS PELAYANAN : oPelayanan Administratif : Pelayanan publik yang menghasilkan produk dokumen : KTP, Akte, ijin usaha, SIUP, sertifikat dsb. oPelayanan Jasa : Pelayanan yang menghasilkan produk jasa : pendidikan, kesehatan, jaringan telepon, air dsb. oPelayanan Barang :Pelayanan yang menghasilkan produk barang yang dibutuhkan masyarakat : jalan, perumahan, jembatan dsb. oPelayanan Regulatif : Pelayanan melalui penegakan hukum dan peratuan PerUUan dan kebijakan publik.
  • 38.  BERDASARKAN POLA PELAYANAN oPelayanan Teknis Fungsional : Pelayanan publik oleh instansi pemerintah sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangannya (misal : pelayanan sektoral). Kelebihan ? Kekurangan ?
  • 39. oPelayanan Satu Atap : Pelayanan secara terpadu oleh instansi pemerintah ybs sesuai kewenangan masing-masing. oPelayanan Satu Pintu : Pelayanan masyarakat yg diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yg bersangkutan. Kelebihan ? Kekurangan ?
  • 40. oPelayanan Terpusat : pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah yg bertindak selaku koordinator thd pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dgn bidang pelayanan masy. ybs. oPelayanan Elektronik : pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online shg dapat menyesuaikan diri dgn keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna.
  • 41. ASAS PELAYANAN PUBLIK (UU25/2009) 1. Kepentingan umum 2. Kepastian hukum 3. Kesamaan hak 4. Keseimbangan hak dan kewajiban 5. Profesionalisme 6. Partisipatif 7. Persamaan perlakuan 8. Keterbukaan 9. Akuntabilitas 10. Fasilitas/perlakuan khusus bagi kel. rentan. 11. Ketepatan waktu 12. Kecepatan,kemudahan dan keterjangkauan. video
  • 42. PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK (PERMENPAN NO 63/2003) 1. Kesederhanaan 2. Kejelasan 3. Kepastian waktu 4. Akurasi 5. Keamanan 6. Tanggung jawab 7. Kelengkapan sarana dan prasarana 8. Kemudahan akses 9. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas 10.Kenyamanan
  • 43. Mengapa Sulit?• Komunikasi tidak tuntas? • Tidak ada kepemimpinan yang kuat dalam koordinasi? • Setiap orang (baca: instansi) tidak punya informasi lengkap tentang sesuatu? • Tidak bisa berpikir komprehensif dan visioner; hanya fokus pada urusan sendiri secara sempit? • Keengganan berinteraksi dengan orang (instansi) lain? • Merasa tidak butuh orang (instansi) lain? • Tidak ada kepercayaan (trust) antar orang (instansi)? • Lainnya ???
  • 44.
  • 45. PRASYARAT PENERAPAN WOG YANG BAIK :  BUDAYA DAN FILOSOFI : Menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yg dianut agar tidak terjadi culture shock.  CARA KERJA YANG BARU: Perlu kepemimpinan yang berbagi antar sektor, mensyaratkan expertize dari SDM yg terlibat di dalamnya.  AKUNTABILITAS DAN INSENTIF: Outcome dan pelaporan yg dibagi antar sektor, fleksibilitas serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal.  CARA BARU PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MENDESAIN PROGRAM DAN PELAYANAN COLLAGATE APPROACH: Pendekatan kolegial dimana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan/konsultasi/pelibatan dalam pengambilan keputusan/kebijakan.
  • 46. NO NEGARA PRAKTEK WOG KETERANGAN 1 INGGRIS WoG Accounts Integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. 2. AUSTRALIA APSC Dimulai sejak 1976ditandai dengan dibentuknya RCAGA (Royal Comission on Austrlia Government Administration dengan pengurangan 28 departement menjadi 18 departemen. 3. SINGAPORE WOG Collaboration Dimulai pada tahun 2009 dan berfokus pada 6 aspek :isu-isu strategis, nasional project, program-program yang disponsori oleh nasional dan kementerian, Self-driven, Inter- organisation and Peer Initiatives, Technological Platforms for Better Organisational Efficiency dan Human Resources Programmes for Networking. BESTPRACTICES
  • 47.
  • 48. E-GOVERNMENT  Kapasitas E-government suatu negara sangat berpengaruh terhadap penerapan WOG.  Beberapa indikator e-government : Ketersedian CIO di negara-negara Asia, Eropa dan Amerika relatif berimbang, sedangkan negara Asia dan Oseania relatif tertinggal. Interoperabilitas sektor publik merupakan indikator sejauhmana pertukaran informasi antar sektor termasuk penggunaan ID dapat dikenali semua sistem. Ie : Jepang, Belgia, Austria, Denmark, Singapura, Khazakhtan, Ukraina, Bangladesh dan India. Integrasi pelayanan online. Terdapat peningkatan dari 63 negara di th 2004 menjadi 135 di tahun 2012. Presentasi portal nasional yang terhubung dengan kementerian dan lembaga. Berdasar survey dai 41 negara, Korea Selatan dan Singapore termasuk negara dengan peringkat tertinggi dalam penerapan WOG> video
  • 49.
  • 50. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui pre test dan post test. Salah satu contoh pre-test dan post-test adalah pertanyaan sebagai berikut : 1. Jelaskan dengan contoh penerapan Whole of Government dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi 2. Apa pengertian dari Whole of Government 3. Bagaimana penerapan WoG (best practice) dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi EVALUASI PEMBELAJARAN

Editor's Notes

  1. Curah pendapat
  2. Diskusi kelompok, memberikan contoh konflik kepentingan pada contoh di atas
  3. Diskusi kelompok : ambil contoh kasus lain untuk diterapkan WOG