SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
TUGAS 2 
KEWARGANEGARAAN 
RESUME 
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM 
PEMERINTAHAN SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI 
Disusun Oleh : 
NAMA : SAFRIAL AMRI 
NIM : 121051080 
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 
IST AKPRIND YOGYAKARTA 
2014
A. Istilah dan Pengertian Sentralisasi 
Sentralisasi berasal dari bahasa inggris yang berakar dari kata Centre yang artinya 
adalah pusat atau tengah Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala 
urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.. Sentralisasi banyak digunakan 
pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman 
kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan. Istilah sentralisasi sendiri 
sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang 
berpusat pada satu titik. 
Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah 
dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan dari 
sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya 
menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk 
keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerinah 
pusat. 
Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan 
pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga 
waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. 
Dewasa ini, urusan- urusan yang bersifat sentral adalah : 
1. Luar Negri 
2. Peradilan 
3. Hankam 
4. Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan sebagainya. 
5. Pemerintahan Umum
B. Istilah dan Pengertian Desentralisasi 
Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah 
Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap 
kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut. 
Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang 
diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik pelaksanaannya, 
perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat 
pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri. 
Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan 
sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari 
pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata 
untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. 
Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah 
dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan dari 
sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya 
menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk 
keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerinah 
pusat. 
Rontoknya nilai-nilai otokrasi Orde Baru telah melahirkan suatu visi yang baru 
mengenai kehidupan masyrakat yang lebih sejahtera ialah pengakuan terhadap hak-hak asasi 
manusia, hak politik, dan hak asasi masyarakat (civil rights). Kita ingin membangun suatu 
masyarakat baru yaitu masyarakat demokrasi yang mengakui akan kebebasan individu yang 
bertanggungjawab. Pada masa orde baru hak-hak tersebut dirampas oleh pemerintah. 
Keadaan ini telah melahirkan suatu pemerintah yang tersebut dan otoriter sehingga tidak 
mengakui akan hak-hak daerah. Kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi 
untuk kepentingan segelintir elite politik. Kejadian yang terjadi berpuluh tahun telah 
melahirkan suatu rasa curiga dan sikap tidak percaya kepada pemerintah. Lahirlah gerakan
separtisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena 
itu, desentralisasi atau otonomi daerah merupakan salah satu tuntutan era reformasi. 
Tujuan dari desentralisasi adalah : 
mencegah pemusatan keuangan; 
sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 
penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga 
dapat lebih realistis. 
Desentralisasi dapat dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu: 
Dekonsentrasi wewenang administratif. Dekonsentrasi berupa pergeseran volume 
pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya 
penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan 
untuk membuat keputusan. 
Delegasi kepada penguasa otorita. Delegasi adalah pelimpahan pengambilan 
keputusan dan kewewenangan manajerial untuk melakukan tugas –tugas khusus kepada 
suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah pengawasan pusat. 
Devolusi kepada pemerintah daerah. Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah 
pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan 
sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. 
Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif untuk merujuk pada situasi di mana 
pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal 
pengambilan keputusan , keuangan dan manajemen. 
Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta. Yang di sebut sebagai pemindahan fungsi 
dari pemerintahan kepada swasta atau privatisasi adalah menyerahkan beberapa otoritas 
dalam perencanaan dan tanggung jawab admistrasi tertentu kepada organisasi swasta.
A . Kelebihan dan Kekurangan Sistem Sentralisasi Dalam Bidang 
Ipoleksosbud Hankam 
1. Segi Ekonomi 
 Dari segi ekonomi, kelebihan yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah 
perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang 
mengatur perekonomian. 
 Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari system ini adalah daerah seolah-olah hanya 
di jadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya 
masing- masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat. 
2. Segi Sosial Budaya 
 Dampak positifnya, Dengan di laksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbadaan 
kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan.Sehingga, setiap daerah tidak 
saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika yang di miliki bangsa Indonesia . 
3. Segi Politik 
 Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi 
adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat 
perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir 
seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana 
secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja. 
 Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu 
dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat 
terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan
pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini 
dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat 
yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya. 
4. Segi Keamanan 
 Dampak positif yang dirasakan dalam penerapan sentralisasi ini adalah keamanan lebih 
terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang 
dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. 
 Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena 
hanya terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang 
dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama 
dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat. Selain itu, kekurangan lainnya 
yaitu membawa dampak negatif dibidang apart keamanan, Seperti menonjolnya organisasi-organisasi 
kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang 
lebih daripada organisasi lain. 
B . Kelebihan dan Kekurangan system Desentralisasi Dalam Bidang 
Ipoleksosbud Hankam 
1. Segi Ekonomi 
 Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini 
dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang 
dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara 
maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. 
 Tetapi, penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat 
daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKNSegi Sosial Budaya
2. Segi Sosial Budaya 
 Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu 
daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan 
dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. 
Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. 
Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut. 
 Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing-masing 
daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. 
Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa 
Indonesia itu sendiri. 
3. Segi Keamanan dan Politik 
 Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan 
kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa 
meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang 
merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). 
 Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar 
keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya 
campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih 
aktif dalam mengelola daerahnya. 
 Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana 
wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta 
digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit 
untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.
KESIMPULAN 
Berdasaran uraian di atas, pengertian sentralisasi adalah memusatkan seluruh 
wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat dan 
pengertian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada 
satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan 
setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut. 
Dampak-dampak yang di timbulkan oleh sentralisasi dan desentralisasi terbagi dua 
yaitu dampak positif dan dampak negatif . Dampak-dampak tersebut dapat di rasakan oleh 
masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dan politik yang 
kesemuanya itu berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA 
http://srisetya.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/18017/SENTRALISASI+DAN+DESENTRALISASI+ 
1EB03.doc (diakses tgl 13 oktober 2014) 
http://antiqrew.blogspot.com/2011/12/kelebihan-dan-kekurangan-sistem.html (diakses tgl 13 
oktober 2014) 
http://dikot.blogspot.com/2009/11/makalah-sentralisasi-dan-desentralisasi.html (diakses tgl 13 
oktober 2014)

More Related Content

What's hot

Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...Iqbal Lfc
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasiarievv
 
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitDesentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitEnchink Qw
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8olerafif
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Oswar Mungkasa
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahfuji kurniawan
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiArya D Ningrat
 
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAHUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASanawiyah29
 
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Jerry Makawimbang
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahsyabdan
 
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangAulia Hamunta
 

What's hot (20)

Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasi
 
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitDesentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasi
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Masalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi DaerahMasalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi Daerah
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomi
 
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAHUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
 
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerah
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
 

Viewers also liked (20)

Reading on the light of writing.
Reading on the light of writing.Reading on the light of writing.
Reading on the light of writing.
 
ILAMARAN RESUME
ILAMARAN RESUMEILAMARAN RESUME
ILAMARAN RESUME
 
Exhibition and Exchange
Exhibition and ExchangeExhibition and Exchange
Exhibition and Exchange
 
Building Potent WordPress Websites
Building Potent WordPress WebsitesBuilding Potent WordPress Websites
Building Potent WordPress Websites
 
Presentacion trabajo colaborativo ezequiel
Presentacion trabajo colaborativo ezequielPresentacion trabajo colaborativo ezequiel
Presentacion trabajo colaborativo ezequiel
 
Ο μικρός κάστορας και η ηχώ
Ο μικρός κάστορας και η ηχώΟ μικρός κάστορας και η ηχώ
Ο μικρός κάστορας και η ηχώ
 
Analysis of music video
Analysis of music videoAnalysis of music video
Analysis of music video
 
Mood board
Mood boardMood board
Mood board
 
Existing Magazine Names
Existing Magazine NamesExisting Magazine Names
Existing Magazine Names
 
Resource audit
Resource auditResource audit
Resource audit
 
Analysis of student digipaks
Analysis of student digipaksAnalysis of student digipaks
Analysis of student digipaks
 
Proposal
Proposal Proposal
Proposal
 
Analysis of music video
Analysis of music videoAnalysis of music video
Analysis of music video
 
Analysis of music video
Analysis of music videoAnalysis of music video
Analysis of music video
 
Analysis of real music video
Analysis of real music videoAnalysis of real music video
Analysis of real music video
 
Analysis of student music video
Analysis of student music videoAnalysis of student music video
Analysis of student music video
 
Magazine Page Stages
Magazine Page StagesMagazine Page Stages
Magazine Page Stages
 
ลอง
ลองลอง
ลอง
 
วังชิ้น
วังชิ้นวังชิ้น
วังชิ้น
 
เมืองแพร่
เมืองแพร่เมืองแพร่
เมืองแพร่
 

Similar to SENTRALISASI

Makalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasiMakalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasiSeptian Muna Barakati
 
Desentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomiDesentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomijenis6575
 
Diskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docxDiskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docxayiknina
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahHarmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahAmalia Tania
 
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)JanuarRobiansyah
 
Tugas system komunikasi indonesia
Tugas system komunikasi indonesiaTugas system komunikasi indonesia
Tugas system komunikasi indonesiaindraagus
 
Ika prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemdaIka prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemdaIka Prawita
 
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerahKel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerahIndriati Dewi
 
Tugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalTugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalricky04
 
Desentralisasi dan dekonsentrasi
Desentralisasi dan dekonsentrasiDesentralisasi dan dekonsentrasi
Desentralisasi dan dekonsentrasiPutri Aisyah
 
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerah
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerahTugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerah
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerahASRI ANTO
 
ppt otonomi daerah
ppt otonomi daerahppt otonomi daerah
ppt otonomi daerahMardhiya96
 
PEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptxPEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptxReisdro
 

Similar to SENTRALISASI (20)

Makalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasiMakalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasi
 
Desentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomiDesentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomi
 
Diskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docxDiskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docx
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahHarmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
 
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)
 
Tugas system komunikasi indonesia
Tugas system komunikasi indonesiaTugas system komunikasi indonesia
Tugas system komunikasi indonesia
 
Ika prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemdaIka prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemda
 
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerahKel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
 
Tugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalTugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokal
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Presentasi ppkn
Presentasi ppknPresentasi ppkn
Presentasi ppkn
 
Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2
 
Desentralisasi dan dekonsentrasi
Desentralisasi dan dekonsentrasiDesentralisasi dan dekonsentrasi
Desentralisasi dan dekonsentrasi
 
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerah
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerahTugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerah
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerah
 
ppt otonomi daerah
ppt otonomi daerahppt otonomi daerah
ppt otonomi daerah
 
PEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptxPEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptx
 
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah
 
Ppkn materi 9
Ppkn materi 9Ppkn materi 9
Ppkn materi 9
 
Kelompok 4
Kelompok 4Kelompok 4
Kelompok 4
 

Recently uploaded

Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 

Recently uploaded (20)

Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 

SENTRALISASI

  • 1. TUGAS 2 KEWARGANEGARAAN RESUME KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI Disusun Oleh : NAMA : SAFRIAL AMRI NIM : 121051080 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI IST AKPRIND YOGYAKARTA 2014
  • 2. A. Istilah dan Pengertian Sentralisasi Sentralisasi berasal dari bahasa inggris yang berakar dari kata Centre yang artinya adalah pusat atau tengah Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan. Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik. Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerinah pusat. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Dewasa ini, urusan- urusan yang bersifat sentral adalah : 1. Luar Negri 2. Peradilan 3. Hankam 4. Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan sebagainya. 5. Pemerintahan Umum
  • 3. B. Istilah dan Pengertian Desentralisasi Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerinah pusat. Rontoknya nilai-nilai otokrasi Orde Baru telah melahirkan suatu visi yang baru mengenai kehidupan masyrakat yang lebih sejahtera ialah pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak politik, dan hak asasi masyarakat (civil rights). Kita ingin membangun suatu masyarakat baru yaitu masyarakat demokrasi yang mengakui akan kebebasan individu yang bertanggungjawab. Pada masa orde baru hak-hak tersebut dirampas oleh pemerintah. Keadaan ini telah melahirkan suatu pemerintah yang tersebut dan otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elite politik. Kejadian yang terjadi berpuluh tahun telah melahirkan suatu rasa curiga dan sikap tidak percaya kepada pemerintah. Lahirlah gerakan
  • 4. separtisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, desentralisasi atau otonomi daerah merupakan salah satu tuntutan era reformasi. Tujuan dari desentralisasi adalah : mencegah pemusatan keuangan; sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis. Desentralisasi dapat dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu: Dekonsentrasi wewenang administratif. Dekonsentrasi berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Delegasi kepada penguasa otorita. Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewewenangan manajerial untuk melakukan tugas –tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah pengawasan pusat. Devolusi kepada pemerintah daerah. Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif untuk merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan , keuangan dan manajemen. Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta. Yang di sebut sebagai pemindahan fungsi dari pemerintahan kepada swasta atau privatisasi adalah menyerahkan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab admistrasi tertentu kepada organisasi swasta.
  • 5. A . Kelebihan dan Kekurangan Sistem Sentralisasi Dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam 1. Segi Ekonomi  Dari segi ekonomi, kelebihan yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian.  Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari system ini adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat. 2. Segi Sosial Budaya  Dampak positifnya, Dengan di laksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbadaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan.Sehingga, setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di miliki bangsa Indonesia . 3. Segi Politik  Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja.  Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan
  • 6. pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya. 4. Segi Keamanan  Dampak positif yang dirasakan dalam penerapan sentralisasi ini adalah keamanan lebih terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia.  Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat. Selain itu, kekurangan lainnya yaitu membawa dampak negatif dibidang apart keamanan, Seperti menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain. B . Kelebihan dan Kekurangan system Desentralisasi Dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam 1. Segi Ekonomi  Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.  Tetapi, penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKNSegi Sosial Budaya
  • 7. 2. Segi Sosial Budaya  Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.  Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. 3. Segi Keamanan dan Politik  Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI).  Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya.  Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.
  • 8. KESIMPULAN Berdasaran uraian di atas, pengertian sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat dan pengertian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dampak-dampak yang di timbulkan oleh sentralisasi dan desentralisasi terbagi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif . Dampak-dampak tersebut dapat di rasakan oleh masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dan politik yang kesemuanya itu berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia.
  • 9. DAFTAR PUSTAKA http://srisetya.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/18017/SENTRALISASI+DAN+DESENTRALISASI+ 1EB03.doc (diakses tgl 13 oktober 2014) http://antiqrew.blogspot.com/2011/12/kelebihan-dan-kekurangan-sistem.html (diakses tgl 13 oktober 2014) http://dikot.blogspot.com/2009/11/makalah-sentralisasi-dan-desentralisasi.html (diakses tgl 13 oktober 2014)