1. TUGAS 2
KEWARGANEGARAAN
RESUME
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM
PEMERINTAHAN SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
Disusun Oleh :
NAMA : SAFRIAL AMRI
NIM : 121051080
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
IST AKPRIND YOGYAKARTA
2014
2. A. Istilah dan Pengertian Sentralisasi
Sentralisasi berasal dari bahasa inggris yang berakar dari kata Centre yang artinya
adalah pusat atau tengah Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala
urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.. Sentralisasi banyak digunakan
pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman
kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan. Istilah sentralisasi sendiri
sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang
berpusat pada satu titik.
Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah
dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan dari
sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya
menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk
keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerinah
pusat.
Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan
pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga
waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.
Dewasa ini, urusan- urusan yang bersifat sentral adalah :
1. Luar Negri
2. Peradilan
3. Hankam
4. Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan sebagainya.
5. Pemerintahan Umum
3. B. Istilah dan Pengertian Desentralisasi
Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah
Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap
kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.
Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang
diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik pelaksanaannya,
perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat
pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri.
Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan
sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari
pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata
untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah
dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan dari
sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya
menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk
keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerinah
pusat.
Rontoknya nilai-nilai otokrasi Orde Baru telah melahirkan suatu visi yang baru
mengenai kehidupan masyrakat yang lebih sejahtera ialah pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia, hak politik, dan hak asasi masyarakat (civil rights). Kita ingin membangun suatu
masyarakat baru yaitu masyarakat demokrasi yang mengakui akan kebebasan individu yang
bertanggungjawab. Pada masa orde baru hak-hak tersebut dirampas oleh pemerintah.
Keadaan ini telah melahirkan suatu pemerintah yang tersebut dan otoriter sehingga tidak
mengakui akan hak-hak daerah. Kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi
untuk kepentingan segelintir elite politik. Kejadian yang terjadi berpuluh tahun telah
melahirkan suatu rasa curiga dan sikap tidak percaya kepada pemerintah. Lahirlah gerakan
4. separtisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena
itu, desentralisasi atau otonomi daerah merupakan salah satu tuntutan era reformasi.
Tujuan dari desentralisasi adalah :
mencegah pemusatan keuangan;
sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga
dapat lebih realistis.
Desentralisasi dapat dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu:
Dekonsentrasi wewenang administratif. Dekonsentrasi berupa pergeseran volume
pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya
penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan
untuk membuat keputusan.
Delegasi kepada penguasa otorita. Delegasi adalah pelimpahan pengambilan
keputusan dan kewewenangan manajerial untuk melakukan tugas –tugas khusus kepada
suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah pengawasan pusat.
Devolusi kepada pemerintah daerah. Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah
pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan
sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri.
Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif untuk merujuk pada situasi di mana
pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal
pengambilan keputusan , keuangan dan manajemen.
Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta. Yang di sebut sebagai pemindahan fungsi
dari pemerintahan kepada swasta atau privatisasi adalah menyerahkan beberapa otoritas
dalam perencanaan dan tanggung jawab admistrasi tertentu kepada organisasi swasta.
5. A . Kelebihan dan Kekurangan Sistem Sentralisasi Dalam Bidang
Ipoleksosbud Hankam
1. Segi Ekonomi
Dari segi ekonomi, kelebihan yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah
perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang
mengatur perekonomian.
Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari system ini adalah daerah seolah-olah hanya
di jadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya
masing- masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat.
2. Segi Sosial Budaya
Dampak positifnya, Dengan di laksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbadaan
kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan.Sehingga, setiap daerah tidak
saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika yang di miliki bangsa Indonesia .
3. Segi Politik
Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi
adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat
perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir
seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana
secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja.
Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu
dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat
terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan
6. pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini
dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat
yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya.
4. Segi Keamanan
Dampak positif yang dirasakan dalam penerapan sentralisasi ini adalah keamanan lebih
terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang
dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia.
Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena
hanya terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang
dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama
dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat. Selain itu, kekurangan lainnya
yaitu membawa dampak negatif dibidang apart keamanan, Seperti menonjolnya organisasi-organisasi
kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang
lebih daripada organisasi lain.
B . Kelebihan dan Kekurangan system Desentralisasi Dalam Bidang
Ipoleksosbud Hankam
1. Segi Ekonomi
Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini
dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang
dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara
maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.
Tetapi, penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat
daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKNSegi Sosial Budaya
7. 2. Segi Sosial Budaya
Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu
daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan
dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.
Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain.
Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.
Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing-masing
daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing.
Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia itu sendiri.
3. Segi Keamanan dan Politik
Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan
kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa
meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang
merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI).
Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar
keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya
campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih
aktif dalam mengelola daerahnya.
Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana
wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta
digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit
untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.
8. KESIMPULAN
Berdasaran uraian di atas, pengertian sentralisasi adalah memusatkan seluruh
wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat dan
pengertian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada
satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan
setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.
Dampak-dampak yang di timbulkan oleh sentralisasi dan desentralisasi terbagi dua
yaitu dampak positif dan dampak negatif . Dampak-dampak tersebut dapat di rasakan oleh
masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dan politik yang
kesemuanya itu berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia.