SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
II. SISTEM NILAI KEPAMONGPRAJAAN
1. Vooruit zien/visioner (memandang sejauh mungkin ke
depan). Mengamong adalah memandang (envision)
sejauh mungkin ke depan, tidak hanya sebatas masa
jabatan masa kerja, dan masa hidup.
2. Conducting (membangun kinerja bersama melalui
perilaku actor yang berbeda-beda), mengamong
adalah menciptakan harmoni antar kegiatan dengan
instrument yang berbeda dan dilakukan oleh actor
yang berlain-lainan, oleh conductor, dengan
mengoreksi sedini dan setegas mungkin tiap bunyi,
nada, atau langkah sumbang senyaris apapun, guma
membangun kinerja bersama semua komponen yang
berbeda-beda pada senbuah unit kerja, namun yang
bergerak di dalam wilayah yang sama.
Menurut Ndraha ada 12 Nilai dalam sistem Kepamongprajaan
yaitu :
3. Coordinating (membangun kinerja masing-masing
melalui kesepakatan bersama yang berbeda),
Mengamong adalah membangun komitmen bersama
antar unit kerja yang berbeda-beda dalam suatu
wilayah, agar yang satu tidak merugikan tetapi
mendukung yang lain, dalam rangka mencapai kinerja
masing-masing unit kerja secara optimal dalam rangka
mencapai tujuan bersama secara keseluruhan.
4. Peace Making (membangun kerukunan dan
kebersamaan) Mengamong adalah membangun
kedamaian, kerukunan, keamana, dan ketertiban dari
akar rumput (grass root) ke atas oleh Pamong (Pamong
Desa) terbawah melalui kesepakatan (beslising)
konsisten terus-menerus dengan warga masyarakat,
sebagaimana di zaman dahulu Kepala Desa diakui dan
berperan sebagai hakim perdamaian desa.
5. Residue-caring (mengelola sampah, sisa, yang beda, yang salah,
dan yang terbuang), Mengamong adalah mengurus (sesuatu
yang dianggap) sampah atau sisa-sisa, kendatipun orang yang
berpesta, baik urusan yang tidak/belum termasuk tupoksi unit
kerja manapun, maupun urusan yang tak satu unit kerja pun
bersedia mengurusnya katena tidak menguntungkan bahkan
merugikannya, sesegera mungkin, katena semakin cepat dan
tidak menentu perubahan, semakin banyak produksi sampah.
6. Turbulence-serving (mengelola ledakan yang dianggap
mendadak atau di luar kemampuan/force majeure),
Mengamong adalah mengantisipasi dan melayani dalam arti
memberdayakan, melindungi, dan menyelematkan manusia dan
lingkungannya, bangsa dan Negara, terhadap segala sesuatu
yang sifatnya mendadak, tiba-tiba, di luar perhitungan (force
majeur) baik sebagai akibat perilaku alam, dampak kebijakan
public yang ternyata keliru maupun perilaku masyarakat.
7. Fries Ermessen (keberanian bertindak untuk kemudian
mempertanggungjawabkannya), Mengamong adalah
menunjukkan keberanian untuk melakukan turbulence
serving di atas, jika perlu di luar batas aturan yang ada,
atas inisiatif sendiri, berdasarkan kepuasan batin yang
diambil secara bebas, untuk dipertanggungjawaban
kemudian kepada semua pihak, dan siap menanggung
segala resikonya (tanpa kambing hitam).
8. Generalist and Specialist Function (knowing less and less
about more and more, and more and more about less and
less) , Mengamong adalah (belajar untuk) mengetahui
sedikit demi sedikit tentang banyak hal guna
mengindentifikasi dan membangun kebersamaan
(tunggal ika) antar masyarakat yang berbeda-beda.
9. Responsibility (menjawab dengan jelas dan jujur,
men(t)anggung risiko secara pribadi menurut etika
otonom).
Mengamong adalah mempertanggungjawabkan
kepada pelanggan (bukan atasan) :
a. Pelaksanaan tugas (perintah, amanat, mandate).
b. Sumpah dan janji jabatan atau profesi (kontraktual)
c. Self-commitment (janji kepada diri sendiri, nazar,
pengakuan, dan sumpah sebagai bukti, yang agar
mengikat perlu disaksikan).
d. Tindakan yang ditempuh berdasarkan Freies
Ermessen, kepada para pelanggan produk-produk
Negara.
10. Magnanimous-thinking (berpemikiran besar dan kuat
menerobos zaman membuat sejarah), Mengamong
adalah mengonstruksi pikiran besar, pikiran yang
memiliki kekuatan menerobos zaman, yang terbentuk
berdasarkan kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan
mengeluarkan buah pikiran. Berpikir besar identik
dengan berfilsafat. Berpikir menurut hukum logika,
rambu nalar sehat.
11. Omnipresence (terasa hadir dimana-mana),
Mengamong berarti tidak memposisikan diri sebagai
pangreh, tidak hanya membangun citra (image
building) pemerintahan tetapi merendahkan hati
sedemikian rupa sehingga pemerintah itu tidak
terlihat sebagai sesuatu yang jauh dan asing, tetapi
terasa hadir dimana-mana dan kapan saja sebagai
bagian dari dan sama dengan kita.
12. Distinguished statesmanship (kenegarawan-utamaan,
selama memangku masa jabatan public, berdiri di atas
semua kepentingan, tidak memihak, impartial).
Mengamong berarti “ exhibits great wisdom and bability
in dialing with important public issues”. Mengamong
juga berarti memosisikan diri di atas semua golongan
atau kepentingan partial. Berbeda dengan perang,
pemilu bukan menang kalah tetapi terpilih atau tidak
terpilih, bagi rezim terpilih lima tahunan, pihak yang
tidak terpilih kembali menjadi controlling reference
jangka panjang.

More Related Content

What's hot

perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalCucu Sya'diah
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanMuhamad Yogi
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifDadang Solihin
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMSiti Sahati
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaStRahmawatiAPabittei
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISiti Sahati
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanNina Muhaemin
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasional
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 

More from Transmission Music Group

Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENMewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENTransmission Music Group
 
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoya
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoyateory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoya
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoyaTransmission Music Group
 
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STPPembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STPTransmission Music Group
 
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...Transmission Music Group
 

More from Transmission Music Group (20)

Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENMewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
 
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoya
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoyateory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoya
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoya
 
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STPPembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
 
Teori teori pembaharuan pem-da -all teory
Teori teori pembaharuan pem-da -all teoryTeori teori pembaharuan pem-da -all teory
Teori teori pembaharuan pem-da -all teory
 
Reinventing Government
Reinventing GovernmentReinventing Government
Reinventing Government
 
Annurev orgpsych-032414-111449
Annurev orgpsych-032414-111449Annurev orgpsych-032414-111449
Annurev orgpsych-032414-111449
 
2623054
26230542623054
2623054
 
1992825
19928251992825
1992825
 
1959589
19595891959589
1959589
 
03. modul-3-mps-bl-2012 revisi
03. modul-3-mps-bl-2012 revisi03. modul-3-mps-bl-2012 revisi
03. modul-3-mps-bl-2012 revisi
 
Pamong praja 6
Pamong praja 6Pamong praja 6
Pamong praja 6
 
Pamong praja 5
Pamong praja 5Pamong praja 5
Pamong praja 5
 
Pamong praja 3
Pamong praja 3Pamong praja 3
Pamong praja 3
 
Pamong praja 2
Pamong praja 2Pamong praja 2
Pamong praja 2
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Dasar dasar managemen
Dasar dasar managemenDasar dasar managemen
Dasar dasar managemen
 
Etika pemerintahan
Etika pemerintahanEtika pemerintahan
Etika pemerintahan
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Analisis wilayah
Analisis wilayahAnalisis wilayah
Analisis wilayah
 
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...
 

Pamong praja 4

  • 1. II. SISTEM NILAI KEPAMONGPRAJAAN 1. Vooruit zien/visioner (memandang sejauh mungkin ke depan). Mengamong adalah memandang (envision) sejauh mungkin ke depan, tidak hanya sebatas masa jabatan masa kerja, dan masa hidup. 2. Conducting (membangun kinerja bersama melalui perilaku actor yang berbeda-beda), mengamong adalah menciptakan harmoni antar kegiatan dengan instrument yang berbeda dan dilakukan oleh actor yang berlain-lainan, oleh conductor, dengan mengoreksi sedini dan setegas mungkin tiap bunyi, nada, atau langkah sumbang senyaris apapun, guma membangun kinerja bersama semua komponen yang berbeda-beda pada senbuah unit kerja, namun yang bergerak di dalam wilayah yang sama. Menurut Ndraha ada 12 Nilai dalam sistem Kepamongprajaan yaitu :
  • 2. 3. Coordinating (membangun kinerja masing-masing melalui kesepakatan bersama yang berbeda), Mengamong adalah membangun komitmen bersama antar unit kerja yang berbeda-beda dalam suatu wilayah, agar yang satu tidak merugikan tetapi mendukung yang lain, dalam rangka mencapai kinerja masing-masing unit kerja secara optimal dalam rangka mencapai tujuan bersama secara keseluruhan. 4. Peace Making (membangun kerukunan dan kebersamaan) Mengamong adalah membangun kedamaian, kerukunan, keamana, dan ketertiban dari akar rumput (grass root) ke atas oleh Pamong (Pamong Desa) terbawah melalui kesepakatan (beslising) konsisten terus-menerus dengan warga masyarakat, sebagaimana di zaman dahulu Kepala Desa diakui dan berperan sebagai hakim perdamaian desa.
  • 3. 5. Residue-caring (mengelola sampah, sisa, yang beda, yang salah, dan yang terbuang), Mengamong adalah mengurus (sesuatu yang dianggap) sampah atau sisa-sisa, kendatipun orang yang berpesta, baik urusan yang tidak/belum termasuk tupoksi unit kerja manapun, maupun urusan yang tak satu unit kerja pun bersedia mengurusnya katena tidak menguntungkan bahkan merugikannya, sesegera mungkin, katena semakin cepat dan tidak menentu perubahan, semakin banyak produksi sampah. 6. Turbulence-serving (mengelola ledakan yang dianggap mendadak atau di luar kemampuan/force majeure), Mengamong adalah mengantisipasi dan melayani dalam arti memberdayakan, melindungi, dan menyelematkan manusia dan lingkungannya, bangsa dan Negara, terhadap segala sesuatu yang sifatnya mendadak, tiba-tiba, di luar perhitungan (force majeur) baik sebagai akibat perilaku alam, dampak kebijakan public yang ternyata keliru maupun perilaku masyarakat.
  • 4. 7. Fries Ermessen (keberanian bertindak untuk kemudian mempertanggungjawabkannya), Mengamong adalah menunjukkan keberanian untuk melakukan turbulence serving di atas, jika perlu di luar batas aturan yang ada, atas inisiatif sendiri, berdasarkan kepuasan batin yang diambil secara bebas, untuk dipertanggungjawaban kemudian kepada semua pihak, dan siap menanggung segala resikonya (tanpa kambing hitam). 8. Generalist and Specialist Function (knowing less and less about more and more, and more and more about less and less) , Mengamong adalah (belajar untuk) mengetahui sedikit demi sedikit tentang banyak hal guna mengindentifikasi dan membangun kebersamaan (tunggal ika) antar masyarakat yang berbeda-beda.
  • 5. 9. Responsibility (menjawab dengan jelas dan jujur, men(t)anggung risiko secara pribadi menurut etika otonom). Mengamong adalah mempertanggungjawabkan kepada pelanggan (bukan atasan) : a. Pelaksanaan tugas (perintah, amanat, mandate). b. Sumpah dan janji jabatan atau profesi (kontraktual) c. Self-commitment (janji kepada diri sendiri, nazar, pengakuan, dan sumpah sebagai bukti, yang agar mengikat perlu disaksikan). d. Tindakan yang ditempuh berdasarkan Freies Ermessen, kepada para pelanggan produk-produk Negara.
  • 6. 10. Magnanimous-thinking (berpemikiran besar dan kuat menerobos zaman membuat sejarah), Mengamong adalah mengonstruksi pikiran besar, pikiran yang memiliki kekuatan menerobos zaman, yang terbentuk berdasarkan kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan mengeluarkan buah pikiran. Berpikir besar identik dengan berfilsafat. Berpikir menurut hukum logika, rambu nalar sehat. 11. Omnipresence (terasa hadir dimana-mana), Mengamong berarti tidak memposisikan diri sebagai pangreh, tidak hanya membangun citra (image building) pemerintahan tetapi merendahkan hati sedemikian rupa sehingga pemerintah itu tidak terlihat sebagai sesuatu yang jauh dan asing, tetapi terasa hadir dimana-mana dan kapan saja sebagai bagian dari dan sama dengan kita.
  • 7. 12. Distinguished statesmanship (kenegarawan-utamaan, selama memangku masa jabatan public, berdiri di atas semua kepentingan, tidak memihak, impartial). Mengamong berarti “ exhibits great wisdom and bability in dialing with important public issues”. Mengamong juga berarti memosisikan diri di atas semua golongan atau kepentingan partial. Berbeda dengan perang, pemilu bukan menang kalah tetapi terpilih atau tidak terpilih, bagi rezim terpilih lima tahunan, pihak yang tidak terpilih kembali menjadi controlling reference jangka panjang.