Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang mencakup latar belakang, definisi, karakteristik desentralisasi, rasionalisasi kebijakan desentralisasi, alasan dianutnya desentralisasi, permasalahan utama otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dokumen ini juga memberikan solusi dan saran terkait permasalahan tersebut. "
1. OTONOMI DAERAH
MUHAMAD YOGI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
Oleh
2. OTONOMI DAERAH
Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah1
Definisi Otonomi Daerah2
Karakteristik Dasar Desentralisasi3
Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi4
Alasan Dianutnya Desentralisasi5
6
Permasalahan Pokok Otonomi Daerah
dan Desentralisasi Fiskal
3. Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah
Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang saat ini
berubah menjadi UU no 32 tahun 2004 merupakan momentum
yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda menuju Pemda
yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara mulus
karena akan banyak sekali menuntut perubahan pola pikir, pola
bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah.
3
4. Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah
Otonomi daerah yang dijalankan selama 10 tahun ini
semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan
kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk mayarakat.
Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah
pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik
dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
berlangsung secara adil dan merata
5. Definisi :
adalah kewenangan
daerah otonom untuk
mengatur dan
mengurus kepentingan
masyarakat setempat
menurut prakarsa
sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat
sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
OTONOMI
DAERAH
Pengertian yang lebih luas
lagi adalah
wewenang/kekuasaan pada
suatu wilayah/daerah yang
mengatur dan mengelola
untuk kepentingan
wilayah/daerah masyarakat
itu sendiri mulai dari
ekonomi, politik, dan
pengaturan perimbangan
keuangan termasuk
pengaturan sosial, budaya,
dan ideologi yang sesuai
dengan tradisi adat istiadat
daerah lingkungannya.
6. OTONOMI Daerah
MISI OTONOMI
DAERAH
“ Misi Otonomi daerah yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1999
dan UU No. 25 Tahun 1999 bukan hanya keinginan untuk melimpahkan
kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah,
tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan kesejahteraan dan
pelayanan kepada masyarakat”
(Penjelasan PP 105 Tahun 2000)
7. Karakteristik Dasar
Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri,
dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan bertingkat yang
terpisah dari pusat. Pusat melakukan sedikit, atau tidak ada
kontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebut
Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan
mengamankan sumber daya yang dimiliki untuk
menjalankan fungsinya
Desentralisasi
Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan mengembangkan
pemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat warga
setempat sebagai organisasi yang memberikan pelayanan,
dan sebagai unit pemerintahan yang mempunyai pengaruh
Pemerintah daerah menpunyai batas-batas geografis yang
Jelas dan diakui secara hukum dimana mereka menggunakan
Kekuasaan & menjalankan fungsi-fungsi publik
Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik,
saling menguntungkan, dan hubungan yang terkoordinasikan
antar pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah
8. Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi
1
Memungkinkan
penyusun an
rencana serta
program
pembangunan
yang sesuai
dengan kebutuhan
wilayah dan
kelompok yang
heterogen
2
Mampu
memotong
prosedur yang
rumit sebagai
karakteristik
perencanaan dan
manajemen
terpusat dan over
concentration
kekuasaan serta
sumber daya di
pusat.
3
Kontak/hubungan yang
lebih dekat antara
pejabat pemerintahan
dan masyarakat
setempat
memungkinkan
terbinanya informasi
yang lebih baik guna
memformulasi
perencanaan atau
program yang lebih
realistik dan efektif.
9. Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi
4
Dalam pembuatan
keputusan dan
alokasi sumber
daya, desentralisa
si memungkinkan
terwakil inya
bermacam-
macam kelompok
kepentingan, sepe
rti
politik, agama, da
n etnis.
5
Desentralisasi memberikan
kesempatan kepada pejabat
setempat untuk
mengembangkan kecakapan
manajerial dan teknis, serta
dapat meningkatkan
kemampuan pejabat tersebut
untuk menangani berbagai
urusan yang biasanya tidak
ditangani secara baik oleh
instansi pusat (seperti
pemeliharaan jalan dan
infrasrtuktur yang jauh dari
ibukota negara).
6
Efisiensi dari pemerintah
pusat meningkat karena
membebaskan pejabat
pusat dari tugas-tugas
rutin, di mana tugas-tugas
tersebut bisa dilaksanakan
secara lebih efektif oleh
petugas lapangan atau
pejabat lokal. Ini akan
memungkinkan pejabat
pusat untuk menyusun
perencanaan dengan lebih
hati-hati, serta mengawasi
kebijakan pembangunan
secara lebih efektif.
10. Alasan Dianutnya Desentralisasi
Dari sudut
kepentingan
pembangunan
ekonomi
Dilihat dari
sudut
politik
Dari sudut teknis
organisatoris
pemerintahan
Dari
sudut
kultural
Desentralisasi
Dilihat dari
berbagai sudut
pandang
13. Kelembagaan Daerah
Permasalahan
Dengan adanya batas maksimum dalam
penetapan jumlah dinas, akan terjadi
pengurangan beberapa Pejabat Eselon II,
III, dan IV yang akan berpotensi
mengganggu iklim politik daerah.
14. Kepegawaian Daerah
Status kepegawaian Daerah
menjadi sangat statis
Pegawai Daerah cenderung
Dipengaruhi oleh
kekuatan-kekuatan politik
yang ada di Daerah
Mencuatnya isu Putra
Daerah (yang tidak
sesuai dengan
kompetensinya)
Tidak adanya tour of area
akan membahayakan
keutuhan NKRI
Adanya kerancuan
antara jabatan
politis ( political
appointee ) dan
jabatan karir (
career appointee )
Merangsang Daerah
untuk mengangkat
pegawai baru
15. Keuangan Daerah
Konflik penguasaan
kewenangan yang
menghasilkan penerimaan
Mekanisme pinjaman
dan kebijakan investasi
yang belum jelas
Keuangan daerah yang
kurang mencukupi (
Financial Insufficiency)
Kurangnya kepatuhan pada peraturan
dan lemahnya penegakan hukum
Kurangnya kejelasan
sistem pembiayaan
melalui dekonsentrasi
dan tugas
pembantuan
Kurangnya transparansi
dan akuntabilitas dalam
penyusunan APBD
Pemisahan keuangan
eksekutif dengan
legislatif
Overhead cost
pemda yang tinggi
16. Perwakilan Rakyat Daerah
Kuatnya pengaruh parpol
dalam proses pemilihan kepala
daerah
Ekses dari
meningkatnya
kewenangan DPRD
Kurang terserapnya
aspirasi masyarakat
oleh DPRD
Campur tangan DPRD
dalam penentuan
penunjukan pejabat
karir
Kurangnya kompetensi
anggota DPRD dan
lemahnya networking
Masih kurangnya pemahaman
DPRD terhadap peraturan
perundangan
17. Manajemen Pelayanan Publik
Permasalahan
Tidak jelasnya
standard
pelayanan
Rendahnya
akuntabilitas
pelayanan
Kaburnya pemahaman
konsep-konsep
perencanaan daerah
Semakin
rendahnya
kualitas
pelayanan
Masih besarnya
peranan pemda dalam
penyediaan pelayanan
19. Solusi & Saran
•Penyesuaian terhadap
pengaturan-
pengaturan yang
tumpang tindih dan
bertentangan tentang
suatu kewenangan
•Perlu adanya
penataan ulang
kewenangan antara
Pusat, Provinsi dan
Kabupaten dengan
memperhatikan aspek
economies of scale ,
akuntabilitas dan
externalitas
•Diperlukan adanya
pengaturan secara tegas
mengenai kemungkinan
optimalisasi kelembagaan
Pemda
•Memilihkelembagaan
publik dalam pembentukan
unit-unit organisasi
otonom, atau
menyerahkan urusan
kepada pihak swasta
(privatisasi), atau
kemitraan antara pihak
Pemda dengan swasta (
public private partnership
)
•Pemisahan
yang tegas dan
jelas antara
Pejabat Karir
dengan Pejabat
Politik
•Diperlukan
adanya standar
kompetensi
yang jelas
•Sumber-sumber
perekonomian
nasional yang
ada di Daerah
dikelola oleh
Pusat atau
kemitraan antara
Pusat dan
Daerah
•Untuk
mengoptimalkan
kontrol dan
fasilitasi Pusat
dalam otonomi
Daerah, maka
perlu revitalisasi
peran Gubernur
sebagai wakil
Pusat di Daerah
20. Solusi & Saran
•Peningkatan
hubungan DPRD
dengan
masyarakat
•Peningkatan
akuntabilitas
DPRD dan kepala
daerah
•Identifikasi
dan
standarisasi
pelayanan
Pemda
•Penentuan
standar
pelayanan
baik yang
bersifat
kualitatif
maupun
kuantitatif
•Penegakan
hukum yang
tegas
•Perlunya
sosialisasi
peraturan
perundangan
21. Desentralisasi FISKAL
Kewenangan penuh bagi daerah
dalam penggunaan bantuan
pusat (Block Grant) dan
pengelolaan keuangan daerah.
Penjelasan PP 105 Th 2000 :
Semangat Demokrasi, Desentralisasi,
Tranparansi dan akuntabilitas
menjadi sangat dominan dalam
mewarnai penyelenggaraan
pemerintahan pada umumnya
dan proses pengelolaan keuangan
daerah pada khususnya
DESENTRALISASI
FISKAL
Keleluasaan
menentukan
Pajak dan
Restribusi Daerah
semakin besar
1. Pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Tingkat penggaguran & upah.
3. Penyelenggaraan pendidikan.
4. Kemiskinan dan masalah sosial lainnya.
5. Pendapatan asli daerah
23. DESENTRALISASI FISKAL :
REFORMASI KEUANGAN DAERAH
Discretion
Reform
Budget Reform Deficit Spending
Reform
Strategic Cost
Reform
Di dalam otonomi daerah telah terjadi pembaharuan (reformasi)
di bidang keuangan mencakup berbagai bidang yakni :
24. Lanjutan
• Reformasi ini
menyangkut
pemberian
keleluasaan dalam
mengelola
keuangan daerah
•DPRD
diberikan
kewenangan
menentukan
anggaran
untuk lembaga
legislatif
•Perubahan
Proses
Penyusunan
Anggaran
•Perubahan
Struktur
Anggaran
•Sampai dengan
Orde Baru
Pemerintah Tidak
Pernah menyatakan
terjadi Deficit”
Alasannya menganut
anggaran berimbang
yang dinamis
•Pinjaman yang
diterima dicatat
sebagai “
Pendapatan
Dipisahkan
Belanja
(Expenses) dan
Biaya (Cost)
Contohnya
:Beban Biaya
Publik Atau Biaya
Aparatur
Tahun Anggaran
Mana, Tahun
Berjalan (Current
Year) atau Tahun
Yang Akan
datang
25. Perubahan Struktur Anggaran
2
Perubahan struktur anggaran terjadi dari
anggaran tradisional yang bersifat Line
item menjadi anggaran yang
incrementalism
1
Perubahan
dimaksud untuk menciptakan transparansi
dan meningkatkan akuntabilitas
Segi Positif Perubahan Struktur
Anggaran
• BILAMANA TERJADI SURFLUS / DEFISIT AKAN TERLIHAT JELAS.
• MEMUDAHKAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH.
• MEMUDAHKAN DALAM MELAKUKAN ANALISIS, EVALUASI DAN PENGAWASAN ANGGARAN
(BUDGETARY CONTROL).
• MEMUNGKINKAN PEMBENTUKAN CADANGAN MELALUI TRANFER.
26. DAMPAK DESENTRALISASI
Sumber : World Bank, 2009
PERTUMBUHAN EKONOMI DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAIN
4.0
5.3
4.8
5.4 5.2
3.4
1.9
3.2
2.5
2.9 2.7
1.01
10.0 10.1 10.4
11.1
13.0
9.0
4.8 5.0
5.7 5.5
6.3 6.1
5.5
7.2
5.2
5.9
6.3
5.8
4.9
6.4
4.9
5.4
7.2
4.4
7.3
7.8
8.4 8.2 8.5
6.3
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
2003 2004 2005 2006 2007* 2008*
World Industrial Countries China Indonesia Malaysia Philipines Vietnam
27. DAMPAK DESENTRALISASI
Sumber : BPS
20.9 20.6 20.8 18.8 19.8 19.1 19.6
36.9 37.7 37.1
36.4 38.1 36.1 35.7
42.2 42.3 42.1 44.8 42.2 44.8 44.8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
40% penduduk dengan pendapatan terendah
40% penduduk dengan pendapatan menengah
20% penduduk dengan pendapatan tertinggi
DISTRIBUSI PENDAPATAN
28. DAMPAK DESENTRALISASI
Provinsi
2000 2006
Pertumbuhan
Per Tahun
KOTA DESA KOTA DESA KOTA DESA
Kepulauan Sumatera 12.554.165 24.948.786 15.661.075 27.156.499 5,61% 1,78%
Java and DKI Jakarta 59.118.676 62.175.069 72.720.338 58.175.152 3,97% -1,13%
Kepulauan Bali and
NTT
3.564.115 7.417.697 4.994.456 7.195.883 7,19% -0,92%
Kepulauan Kalimantan 4.078.932 7.228.815 4.779.934 8.094.987 3,12% 2,03%
Kepulauan Sulawesi 3.984.493 10.005.417 4.879.319 11.862.220 4,09% 2,06%
INDONESIA 86.442.818 118.689.640 103.035.120 112.484.736 3,20% -0,87%
PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA DAN DESA
Sumber : BPS dan estimasi penduduk desa dan kota