Downloaded 154 times
Uploaded byMuhamad Yogi
Otonomi Daerah
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang mencakup latar belakang, definisi, karakteristik desentralisasi, rasionalisasi kebijakan desentralisasi, alasan dianutnya desentralisasi, permasalahan utama otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dokumen ini juga memberikan solusi dan saran terkait permasalahan tersebut. "
More Related Content
Otonomi Daerah
- 1. OTONOMI DAERAH MUHAMAD YOGI PROGRAMSTUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA Oleh
- 2. OTONOMI DAERAH Latar BelakangLahirnya Otonomi Daerah1 Definisi Otonomi Daerah2 Karakteristik Dasar Desentralisasi3 Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi4 Alasan Dianutnya Desentralisasi5 6 Permasalahan Pokok Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
- 3. Latar Belakang LahirnyaOtonomi Daerah Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang saat ini berubah menjadi UU no 32 tahun 2004 merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda menuju Pemda yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara mulus karena akan banyak sekali menuntut perubahan pola pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah. 3
- 4. Latar Belakang LahirnyaOtonomi Daerah Otonomi daerah yang dijalankan selama 10 tahun ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mayarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata
- 5. Definisi : adalah kewenangan daerahotonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan OTONOMI DAERAH Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.
- 6. OTONOMI Daerah MISI OTONOMI DAERAH “Misi Otonomi daerah yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat” (Penjelasan PP 105 Tahun 2000)
- 7. Karakteristik Dasar Unit-unit pemerintahansetempat bersifat otonom, mandiri, dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat melakukan sedikit, atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebut Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan mengamankan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsinya Desentralisasi Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan mengembangkan pemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat warga setempat sebagai organisasi yang memberikan pelayanan, dan sebagai unit pemerintahan yang mempunyai pengaruh Pemerintah daerah menpunyai batas-batas geografis yang Jelas dan diakui secara hukum dimana mereka menggunakan Kekuasaan & menjalankan fungsi-fungsi publik Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik, saling menguntungkan, dan hubungan yang terkoordinasikan antar pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah
- 8. Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi 1 Memungkinkan penyusunan rencana serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kelompok yang heterogen 2 Mampu memotong prosedur yang rumit sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen terpusat dan over concentration kekuasaan serta sumber daya di pusat. 3 Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan terbinanya informasi yang lebih baik guna memformulasi perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif.
- 9. Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi 4 Dalampembuatan keputusan dan alokasi sumber daya, desentralisa si memungkinkan terwakil inya bermacam- macam kelompok kepentingan, sepe rti politik, agama, da n etnis. 5 Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat setempat untuk mengembangkan kecakapan manajerial dan teknis, serta dapat meningkatkan kemampuan pejabat tersebut untuk menangani berbagai urusan yang biasanya tidak ditangani secara baik oleh instansi pusat (seperti pemeliharaan jalan dan infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara). 6 Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan pejabat pusat dari tugas-tugas rutin, di mana tugas-tugas tersebut bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau pejabat lokal. Ini akan memungkinkan pejabat pusat untuk menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati, serta mengawasi kebijakan pembangunan secara lebih efektif.
- 10. Alasan Dianutnya Desentralisasi Darisudut kepentingan pembangunan ekonomi Dilihat dari sudut politik Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan Dari sudut kultural Desentralisasi Dilihat dari berbagai sudut pandang
- 11. Permasalahan Pokok 7 Elemen pokok pembentuk pemerintah daerah Perwakilan RakyatDaerah Kewenangan Daerah Kelembagaan Kepegawaian Keuangan Manajemen Pelayanan Publik Pengawasan
- 12. Kewenangan Daerah Permasalahan Friksi Antara Kabupaten& Kota itu sendiri Friksi Antara Pusat & Dearah Friksi Antara Daerah Provinsi dgn Kabupaten/kota
- 13. Kelembagaan Daerah Permasalahan Dengan adanyabatas maksimum dalam penetapan jumlah dinas, akan terjadi pengurangan beberapa Pejabat Eselon II, III, dan IV yang akan berpotensi mengganggu iklim politik daerah.
- 14. Kepegawaian Daerah Status kepegawaianDaerah menjadi sangat statis Pegawai Daerah cenderung Dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di Daerah Mencuatnya isu Putra Daerah (yang tidak sesuai dengan kompetensinya) Tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan NKRI Adanya kerancuan antara jabatan politis ( political appointee ) dan jabatan karir ( career appointee ) Merangsang Daerah untuk mengangkat pegawai baru
- 15. Keuangan Daerah Konflik penguasaan kewenanganyang menghasilkan penerimaan Mekanisme pinjaman dan kebijakan investasi yang belum jelas Keuangan daerah yang kurang mencukupi ( Financial Insufficiency) Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD Pemisahan keuangan eksekutif dengan legislatif Overhead cost pemda yang tinggi
- 16. Perwakilan Rakyat Daerah Kuatnyapengaruh parpol dalam proses pemilihan kepala daerah Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan perundangan
- 17. Manajemen Pelayanan Publik Permasalahan Tidakjelasnya standard pelayanan Rendahnya akuntabilitas pelayanan Kaburnya pemahaman konsep-konsep perencanaan daerah Semakin rendahnya kualitas pelayanan Masih besarnya peranan pemda dalam penyediaan pelayanan
- 18. Pengawasan Permasalahan Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan Kurangnya pengawasan dari Gubernurkepada daerah Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah
- 19. Solusi & Saran •Penyesuaianterhadap pengaturan- pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan tentang suatu kewenangan •Perlu adanya penataan ulang kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan aspek economies of scale , akuntabilitas dan externalitas •Diperlukan adanya pengaturan secara tegas mengenai kemungkinan optimalisasi kelembagaan Pemda •Memilihkelembagaan publik dalam pembentukan unit-unit organisasi otonom, atau menyerahkan urusan kepada pihak swasta (privatisasi), atau kemitraan antara pihak Pemda dengan swasta ( public private partnership ) •Pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karir dengan Pejabat Politik •Diperlukan adanya standar kompetensi yang jelas •Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah •Untuk mengoptimalkan kontrol dan fasilitasi Pusat dalam otonomi Daerah, maka perlu revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil Pusat di Daerah
- 20. Solusi & Saran •Peningkatan hubunganDPRD dengan masyarakat •Peningkatan akuntabilitas DPRD dan kepala daerah •Identifikasi dan standarisasi pelayanan Pemda •Penentuan standar pelayanan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif •Penegakan hukum yang tegas •Perlunya sosialisasi peraturan perundangan
- 21. Desentralisasi FISKAL Kewenangan penuhbagi daerah dalam penggunaan bantuan pusat (Block Grant) dan pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan PP 105 Th 2000 : Semangat Demokrasi, Desentralisasi, Tranparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya DESENTRALISASI FISKAL Keleluasaan menentukan Pajak dan Restribusi Daerah semakin besar 1. Pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Tingkat penggaguran & upah. 3. Penyelenggaraan pendidikan. 4. Kemiskinan dan masalah sosial lainnya. 5. Pendapatan asli daerah
- 22. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MEMPERHATIKANAZAS KEADILAN DAN KEPATUTAN BERTANGGUNG JAWAB TERTIB EFEKTIF TRANSPARAN EFFISIEN
- 23. DESENTRALISASI FISKAL : REFORMASIKEUANGAN DAERAH Discretion Reform Budget Reform Deficit Spending Reform Strategic Cost Reform Di dalam otonomi daerah telah terjadi pembaharuan (reformasi) di bidang keuangan mencakup berbagai bidang yakni :
- 24. Lanjutan • Reformasi ini menyangkut pemberian keleluasaandalam mengelola keuangan daerah •DPRD diberikan kewenangan menentukan anggaran untuk lembaga legislatif •Perubahan Proses Penyusunan Anggaran •Perubahan Struktur Anggaran •Sampai dengan Orde Baru Pemerintah Tidak Pernah menyatakan terjadi Deficit” Alasannya menganut anggaran berimbang yang dinamis •Pinjaman yang diterima dicatat sebagai “ Pendapatan Dipisahkan Belanja (Expenses) dan Biaya (Cost) Contohnya :Beban Biaya Publik Atau Biaya Aparatur Tahun Anggaran Mana, Tahun Berjalan (Current Year) atau Tahun Yang Akan datang
- 25. Perubahan Struktur Anggaran 2 Perubahanstruktur anggaran terjadi dari anggaran tradisional yang bersifat Line item menjadi anggaran yang incrementalism 1 Perubahan dimaksud untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas Segi Positif Perubahan Struktur Anggaran • BILAMANA TERJADI SURFLUS / DEFISIT AKAN TERLIHAT JELAS. • MEMUDAHKAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH. • MEMUDAHKAN DALAM MELAKUKAN ANALISIS, EVALUASI DAN PENGAWASAN ANGGARAN (BUDGETARY CONTROL). • MEMUNGKINKAN PEMBENTUKAN CADANGAN MELALUI TRANFER.
- 26. DAMPAK DESENTRALISASI Sumber :World Bank, 2009 PERTUMBUHAN EKONOMI DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAIN 4.0 5.3 4.8 5.4 5.2 3.4 1.9 3.2 2.5 2.9 2.7 1.01 10.0 10.1 10.4 11.1 13.0 9.0 4.8 5.0 5.7 5.5 6.3 6.1 5.5 7.2 5.2 5.9 6.3 5.8 4.9 6.4 4.9 5.4 7.2 4.4 7.3 7.8 8.4 8.2 8.5 6.3 - 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* World Industrial Countries China Indonesia Malaysia Philipines Vietnam
- 27. DAMPAK DESENTRALISASI Sumber :BPS 20.9 20.6 20.8 18.8 19.8 19.1 19.6 36.9 37.7 37.1 36.4 38.1 36.1 35.7 42.2 42.3 42.1 44.8 42.2 44.8 44.8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 40% penduduk dengan pendapatan terendah 40% penduduk dengan pendapatan menengah 20% penduduk dengan pendapatan tertinggi DISTRIBUSI PENDAPATAN
- 28. DAMPAK DESENTRALISASI Provinsi 2000 2006 Pertumbuhan PerTahun KOTA DESA KOTA DESA KOTA DESA Kepulauan Sumatera 12.554.165 24.948.786 15.661.075 27.156.499 5,61% 1,78% Java and DKI Jakarta 59.118.676 62.175.069 72.720.338 58.175.152 3,97% -1,13% Kepulauan Bali and NTT 3.564.115 7.417.697 4.994.456 7.195.883 7,19% -0,92% Kepulauan Kalimantan 4.078.932 7.228.815 4.779.934 8.094.987 3,12% 2,03% Kepulauan Sulawesi 3.984.493 10.005.417 4.879.319 11.862.220 4,09% 2,06% INDONESIA 86.442.818 118.689.640 103.035.120 112.484.736 3,20% -0,87% PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA DAN DESA Sumber : BPS dan estimasi penduduk desa dan kota