Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

1. OLEH
SALIMODE.,S.Sos., M.Si
JFU ANALIS PEMERINTAHAN BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2017

2. 1. Keberadaan Pemerintah Daerah untuk melindungi dan
mensejahterakan masyarakat secara demokratis
2. Kesejahteraan rakyat diukur dengan Indeks
Pembangunan Manusia (Human Development Index),
dengan indikator utamanya
i. Penghasilan;
ii. Kesehatan; dan
iii.Pendidikan
3.Untuk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui
pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat

3. UU No. 32 Tahun 2004
Tujuan:
Terwujudnya
Kesejahteraan Rakyat
Melalui Peningkatan :
 Pelayanan
 Pemberdayaan, dan
 Peran serta masyarakat

4. KECAMATAN.....!!!!
CAMAT
GARDA TERDEPAN
DALAM
PEMERINTAHAN
PNS
Abdi Negara dan
Masyarakat
Melaksanakan Tugas Umum
Pemerintahan
(Atributif)
Pelimpahan Sebahagian
Keweangan Bupati
(Delegatif)

5. 1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai
wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat
2. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan :
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
(mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
pembangunan
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan trantibum (Koordinasi
dengan polsek, danramil dan tokoh masyarakat)
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan;
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan; (Binwas tertib administrasi pemerintahan
desa/kelurahan
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan desa/kelurahan

7. a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta
dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan
dalam forum Musrembang di desa/kelurahan dan
kecamatan;
b. Malakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
keseluruhan unit kerja pemerintah maupn swasta yang
menpunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik
yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta;

8. *Perizinan
*Rekomendasi
*Koordinasi
*Pembinaan
*Pengawasan
*Fasilitasi
*Penetapan
*Penyelenggaraan
*Kewenangan lain yang dilimpahkan
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
wewenang camat diatur dengan peraturan Bupati.

9. *Melakukan koordinasi dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan/atau
Tentara Nasional Indonesia mengenai
program dan kegiatan penyelenggaraan dan
ketentraman dan ketertiban umum dalam
wilayah kecamatan;
*Melakukan koordinasi dengan pemuka
agama yang berada dalam wilayah kerja
kecamatan.

10. *Melakukan koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di
bidang penerapan peraturan perundang-undangan
*Melakukan koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di
bidang penegakan peraturan perundang-undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

11. *Melakukan koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah dan/atau vertikal yang
tugas dan fungsinya di bidang
pemeliharaan dan fasilitas pelayanan
umum
*Melakukan koordinasi dengan pihak swasta
dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana
dan fasilitas pelayanan umum

12. *Melakukan koordinasi dengan SKPD/OPD dan
instansi vertikal di bidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan
*Melakukan koordinasi dan singkronisasi
perencanaan dengan SKPD/OPD dan instansi
vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan
*Melakukan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan

13. *Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
*Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
*Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa
dan atau lurah;
*Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
dasa dan/atau kelurahan
*Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahaan desa
dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan

14. *Melakukan perencanaan kegiatan pelayan
kepada masyarakat di kecamatan;
*Melakukan percepatan pencapaian standar
pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
*Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan
*Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
pelayan kepada masyarakat di kecamatan

15. *Dinas Daerah/OPD
*Kecamatan
*Kelurahan

16. 1. SIAPA YANG MELIMPAHKAN ?
2. MENGAPA ?
3. APAKAH PERLU ?
4. APA SAJA ?
5. KALAU TIDAK ADA PELIMPAHAN
6. DLL...

17. 1. UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 66 ayat (4) Camat
menerima pelimpahan sebagian kewenangan
pemerintah dari Bupati
2. UU No 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (2) Camat
memperoleh sebagian wewenang dari Bupati untuk
menangani sebagian ursan otonomi daerah
Catatan:
Sebanyak 76% Bupati/Walikota belum melimpahkan
sebagian wewenang ke kecamatan

18. * Tidak ada masukkan dari bawah
* Tidak Memahami
* Merasa diatur
Bila ada pelimpahan ?
Harus disertai dengan pendanaan
Tanpa dana pelimpahan itu akan mengalami
hambatan

19. Kewenangan adalah kekuasaan yang sah (legitimate power) atau
kekuasaan yang terlembagakan (institutionalized power)
Wewenang adalah hak seserang pejabat untuk mengambil tidakan
yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat
dilaksanakan dengan baik
Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, memberdayakan,
menyejahterakan masyarakat

20. 1.Mempercepat pengambilan keputusan
ysng berkaitan dengan kepentingan dan
kebtuhan masyarakat setempat
2.Mendekatkan pelayanan pemerintah
3.Mempersempit rentang kendali dari bupati
kepada kepala desa dan lurah
4.Kaderisasi kepemimpinan pemerintah

21. *Pola I : seragam untuk semua kecamatan
*Pola II : Beraneka Ragam
Menjadi kecamatan sebagai pusat layanan masyarakat
(PUSYANMAS) untuk pelayanan yang sederhana, murah dan
cepat
Seragam untuk kewenangan tertentu yang
bersifat umum (generik) ditambah kewenangan
spesifik sesuai karakteristik wilayah dan
penduduk (kondisional)

22. * Keunggulan Pola Seragam
1. Mudah dalam pembatannya;
2. Mudah dalam pengaturan dan pengendaliannya;
3. Mudah dalam pembinaan personil, anggaran, logistik.
* Kelemahan Pola Seragam
1. Tidak responsif dengan kebutuhan masyarakat;
2. Penyediaan personil, anggaran dan logistik tidak
sesuai kebutuhan nyata sehingga sulit untuk
mencapai efektifitas dan efisiensi;
3. Sulit mengukur kinerja organisasi secara obyektif.

23. *Keunggulan pola beraneka ragam
1. Lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan
masyarakat
2. Kebutuhan personil, anggaran dan logistik dapat di
hitung secara obyektif dan rasional
3. Memudahkan dalam pengukran
*Kelemahan pola beraneka ragam
1. Memelukan waktu dan tenaga untuk menyusunnya;
2. Agak sulit dalam pengendalian dan pengawasannya;
3. Memerlukan personil yang memiliki kualifikasi sesuai
kebutuhan pelayanan masyarakat.

24. 1.Rakor, seluruh perangkat daerah
(termasuk Camat) dipimpin oleh
Bupati
2.Bentuk Tim dari Unsur OTDA,
TAPEM, HUKUM, ORTALAK,
BAPPEDA, INSPEKTORAT, BKD

25. 3. Inventarisasi rincian kewenangan dari Dinas, Badan dan
Lembaga Teknis Lainnya yang dapat didelegasikan ke Camat
Bidang
Jenis
kewenganan
pertanian
Pertambang
dan energi
Sosial
Dst s/d 31
bidang
Perijinan
Rekomendasi
Koordinasi
Pembinaan
Pengawasan
Fasilitasi
Penetapan
penyelenggaraan

26. 4. Rapat teknis antara dinas dan lembaga teknis daerah dan para
Camat untuk mencocokan rincian kewenangan yang dapat di
delegasikan dan yang mampu dilaksanakan camat
5. Menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang pelimpahan
sebagian kewenangan ke Camat
6. Konsultasi dengan pakar dilihat dari kajian akademik
7. Penyusnan/pembahasan dan penerbitan produk hukum
peratran Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan
kepada Camat
8. Sosialisasi kepada para kepala Dinas, Badan dan lembaga
teknis daerah lainnya serta camat
9. Peyusunan juknis (termasuk SOP pelimpahan sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat
10. implementasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat
11. Evaluasi (camat dan Bupati)

27. 1. Adanya keinginan politik dari Bupati.
2. Adanya Kamauan politik dari Pemerintah Daerah (KDh
dan DPRD) untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat
layanan masyarakat.
3. Adanya kelegawaan dari dinas dan/atau lembaga teknis
daerah.
4. Adanya dukungan anggara dan personil untuk
menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan

28. Camat disyaratkan oleh PP. No. 19 Tahn 2008 adalah berikut:
1. Camat diangkat oleh Bupati/Walikot atas usul Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota dari PNS/ASN yang menguasai pengetahuan
teknis pemerintahan dan memenhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
2. Pengetahuan teknis pemerintahan meliputi :
a. Menguasai ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah
diploma/sarjana ilmu pemerintahan
b. Pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2
tahun
3. PNS/ASN yang akan diangkat menjadi camat dan tidak
memenuhi syarat dimaksud, wajib mengikuti pendidikan teknis
pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat
4. Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan berpedoman pada
permendagri No 30 Tahun 2009

29. WAKATOBI MAJU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
ADA PADA NIAT BAIK KITA SEMUA