[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan serta hubungannya dengan anggaran pembangunan daerah.
2. Dibahas pula peran para pelaku pembangunan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
3. Tujuan akhir per
4. Materi
• Fungsi DPRD menurut UU 17/2014
• Siklus Manajemen Pembangunan
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
berbasis Kinerja
• Reformasi Perencanaan: UU 25/2004
tentang SPPN
• Penganggaran Pembangunan Daerah
berbasis Kinerja
4dadang-solihin.blogspot.com
5. Fungsi DPRD
menurut UU 17/2014
5dadang-solihin.blogspot.com
Legislasi √
Anggaran √
Pengawasan √
1.
2.
3.
Membentuk Perda
kabupaten bersama Bupati
Membahas dan memberikan
persetujuan Ranperda
mengenai APBD kabupaten
yang diajukan oleh bupati
Melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan Perda
dan APBD kabupaten
6. Untuk Apa Ketiga Fungsi Tsb?
dadang-solihin.blogspot.com 6
Untuk menjamin DPRD dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya:
• Berdasarkan prinsip saling mengimbangi
checks and balances,
• Yang dilandasi prinsip penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa
serta sekaligus ...
• Meningkatkan kewibawaan dan
kepercayaan masyarakat terhadap fungsi
representasi DPRD yang memperjuangkan
aspirasi masyarakat, serta ...
• Untuk mewujudkan DPRD yang
demokratis, efektif, dan akuntabel
Untuk menjamin
Sinergi Stakeholders
Kab Tanggamus
7. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
7dadang-solihin.blogspot.com
12. Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 12
Pembangunan adalah:
proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
(Todaro, 2000)
13. How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 14
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi
ketimpangan
• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
• Menjaga kelestarian
SDA
15. dadang-solihin.blogspot.com 15
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
16. dadang-solihin.blogspot.com 16
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya
Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:
18. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
18dadang-solihin.blogspot.com
21. Alur Pikir Logic Model
21
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubahIMPACTS
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOMES
Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)
OUTPUTS
Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan
Apa yang
dikerjakan
ACTIVITIES
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang
digunakan dalam
bekerja
INPUTS
Metode
Pelaksanaan
MetodePenyusunan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
dadang-solihin.blogspot.com
22. Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/
Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA
PRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Kebingungan
X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi
X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program
Tidak
TerarahVisi Misi
X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi Sasaran
Tidak
EfektifX Kebijakan Program
Strategi Program
Salah
LangkahXVisi Misi Sasaran
Kebijakan Tidak
EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran
dadang-solihin.blogspot.com 23
24. SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 24
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
25. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
25dadang-solihin.blogspot.com
27. Apa itu SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
27dadang-solihin.blogspot.com
28. Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
28dadang-solihin.blogspot.com
29. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
29dadang-solihin.blogspot.com
30. NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
30dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan
31. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
31dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang Ideal
32. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
32dadang-solihin.blogspot.com
34. Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi:
Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan
berdasarkan GBHN
Visi:
Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi:
Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan
Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran
pembangunan
Misi:
Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan
pelayanan publik yang di
tuangkan dalam RKP/D
Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
34dadang-solihin.blogspot.com
1/2
35. Reformasi Sistem Penganggaran
dadang-solihin.blogspot.com 35
Penganggaran Berbasis:
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Penganggaran dengan
Pendekatan:
1. Penganggaran Berbasis
Kinerja
2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
Paradigma Baru
2/2
36. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
dadang-solihin.blogspot.com 36
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan
Konseptual
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
Tujuan
Landasan
Konseptual
37. Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
Indikator
Kinerja
Standar
Biaya
Evaluasi
Kinerja
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap
memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
37dadang-solihin.blogspot.com
38. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
dadang-solihin.blogspot.com 38
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
Landasan
Konseptual
1. Penerapan sistem rolling budget
2. Mempunyai baseline (angka dasar)
3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
Tujuan
Landasan
Konseptual
39. (R)APBN Prakiraan
Maju
Implikasi anggaran
KPJM
Prakiraan
Maju
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline
2015 2016 2017
2014
APBN
2014
T0
RAPBN
2015
T+1
Prakiraan
Maju
2016
T+2
Prakiraan
Maju
2017
T+3
REALISASI
2014
T-1
APBN
2015
T0
RAPBN
2016
T+1
Prakiraan
Maju
2017
T+2
Prakiraan
Maju
2018
T+3
TA 2014 dan
KPJM 2015 - 2017
TA 2015 dan
KPJM 2016 - 2018
Rolling
Budget
39
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja
dadang-solihin.blogspot.com
40. Prakiraan
Maju
Kegiatan
On-going
Kegiatan
Ad-hoc
Multi-
years
Project
Target
Tahunan
yg berbeda
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan
• disesuaikan dengan tingkat inflasi
yang digunakan dalam APBN
Angka Prakiraan Maju
untuk tahun-tahun
berikutnya dihitung
berdasarkan formula/
model yang telah
ditetapkan sesuai
dengan karakteristik
masing-masing
kegiatan
40
Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
Catatan :
Hasil penghitungan prakiraan maju akan
menjadi baseline pada tahun ybs.
dadang-solihin.blogspot.com
41. Penganggaran Secara Terpadu
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.
41dadang-solihin.blogspot.com