2. DEFINISI
Audit Pajak merupakan kepentingan fokus dalam melakukan
pemeriksaan terhadap ketaatan Wajib Pajak memenuhi kewajiban
perpajakannya dan memaksimalkan penerimaan negara dari
pajak yang harus diterima.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah
data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan penuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
3. TUJUAN AUDIT PERPAJAKAN
Ketetapan kewajiban perpajakan yang ditetapkan perusahaan
dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk
pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektifdan efisien
1
Meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi
:
a. Memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran
perusahaan
b. Meminimalkan pendapatan fiskal Dalam setiap penerimaan
perusahaan
2
Kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan
perpajakan
a. Melakukan pemungutan/pemotongan seluruh pajak yang harus
dilakukan
b. Melakukan perhitungan pajak dengan benar
c.Menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan
3
4. RUANG LINGKUP
Aspek efisiensi pembayaran pajak a
udit :
1. Meminimalkan penghasilan kena
pajak (taxable revenue)
2. Memaksimalkan deducitble expense
Aspek ketaatan dalam
pelaksanaan kewajiban
perpajakan :
1.Pemungutan dan pemotongan pajak;
2.Penghitungan pajak dengan benar;
3.Penyetoran pajak dengan benar;
4.Pelaporan pajak secara lengkap dan
tepat waktu.
6. AUDIT ATAS PPH PASAL 21
Pasal 21: Pemotongan pajak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa,atau kegiatan
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
wajib dilakukan oleh:
Untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam
perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun
pelaporanya, internal audit perpajakan harus
memastikan bahwa data data karyawan yang dihitung
pajaknya adalah data yang terbarukan (up to date),
penerapan tarif PTKP dan tarif pajaknya serta pengisian
SPT-nya akurat, penyetoran dan pelaporan pajaknya
tidak terlambat.
7. AUDIT ATAS PPH PASAL 22
Pasal 22 : Menteri Keuangan dapat menetapkan :
1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang
melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain,
dan;
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas
penjualan barang yang tergolong sangat mewah
Sebagai pemungut , Wajib Pajak harus menyerahkan bukti pemungutan
kepada WajibPajak sesuai aturan yang berlaku. Sebagai yang dipungut,
Wajib Pajak harus mendapat bukti pemungutan yang cukup sesuai
dengan aturan yang berlaku.
8. AUDIT ATAS PPH PASAL 23
Pasal 23 : Atas penghasilan (Deviden, Bunga, Hadiah, Royalty, Sewa
dan penghasilan kecuali tanah & bangunan, Imbalan atas jasa kecuali
yg dipotong PPh 21)yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan
atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah
subjek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan bentuk usaha
tetap dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib
pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh
pihak yang wajib membayarkan.
Untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak pada
SPT masa PPh 23 dengan biaya-biaya yang menjadi objek pajak
pemotongan PPh 23, perusahaan harus melakukan penyetaraan
antara biaya-biaya objek pemotongan PPh 23 yang dibuat dalam
rekening tersendiri, dengan objek pajak pada SPT masa PPh 23.
9. AUDIT ATAS PPH PASAL 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak
yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk
meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang
terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.
Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa
diwakilkan.
10. AUDIT ATAS PPH 29
Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak
ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan
pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
disampaikan. Dalam menghitung pajak yang harus
dibayar, perusahaan harus memaksimalkan pengkreditan
yang bisa dilakukan terhadap pajak terutang.
11. AUDIT ATAS KEWAJIBAN PPN
Kewajiban Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP) meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai atas penyerahanBarang Kena Pajak (BKP) dan/atau
Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan, seperti yang diatur dalam
pasal 3a dan pasal 4 UU No.42 Tahun 2009 tentang PPN.
PPN Keluaran > PPN Masukan = Kurang bayar = Menyetor ke KN
PPN Keluaran < PPN Masukan = Lebih Bayar
