Dokumen tersebut membahas tentang perlunya Satpol PP membangun citra positif di masyarakat dengan cara merubah pendekatan dari fisik menjadi kemanusiaan melalui cinta, empati, dan dialog. Dokumen tersebut juga menyarankan perlunya pembinaan karir dan jaminan masa depan bagi anggota Satpol PP agar semangat kerja mereka meningkat dalam melaksanakan tugas.

1. Musni Umar, Ph.D

2. Satpol PP Bangun Cinta dan Empati,
Hilangkan Citra Negatif di Tengah
Masyarakat DKI Jakarta
Oleh Musni Umar
Sociologist and Researcher
Direktur Eksekutif Institute for Social
Empowerment and Democracy

4. Pengantar
Berdasarkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Pasal 148), maka Polisi Pamong Praja adalah
perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok
menegakkan Peraturan Daerah (Perda),
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.
Dengan demikian, tugas Satpol adalah mulia untuk
menegakkan Perda yang dibuat wakil-wakil rakyat di
DPRD bersama Gubernur atau Bupati atau Walikota
serta menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentaraman masyarakat. Hal itu sesuai
tugas dan tanggung jawab erdasarkan PP Nomor 6
Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang
ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. yaitu

5. Pengertian (Pasal 3)
(1)Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di b
idang penegakan Perda, ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat.
(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan da
nberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Untuk bisa mewujudkan tugas dan tanggung jawab
Satpol PP sebagaimana dikemukakan diatas, maka
Satpol PP harus solid (bersatu), tetapi berwatak
kerakyatan dan kemanusiaan, tidak militeristik
sebagaimana dikenal masyarakat selama ini. Disamping
itu, para anggota Satpol PP harus memiliki integritas,
karena tugas yang diemban tidaklah ringan.

6. Citra Negatif Satpol PP
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selama ini citranya
sangat negatif di tengah-tengah masyarakat. Kurang baiknya
citra Satpol PP ditengah-tengah masyarakat, setidaknya
disebabkan oleh lima faktor. Ini persepsi masyarakat terhadap
Satpol PP.
Pertama, sering berlaku semena-mena terhadap warga.
Akibatnya muncul antipasti masyarakat terhadap Satpol PP,
sehingga YLBHI merespon dengan membuat Website “Negara
Bebas Satpol PP”.
Kedua, suka menggusur PKL dengan kekerasan. Akibatnya PKL
menganggap Satpol PP sebagai musuh yang harus dilawan.
Karena dianggap musuh, maka PKL melakukan perlawanan
dengan kekerasan ketika dilakukan penertiban, sehingga
selalu terjadi bentrokan pisik antara PKL dan Satpol PP.

8. Ketiga, Satpol PP sering berlaku brutal, suka main pukul
kalau melakukan penertiban, sehingga pernah Koran
Pos Metro membuat judul “Kami Nggak Suka Satpol PP.
Keempat, dinilai arogan, sombong dan tidak
manusiawi. Hal itu tercermin dari reaksi masyarakat
dalam kasus kerusuhan Koja 14 April 2010 yang dipicu
oleh rencana eksekusi tanah kawasan makam Mbah
Priok yang ada di dalam area Terminal Peti Kemas
Tanjung Priok. Tindakan ini ditentang oleh warga yang
kemudian berubah menjadi bentrokan antara warga
dengan Satpol PP.
Kelima, masyarakat sudah telanjur antipati kepada
Satpol PP. apapun yang dilakukan Satpol PP selalu
dinilai negatif. Merajalelanya ketidak-sukaan
masyarakat terhadap Satpol PP banyak disebabkan oleh
pemberitaan media yang tidak jarang bias dan
memojokkan Satpol PP.

12. Bangun Cinta dan Citra Positif
Satpol PP harus merubah diri ditengah masyarakat. Pertama, bangun cinta
dengan mencintai masyarakat, supaya Satpol PP dicintai masyarakat. Untuk
itu, prilaku oknum Satpol PP yang kasar, suka bringas, dan sadis harus
diakhiri. Rubah pendekatan dengan peduli, suka menolong, dan
membantu kesulitan masyarakat.
Kedua, rubah opini publik terhadap Satpol PP yang negatif. Bangun citra
positif di tengah-tengah masyarakat DKI Jakarta.
Lakukan dua hal untuk membangun citra positif Satpol PP ditengah-tengah
masyarakat DKI Jakarta.
1) Rubah mindset yaitu cara berpikir pimpinan dan seluruh anggota Satpol
PP. Cara berpikir yang benar akan melahirkan tindakan (action) yang benar
dan bisa meraih simpati masyarakat dalam melaksanakan fungsi dan tugas
Satpol PP. Perubahan mindset harus disertai perubahan cara pendekatan
(approach) untuk menciptakan
kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga
penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan
masyarakat melakukan kegiatannya dengan aman. Dengan demikian,
diharapkan Satpol PP lebih mudah menjalankan tugas
menegakkan Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Gubernur Kepala
Daerah.

14. 2) Rubah pendekatan (approach) dari physical
approach (pendekatan pisik) kepada human approach
(pendekatan kemanusiaan) dengan lobby, silaturrahim
dan dialog. Gubernur Jokowi telah mempraktikan
human approach di Solo untuk menegakkan Perda dan
Perwal di Solo. Dalam human approach tidak hanya
penegakan Perda dan Pergub, tetapi juga way out dari
setiap pelaksanaan Perda dan Pergub. Misalnya
penggusuran PKL, jangan hanya menggusur, tetapi juga
menyediakan tempat mereka berdagang di gedung
yang sudah dibangun Pemprov DKI Jakarta.
3) Rubah budaya (cultural change)., dari budaya
kekerasan kepada budaya cinta , peduli dan empati.
Dampak positif dari perubahan mindset (cara berpikir
dan nawaitu) serta cara pendekatan dalam
menegakkan Perda dan Pergub, akan melahirkan
budaya baru yang jauh dari praktik kekerasan (non
violence) dalam melaksanakan tugas Satpol PP.

16. Selain itu, masyarakat harus terus diberi pendidikan, penyadaran dan
ketaatan kepada hukum . Harus diakui bahwa seringnya terjadi bentrokan
pisik antara warga dengan Satpol PP, tidak bisa sepenuhnya disalahkan
kepada Satpol PP. Masyarakat juga memiliki andil terpuruknya citra Satpol
PP di mata publik.
Hal tersebut banyak disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran dan
ketaatan hukum masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan
hukum masyarakat DKI Jakarta, maka harus dilakukan berbagai upaya.
Pertama, pendidikan dini kepada anak-anak supaya displin dan taat hukum.
Ini harus dimulai dari keluarga sejak dini di rumah tangga, TK, SD, SMP dan
SMA. Kedua, Satpol PP dan para anggotanya harus ikut mermbina
masyarakat supaya disiplin dan taat hukum.
Ketiga, para pemimpin formal dan informal harus memberi contoh teladan
dalam hidup disiplin dan taat hukum. Keempat, pemimpin pemerintahan di
pusat dan daerah, penegak hukum dan para pejabat Negara harus taat
hukum dan mengamalkannya dalam seluruh aspek hidup berbangsa dan
bernegara. Dengan demikian, diharapkan akan dicontoh, ditiru dan diikuti
oleh masyarakat luas khususnya di DKI Jakarta. Kelima, kampanye terus-
menerus pentingnya disiplin, sadar dan taat hukum.
Dengan semakin tumbuhnya kesadaran hukum dan taat hukum masyarakat
DKI Jakarta, maka secara otomatis akan memberi dampak positif dan
kemudahan bagi pelaksanaan tugasa Satpol PP dalam upaya mewujudkan
Perda DKI dan Pergub DKI di seluruh aspek di DKI Jakarta.

23. Disinilah pentingnya pembinaan yang berkelanjutan bagi seluruh anggota
Satpol PP. Dalam pembinaan satpol PP tidak boleh dilupakan faktor
kesejahteraan para anggota dan masa depan mereka.
Untuk membangun kesejahteraan para anggota Satpol PP dan masa depan
mereka, dapat ditempuh berbagai upaya dan langkah strategis. Pertama,
mereka didorong dan dibantu untuk melanjutkan pendidikan S1, S2 dan
seterusnya. Kedua, mereka didorong dan dibantu untuk mengikuti
pendidikan dan latihan ketrampilan teknis (Diklat) dalam bidang-bidang
yang diminati. Ketiga, setelah mengabdi beberapa tahun lamanya sebagai
anggota Satpol PP harus diarahkan: 1) Menjadi PNS DKI jika memungkinkan.
2) Menjadi pegawai BUMD dilingkungan Pemda DKI. 3) Menjadi pelaku
bisnis (usahawan). 4) Menjadi pegawai swasta diberbagai perusahaan yang
bermitra dengan Pemprov DKI Jakarta.
Saya turut mendorong supaya anggota Satpol PP didorong, dibina,
diberdayakan dan dimajukan menjadi usahawan yang mumpuni untuk
menjadi pilar kemajuan DKI Jakarta dan bangsa Indonesia dalam bidang
ekonomi.
Pembinaan karir dan jaminan masa depan bagi mereka sangat penting,
karena hal itu akan menimbulkan semangat dan etos kerja yang tinggi bagi
mereka untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang (UU) dan Peraturan pemerintah (PP).

25. Kesimpulan
Satpol PP DKI Jakarta merupakan tugas mulia yang harus diemban
dengan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur atas kepercayaan
yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Perubahan politik di DKI Jakarta sebagai manifestasi dari
pelaksanaan demokrasi di DKI Jakarta melalui pemilukada DKI
Jakarta 2012 harus direspon oleh Satpol PP, di mana rakyat DKI
Jakarta sebagai pemilik kedaulatan menghendaki perubahan
Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Perubahan pendekatan dari physical approach kepada human
approach dengan cinta, peduli dan empati kepada masyarakat
merupakan condition sine quanon. Perubahan itu harus dimulai
dari perubahan mindset (pola pikir) dan nawaitu, kemudian wujud
dalam perkataan, perilaku, perbuatan dan tindakan. Perubahan
itu, akan melahirkan budaya baru yang jauh dari kekerasan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

27. Untuk memberi spirit dalam bekerja, maka seluruh anggota
Satpol PP harus ada jaminan bahwa mereka memiliki masa
depan yang baik. Akan tetapi, harus disadari bahwa masa
depan itu banyak ditentukan oleh para anggota Satpol PP itu
sendiri, karena “sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah
apa apa yang pada diri mereka”.
Demikianlah pokok-pokok ini disampaikan semoga dapat
dikembangkan dalam diskusi. Akhirnya saya sampaikan
pepatah “Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di
dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan disimpan
dalam hati”.
Semoga kita selalu optimis dan bersemangat dalam
melaksanakan tugas masing-masing.
* Tulisan ini adalah makalah yang dipresentasikan dalam
program pencerahan anggota Satpol PP yang dilaksanakan
Kesbangpol Jaksel, 15 Mei 2013 di Hotel Prioritas, Bogor Jawa
Barat