Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat dan
saling bergaul a...
2
kegotongroyongan, kepatutan, arif dan kebijaksanaan dalam setiap
permasalahan yang muncul dalam masyarakat adat.
Hukum a...
3
kreativitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul ditengah
masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai kearif...
4
No. 29 Tahun 2003 dalam hal seseorang ‘’Berzina’’ dan keduanya tidak
terikat dalam perkawinan, bagi yang dapek salah dap...
5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana san...
6
a. Dapat bermanfaat sebagai suatu pengembangan pemikiran yang
diharapkan dapat memperkaya karya ilmiah, sehingga dapat
m...
7
BAB II
KAJIAN PUSAKA
A. Konsepsi Hukum Adat
1. Pengertian Adat
Adat di artikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi mas...
8
dengan daerah yang lain kadang-kadang tidaksama, karena masing-
masing daerah mempunyai hukum adat yang berbeda-beda
kem...
9
seluruh lapangan adat yang sifatnya mendahulukan kepentingan
umum dari pada kepentingan diri sendiri.
b. Mempunyai sifat...
10
hidup, cara berpikir dan sifat khas watak bangsa Indonesia serta cita-cita
hukum bangsa Indonesia
3. Pemuka Adat
Pemuka...
11
c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah
hukum itu dilanggar(pembinaan secara repressif)
Soetardjo Ka...
12
tanah yang dikuasai oleh hak persekutuan desadan sebagainya, warisan,
pemeliharaan anak yatim serta menyelesaikan perse...
13
1. Hukum adat dalam perkembangannya
Tahapan perkembangan hukum adat di Indonesia sedang berada
pada posisi dilema untuk...
14
kekuasaan yang diperintah oleh kerabat, berbentuk perserikatan,
republik, dan kerajaan-kerajaan. Menurut Van Vollenhove...
15
Menurut Koesnoe (1979: 178), hukum tata Negara adat (Koesnoe
menggunakan istilah hukum adat tata Negara) yang dahulu me...
16
kekuasaan pada daerah otonomi seluas-luasnya untuk mengurus
rumah tangganya sendiri, dan kemungkinan menyerahkan tugas-...
17
untuk melaksanakan UUPPD 1974 ini menyebabkan penetapan 26
daerah dari 26 provinsi (tidak termasuk Daerah Khusus Ibu Ko...
18
ditekankan perbuatan kesalahan itu pada adanya unsur kesengajaan atau
karena kurang hati-hati, melainkan yang penting b...
19
b. Celako (pasal 22 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003)
Dalam hal terjadi pemukulan , menimbulkan luka dan atau tanda...
20
termaksud, maka yang dapek salahnya dapat dikenakan ‘’Dendo
Adat’’ berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan
mela...
21
selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini,
dapat dikenakan dendo adat lainnyayang diputuskan dalam
mufa...
22
termaksud, maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo
Adat’’ teguran dan permohonan maaf.
1) Jika perbuatan ter...
23
atau benda lainnya ke dalam sumur tetangga, membuat tempat
pembuanagan WC berdekatan dengan sumur tetangga, atau
membua...
24
i. Kepemilikan Tanah ( Pasal 30 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun
2003 )
Dalam hal seseorang dengan sengaja menebang, men...
25
maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’
teguran, dan atau permohonan maafdan atau ganti kerugian
1) J...
26
b. Memakan dan Meminum Barang Terlarang (Pasal 37 Perda Kota
Bengkulu No.29 Tahun 2003)
Dalam hal seseorang memakan dan...
27
dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo
Penghulu.
b. Jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap...
28
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat Dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan diKecam...
29
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang didapat dalam penelitian ini terbagi menjadi
dua bagian yaitu :
1. Sumber data p...
30
Adapun yang dilakukan informan menurut Sparadley Adam Moleong
(2006:302) adalah :
1. Informan masih terlibat secara pen...
31
5. Masyarakat setempat yang dapat memberikan informasi mengenai
perkembangan pelaksanaan sanksi adat
E. Teknik Pengumpu...
32
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan
yang akan ditanyakan.
2. Observasi
Menurut Hamidi ...
33
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara ataupun alat untuk mengumpulkan data
dari buku-buku,serta dokumen lain yang dian...
34
1. Data reduction (reduksi data) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang
pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, ser...
35
BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Keadaan Umum Wilayah Penelitian
1. Profil Kecamatan Muara Bangkahulu, yang me...
36
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rawa Makmur
Permai
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Beringin...
37
2. Keadaan Penduduk Kecamatan Muara BangkaHulu, yang meliputi :
a. Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara BangkaHulu Kota ...
38
1
0-4 270 jiwa
2
5-9 359 jiwa
3
10-14 595 jiwa
4
15-19 412 jiwa
5
20-24 259 jiwa
6
25-29 262 jiwa
7
30-34 238 jiwa
8
35...
39
Jumlah 4085 jiwa
Sumber data : Dokumen Kantor Kelurahan Bentiring, 2015
Kondisi pendidikan yang telah ditempuh oleh mas...
40
Tabel 4
Jumlah penduduk Kelurahan Bentiring Berdasarkan Kepercayaan
No Agama Jumlah
1 Islam 4046 jiwa
2 Kristen 21 jiwa...
41
No Jenis Pekerjaan Jumlah
1 Petani 103 jiwa
2 Buruh Tani 70 jiwa
3 PNS 917 jiwa
4 TNI/POLRI 38 jiwa
5 Dosen Swasta 3 ji...
42
No Jenis Kelamin Jumlah
1
2
Laki-laki
Perempuan
3131 jiwa
3239 jiwa
Jumlah 6370 jiwa
Sumber data: Dokumen Kantor Kelura...
43
Jumlah 6370 jiwa
Sumber data : Dokumen Kantor Kelurahan Kandang Limun, 2015
Kondisi pendidikan yang telah ditempuh oleh...
44
Jumlah Penduduk Kelurahan Kandang Limun berdasarkan
kepercayaan
No Agama Jumlah
1 Islam 6309 jiwa
2 Khatolik 15 jiwa
3 ...
45
1 PNS / ABRI / POLRI 345 jiwa
2 Wiraswasta 2005 jiwa
3 Pedagang 1438 jiwa
4 Petani 1015 jiwa
5 Tukang 76 jiwa
6 Buruh H...
46
No Jenis Kelamin Jumlah
1
2
Laki-laki
Perempuan
2924 jiwa
2926 jiwa
Jumlah 5850 jiwa
Sumber data : dokumen Kantor Kelur...
47
7 30-34 522 jiwa
8 35-39 595 jiwa
9 40-44 547 jiwa
10 45-49 573 jiwa
11 50-54 280 jiwa
12 55-59 240 jiwa
13 60-64 154 j...
48
Tabel 3
Kondisi Pendidkan Masyarakat Kelurahan Pematang Gubernur
No Jenjang Pendidikan Jumlah
1
TK 16 jiwa
2
SD 1492 ji...
49
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kelurahan
Pemtang Gubernur memiliki bermacam-macam aktivitas produktif...
50
GAMBAR 1
Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kandang Limun,
dapat dilihat pada bagan dibawah ini :
GAMBAR ...
51
Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pematang
Gebernur, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :
GAMBAR 3
4. ...
52
Perangkat
adat:
Burtaman
Idrus dan
Rustam
Effendi
Drs.Edi
Juardi
Drs.Maharj
an
Babinkamti
bmas
b. Adapun susunan Strukt...
53
Tabel 6
STRUKTUR RAJO PENGHULU KELURAHAN PEMATANG
GUBERNUR
Penghulu Penghulu Syara Cerdik
Adat Imam Khatib Bilal Gharim...
54
Pematang Gebernur, adapun sanski asli di Kecamata Muara Bangkahulu
adalah :
a. Cempalo Tangan
1) Mencilok dan Merusak
M...
55
atau jika yang diambil atau dirusak barang peninggalan atau
pusaka, atau barang-barang yang ada dimasjid, atau barang
t...
56
upacara kematian, permintaan maaf dan melakukan upacara
adat Tepung Setawar Sedingin( jambar nasi kunyit tutup ayam)
Le...
57
menarik, menusuk dan perbuatan dengan mengayungkan tangan
serta kaki lainnya
3) Merabal
Dikemukakan oleh Nihardi selaku...
58
dilakukan oleh beberapa orang dengan permufakatan terlebih
dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi
kewajib...
59
Pemotongan kambing diadakan diluar kuota artinya ditempat
terbuka dan dihadiri semua pengurus adat, setelah kambing
dip...
60
memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan
dendo adat lainnyayang diputuskan dalam mufakat Rajo
Penghulu.
...
61
Jika perbuatan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang
tidak berpenghuni selain dari yang dapek salah itu sendiri...
62
berupa permintaan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung
Setawar Sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam)
Jika tempa...
63
Yang termaksud didalam perbuatan yang tidak menyenangkan
atau kerugian tetangganya dalam hubungan bertetangga antara
la...
64
‘’Dendo Adat’’ teguran, dan atau permohonan maaf dan atau
ganti kerugian dan melakukan upacara adat Tepung Setawar
Sedi...
65
dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian dan
melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin (jambar
nasi kun...
66
penghidupan orang banyak, tanpa seizin atau sepengetahuan
aparat Kelurahan setempat maka bagi yang dapek salah dapat
di...
67
Pendapat diatas juga dibenarkan oleh Bapak Maharuddin selaku
Tokoh Adat Kelurahan Bentiring jika perbuatan termaksud
di...
68
dapek salah wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan
dalam ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan
da...
69
Jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap lawan jenis yang sudah
terikat perkawinan dengan orang lain, maka selain waj...
70
dikenakan sanksi ganti rugi seharga apa yang dicilok dan
dirusaknya oleh dapek salah. Dalam pelaksanaanya diadakan
Musy...
71
Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang
Limun bahwa Celako seperti melukai sebatasnya dapat
dikenakan...
72
Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kandang Limun
bahwa merabal seperti memegang lawan jenisnya yang bukan
muhrim d...
73
di balai desa untuk doa bersama dan makan bersama. Sidapek
salah mengaku salah atas perbuatan nya di depan semua
masyar...
74
c) Tukang Tangkap
Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan
Pematang Gubernur bahwa zina setelah diadakan...
75
betandang melebihi waktu sampai jam 11 malam dan numpang
temalam dirumah lawan jenisnya yang bukan muhrim setelah
diada...
76
dikenakan dendo adat berupa permohonan maaf dan jambar
(nasi kunyit tutup ayam)
Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat...
77
sidapek salah membuat saluran air diperbatasan tanah
perkarangan tanpa izin tetangganya, semua perangkat adat
gotong ro...
78
sengaja tidak menepati janjinya dengan orang lain berkenaan
dengan hutang piutang, sewa menyewa, dan pinjam meminjam,
j...
79
permohonan maaf, serta ganti rugi sidapek salah wajib
membayar hutang dan menepati janjinya apabila dengan adat
tidak b...
80
Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan
Pematang bahwa kepemilikan tanah seperti sengaja menebang,
mena...
81
tempat atau tanah, tempat atau kolam, laut, danau, cagar alam,
hutan lindung, yang menjadi sumber penghidupan orang
ban...
82
seperti memaki, menghardik, menghina, memfitnah, atau
mencemarkan nama baik orang lain dengan menggunakan kata-
kata ya...
83
belah pihak dan keluarga, permohonan maaf, jambar (nasi
kunyit tutup ayam).
2) Memakan dan Meminum Barang Terlarang
Has...
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu

1,837 views

Published on

Oleh : Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu (Drs. Dalisam Rantjak ,S.H ,M.H dan Drs. Muslih Hasibuan, M.Si

Published in: Education
  • Be the first to comment

Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu

  1. 1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat dan saling bergaul antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.Dalam kehidupannya, manusia terikat kepada masyarakat atau saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi manusia sebagai anggota masyarakat di manapun ia berada selalu mengadakan hubungan timbal balik. Untuk terjadi hubungan tersebut diperlukan tertib hukum yang merupakan aturan.Aturan itu dapat berasal dari penguasa atau yang timbul dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Bahwa demi ketertiban apakah dengan kesadaran atau paksaan harus menyesuaikan dengan aturan-aturan tersebut (aturan kesopanan, kesusilaan, keagamaan, dan aturan hukum ). Hukum dengan segala aspeknya menyinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah dari hukum tersebut. Dalam masyarakat sering menggunakan pendekatan interdisipliner yang diterapakan supaya masalah-masalah yang tak dapat dipecahkan dengan ilmu hukum belaka, akan dapat ditelaah dari sudut ilmu-ilmu sosial lainnya yaitu salah satunya hukum adat. Hukum adat adalah adat istiadat dan kebiasaan yang hidup, tumbuh dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat adat, yang menimbulkan sanksi (Dendo Adat) bagi yang melanggarnya (dapek salah).Hukum adat juga berfungsi untuk mencegah pengaruh negatif globalisasi, membentuk identitas masyarakat Bengkulu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, 1
  2. 2. 2 kegotongroyongan, kepatutan, arif dan kebijaksanaan dalam setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat adat. Hukum adat mempunyai keunggulan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat secara menyeluruh, cepat, mudah dan sederhana. Dalam hal pemberian sanksi kepada yang melanggarnya, Dendo Adat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang harus diputuskan melalui mekanisme mufakat Rajo Penghulu. Hal ini menunjukkan pertimbangan dalam pemberian sanksi adat sangat tergantung dari latar belakang terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga berat ringan sanksi adat tersebut tergantung beratnya pelanggaran, dan apakah pelanggaran tersebut, sudah terjadi pengulangan. Pada tahapan dimana sanksi adat dilakukan, maka Rajo Penghulu memberikan sanksi melalui teguran, setelah itu permohonan maaf, pertanggung jawaban, dang anti rugi. Dalam hal pelanggaran tersebut terus berulangan dan si pelanggar tidak mempunyai niat baik untuk merubahnya maka Rajo Penghulu dengan kewenangannya dapat saja memberi sanksi untuk mengucilkan orang yang melanggar, bahkan pada tingkat tertentu dapat diusir dari Kelurahan tersebut. Hukum adat juga mempunyai keunggulan dapat mengantisipasai konflik etnik yang muncul dalam masyarakat. Hal ini disebabkan pada sebuah kenyataan bahwa hukum adat masih dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat adat. Hal-hal yang mendasar dalam Peraturan Daerah ini adalah mendorong untuk memperdayakan masyarakat adat, menumbuhkan prakarsa dan
  3. 3. 3 kreativitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul ditengah masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal atau kearifan hukum adat, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Badan Musyawarah Adat Kota dan kecamatan serta Rajo Penghulu di Kelurahan. Dalam hal pemberlakuan peraturan daerah ini diharapkan masyarakat adat menjadi patuh kepada hukum, nilai-nilai etika, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, serta mampu merepleksikan nilai-nilai kearifan adat menjadi acuan dalam kehidupan. Masyarakat hukum adat menurut Hilman Hadikusuma (1984:17) adalah “sekelompok manusia yang hidup secara teratur dan menetap dalam suatu daerah tertentu serta saling berhubungan satu sama lainnya yang mempunyai daerah atau wilayah, penguasa, dan harta kekayaan sendiri, baik yang materil ( berwujud ) maupun yang imateril (tidak berwujud)”. Dalam kehidupan bermasyarakat Kecamatan Muara Bangkahulu yang terdiri dari tujuh (7) Kelurahan khusunya di Kelurahan Bentiring, Beringin Raya , Kandang Limun Kota Bengkulu sering terjadi perselisihan yang diakibatkan karena pertentangan kepentingan. Menurut Perda Adat Kota Bengkulu No.29 Tahun 2003 adapun jenis pelanggaran adat yang terjadi adalah Cempalo Tangan (mencilok dan merusak, Celako, Merabal, Zina, Bertandang dan Numpang Temalam, Bertemu, Tata cara Hidup Bertetangga, Tata Cara Berjanji, Kepemilikan Tanah, Kewajiban Menjaga Lingkungan), Cempalo Mulut Membuat malu Orang Lain, Cempalo Mato. Salah satu sanksi adat yang diterapkan di Kecamatan Muara Bangkahulu yaitu melakukan pelanggaran adat menurut pasal 24 Perda Kota Bengkulu
  4. 4. 4 No. 29 Tahun 2003 dalam hal seseorang ‘’Berzina’’ dan keduanya tidak terikat dalam perkawinan, bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Denda Adat’’ berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat dalam mufakat Rajo Penghulu Seiring dengan perkembangan zaman penerapan sanksi adat dalam masyarakat kota Bengkulumengalami perkembangan, pelanggar dapat menyerahkan berupa uang sebagai sanski adat kepada kepala adat. Dengan alasan untuk memudahkan pelaksanaan sanksi adat agar pelanggar adat tidak menjalankan proses sanksi adat. Tetapi ada kesepakatan pengurus adat dengan pihak yang berwajib tentang penanganan perkara adat, kalau penanganan adat belum mengarah kepada pidana maka diselesaikan secara adat dan apabila kesalahan sudah mengarah kepidana diselesaikan dipihak yang berwajib. Untuk mengetahui persoalan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitin dengan judul “ Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu(Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)”
  5. 5. 5 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana sanksi adat yang aslidi Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ? 2. Sanksi-sanksi adat apa saja yang mengalami perkembangan dalam pelaksanaan sanksi adat di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ? 3. Apa penyebab terjadinyaperkembanganpelaksanaan sanksi adat di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui sanksi adat yang asli di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. 2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi adat yang mengalami perkembngan dalam pelaksanaan sanksi adat di Kecamatan Muara Bankahulu Kota Bengkulu. 3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkembngan pelaksanaan sanksi adat di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis
  6. 6. 6 a. Dapat bermanfaat sebagai suatu pengembangan pemikiran yang diharapkan dapat memperkaya karya ilmiah, sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan sanksi adat khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. b. Bagi fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 2. Manfaat praktis a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan bagi penulis sebagai calon pendidik untuk dapat mensosialisasikan kepada peserta didik tentang pentingnya mentaati sanksi adat Kota Bengkulu serta bagaimana mengarahkan peserta didik agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. b. Bagi tokoh adat, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi adat bagi pelanggaran adat agar tidak terjadi perkembangan. c. Bagi sipelanggar adat, dapat dijadikan sebagai bahan renungan untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya.
  7. 7. 7 BAB II KAJIAN PUSAKA A. Konsepsi Hukum Adat 1. Pengertian Adat Adat di artikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyrakat. Keberadaan adat bukan di tentukan oleh manusia melainkan tuhan “Salman Soemadiningrat (2002:14)” Menurut Ahmadi (2009)”adat kebiasaan/costum ini bisa terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola prilaku masyrakat’’ dengan demikian, anggota masyarakat yang melanggar adat kebiasaan akan menerima sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlukan. Adat kebiasaan ini masih banyak di temui di Indonesia , terutama di daerah-daerah yang masih banyak memegang teguh adat kebiasaan Dari pendapat di atas dapatlah di simpulkan bahwa adat adalah suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di mana adat ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat. 2. Pengertian Hukum Adat Istilah hukum adat merupakan terjemah dari istilah Belanda ‘’adatrecht’’ yang pertama kali di kemukakan oleh Snouck Hurgronje. Istilah adatrecht kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putera dan orang timur asing yang mempunyai upaya memaksa dan lagi pula tidak dikodifikasikan, hukum adat itu timbul dan muncul dalam masyarakat itu sendiri, sehingga kemunculannya di daerah yang satu 7
  8. 8. 8 dengan daerah yang lain kadang-kadang tidaksama, karena masing- masing daerah mempunyai hukum adat yang berbeda-beda kemunculannya di daerah yang satu dengan daerah yang lain kadang- kadang tidak sama, karena masing-masing daerah mempunyai hukum adat yang berbeda-beda dalam penerapannya kita harus mempelajari dan memahami terlebih dahulu hukum adat setempat yang berlaku, karena satu yang dianggap adil di suatu tempat belum tentu adil di tempat lain. (dewi wulansri, 2010:2) Dengan demikian dapatlah di simpulkan bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang lahir dari kebiasaan hidup dan tumbuh serta berkembang dalam masyrakat bangsa Indonesia sendiri, sehingga hukum adat sangat cocok dengan jiwa dan rasa keadilan dari mayoritas bangsa Indonesia Hukum adat Indonesia adalah merupakan hukum tradisional bangsa Indonesia sendiri yang pada dasarnya merupakan: a. Hukum yang tidak tertulis (non statusir), yang terdiri dari sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian besar hukum islam b. Berurat berakar pada kebudayaan tradisional indonesia. (iman sudayat, 1981:21) Dari penjelasan di atas, berlakunya hukum adat itu karena memang dikehendaki dan dibutuhkan oleh msyarakat hukum adat karena merasa aman dan adil dalam kehidupan mereka sendiri disamping perundang- undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun corak atau kekhususan hukum adat tersebut (iman sudiyat, 1984:35) adalah sebagai berikut : a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal, yang kuat, artinya manusia yang menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat rasa kebersamaan, ini meliputi
  9. 9. 9 seluruh lapangan adat yang sifatnya mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan diri sendiri. b. Mempunyai sifat religius-religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia, yaitu pembulatan pandangan hidup alam Indonesia, yaitu pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau berpikir seperti prelogoka, animesme, ilmu gaib dan lainnya. c. Diliputi oleh pikiran penatan serba kongkrit , artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulang perhubungan hidup yang kongkrit. d. Kontan (tunai), biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi ini bersifat kontan (tunai), yaitu prestasi dan kontra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu. Corak khas yang dimaksud diatas Nampak pula dengan jalan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari misalnya : a. Sifat komunal atau kebersamaan terlihat dalam kebiasaan hidup tolong-menolong bantu-membantu. b. Sifat religius-magis terlihat dalam upacara-upacara adat yang mana diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan kepada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu bantuannya c. Sifat penataan serta kongkrit dalam realisasi kehidupan sehari-hari menyebakan perbuatannya itu betul-betul merupakan realisasi dari pada perkataannya d. Sifat kontan, yaitu sifat yang terdapat dalam hukum adat pada umumnya, sifat kontan atau tunai ini mengandung pengertian bahwa dalam suatu perbuatan nyata Corak-corak khusus seperti tersebut diatas masih terus Nampak sampai sekarang dalam hukum adat, karena sesuai dengan pandangan
  10. 10. 10 hidup, cara berpikir dan sifat khas watak bangsa Indonesia serta cita-cita hukum bangsa Indonesia 3. Pemuka Adat Pemuka adat dapat pula merangkap kepala desa yang mengatur atau memimpin pergaulan hidup dalam masyarakat, secara tradisional kedudukan dan peranan kepala masyarakat hukum adat sama dengan kepala adat, oleh karena kepala adat adalah kepala masyarakat dalam hukum adat. Selanjutnya Soepomo dalam bukunya yang berjudul ‘’Bab-Bab tentang Hukum Adat ‘’menyatakan bahwa’’kepala desa adalah bapak masyarakat, ia mengetahui persekutuan sebagai suatu keluarga besar, ia adalah pemimpin pergaulan hidup di dalam persekutuannya’’ Sedangkan menurut Bushur Muhamad dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Adat’’ mengemukakan bahwa ‘’segala aktivitas masyarakat hukum desa dipusatkan pada tangan Kepala Desa, yang menjadi bapak masyarakat desa dan dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan hukum adat masyarakat , hukum adat yang dipimpinnya oleh sebab itu kepala desa biasanya juga sebagai kepala adat. Adapun aktivitaskepala desa tersebut meliputi tiga hal, yaitu: a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuannya yang menguasai tanah itu b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya(pembinaan secara preventif)
  11. 11. 11 c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar(pembinaan secara repressif) Soetardjo Kartohadikoesoema yang dikutip oleh Soejono Soekanto dalam bukunya ‘’kedudukan kepala desa sebagai Hakim perdamaian ‘’menjelaskan bahwa hak dan kewajiban kepala desa, meliputi: a. Mengurus rumah tangga desa b. Mengurus dan memelihara pekerjaan umum c. Mengurus dan memelihara segala harta benda milik desa d. Mengurus dan memelihara lembaga-lembaga desa e. Mengawasi segala hal yang menyangkut kepentingan desa f. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan g. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya Dengan demikian maka jelaslah, bahwa kepala desa atau kepala adat berwenang untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di desanya, guna memulihkan kembali keseimbangan hukum dalam desa seperti keadaan semula. Sehingga jelaslah apa yang dikatakan oleh Soerojo Wignjodipoero, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala desa bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa, untuk memulihkan hukum. Menurut Soepomo yang dikutif oleh Soerjono Soekanto, dalam bukunya ‘’kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim perdamaian’’ menyatakan bahwa: ‘’kepala desa bertugas memelihara hidup hukum didalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala desa sehari-hari meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menjalankan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa , pengairan, lumbung desa, urusan
  12. 12. 12 tanah yang dikuasai oleh hak persekutuan desadan sebagainya, warisan, pemeliharaan anak yatim serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam persekutuan, pendek kata, seluruh lapangan pergaulan hidup dalam persekutuan tidak tertutup bagi kepala desa untuk ikut campur tangan bila mana diperlikan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum’’ Dengan demikian kepala desa adalah pengemban dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketentraman. Dalam hal ini kepala desa berhak dan berkewajiban menyelesaikan setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan adat yang ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat. Bagi yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi adat menurut soepomo yaitu: a. Pengganti kerugian ‘’immaterieel’’ dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi anak gadis yang telah dicemari b. Bayaran ‘’uang adat ‘’ kepada pihak yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyrakat dari segala kotoran gaib d. Penutup malu, permintaan malu e. Berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa setiap yang melanggar aturan hukum adat ataupun hukum umum dapat dikenakan sanksi yang bersifat mengikat kepada para pelanggarnya, sanksi tersebut dapat berupa hukuman badan ataupun pengganti kerugian atau denda. B. Perkembangan Hukum Adat
  13. 13. 13 1. Hukum adat dalam perkembangannya Tahapan perkembangan hukum adat di Indonesia sedang berada pada posisi dilema untuk kelangsungannya. Sebagai Negara yang sedang melakukan transformasi hukum menuju pada sistem hukum tertulis(statutory law system), Indonesia saat ini sedang mengupayakan suatu proses unifikasi dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang terdapat dan berlaku dibeberapa bagian masyarakat di Indonesia. Salah satu pokok perhatian dalam proses tersebut yaitu mengenai keberadaan hukum adat terutama untuk bidang-bidang yang sensitif. Bidang-bidang hukum adat yang sampai sekarang masih hidup dalam pola-pola hubungan hukum pada masyarakat di Indonesia, keberadaannya sangat tergantung pada budaya dan keyakinan masyarakatnya. Menurut otje salman soemadiningrat dalam rekonseptualisasi hukum adat kontemporer (2002: 149-150), selain hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang berkembang dan terlembaga dalam pola perilaku masyarakat. Selain itu, dikenal pula hukum dalam bentuk putusan hakim yang mengikat para pihak. Karena itu,untuk kepentingan elaborasi bidang-bidang hukum adat yang masih berlaku di Indonesia , sangat perlu dilakukan penelitian, terutama melalui putusan-putusan pengadilan. Pilihan terhadap putusan pengadilan adalah karena berbagai alasan yang berkembang dalam wacana hukum adat sehingga putusan pengadilan merupakan sesuatu yang penting dalam fungsinya sebagai pembentuk atau tidaknya suatu sistem hukum adat. 2. Pra-Kemerdekaan Masa pra-kemerdekaan berawal di penghujung abad ke-16 di tandai dengan mendaratnya kapal-kapal dagang Belanda untuk pertama kalinya di Nusantara. Ketika itu, kawasan Nusantara secara hukum ketatanegaraan sudah mempunyai lembaga kemasyarakatan dan tatanan
  14. 14. 14 kekuasaan yang diperintah oleh kerabat, berbentuk perserikatan, republik, dan kerajaan-kerajaan. Menurut Van Vollenhoven (1934: 1), ketika itu kawasan Nusantara ini bukanlahpulau yang tandus dan kosong (woest en leding land) secara hukum ketatanegaraan.Tatanan kekuasaan dan lembaga kemasyarakatan dengan berbagai bentuknya menurut hukum ketatanegaraan, berdasarkan sistem hukum adat ,bukan hukum Barat. Istilah adatstaatsrecht yang dikenalkan oleh Van Vollenhoven itu, kemudian diikuti oleh Logemann (1947) dan Van Djik (1962). Dalam bukunya College Aantekenigen over het Staatsrecht van Nederlands- indie ini Logemenn (1947: 5-7) menegaskan bahwa ketika itu hukum tata Negara Hindia Belanda menunjukkan suatu keistimewaan karena terdiri atas dua elemen yang sangat berbeda sumber dan strukturnya, sehingga disebutnya bersifat dualistis. Bagian yang bersumber dari organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia sebagai salah satu elemen itulah yang disebut adatstaatsrecht. Hal-hal yang telah diungkapkan di atas menunjukkan bahwa yang dibahas dalam adatstaatsrecht (yang diperkenalkan oleh Van Vollenhoven itu) ialah mengenai masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang ada di Indonesia. Pembahasan mengenai hal itu tidak hanya penting untuk mengetahui segala sesuatu yang menyangkut masyarakat hukum atau persekutuan hukum, melainkan untuk mengetahui hukum (adat) itu sendiri secara keseluruhan.
  15. 15. 15 Menurut Koesnoe (1979: 178), hukum tata Negara adat (Koesnoe menggunakan istilah hukum adat tata Negara) yang dahulu merupakan hukum golongan berdampingan dengan landsrecht, kini diletakkan sebagai hukum Indonesia mengenai tata Negara, dan menjadi sumber dari segala sumber hukum tata Negara kita. Pandangannya yang terakhir itu didasarkan atas penjelasan Umum 11 dari Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XX/MPRS/1966, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 3. Pasca-Kemerdekaan a. Produk Hukum Bidang Pemerintahan Produk hukum yang paling awal pasca-kemerdekaan ialah Undang-undang No.22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD 1948).Menurut Andi Mustari Pide (1999:70-80), walaupun produk hukum ini ditetapakan pada saat UUD 1945 berlaku secara formal, sistem pemerintahan yang dianut sudah berubah, bukan lagi sistem presidensial (semu) melainkan sistem parlementer akibat Maklumat Wakil Presiden 16 Oktober 1945 No.X. Didalam UUPD 1948 ini ditetapkan 3 tingkatan daerah otonom, yaitu : 1) Provinsi 2) Kabupaten (Kota Besar) 3) Desa (Kota Kecil), tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai desa Berdasarkan UUDS 1950, telah ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (UUPPD 1957). Dalam pasal 131 ayat 1-3 ditetapkan pembagian daerah Indonesia yang terdiri dari atas daerah besar dan kecil, memberikan
  16. 16. 16 kekuasaan pada daerah otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan kemungkinan menyerahkan tugas- tugas kepala daerah yang termasuk dalam urusan rumah tangganya. Menyangkut hal yang oleh Ter Haar-Poesponoto (2001: 40-43) disebut lingkungan raja-raja (vorsten landen), UUDS 1950 mengatur kedudukannya sebagai daerah swapraja, yang dalam pasal 132 ayat (1) ditetapakan bahwa : kedudukannya diatur dengan undang-undang susunan pemerintahannya atas dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan. Dalam pasl 132 ayat (2) terdapat ketentuan yang perlu dikutip secara lengkap, sebagai berikut: ‘’ kedudukan daerah-daerah swapraja yang tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, member kuasa untuk itu kepada pemerintah.’’ b. Sistem yang Sentralistis Produk hukum tersebut menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pelaksanaannya pada Daerah Tingkat 11, kendati untuk mewujudkannya digantungkan pada peraturan pelaksanaan yang baru muncul dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1992. Ini pun memerlukan proses uji coba terlebih dahulu yang memerlukan acuan tersendiri sehingga ditetapakanlah Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 Daerah dari Percontohan. Kelambatan munculnya kedua peraturan pemerintah
  17. 17. 17 untuk melaksanakan UUPPD 1974 ini menyebabkan penetapan 26 daerah dari 26 provinsi (tidak termasuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta) baru diuji coba pada awal 1997. Proses uji coba ini tidak terselesaikan ketika Indonesia memasuki area reformasi yang menghasilkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih populer dengan sebutan Undang- Undang Otonomi Daerah (UU OTODA 1999). Itulah sebabnya, UUPPD 1974 selama masa berlakunya tetap mempertahankan sisten pemerintahan yang sentralistis.Adanya dua jabatan dalam satu tangan (kecuali untuk jabatan kepala wilayah kecamatan) menyebabkan peran yang lebih menonjol adalah sebagai kepala wilayah daripada kedudukannya sebagai Kepala Daerah. Pide,Suriyaman Mustari (2014) C. Jenis pelanggaran Adat dan Sanksi Adat Menurut Hukum Adat Kota Bengkulu Dalam hukum adat tidak dibedakan antara yang bersifat kejahatan dan pelanggaran namun demikian, dapat dikatakan bahwa kedua istilah tersebut menunjukkan perbuatan salah menurut pandangan hukum adat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hilman Hadikusuma dalam hukum pidana adat yang menyatakan bahwa : ‘’Baik kejahatan ataupun pelanggaran kesemuanya adalah’’ kesalahan dan barang siapa melakukan kesalahan yang menyebabkan keganjilan dan menganggu keseimbangan masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikan, diperbaiki, atau dihukum. Begitu pula didalam hukum pidana adat tidak ada
  18. 18. 18 ditekankan perbuatan kesalahan itu pada adanya unsur kesengajaan atau karena kurang hati-hati, melainkan yang penting bahwa kesalahan itu sudah terjadi ‘’ Sejalan dengan teori tersebut diatas maka Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa ‘’pelanggaran’’ berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada ‘’perbuatan melanggar hukum’’. Adapun jenis-jenis pelanggaran adat serta sanksinya menurut Perda Adat Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003 : 1. Cempalo Tangan a. Mencilok dan Merusak (pasal 21 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003) Dalam hal seseorang mengambil atau merusak barang orang lain tanpa seizing pemiliknya, maka dapek salah dapat dikenakan denda adat berupa, permohonan maaf, ganti kerugian dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin. 1) Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan permufakatan terlebih dahulu dan atau dengan bersama-sama, dan atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau jika yang diambil atau dirusak barang peninggalan atau pusaka, atau barang- barang yang ada dimasjid, atau barang termaksud merupakan sumber mata pencarian keluarga, maka bagi dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu 2) Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika barang yang diambil adalah milik keluarga dekat, atau barang yang diambil untuk dimakan atau dapek salah merupakan anak-anak, maka yang dapek salah hanya dapat dikenakan dendo permintaan maaf. (Perda Kota Bengkulu, 2003:32).
  19. 19. 19 b. Celako (pasal 22 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003) Dalam hal terjadi pemukulan , menimbulkan luka dan atau tanda bekas luka, pada seseorang atau beberapa orang, maka yang dapek salah, wajib ,membayar segala biaya yang diperlakukan untuk pengobatan, permintaan maaf dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin 1) Dalam hal akibat pemukulan, menimbulkan matinya seseorang atau beberapa orang, maka yang dapek salah, wajib membayar segala biaya yang diperlukan untuk pengobatan, upacara kematian, permintaan maaf dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin 2) Jika perbuatan termaksud dilakukan karena kekhilafan atau ketidak sengajaan, maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa ganti kerugian sebesar biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan atau upacara kematian, serta upacara adat Tepung Setawar Sedingin. 3) Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan menggunakan alat, atau dilakukan oleh beberapa orang, atau dengan permufakatan terlebih dahulu atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu. 4) Dalam hal dapek salah adalah anak-anak atau orang yang tidak memiliki penghasilan atau orang yang tidak berkemampuan, maka dendo adat dapat dilaksanakan oleh orang tua, wali, kaum kerabat atau Rajo Penghulu di tempat yang dapek salah bertempat tinggal 5) Yang termaksud dalam perbuatan pemukulan adalah bentuk perbuatan yang menggunakan tangan atau kaki antara lain adalah menempeleng, meninju, menendang, mendorong, menarik, menusuk dan perbuatan dengan mengayungkan tangan serta kaki lainnya (Perda Kota Bengkulu, 2003:33) c. Merabal (pasal 23 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003) Dalam hal seseorang atau beberapa orang memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat didalam perkawinan, sehingga mengakibatkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya
  20. 20. 20 termaksud, maka yang dapek salahnya dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin. 1) Jika perbuatan termaksud dalam pasal ini dilakukan karena kekhilafan atau ketidaksengajaan, dan tidak pula menimbulkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya termaksud, maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin. 2) Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak , atau dengan menggunakan kekerasan , atau salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh beberapa orang dengan permufakatan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu. 3) Jika perbuatan dilakukan dimuka umum atau ditempat umum maka selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnyayang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu 4) Yang termaksud dalam perbuatan memegang adalah segala bentuk perbuatan yang menggunakan tangan atau anggota badan lainnya adalah membelai, mengelus, mencium, meraba, memeluk atau perbuatan lainnya yang dikategorikan dengan perbuatan cabul dan bertentangan dengan adab sopan santun (Perda Kota Bengkulu, 2003:34) d. Zina ( Pasal 24 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003 Dalam hal seseorang ‘’Berzina’’ dan keduanya tidak terikat dalam perkawinan , maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat dalam mufakat Rajo Penghulu 1) Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, atau dengan menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya , atau dilakukan oleh beberapa orang dengan permufakatan terlebih dahulu, atau dilakukan dimuka umum maka yang dapek salah,
  21. 21. 21 selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnyayang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu. 2) Jika perbuatan termaksud mengakibatkan kehamilan dan kelahiran seorang anak, maka selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, maka yang dapek salah dapat diwajibkan memberi nafkah kepada lawan jenisnya selama kehamilan dan nafkah kepada anak yang lahir, atau dikenakan dendo adat lainnyayang diputuskan Rajo Penghulu ( Perda Kota Bengkulu, 2003:35). e. Bertandang dan Numpang Temalam ( pasal 25 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003). Dalam hal seseorang bertandang ke rumah lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, melebihi waktu tengah malam maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’ Dendo Adat’’ teguran. 1) Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu. 2) Jika perbuatan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni selain dari yang dapek salah itu sendiri, maka dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu dapat dikenakan kepada pemilik tempat atau rumah termaksud (Perda Kota Bengkulu, 2003:36). f. Bertemu (Pasal 27 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003 ) Dalam hal seseorang mengajak pergi atau berjanji untuk bertemu lawan jenisnya yang bukan muhrim atau yang tidak terikat dalam perkawinan, ditempat tertentu tanpa seizin orang tua atau wali atau orang lain yang berkewajiban untuk mengawasi lawan jenisnya
  22. 22. 22 termaksud, maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran dan permohonan maaf. 1) Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu. 2) Jika perbuatan termaksud ditujukan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan, maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa permintaan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin 3) Jika tempat bepergian dan atau tempat pertemuan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni, atau bukan ditempat muhrim lawan jenisnya, maka selain dari yang dapek salah itu sendiri, dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu dapat juga dikenakan kepada pemilik tempat rumah tersebut, serta orang tua dan wali yang dapek salah (Perda Kota Bengkulu, 2003:38). g. Tata cara Hidup Bertetangga ( Pasal 28 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003 ) Dalam hal seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan tetangganya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai tetangga, dalam hubungan bertetangga , maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian. 1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya serta melakukan kewajiban tertentu dalam mufakat Rajo Penghulu. 2) Yang termaksud didalam perbuatan yang tidak menyenangkan atau kerugian tetangganya dalam hubungan bertetangga antara lain adalah, sengaja membuat saluran air diperbatasan tanah perkarangan tanpa izin tetangganya, membuang sampah atau kotoran di tanah perkarangan tetangga, memasukkan kotoran
  23. 23. 23 atau benda lainnya ke dalam sumur tetangga, membuat tempat pembuanagan WC berdekatan dengan sumur tetangga, atau membuat suar gaduh, ribut, dan bising atau menimbulkan bau busuk, atau perbuatan lain yang dapat mengusik ketenangan dan ketentraman tetangga. 3) Yang termaksud dalam kewajiban tetangga adalah , dalam hal seseorang bepergian untuk sementara waktu, maka wajib baginya memberitahukan kepada tetangganya dan bagi tetangganya tersebut wajib pula mengawasi, menjaga keamanan, dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang patut terhadap kepentingan tetangga termaksud (Perda Kota Bengkulu, 2003:39). h. Tata Cara Berjanji ( Pasal 29 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003) Dalam hal seseorang dengan sengaja tidak menepati janjinya dengan orang lain berkenaan dengan hutang piutang , sewa menyewa, dan pinjam meminjam, jual beli, serta upah dan pemberian lainnya, baik berupa barang atau perbuatan, pekerjaan, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin. 1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. 2) Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan karyawan atau pembantu rumah tangga dengan majikan, atau hubungan bawahan dan atasan, atau yang dapek salah adalah orang yang status ekonomi atau status sosialnya lebih baik , maka yang dapek salah , selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu (Perda Kota Bengkulu, 2003:40).
  24. 24. 24 i. Kepemilikan Tanah ( Pasal 30 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003 ) Dalam hal seseorang dengan sengaja menebang, menanami tumbuh- tumbuhan membuat pagar, atau bangunan ditanah milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya dan atau tanpa sepengetahuan aparat Kelurahan setempat, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin. 1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah,selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. 2) Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan penggarap dan pemilik maka, bagi yang dapek salah, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. 3) Dendo adat juga dapat dikenakan, dalam hal seseorang menjual, membuat petak tanah orang lain atau memberi izin kepada orang lain untuk menempati, menggarap tanah yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik tanah termaksud (Perda Kota Bengkulu , 2003:41). j. Kewajiban Menjaga Lingkungan ( pasal 31 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003) Dalam hal seseorang sengaja menebang, merusak, atau mengotori, membuat pagar, menanami tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan sesuatu ke tempat atau tanah, tempat atau kolam, laut, danau, cagar alam, hutan lindung, yang menjadi sumber penghidupan orang banyak, tanpa seizin atau sepengetahuan aparat Kelurahan setempat
  25. 25. 25 maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran, dan atau permohonan maafdan atau ganti kerugian 1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. 2) Jika perbuatan termaksud merugikan masyarakat umum, maka bagi yang dapek salah, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu (Perda Kota Bengkulu, 2003:42). 2. Cempalo Mulut a. Membuat malu Orang Lain (Pasal 36 Perda Kota Bengkulu No. 29 Tahun 2003) Dalam hal seseorang memaki, menghardik, menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain, dengan menggunakan kata-kata yang terbukti bohong, dan dapat menimbulkan perasaan malu bagi orang lain, maka yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ berupa teguran, atau permohonan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin. 1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh orang yang terikat hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, atau hubungan perkawinan, maka bagi yang dapek salah wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dan dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. 2) Dikecualikan dalam ketentuan pasal ini, jika perbuatan memaki termaksud dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau suami kepada istrinya, atau kakak terhadap adik, yang bertujuan untuk kebaikan, maka dendo adat tidak dapat dikenakan (Perda Kota Bengkulu, 2003:46).
  26. 26. 26 b. Memakan dan Meminum Barang Terlarang (Pasal 37 Perda Kota Bengkulu No.29 Tahun 2003) Dalam hal seseorang memakan dan atau meminum –minuman yang terlarang atau dapat memabukan, atau membuat orang menjadi tidak sadar, atau membuat orang menjadi jijik, yang dilakukan ditempat umum , maka yang dapek salah dapat dikenakan’’dendo adat’’ berupa teguran, atau permohonan maaf, dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin. 1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan secara bersama-sama, maka bagi yang dapek salah wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. 2) Dikecualikan dari ketentuan pasal, jika perbuatan termaksud dilakukan untuk pengobatan atau maksud lainnya yang bertujuan untuk kebaikan dan diizinkan oleh pejabat yang berwenang, maka dendo adat tidak dapat dikenakan (Perda Kota Bengkulu, 2003:47). 1. Cempalo Mato ( Pasal 38 Perda Kota Bengkulu No.29 Tahun 2003) Dalam hal seseorang ditempat umum atau dimuka umum, memandang lawan jenisnya dengan nafsu shawat dan atau secara tidak sopan, atau mengintip lawan jenisnya ditempat yang tertutup, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan seseorang, atau menimbulkan ketakutan pada lawan jenisnya itu, maka yang didapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa teguran dan atau permohonan maaf. a. Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, maka bagi yang dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat
  27. 27. 27 dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. b. Jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap lawan jenis yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain, maka selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat berupa upacara Tepung Setawar Sedingin dan dendo adat lainnya yang ditetapkan oleh Rajo Penghulu. c. Termaksud dalam perbuatan ini adalah di tempat umum (kecuali ditempat peruntukan secara khusus sesuai dengan izin yang berlaku), seorang perempuan yang sengaja memakai pakaian yang tidak menutup aurat dan secara langsung dapat menimbulkan pandangan penuh shawat dari laki-laki yang memandangnya (Perda Kota Bengkulu, 2003:48).
  28. 28. 28 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat Dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini akan dilakukan diKecamatan Muara Bangkahulu, Kelurahan Bentiring, Kandang Limun, Pematang Gubernur Kota Bengkulu.Pengambilan lokasi ini karena berdasarkan pengamatan peneliti di Kelurahan Bentiring, Kandang Limun, Pematang Gubernur ada terjadi perkembangan pelaksanaan sanksi adat. 2. Waktu Penelitian Waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan ini lebih kurang satu bulan dari bulan April-Mei 2015 B. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam menyelesaikan masalah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian diskritif kualitatif dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau diskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Metode penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang (Notoatmodjo 2005 : 138 ) 28
  29. 29. 29 C. Sumber Data Adapun sumber data yang didapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu : 1. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang berkaitan dengan tema penelitian dan datanya langsung diterima dari kepala desa, ketua adat, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka adat, sesepuh adat, dan masyarakat setempat 2. Sumber data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku literature serta bacaan lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Hal ini bertujuan untuk memproleh konsepsi-konsepsi, azas-asaz, pandangan-pandangan, serta kaidah hukum. (Koentjaraningrat, 1980:108). D. Informan Informan adalah seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang (Moleong, 2006: 90) pemilihan informasi ini dilakukan secara acak melainkan berdasarkan tujuan tertentu yaitu disesuaikan dengan sasaran penelitian dan dengan mempergunakan teknik bergulir. Jumlah informan tidak ditentukan akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang akan dicari sebanyak mungkin dan apabila data dirasa cukup maka wawancara akan dihentikan, kemudian dilakukan pengecekan data terhadap informan berikutnya
  30. 30. 30 Adapun yang dilakukan informan menurut Sparadley Adam Moleong (2006:302) adalah : 1. Informan masih terlibat secara penuh atau aktif pada lingkungan yang menjadi sasaran penelitian. 2. Informan telah cukup lama dan menyatu dengan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian 3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan. 4. Tokoh-tokoh yang lain yang biasa dianggap untuk dimintai keterangan Sebagai informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu : 1. Rajo penghulu, yaitu lembaga-lembaga adat yang ada dikelurahan Bentiring, Pematang Gubernur, Kandang Limun Kota Bengkulu, yang terdiri dari penghulu Adat , penghulu Syara’ dan Cerdik Cendikio 2. Penghulu Adat yang terdiri dari ketua adat dan perangkat adat yang ada di Kelurahan Bentiring, Pematang Gubernur, Kandang Limun Kota Bengkulu 3. Penghulu syara adalah iman dan perangkat syara (khatib, Bilal, dan Gharim) di kelurahan Bentiring, Pematang Gubernur, Kandang Limun 4. Cerdik Cendikio, adalah tokoh-tokoh masyarakat dan kalangan cerdik pandai yang mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat.
  31. 31. 31 5. Masyarakat setempat yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan sanksi adat E. Teknik Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di bawah ini dijabarkan tentang metode tersebut. 1. Interviuw (wawancara) Wawancara merupakan percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh pihak kedua, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai dalam penelitian ini ialah ketua adat dan tokoh masyarakat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Moleong (2005:186) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu , yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Interview(wawancara) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memproleh informasi dari terwawancara. (Arikunto,2002:132) Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah metode wawancara tidak terstruktur yaitu metode wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman
  32. 32. 32 wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 2. Observasi Menurut Hamidi (2004:74) observasi berarti peneliti melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan dikatakan atau yang diperbincangkan para responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah teknik observasi non partisipan karena peneliti tidak ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian, meskipun peneliti terjun langsung dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat dan peneliti berusaha semaksimal mungkin menciptakan hubungan yang dekat dan akrab Observasi yaitu pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. (Arikunto,2002:133) selanjutnya sutrisno (1986:145) mengemukakan bahwa ‘’observasi merupakan suatu proses yang kompleks, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sedangkan peneliti ini menggunakan observasi yaitu untuk melihat kondisi objek penelitian secara langsung serta peneliti dapat bertemu langsung kepada ketua adat dan tokoh masyarakat seta peneliti langsung ke tempat lokasi penelitian.
  33. 33. 33 3. Dokumentasi Dokumentasi adalah cara ataupun alat untuk mengumpulkan data dari buku-buku,serta dokumen lain yang dianggap penting dalam proses penelitian dan data tertulis lainnya yang dapat mendukung proses penelitian. (Arikunto,2002:135) Adapun data yang diharapakan dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah data tentang perkembangan pelaksanaan sanksi adat yang pernah terjadi dalam masyarakat di kecamatan Muara Bangkahulu kelurahan Bentiring, Beringin Raya, Kandang limun Kota Bengkulu Sehubung dengan penelitian ini, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan adalah cara observasi langsung, wawancara, dokumentasi sebagai data primer dan ditambah studi literature sebagai data sekunder. Untuk memproleh data guna menjawab permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini, maka ada dua teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan yaitu data primer dan data sekunder. F. Teknik Analisa Data Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Hubermen sebagaimana dikutif Sugiyono (2009:334) yaitu dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :
  34. 34. 34 1. Data reduction (reduksi data) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. 2. Data disiply (penyajian data) yaitu menyajikan menginterprestasikan data atau fakta yang telah diolah lalu dibandingkan dengan ketentuan- ketentuan teoritis dan normatif yang berlaku. 3. Verification (menarik kesimpulan) yaitu memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dilapangan dan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data Penelitian menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pertimbangan untuk objektifitas dalam penelitian ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mawadi Lubis (2008:75) adalah sebagai berikut : 1. Keabsahan pengamatan , dengan tujuan merumuskan ciri-ciri dan unsur – unsur situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang terjadi dan memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara teperinci. 2. Auditing, yakni pemeriksaan bukti-bukti yang didapatkan dari hasil penelitian guna menemukan tingkat kesesuaian antara informasi dan hasil yang diharapakn. 3. Triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
  35. 35. 35 BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Keadaan Umum Wilayah Penelitian 1. Profil Kecamatan Muara Bangkahulu, yang meliputi : a. Profil Kelurahan Bentiring Kelurahan Bentiring merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu dan berbatasan langsung dengan : 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Bentiring Permai 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Semarang 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Bentiring Permai 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Bengkulu Tengah Disamping itu Kelurahan Bentiring mempunyai wilayah yang cukup luas, yang sudah dimanfaatkan atau masih dalam lahan kosong.Kelurahan Bentiring mempunyai luas wilayah 500 Ha yang terdiri dari pemukiman maupun lahan kosong. b. Profil Kelurahan Kandang Limun Kelurahan Kandang Limun merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Muara BangkaHulu dan berbatasan langsung dengan : 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah 35
  36. 36. 36 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rawa Makmur Permai 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Beringin Raya 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pematang Gubernur Disampng itu Kelurahan Kandang Limun mempunyai wilayah yang cukup luas, baik yang sudah dimanfaatkan atau masih dalam lahan kosong. Kelurahan Kandang Limun mempunyai luas wilayah 422,7 Ha yang terdiri dari luas sawah atau rawa 216,681 Ha, daratan 206,019 Ha. c. Profil Kelurahan Pematang Gubernur Kelurahan Pematang Gubernur merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Muara BangkaHulu dan berbatasan langsung dengan : 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Hitam 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Serut, Kelurahan Rawa Makmur 3) Sebelah Barat berbatsan dengan Kelurahan Kandang Limun 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bentiring Disamping itu Kelurahan Pematang Gubernur mempunyai wilayah yang cukup luas,baik yang sudah dimanfaatkan atau masih dalam lahan kosong. Kelurahan Pematang Gubernur mempunyai luas wilayah 467 Ha yang terdiri dari pemukiman maupun lahan kosong.
  37. 37. 37 2. Keadaan Penduduk Kecamatan Muara BangkaHulu, yang meliputi : a. Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu. Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu dihuni oleh penduduk asli maupun pendatang yang menetap disana,menurut data statistik Kelurahan Bentiring pada tahun 2015 penduduknya berjumlah 976 kepala keluarga (KK) dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 4.085 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Bentiring Menurut Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah 1 2 Laki-laki Perempuan 1978 jiwa 2107 jiwa Jumlah 4085 Jiwa Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Bentiring, 2015 Adapun jumlah penduduk berdasarkan umur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2 Jumlah penduduk Kelurahan bentiring Berdasarkan Kelompok Umur No Umur (Tahun) Jumlah
  38. 38. 38 1 0-4 270 jiwa 2 5-9 359 jiwa 3 10-14 595 jiwa 4 15-19 412 jiwa 5 20-24 259 jiwa 6 25-29 262 jiwa 7 30-34 238 jiwa 8 35-39 265 jiwa 9 40-44 299 jiwa 10 45-49 374 jiwa 11 50-54 252 jiwa 12 55-59 221 jiwa 13 60-64 171 jiwa 14 65-69 121 jiwa 15 70-74 74 jiwa 16 75 Keatas 15 jiwa
  39. 39. 39 Jumlah 4085 jiwa Sumber data : Dokumen Kantor Kelurahan Bentiring, 2015 Kondisi pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu, yaitu mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) sampai dengan magister (S2). Untuk lebih jelas nya tentang pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat di Kelurahan Bentiring, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3 Kondisi pendidikan Masyarakat Kelurahan Bentiring No Jenjang Pendidikan Jumlah 1 SD 246 jiwa 2 SMP 1381 jiwa 3 SMA 1329 jiwa 4 SARJANA 297 jiwa 5 MAGISTER 12 jiwa Sumber data : Dokumen Kantor Kelurahan Bentiring, 2015 Adapun jumlah penduduk Kecamatan Muara BangkaHulu berdasarkan kepercayaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
  40. 40. 40 Tabel 4 Jumlah penduduk Kelurahan Bentiring Berdasarkan Kepercayaan No Agama Jumlah 1 Islam 4046 jiwa 2 Kristen 21 jiwa 3 Khatolik 6 jiwa 4 Hindu 7 jiwa 5 Budha 5 jiwa Jumlah 4085A Sumber data : Dokumen Kantor Kelurahan Bentiring, 2015 Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari , masyarakat Kelurahan Bentiring memiliki bermacam-macam aktivitas produktif baik petani, buruh tani, TNI/POLRI, dosen swasta, dukun kampung maupum Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 5 Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Bentiring
  41. 41. 41 No Jenis Pekerjaan Jumlah 1 Petani 103 jiwa 2 Buruh Tani 70 jiwa 3 PNS 917 jiwa 4 TNI/POLRI 38 jiwa 5 Dosen Swasta 3 jiwa 6 Dukun Kampung Terlatih 6 jiwa Jumlah 1137 jiwa Sumber data : Dokumen Kantor Kelurahan Bentiring, 2015 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu mempunyai mata pencarian yang beraneka ragam mulai dari PNS samapi petani b. Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara BangkaHulu Kota. Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara BangkaHulu Kota.Bengkulu dihuni oleh penduduk asli maupun pendatang yang menetap disana, menurut data statistik Kelurahan Kandang Limun pada tahun 2015 penduduk nya berjumlah 1401 kepala keluarga (KK) dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 6.370 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Kandang Limun Menurut Jenis Kelamin
  42. 42. 42 No Jenis Kelamin Jumlah 1 2 Laki-laki Perempuan 3131 jiwa 3239 jiwa Jumlah 6370 jiwa Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Kandang Limun, 2015 Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Kandang Limun Berdasarkan Kelompok Umur No Umur (Tahun) Jumlah 1 0-6 299 jiwa 2 7-12 949 jiwa 3 13-18 1182 jiwa 4 19-24 2324 jiwa 5 25-55 1150 jiwa 6 56-79 315 jiwa 7 80 Keatas 7 jiwa
  43. 43. 43 Jumlah 6370 jiwa Sumber data : Dokumen Kantor Kelurahan Kandang Limun, 2015 Kondisi pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara BangkaHulu, yaitu mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) sampai dengan sarjana (S1). Untuk lebih jelasnya tentang pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat di Kelurahan Kandang Limun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3 Kondisi Pendidikan Masyarakat Kelurahan Kandang Limun No Jenjang Pendidikan Jumlah 1 TK 77 jiwa 2 SD 142 jiwa 3 SMP 203 jiwa 4 SMA 404 jiwa 5 Sarjana 270 jiwa Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Kandang Limun, 2015 Tabel 4
  44. 44. 44 Jumlah Penduduk Kelurahan Kandang Limun berdasarkan kepercayaan No Agama Jumlah 1 Islam 6309 jiwa 2 Khatolik 15 jiwa 3 Protestan 170 jiwa 4 Hindu - 5 Budha - Jumlah 6370 jiwa Sumber data : Dokumen Kantor Kelurahan Kandang Limun, 2015 Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kelurahan Kandang Limun memiliki bermacam-macam aktivitas produktif baik swasta, pedagang, petani, tukang, buruh harian maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 5 Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Kandang Limun No Jenis Pekerjaan Jumlah
  45. 45. 45 1 PNS / ABRI / POLRI 345 jiwa 2 Wiraswasta 2005 jiwa 3 Pedagang 1438 jiwa 4 Petani 1015 jiwa 5 Tukang 76 jiwa 6 Buruh Harian 424 jiwa Jumlah 5303 jiwa Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Kandang Limun. 2015 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu mempunyai mata pencarian yang beraneka ragam mulai dari PNS sampai petani c. Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu. Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu dihuni oleh penduduk asli maupun pendatang yang menetap disana , menurut data statistic Kelurahan Pematang Gubernur pada tahun 2015 penduduknya berjumlah 1566 kepala keluarga (KK) dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 5850 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Gubernur Menurut Jenis Kelamin
  46. 46. 46 No Jenis Kelamin Jumlah 1 2 Laki-laki Perempuan 2924 jiwa 2926 jiwa Jumlah 5850 jiwa Sumber data : dokumen Kantor Kelurahan Pematang Gubernur, 2015 Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Gubernur Berdasarkan Kelompok Umur No Umur ( Tahun) Jumlah 1 0-4 393 jiwa 2 5-9 288 jiwa 3 10-14 755 jiwa 4 14-19 749 jiwa 5 20-24 274 jiwa 6 25-29 299 jiwa
  47. 47. 47 7 30-34 522 jiwa 8 35-39 595 jiwa 9 40-44 547 jiwa 10 45-49 573 jiwa 11 50-54 280 jiwa 12 55-59 240 jiwa 13 60-64 154 jiwa 14 65-69 142 jiwa 15 70-74 43 jiwa Jumlah 5850 jiwa Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Pematang Gubernur, 2015 Kondisi pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara BangkaHulu, yaitu mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) samapi dengan sarjana (S1). Untuk lebih jelasnya tentang pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat di Kelurahan Pematang Gubernur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
  48. 48. 48 Tabel 3 Kondisi Pendidkan Masyarakat Kelurahan Pematang Gubernur No Jenjang Pendidikan Jumlah 1 TK 16 jiwa 2 SD 1492 jiwa 3 SMP 645 jiwa 4 SMA 1483 jiwa 5 Sarjana 548 jiwa Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Pematang Gubernur, 2015 Tabel 4 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Gubernur Berdasarkan Kepercayaan No Agama Jumlah 1 Islam 5711 jiwa 2 Khatolik 76 jiwa 3 Protestan 54 jiwa 4 Hindu - 5 Budha - Jumlah 5850 jiwa Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Pematang Gubernur, 2015
  49. 49. 49 Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kelurahan Pemtang Gubernur memiliki bermacam-macam aktivitas produktif baik swasta, pedagang, petani, TNI/POLRI, maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 5 Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Pematang Gubernur No Jenis Pekerjaan Jumlah 1 Petani 2930 jiwa 2 Pedagang 21 jiwa 3 PNS 370 jiwa 4 TNI/POLRI 5 jiwa 5 Wiraswasta 194 jiwa Jumlah 3520 jiwa Simber data : Dokumen Kantor Kelurahan Pematang Gubernur, 2015 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu mempunyai mata pencarian yang beraneka ragam mulai dari PNS sampai petani 3. StrukturOrganisasi Kecamatan Muara BangkaHulu, yang meliputi : Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Bentiring, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :
  50. 50. 50 GAMBAR 1 Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kandang Limun, dapat dilihat pada bagan dibawah ini : GAMBAR 2 KEPALA KELURAHAN MALIDIN S.SOS FUNGSIONAL SEKRETARIS SAPRIL, S.SOS SEKSI PEMERINTAHAN SUDIRMAN SEKSI PEMBANGUNA N MARWANTO SEKSI PELAYANAN UMUM NAYO MURNI SEKSI TRANTIB HERLIYANI, SIP KEPALA KELURAHAN SUARDI, S.SOS FUNGSIONAL SEKRETARIS RESMI HAYANTI, SE SEKSI PEMERINTAHAN SRI HARIYANTI SEKSI PEMBANGUNAN ANGGA SELFARO, S.SOS SEKSI PELAYANAN UMUM TOMU MALAU SEKSI TARTIB RACHMAT KARTOLO
  51. 51. 51 Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pematang Gebernur, dapat dilihat pada bagan dibawah ini : GAMBAR 3 4. Struktur Rajo Penghulu Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu a. Adapun susunan Struktur Rajo Penghulu Kelurahan Bentiring dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 6 STRUKTUR RAJO PENGHULU KELURAHAN BENTIRING Penghulu Penghulu Syara Cerdik Adat Imam Khatib Bilal Gharim Cendikio KETUA Muksin Usman Rolib Zuli Rozani Maharuddin Amran Junaidi Yusri KEPALA KELURAHAN MUSLIM, S.SOS FUNGSIONAL LIZA PARSITA SEKRETARIS KASI PEMERINTAHAN YOULIART, SE KASI PEMBANGUNAN AHYARUDIN KASI PELAYANAN UMUM DARMI SURIANA,S.IP KASI TRANTIB
  52. 52. 52 Perangkat adat: Burtaman Idrus dan Rustam Effendi Drs.Edi Juardi Drs.Maharj an Babinkamti bmas b. Adapun susunan Struktur Rajo Penghulu Kelurahan Kandang Limun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 6 STRUKTUR RAJO PENGHULU KELURAHAN KANDANG LIMUN Penghulu Penghulu Syara Cerdik Adat Imam Khatib Bilal Gharim Cendikio KETUA Nihardi Perangkat adat: Rafiin Drs.Azukr i Mulyadi Usman Jon Pir Samanhud Drs.Khirul Anwar Drs.Asrarudin Sarizal.K Babinkamtibm as c. Adapun susunan Struktur Rajo Penghulu Kelurahan Pematang Gubernur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
  53. 53. 53 Tabel 6 STRUKTUR RAJO PENGHULU KELURAHAN PEMATANG GUBERNUR Penghulu Penghulu Syara Cerdik Adat Imam Khatib Bilal Gharim Cendikio KETUA Nihardi Sa’ip Perangkat adat: Nazarudi Asmara Hadi Mawaldin Burhanud in Ir.Hasanu ddin M.sc Swarto A.Rahan Ali Tjasa,Sh,M.hu m Drs.Lamhir Samsinaga, M.si Drs.Muslih Hasibuan,M.si Drs.Daman Aksah Drs.Syabirin Kenal Babinkamtibm as B. Penyajian Data Hasil Penelitian 1. Sanski adat yang asli di Kecamatan Muara Bangkahulu Hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat di Kecamatan Muara Bangkahulu khususnya di Kelurahan Bentiring, Kandang Limun dan
  54. 54. 54 Pematang Gebernur, adapun sanski asli di Kecamata Muara Bangkahulu adalah : a. Cempalo Tangan 1) Mencilok dan Merusak Menurut Bapak Muksin selaku Ketua Adat Bentiring bahwa dalam hal seseorang mengambil atau merusak barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka dapek salah dapat dikenakan denda adat berupa, permohonan maaf, ganti kerugian, melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam), dan dikatakan juga Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur setelah ada laporan mencilok,laporan tersebut dilporkan ke Depati, depati memetuskan sidang adat yang berupa sidapek salah melakukan arak kampung bagi yang dapek salah, misalnya dapek salah kedapatan menciliok ayam jadi bulu ayam tersebut dijadikan tajuk dan dapek salah mengelilingi kampung sambil mengaku salah tidak mengulangi perbuatan tersebut, bagi yang dapek salah membayar ganti rugi 10 kali lipat dengan apa yang di cilok dapek salah. Senada yang di ungkapkan oleh Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kandang Limun Bahwa jika perbuatan termaksud dilakukan dengan permufakatan terlebih dahulu dan atau dengan bersama-sama, dan atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya,
  55. 55. 55 atau jika yang diambil atau dirusak barang peninggalan atau pusaka, atau barang-barang yang ada dimasjid, atau barang termaksud merupakan sumber mata pencarian keluarga, maka bagi dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu Dikecualikan jika barang yang diambil adalah milik keluarga dekat, atau barang yang diambil untuk dimakan atau dapek salah merupakan anak-anak, maka yang dapek salah hanya dapat dikenakan dendo permintaan maaf. 2) Celako Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur Dalam hal terjadi pemukulan , menimbulkan luka dan atau tanda bekas luka, pada seseorang atau beberapa orang, maka yang dapek salah, wajib, membayar segala biaya yang diperlakukan untuk pengobatan, permintaan maaf dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin(jambar nasi kunyit tutup ayam) Hal ini dibenarkan oleh Bapak Muksin selaku Ketua Adat Bentiring Dalam hal akibat pemukulan, menimbulkan matinya seseorang atau beberapa orang, maka yang dapek salah, wajib membayar segala biaya yang diperlukan untuk pengobatan,
  56. 56. 56 upacara kematian, permintaan maaf dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin( jambar nasi kunyit tutup ayam) Lebih lanjut dikemukakan ole bapak Amran Junaidi selaku Cerdik Cendikio Kelurahan Bentiring Jika perbuatan termaksud dilakukan karena kekhilafan atau ketidak sengajaan, maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa ganti kerugian sebesar biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan atau upacara kematian, serta upacara adat Tepung Setawar Sedingin( jambar nasi kunyit tutup ayam). Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan menggunakan alat, atau dilakukan oleh beberapa orang, atau dengan permufakatan terlebih dahulu atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu. Dalam hal dapek salah adalah anak-anak atau orang yang tidak memiliki penghasilan atau orang yang tidak berkemampuan, maka dendo adat dapat dilaksanakan oleh orang tua, wali, kaum kerabat atau Rajo Penghulu di tempat yang dapek salah bertempat tinggal Yang termaksud dalam perbuatan pemukulan adalah bentuk perbuatan yang menggunakan tangan atau kaki antara lain adalah menempeleng, meninju, menendang, mendorong,
  57. 57. 57 menarik, menusuk dan perbuatan dengan mengayungkan tangan serta kaki lainnya 3) Merabal Dikemukakan oleh Nihardi selaku Ketua Adat Pematang Gubernur dalam hal seseorang atau beberapa orang memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat didalam perkawinan, sehingga mengakibatkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya termaksud, maka yang dapek salahnya dapat dikenakan ‘’Denda Adat’’ berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin( jambar nasi kunyit tutup ayam). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman salah seorang tokoh agama di Kelurahan Kandang Limun Jika perbuatan termaksud dalam pasal ini dilakukan karena kekhilafan atau ketidaksengajaan, dan tidak pula menimbulkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya termaksud, maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin( jambar nasi kunyit tutup ayam). Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak , atau dengan menggunakan kekerasan , atau salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau
  58. 58. 58 dilakukan oleh beberapa orang dengan permufakatan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu. Jika perbuatan dilakukan dimuka umum atau ditempat umum maka selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan dendo adat lainnyayang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu Yang termaksud dalam perbuatan memegang adalah segala bentuk perbuatan yang menggunakan tangan atau anggota badan lainnya adalah membelai, mengelus, mencium, meraba, memeluk atau perbuatan lainnya yang dikategorikan dengan perbuatan cabul dan bertentangan dengan adab sopan santun 4) Zina Menurut Bapak Muksin selaku Ketua Adat Bentiring mengatakan dalam hal seseorang ‘’Berzina’’ dan keduanya tidak terikat dalam perkawinan , maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Denda Adat’’ berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat dalam mufakat Rajo Penghulu, dan dikatakan juga oleh Bapak Nihardi Sa’ip bagi pelaku zina mengadakan Dendo Adat Cuci Kampung. Dengan pelaksanaan si dapek salah menyiapkan seekor kambing dan bahan-bahan serta rempah-rempah untuk cuci kampung.
  59. 59. 59 Pemotongan kambing diadakan diluar kuota artinya ditempat terbuka dan dihadiri semua pengurus adat, setelah kambing dipotong dan dimasak daging kambing tersebut dimakan bersama, daging kambing tersebut tidak boleh dimakan oleh 3 orang yaitu (bujang dan gadis, anak-anak, orang hamil) diyakini perbuatan Dapek Salah tersebut akan menular oleh orang-orang tersebut, setelah itu darah kambing dimasukkan kedalam suatu tempat dicampur dengan air dan dimasukkan daun jeruk. Diadakanlah arak kampung bagi yang dapek salah sambil mengucapakan kata-kata bahwa tidak akan mengulangi perbuatan zina lagi dan darah kambing dipercikkan ke dapek salah dan di percikkan kira-kira 100 meter sekeliling perkarangan rumah tempat kejadian. Setelah dilakukan Cuci Kampung si dapek salah dinikahkan dan diusir dari kampung tempat dapek salah melakukan zina Disampaikan serupa dengan Bapak Daman Aksah salah seorang Cerdik Cendikio Kelurahan Pematang Gubernur Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, atau dengan menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya , atau dilakukan oleh beberapa orang dengan permufakatan terlebih dahulu, atau dilakukan dimuka umum maka yang dapek salah, selain wajib
  60. 60. 60 memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan dendo adat lainnyayang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu. Jika perbuatan termaksud mengakibatkan kehamilan dan kelahiran seorang anak, maka selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, maka yang dapek salah dapat diwajibkan memberi nafkah kepada lawan jenisnya selama kehamilan dan nafkah kepada anak yang lahir, atau dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan Rajo Penghulu 5) Bertandang dan Numpang Temalam Wawancara dengan Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Pematang Gubernur mengungkapkan dalam hal seseorang bertandang ke rumah lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, melebihi waktu tengah malam maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’ Dendo Adat’’ teguran. Menurut Bapak Nihardi Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
  61. 61. 61 Jika perbuatan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni selain dari yang dapek salah itu sendiri, maka dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu dapat dikenakan kepada pemilik tempat atau rumah termaksud. 6) Bertemu Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring dalam hal seseorang mengajak pergi atau berjanji untuk bertemu lawan jenisnya yang bukan muhrim atau yang tidak terikat dalam perkawinan, ditempat tertentu tanpa seizin orang tua atau wali atau orang lain yang berkewajiban untuk mengawasi lawan jenisnya termaksud, maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran dan permohonan maaf Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu. Perkataan senada dikatakan Daman Aksah jika perbuatan termaksud ditujukan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan, maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat
  62. 62. 62 berupa permintaan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam) Jika tempat bepergian dan atau tempat pertemuan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni, atau bukan ditempat muhrim lawan jenisnya, maka selain dari yang dapek salah itu sendiri, dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu dapat juga dikenakan kepada pemilik tempat rumah tersebut, serta orang tua dan wali yang dapek salah 7) Tata cara Hidup Bertetangga Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun dalam hal seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan tetangganya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai tetangga, dalam hubungan bertetangga , maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian. Dikatakan juga Bapak Yusri selaku Cerdik Cendikio Kelurahan Bentiring jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya serta melakukan kewajiban tertentu dalam mufakat Rajo Penghulu.
  63. 63. 63 Yang termaksud didalam perbuatan yang tidak menyenangkan atau kerugian tetangganya dalam hubungan bertetangga antara lain adalah, sengaja membuat saluran air diperbatasan tanah perkarangan tanpa izin tetangganya, membuang sampah atau kotoran di tanah perkarangan tetangga, memasukkan kotoran atau benda lainnya ke dalam sumur tetangga, membuat tempat pembuangan WC berdekatan dengan sumur tetangga, atau membuat suar gaduh, ribut, dan bising atau menimbulkan bau busuk, atau perbuatan lain yang dapat mengusik ketenangan dan ketentraman tetangga. Yang termaksud dalam kewajiban tetangga adalah , dalam hal seseorang bepergian untuk sementara waktu, maka wajib baginya memberitahukan kepada tetangganya dan bagi tetangganya tersebut wajib pula mengawasi, menjaga keamanan, dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang patut terhadap kepentingan tetangga termaksud 8) Tata Cara Berjanji Menurut Bapak Muksin Selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring dalam hal seseorang dengan sengaja tidak menepati janjinya dengan orang lain berkenaan dengan hutang piutang , sewa menyewa, dan pinjam meminjam, jual beli, serta upah dan pemberian lainnya, baik berupa barang atau perbuatan, pekerjaan, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan
  64. 64. 64 ‘’Dendo Adat’’ teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin( jambar nasi kunyit tutup ayam). Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Pematang Gubernur jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan karyawan atau pembantu rumah tangga dengan majikan, atau hubungan bawahan dan atasan, atau yang dapek salah adalah orang yang status ekonomi atau status sosialnya lebih baik , maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu 9) Kepemilikan Tanah Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur. Dalam hal seseorang dengan sengaja menebang, menanami tumbuh-tumbuhan membuat pagar, atau bangunan ditanah milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya dan atau tanpa sepengetahuan aparat Kelurahan setempat, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran,
  65. 65. 65 dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam). Hal ini juga dibenarkan Bapak Samanhudi salah satu tokoh adat Kelurahan Kandang Limun jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan penggarap dan pemilik maka, bagi yang dapek salah, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. Dendo adat juga dapat dikenakan, dalam hal seseorang menjual, membuat petak tanah orang lain atau memberi izin kepada orang lain untuk menempati, menggarap tanah yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik tanah termaksud 10) Kewajiban Menjaga Lingkungan Hasil wawancara dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Bentiring dalam hal seseorang sengaja menebang, merusak, atau mengotori, membuat pagar, menanami tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan sesuatu ke tempat atau tanah, tempat atau kolam, laut, danau, cagar alam, hutan lindung, yang menjadi sumber
  66. 66. 66 penghidupan orang banyak, tanpa seizin atau sepengetahuan aparat Kelurahan setempat maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Denda Adat’’ teguran, dan atau permohonan maafdan atau ganti kerugian Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Keluraham Kandang Limun jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. Jika perbuatan termaksud merugikan masyarakat umum, maka bagi yang dapek salah, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu b. Cempalo Mulut 1) Membuat malu Orang Lain Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur dalam hal seseorang memaki, menghardik, menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain, dengan menggunakan kata-kata yang terbukti bohong, dan dapat menimbulkan perasaan malu bagi orang lain, maka yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Denda Adat’’ berupa teguran, atau permohonan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam).
  67. 67. 67 Pendapat diatas juga dibenarkan oleh Bapak Maharuddin selaku Tokoh Adat Kelurahan Bentiring jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh orang yang terikat hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, atau hubungan perkawinan, maka bagi yang dapek salah wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam ini dan dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. Dikecualikan dalam ketentuan ini, jika perbuatan memaki termaksud dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau suami kepada istrinya, atau kakak terhadap adik, yang bertujuan untuk kebaikan, maka dendo adat tidak dapat dikenakan 2) Memakan dan Meminum Barang Terlarang Hasil wawancara dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring alam hal seseorang memakan dan atau meminum-minuman yang terlarang atau dapat memabukan, atau membuat orang menjadi tidak sadar, atau membuat orang menjadi jijik, yang dilakukan ditempat umum , maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa teguran, atau permohonan maaf, dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam). Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan secara bersama-sama, maka bagi yang
  68. 68. 68 dapek salah wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. Dikecualikan dari ketentuan, jika perbuatan termaksud dilakukan untuk pengobatan atau maksud lainnya yang bertujuan untuk kebaikan dan diizinkan oleh pejabat yang berwenang, maka dendo adat tidak dapat dikenakan c. Cempalo Mato Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur mengatakan dalam hal seseorang ditempat umum atau dimuka umum, memandang lawan jenisnya dengan nafsu shawat dan atau secara tidak sopan, atau mengintip lawan jenisnya ditempat yang tertutup, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan seseorang, atau menimbulkan ketakutan pada lawan jenisnya itu, maka yang didapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa teguran dan atau permohonan maaf Dikatakan juga oleh Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, maka bagi yang dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
  69. 69. 69 Jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap lawan jenis yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain, maka selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam ini dapat dikenakan dendo adat berupa upacara Tepung Setawar Sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam) dan dendo adat lainnya yang ditetapkan oleh Rajo Penghulu. Termaksud dalam perbuatan ini adalah di tempat umum (kecuali ditempat peruntukan secara khusus sesuai dengan izin yang berlaku), seorang perempuan yang sengaja memakai pakaian yang tidak menutup aurat dan secara langsung dapat menimbulkan pandangan penuh shawat dari laki-laki yang memandangnya 2. Sanksi-sanksi adat yang mengalami perkembangan di Muara Bangkahulu a. Cempalo Tangan 1) Mencilok dan Merusak Menurut Bapak Muksin selaku ketua adat Kelurahan Bentiring bahwa mencilok dan merusak dapat dikenakan sanksi berupa denda adat seharga apa yang dicilok dan dirusak oleh dapek salah, dalam pelaksanaannya dalam penyelesainnya masih bersifat kekeluargaan karna di katakan bapak Muksin Kelurahan Bentiring ini dihuni mayoritas oleh Suku Lembak. Misalnya mencilok ayam maka yang dapat dapat mengganti seharga ayam. Hasil wawancara dengan Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun bahwa mencilok dan merusak dapat
  70. 70. 70 dikenakan sanksi ganti rugi seharga apa yang dicilok dan dirusaknya oleh dapek salah. Dalam pelaksanaanya diadakan Musyawarah atau Sidang Adat, apabila Sidang Adat telah diputuskan maka yang dapek salah dikenakan Dendo Adat berupa jambar (nasi kunyit tutup ayam) dan Dendo Adat berupa uang sesuai dengan hasil sidang adat seharga sidapek salah mampu membayar dendo adat tersebut. Sedangkan menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur bahwa mencilok dan merusak dapat dikenakan sanksi ganti rugi seharga apa yang dicilok dan dirusak oleh dapek salah. Dalam pelaksanaannya diadakan Mufakat Rajo Penghulu atau Sidang Adat, apabila Mufakat Rajo Penghulu telah di putuskan maka yang dapek salah dikenakan Dendo Adat berupa Permohonan Maaf dan Jambar ( nasi kunyit tutup ayam) lalu Ketua Adat membuat Berita Acara untuk yang Dapek Salah. 2) Celako Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring bahwa Celako seperti terjadi pemukulan, menimbulkan luka dapat dikenakan sanksi membayar Dendo Adat berupa uang yang diputuskan dalam musyawarah yang bersifat kekeluargaan, dan Dendo Adat berupa Permohonan Maaf.
  71. 71. 71 Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun bahwa Celako seperti melukai sebatasnya dapat dikenakan sanksi ganti rugi berupa uang sesuai dengan hasil sidang adat dan kemampuan sidapek salah membayar ganti rugi tersebut. Dalam pelaksanaan nya setelah diadakan Musyawarah atau sidang Adat sidapek salah membayar Dendo Adat berupa permohonan maaf, jambar (nasi kunyit tutup ayam),dan dendo berupa uang sesuai dengan hasil sidang adat. Menurut Bapak Nihardi Selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur bahwa Celako seperti menimbulkan tanda bekas luka setelah diadakan Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah membyar Dendo Adat berupa Permohonan Maaf dan jambar (nasi kunyit tutup ayam) lalu Ketua Adat membuat berita acara untuk sidapek salah. 3) Merabal Hasil wawancara dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Bentiring bahwa merabal seperti memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim diadakan musyawarah yang bersifat kekeluargaan dan sidapek salah membayar Dendo Adat berupa permohonan maaf, jambar (nasi kunyit tutup ayam) dan dendo berupa uang sebesar Rp.44.4000 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)
  72. 72. 72 Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kandang Limun bahwa merabal seperti memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim diadakan musyawarah atau sidang adat dan sidapek salah membayar ganti rugi sesuai hasil sidang rapat dan kemampuan sidapek salah. Dalam pelaksanaan nya setelah diputuskan dalam sidang adat si dapek salah membyar dendo adat berupa permohonan maaf, jambar (nasi kunyit tutup ayam), serta membayar dendo berupa uang yang diputuskan dalam sidang adat. Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur bahwa merabal seperti memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim setelah diputuskan dalam Mufakat Rajo Penghulu, sidapek salah membayar Dendo Adat berupa permohonan maaf dan jambar (nasi kunyit tutup ayam) lalu Ketua Adat membuat berita acara untuk dapek salah. 4) Zina Hasil wawancara penulis degan Bapak Muksin Ketua Adat Kelurahan Bentiring bahwa zina dikenakan Dendo Adat setelah diadakan musyawarah sidapek salah dikenakan Cuci Kampung. Dalam pelaksanaannya sidapek salah membeli kambing, serta bahan-bahan seperti beras, dan rempah-rempah. Kambing tersebut dipotong dan dimasak dirumah Ketua RT, malam nya semua perangkat adat, masyarakat serta RT dan Rw berkumpul
  73. 73. 73 di balai desa untuk doa bersama dan makan bersama. Sidapek salah mengaku salah atas perbuatan nya di depan semua masyarakat dan jangan meniru perbuatan mereka setelah sidapek salah dinikahkan. Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun bahwa zina setelah diadakan sidang adat sidapek salah membayar Dendo Adat berupa Cuci Kampung. Dalam pelaksanaannya sidapek salah menyediakan seekor kambing serta semua bahan-bahan seperti beras, dan rempah-rempah, kambing tersebut dipotong dan dimasak dirumah Ketua RT serta dilakukan doa dan makan bersama di hadiri oleh perangkat adat, masyarakat, RT dan RW serta membayar Dendo Adat, adapun Dendo Adat di Kelurahan Kandang Limun : a) Melakukan zina dengan gadis dan dengan janda ntuk di denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000,- b) Melakukan zina dengan istri orang lain didenda sebesar- besarnya Rp.5000.000 dan apabila keduanya dalam keadaan suka sama suka, maka berdasarkan hasil musyawarah diperkenankan untuk ditanggung bersamaoleh kedua belah pihak setelah itu sidapek salah dinikahkan. Denda-denda tersebut diatas dibagi sebagi berikut: a) Ketua Adat/Penghulu b) Pemerintah Setempat
  74. 74. 74 c) Tukang Tangkap Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur bahwa zina setelah diadakan Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah membayar Dendo Adat Cuci Kampung. Dalam pelaksanaan nya sidapek salah menyediakan seekor kambing dan semua bahan-bahan seperti beras dan rempah- rempah. Kambing tersebut dipotong dan dimasak diluar kuota artinya ditempat terbuka,setelah itu sidapek salah melakukan permohonan maaf dan diadakan makan bersama dihadiri oleh perangkat adat,masyaraka, serta RT dan RW apabila terdapat sisa dari daging kambing tersebut, daging kambing itu dibuang tidak diperbolehkan membawa kerumah. 5) Betandang dan Numpang Temalam Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring bahwa bertandang dan numpang temalam seperti betandang melebihi waktu sampai jam 12 malam dan numpang temalam dirumah lawan jenis nya yang bukan muhrim setelah diadakan musyawarah sidapek salah membayar dendo adat berupa permohonan maaf dan jambar (nasi kunyit tutup ayam) dan dilakuakan antara kedua keluarga belah pihak saja. Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun bahwa Betandang dan numpang temalam seperti
  75. 75. 75 betandang melebihi waktu sampai jam 11 malam dan numpang temalam dirumah lawan jenisnya yang bukan muhrim setelah diadakan sidang adat maka sidapek sala di kenakan dendo adat, apabila betandang melebihi jam 11 malam maka dapek salah membayar dendo berupa permohonan maaf, jambar (nasi kunyit tutup ayam), serta membayar dendo uang yang diputuskan dalam sidang adat, serta apabila sidapek salah numpang temalam dirumah lawan jenis yang bukan muhrim diberikan dendo adat berupa permohonan maaf, jambar (nasi kunyit tutup ayam), serta membayar dendo sebesar Rp.1.500.000,- Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur bahwa betandang dan numpang temalam seperti betandang melebihi waktu sampai jam 12 malam dan numpang temalam dirumah lawan jenisnya yang bukan muhrim setelah diadakan Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah membyar dendo adat berupa permohonan maaf dan jambar (nasi kunyit tutup ayam) 6) Bertemu Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring bahwa bertemu seperti mengajak pergi atau berjanji untuk bertemu lawan jenisnya yang bukan muhrim tanpa sepengetahuan orang tua untuk mengawasi lawan jenisnya termaksud setelah diadakan musyawarah sidapek salah
  76. 76. 76 dikenakan dendo adat berupa permohonan maaf dan jambar (nasi kunyit tutup ayam) Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang limun bahwa bertemu seperti mengajak pergi atau berjanji untuk bertemu lawan jenis nya yang bukan muhrim tanpa sepengetahuan orang tua untuk mengawasi lawan jenisnya termaksud setelah diadakan sidang adat sidapek salah dikenakan dendo adat berupa permohonan maaf dan jambar (nasi kunyit tutup ayam) dan dendo uang yang ditentukan oleh hasil sidang adat dan kemampuan sidapek salah. Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur bahwa bertemu seperti mengajak pergi atau berjanji untuk bertemu lawan jenis nya yang bukan muhrim tanpa sepengetahuan orang tua untuk mengawasi lawan jenisnya termaksud setelah diadakan sidang adat sidapek salah dikenakan dendo adat berupa permohon maaf oleh sidapek salah. 7) Tata Cara Hidup Bertetangga Hasil wawancara dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Bentiring bahwa tata cara hidup bertetangga seperti sengaja melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan tetangganya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai tetangga yang harus dipenuhi. setelah diadakan musyawarah semua perangkat adat melakukan gotong royong, misalnya
  77. 77. 77 sidapek salah membuat saluran air diperbatasan tanah perkarangan tanpa izin tetangganya, semua perangkat adat gotong royong memperbaiki kesalahan sidapek salah kepada tetangganya tersebut dan apabila ada ganti rugi maka sidapek salah wajib membayarnya Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun bahwa tata cara hidup bertetangga seperti sengaja melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan tetangganya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai tetangga setelah diadakan sidang adat sidapek salah membayar ganti rugi sesuai dengan hasil sidang adat dan membayar dendo adat berupa permohonan maaf dan dendo adat berupa uang sesuai dengan hasil sidang adat dan kemampuan sidapek salah. Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur bahwa tata cara hidup bertetangga seperti sengaja melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan tetangganya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai tetangga setelah dilaksanakan Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah membayar dendo adat berupa permohonan maaf dan membayar ganti rugi untuk berdamaian. 8) Tata Cara Berjanji Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring bahwa tata cara berjanji seperti
  78. 78. 78 sengaja tidak menepati janjinya dengan orang lain berkenaan dengan hutang piutang, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, jual beli, serta upah dan pemberian lainnya, baik berupa barang atau perbuatan, pekerjaan setelah dilaksanakan musyawarah sidapek salah bertemu dengan sikorban dan wajib membayar hutang nya dan menepati janji oleh sikorban Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun bahwa tata cara berjanji seperti sengaja tidak menepati janjinya dengan orang lain berkenaan dengan hutang piutang, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, jual beli, serta upah dan pemberian lainnya, baik berupa barang atau perbuatan, pekerjaan setelah dilaksanakan sidang adat sidapek salah membyar dendo adat berupa uang sesuai dengan hasil sidang adat dan jambar (nasi kunyit tutup ayam) serta membayar ganti rugi, sidapek salah wajib membayar hutang dan menepati janjinya. Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur bahwa tata cara berjanji seperti sengaja tidak menepati janjinya dengan orang lain berkenaan dengan hutang piutang, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, jual beli, serta upah dan pemberian lainnya, baik berupa barang atau perbuatan, pekerjaan setelah dilaksanakan Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah membayar dendo adat berupa
  79. 79. 79 permohonan maaf, serta ganti rugi sidapek salah wajib membayar hutang dan menepati janjinya apabila dengan adat tidak bisa diselesaikan maka diselesaikan ke rana hukum. 9) Kepemilikan Tanah Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring bahwa kepemilikan tanah seperti sengaja menebang, menanami tumbuh-tumbuhan membuat pagar, atau bangunan ditanah milik orang lain, tanpa seizing pemiliknya dan atau tanpa sepengetahuan aparat Kelurahan setempat setelah diadakan musyawarah sidapek salah wajib membayar ganti rugi yang diputuskan Ketua Adat dan dendo permohonan maaf Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun bahwa kepemilikan tanah seperti sengaja menebang, menanami tumbuh-tumbuhan membuat pagar, atau bangunan ditanah milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya dan atau tanpa sepengetahuan aparat Kelurahan setempat setelah dilaksanakan sidang adat sidapek salah membayar dendo adat sebesar Rp.100.000,- dengan catatan kepemilikan tanah jelas dengan digarap, surat-surat lengkap dengan disertai pembayaran PBB,serta membayar ganti rugi yang diputuskan didalam sidang adat.
  80. 80. 80 Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang bahwa kepemilikan tanah seperti sengaja menebang, menanami tumbuh-tumbuhan membuat pagar, atau bangunan ditanah milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya dan atau tanpa sepengetahuan aparat Kelurahan setempat setelah dilaksanakan Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah membayar dendo adat berupa permohonan maaf dan membayar ganti rugi sesuai dengan hasil Mufakat Rajo Penghulu atau sidang adat 10) Kewajibab Menjaga Lingkungan Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring bahwa kewajiban menjaga lingkungan seperti sengaja menebang, merusak, atau mengotori, membuat pagar, menanami tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan sesuatu ke tempat atau tanah, tempat atau kolam, laut, danau, cagar alam, hutan lindung, yang menjadi sumber penghidupan orang banyak tanpa seizin atau sepengetahuan aparat Kelurahan setempat setelah dilaksanakan musyawarah dan sidapek salah membayar ganti rugi yang diputuskan Ketua Adat dan dendo permohonan maaf. Menurut dengan Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun bahwa kewajiban menjaga lingkungan seperti sengaja menebang, merusak, atau mengotori, membuat pagar, menanami tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan sesuatu ke
  81. 81. 81 tempat atau tanah, tempat atau kolam, laut, danau, cagar alam, hutan lindung, yang menjadi sumber penghidupan orang banayak, tanapa seizing atau sepengetahuan aparat Kelurahan setempat setelah dilakukan sidang adat sidapek salah membayar dendo adat sebesar Rp.100.000,- dengan catatan kepemilikan tanah jelas dengan digarap, surat-surat lengkap dengan disertai pembayaran PBB serta membayar ganti rugi yang diputuskan dalam sidang adat. Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Pematang Gubernur bahwa Kewajiban menjaga lingkungan seperti sengaja menebang, merusak, atau mengotori, membuat pagar, menanami tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan sesuatu ke tempat atau tanah, tempat atau kolam, laut, danau,cagar alam, hutan lindung, yang menjadi sumber penghidupan orang banyak, tanpa seizinatai sepengetahuan aparat Kelurahan setempat setelah dilaksanakan Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah membayar dendo adat permohonan maaf dan jambar (nasi kunyit tutup ayam) serta membayar ganti rugi sesuai dengan musyawarah adat. b. Cempalo Mulut 1) Membuat Malu Orang Lain Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring bahwa membuat malu orang lain
  82. 82. 82 seperti memaki, menghardik, menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain dengan menggunakan kata- kata yang terbukti bohong, dan dapat menimbulkan perasaan malu bagi orang lain setelah dilaksanakan musyawarah sidapek salah membayar dendo adat berupa permohonan maaf dan tepung setawar sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam). Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun bahwa membuat malu orang lain seperti memaki, menghardik, menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain, dengan menggunakan kata-kata yang terbukti bohong, dan dapat menimbulkan perasaan malu bagi orang lain setelah di putuskan dalam sidang adat sidapek salak membayar dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, jambar (nasi kunyit tutup ayam), dan membayar dendo adat berupa uang sesuai dengan keputusan sidang adat. Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur bahwa membuat malu orang lain seperti memaki, menghardik, menghina, memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain, dengan menggunakan kata-kata yang terbukti bohong, dan dapat menimbulkan perasaan malu bagi orang lain setelah diputuskan dalam Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah membayar dendo adat berupa perdamaian kedua
  83. 83. 83 belah pihak dan keluarga, permohonan maaf, jambar (nasi kunyit tutup ayam). 2) Memakan dan Meminum Barang Terlarang Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring bahwa memakan dan meminum barang terlarang atau dapat memabukkan, membuat orang menjadi tidak sadar, membuat orang menjadi jijik, yang dilakukan ditempat umum, seperti dikatakan bapak Muksin bila sekelempok orange melakukan perbuatan tersebut akan di beri teguran dan di usir dari bentiring apabila yang melakukan bukan asli penduduk bentiring yang akan ditertibkan oleh Babin Kamtibmas Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun bahwa memakan dan meminum yang terlarang dapat memabukkan, membuat orang menjadi tidak sadar, membuat orang menjadi jijik yang dilakukan di tempat umum, bila terjadi dan kedapatan di Kandang Limun akan diberi teguran oleh peragkat adat setempat dan diawasi oleh Babim Kamtibmas Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Pematang Gubernur bahwa memakan dan meminum yang terlarang dapat memabukkan, membuat orang menjadi tidak sadar, membuat orang menjadi jijik yang dilakukan ditempat umum, bila terjadi di Pematang Gubernur maka sidapek salah melakukan dendo

×