Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Menjadi Pemilih Kritis dalam Pimilu Legislatif 2014
Oleh:
Sipri Jemalur & Evy Mazmur
(Peserta Sekolah Demokrasi Manggarai ...
kampanye politik. Selain itu, ada juga yang sibuk berjalan dari satu desa ke desa lain, dari
kampung ke kampung untuk meng...
yang sudah terdidik secara politik. Pertanyaan kita adalah mengapa pemilih tradisional dan
transaksional masih dominan dal...
Kritis Memilih
Menjadi anggota dewan sesungguhnya adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dikatakan
mulia karena lemabaga ini ...
mendasar dan konkrit yang dihadapi oleh masyarkat diperjuangkan secara sungguh di lemabaga
legislatif.
Pemilihan Calon leg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Menjadi Pemilih Kritis dalam Pileg

225 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Menjadi Pemilih Kritis dalam Pileg

  1. 1. Menjadi Pemilih Kritis dalam Pimilu Legislatif 2014 Oleh: Sipri Jemalur & Evy Mazmur (Peserta Sekolah Demokrasi Manggarai Barat) Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) periode 2014-2019 akan digelar pada April 2014 tahun depan. Berbagai media massa lokal di NTT seperti Pos Kupang, Timor Express, Flores Pos dan sebagainya telah mempublikasikan berbagai calon/kandidat sementara (DCS) yang akan mewakili kita untuk bekerja di lembaga legislatif baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat. Para calon kita ini datang dari berbagai latar belakang; suku, agama, tingkat pendidikan, partai politik, profesi dan sebagainya Dari latar belakang suku misalnya, ada dari suku Timor, Sumba, Ngada, Manggarai, Sumba dan sebagainya. Sedangkan dari latar belakang jenjang pendidikan, para calon kita ada yang berjenjang pendidikan SMA, SI, S2 bahkan S3. Tak menutup kemungkinan juga ada calon kita yang berijazah palsu. Dari segi profesi, ada kandidat dari profesi akademisi, pengusaha profesional, tukang ojek, pembantu rumah tangga, preman, calo/broker proyek, artis, tokoh agama, mantan napi dan lain sebagainya. Oleh berbagai mekanisme dan aturan, para kandidat ini dianggap menenuhi syarat untuk menjadi calon anggota legislatif nanti. Sebagaimana biasanya, menjelang pemilihan umum tersebut, para kandidat ini sudah mulai sibuk menyiapkan berbagai cara dan strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Ada yang telah membagi-bagikan kartu nama, menempelkan stiker-stiker di jalanan, pohon-pohon bahkan di kamar mandi, membentangkan spanduk dan banner di pusat- pusat keramaian. Ada juga yang tengah mengumpulkan miliran rupiah yang siap didistribusikan kepada pemilih, menjual asset-aset pribadi termasuk tanah untuk membiayai seluruh ongkos
  2. 2. kampanye politik. Selain itu, ada juga yang sibuk berjalan dari satu desa ke desa lain, dari kampung ke kampung untuk menghadiri berbagai acara adat, acara formal dan lain sebagainya. Inilah realitas politik di negeri dan daerah kita. Pada titik ini, rupa-rupanya, rakyat pemilih begitu penting, begitu terhormat dan begitu berdaulat. Tetapi setelah pemilu berakhir, apakah rakyat masih dianggap penting dan berdaulat? Pemilih NTT Secara umum, pemilih di NTT dapat dikelompokan ke dalam tiga kelompok besar yaitu pemilih tradisional, transaksional dan rasional. Pemilih tradisional adalah kelompok pemilih yang yang memberikan pilihan politiknya berdasarkan sentimen primordial, ras maupun agama. Kelompok pemilih ini secara umum melihat bahwa pemimpin yang mereka dukung berasal dari suku, agama maupun ras mereka. Mereka cenderung untuk mengabaikan pertimbangan rasional dan kritis untuk menentukan calon pemimpin. Kedua, pemilih transaksional. Pemilih transaksional adalah kelompok pemilih yang menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan imbalan/royalti yang mereka dapat dari proses pemilihan entah itu uang, jatah proyek maupun jabatan politis. Pemilih model ini tidak mempertimbangan apakah calon pemimpin itu berasal dari keluarga, suku maupun agama yang sama, tetapi yang lebih dipentingkankan adalah mereka mendapatkan keuntungan yang riil dari kandidat yang akan dipilih. Semakin besar upah yang mereka peroleh, semakin militan dan loyal mereka dukung. Pemilih model ini tidak hanya dijumpai di kampung-kampung atau desa-desa pedalaman tetapi juga bisa dijumpai di kota-kota di senatro NTT. Ketiga adalah pemilih rasional. Pemilih rasional adalah pemilih yang menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan pada pertimbangan yang kritis atau rasional. Mereka secara substansial mengkaji, menganalisis apakah calon yang hendak dipilih itu memiliki pandangan visi yang rasional atau tidak. Karena itu, pertimbangan- pertimbangan primordial, sentimen agama sama sekali mereka kesamping. Mereka tertuju pada sejauh mana kandidat yang didukung itu menyediakan program yang bermanfaat atau tidak kepada masyarakat secara keseluruhan. Pemilih-pemilih rasional pada umumnya kelompok-kelompok kritis yang ada di dalam masyarakat maupun di desa dan pada umumnya
  3. 3. yang sudah terdidik secara politik. Pertanyaan kita adalah mengapa pemilih tradisional dan transaksional masih dominan dalam masyarakat NTT secara keseluruhan?. Pertama, politik di NTT seringkali dicitrakan secara keliru terutama oleh politisi local di NTT. Bahkan pencitraan secara keliru ini tidak hanya terjadi di NTT tetapi hamper seluruh daerah di Indonesia termasuk di tingkat nasional. Politik seringkali ditrakan sebagai seni menipu, (Art of lying), politik sering dianggap sebagai wilayah untuk memperoleh dan mengumpulkan harta, memperkaya diri, memanipulasi anggaran dan sebagainya. Praktik- praktik politik seperti ini secara tidak langsung mepengaruhi persepsi masyarkat bahwa politik itu memang substansinya demikian. Kedua, persolan figure dan visi politik. Partai politik adalah lembaga formal yang diatur oleh regulasi untuk mempersiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin politik pada berbagai tingkatan mulai dari tingkat yang paling kecil sampai dengan tingkat yang paling tinggi. Harus diakui secara jujur bahwa partai politik di daerah kita gagal melakukan funsi utamanya baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, partai politik gagal melakukan rekruitmen dan kaderisasi dan konsekuensinya sangat jelas yakni terbatasnya kader-kader partai baik dari segi kuantitas maupun kualitas/ kapabilitas. Hal ini misalnya tampak sangat jelas munculnya caleg-caleg sesepuh yang sudah terlama dan berkarat di kantor DPR baik di daerah maupun di pusat. Warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain memilih kandidat usur yang sudah terlalu lama bercokol di partai politik. Ketiga, belum membudayanya tradisi diskursif dalam masyarakat NTT baik dalam tingkat masyarakat, kelompok-kelompok kritis, kelompok akademis, dan partai politik. Ruang diskursif yang sangat terbatas menyebabkan warga masyarakat kurang memahami apa itu politik sebenarnya, apa tugas dan fungsi DPR, bagaimana track record calon/ kandidat DPR dan sebagainya. Minimnya ruang ruang diskursif membuat masyarakat menjadi pasif dan hnaya mendapatkan segelintir informasi tentang kandidat serta program-program politik yang diusung. Tradisi diskursif memungkinkan warga dapat menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan rasional. Mereka memiih berdarakan pertimbangan yang kritis dan logis dan tidak mudah terjebak dalam pilihan berdasarkan pertimbangan irasional seperti sentiment agama, suku maupun etnis.
  4. 4. Kritis Memilih Menjadi anggota dewan sesungguhnya adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dikatakan mulia karena lemabaga ini mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan mati hidupnya warga masyarakat/ negara. Secara substansial, DPR baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki tiga fungsi pokok. Pertama, fungsi legislasi. Fungsi ini terkait dengan pembentukan atau pembentukan peraturan perundanag-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat. Kedua, fungsi lkontrol. Fungsi ini terkait dengan proses pementauan/ pengawasan terhadap pelaksanaan perturan/ kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketiga, fungsi budgeting/anggaran. Fungsi ini terkait dengan persetujuan alokasi dana yang dipakai oleh pemerintah untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan. Hampir bisa dibayangkan, apa yang akan terjadi jika wakil yang akan kita pilih nanti gagal untuk menjalankan fungsi strategis di atas? Hemat saya, untuk mengantisipasi itu, sebagai rakyat kita harus cerdas untuk memilih calon-calon kita. Pertama, kandidat yang kita pilih hendaknya memiliki kemampuan atau kapasitas untuk bekerja di lembaga legislatif. Kemampuan ini sangat penting karena hanya dengan memiliki kemampuan, ia bisa bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya; bukan hanya datang, duduk, tidur atau bolos karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua, dapat dipercaya ( trust). Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa orang yang pernah kita percayakan untuk mewakili kepentingan kita di dewan toh ternyata berbelok arah dan malah hanya memperjuangkan kepentingan diri dan kelompok lain. Pengalaman ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita untuk selektif memilih. Ketiga, tidak berjarak dengan para pemilih. Anggota legislatif adalah juru bicara masyarakat pemilih bukan juru bicara pemilik modal/pengusaha. Sebagai juru bicara, ia tentu harus mengetahui, memahami dan harus ada bersama masyarakat sehingga persoalan-persoalan
  5. 5. mendasar dan konkrit yang dihadapi oleh masyarkat diperjuangkan secara sungguh di lemabaga legislatif. Pemilihan Calon legislatif periode 2014-20119 tahun depan hendaknya menjadi titik awal perubahan politik di NTT. Berbobot atau tidaknya politik dan demokrasi di NTT sangat ditentukan oleh berbobot atau tidaknya caleg kita serta berbobot atau tidaknya rakyat yang memilih mereka. Saatnya kita kritis untuk memilih calon legislatif; memilih karena kandidat memiliki kemampuas, integritas dan tidak berjarak dengan masyarakat; bukan karena uang maupun sentiment primordial. .

×