1. Musni Umar, Ph.D

2. Utang Pemerintahan Presiden
SBY Selama 9 Tahun Rp
1.496,12 Triliun, Mengapa
Kehidupan Rakyat Jelata
Makin Susah
Oleh Musni Umar
Sociologist and Researcher

3. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, yang dikutip DetikFinance
menyebutkan bahwa hingga akhir September 2013 utang
pementintah Indonesia telah mencapai Rp 2.273 triliun (Senin,
28/10/2013).
Jumlah utang pemerintah Indonesia tersebut, jika dibagi rata
dengan jumlah penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk tahun
2010 sebanyak 237.641.326 jiwa, maka setiap orang Indonesia
pada akhir September 2013 telah memiliki utang sebesar Rp 9.564
juta. Jumlah utang pemerintah Indonesia terus bertambah besar
karena pertama, krisis moneter dan ekonomi yang melanda
Indonesia yang mengakibatkan ekonomi Indonesia hancur, yang
diselamatkan dengan berutang dalam jumlah yang besar, yang
dilakukan pada awal reformasi tahun 1998, Kedua, nilai mata
uang rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika
Serikat terus melemah menjelang akhir 2013 dan sampai
sekarang kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah
mencapai Rp 12.130 per dolar Amerika Serikat (Sumber
https://www.google.com/search?q=kurs+rupiah+bterhadap+dolar
+Amerika+Serikat, 27/1/2014).

4. Kedua, pemerintah terus menambah utang baru.
Tahun 2014 pemerintah merencanakan untuk
menambah utang baru sebesar Rp 154,2 triliun atau
1,49 persen terhadap PDB. Utang tersebut untuk
menutup defisit anggaran, karena tahun 2014
direncanakan total anggaran pendapatan negara
sebesar Rp 1.662,5 triliun. Sementara total Belanja
Negara (APBN) tahun 2014 sebesar Rp 1.816,7 triliun
(sumber: Pidato Kenegaraan Presiden SBY, 16/8/2013).
Peningkatan jumlah APBN dari tahun ke tahun patut
disyukuri. Sebagai gambaran, tahun 2013 jumlah APBN
sebesar Rp 1.657 triliun, pada tahun 2014
direncanakan meningkat menjadi Rp Rp 1.816,7 triliun.
Akan tetapi, peningkatan jumlah APBN paralel pula
dengan peningkatan utang pemerintah Indonesia.

5. Utang Meningkat Drastis di Masa SBY
APBN Indonesia di era Orde Reformasi, telah meningkat
jumlahnya sekitar lima belas kali dibanding APBN pada
akhir Orde Baru.
Pada saat yang sama, meningkat pula utang
pemerintah Indonesia yang mencapai lebih dari 300
persen dibanding utang di masa Orde Baru.
Peningkatan utang yang sangat tajam terjadi pada awal
Orde Reformasi. Total utang diakhir Orde Baru (1997)
sebesar Rp 552,5 triliun atau 57 persen terhadap PDB.
Pada akhir 1999 utang pemerintah Indonesia
meningkat drastis menjadi Rp 939,5 triliun atau 85
persen terhadap PDB (sumber:
http://www.arrahmah.com/read/2011/09/03/15044utang-indonesia-tak-ada-habisnya).

6. Peningkatan jumlah utang terjadi secara dramatis di
masa pemerintahan Presiden SBY. Selama 9 (sembilan)
tahun masa pemerintahannya yaitu dari 2005-2013,
total utang yang dilakukan pemerintahannya sebesar
Rp 1.496,12 triliun,
dengan perincian:
* Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
* Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
* Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
* Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
* Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
* Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
* Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
* Tahun 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
* September 2013: Rp 2.273,76 triliun (27,5%)
(Sumber: DetikFinance, 28/10/2013)

7. Mengapa Tidak Meningat Kesejahteraan Rakyat
Sejatinya kalau APBN meningkat dan utang meningkat dalam jumlah yang luar
biasa besar, rakyat makin sejahtera, kehidupan rakyat semakin bertambah baik.
Namun dalam realitas, yang terjadi pada rakyat jelata (wong cilik) adalah
sebaliknya. Mereka semakin susah dan terpinggirkan. Penyebabnya antara lain:
pertama, APBN yang ditopang dengan utang, tidak disasarkan untuk membangun
ekonomi yang berkeadilan berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, di
mana pemerintah wajib memberi affirmative action untuk memberdayakan dan
memajukan mayoritas rakyat Indonesia yang masih miskin, kurang pendidikan dan
tertinggal. Pemerintah membangun ekonomi, mengamalkan asas persaingan
bebas (free competition), sehingga hasilnya tidak memberi manfaat nyata bagi
kemajuan rakyat jelata, justru semakin memperkaya mereka yang sudah kaya dan
maju.
Kedua, di era Orde Reformasi terlalu banyak kementerian dan lembaga negara
yang didirikan, serta pembentukan daerah baru seperti kabupaten, kota dan
provinsi, sehingga banyak menghabiskan anggaran belanja. Selain itu, pemerintah
tidak hidup sederhana, hemat dan efektif dalam menggunakan anggaran belanja
negara, dan terus menambah jumlah pegawai, sehingga anggaran belanja negara
banyak terkuras untuk membayar belanja pegawai.

8. Ketiga, beban negara untuk membayar cicilan utang pokok dan bunga sangat besar
dan terus meningkat jumlahnya.
Sebagai gambaran:
Tahun 2010
* Cicilan utang pokok
* Cicilan bunga
Rp 124,68 triliun
Rp 105,65 triliun
---------------------Rp 230,33 triliun
Tahun 2011
* Cicilan utang pokok Rp 141 triliun
* Cicilan bunga
Rp 106 triliun
---------------Rp 247 triliun
Tahun 2012
Tahun 2013
* Cicilan utang pokok Rp 139 triliun
* Cicilan utang pokok Rp 160,421 triliun
* Cicilan bung
Rp 122,13 triliun * Cicilan bunga
Rp 111,798 triliun
-----------------------__________
Rp 261,13 trilun
Rp 272.219
Sumber: - Blog.resistnews.web.id/2012/catatan kritis atas pembangunan.html
- DetikFinance, Kamis, 23/01/2014 08:04 WIB

9. Mengapa Rakyat Jelata Makin Susah
Sebagai sosiolog dan peneliti yang sering turun ke
masyarakat bawah, saya menyaksikan kesulitan yang
dihadapi rakyat jelata (wong cilik). Selain itu, saya
mendengar keluhan dan ratapan masyarakat bawah
dari berbagai daerah dalam beberapa dialog interaktif
melalui Radio Elshinta Bandung dan Radio Elshinta
Jakarta serta RRI Pro 3 Jakarta, pada saat saya menjadi
narasumber (pembicara) dalam berbagai dialog
tersebut.
Masyarakat bawah makin susah hidup mereka di era
Orde Reformasi dibandingkan era Orde Baru. Pertama,
mahalnya harga sembilan bahan pokok (sembako).
Ekonom Dr. Hendri Saparini, dalam acara peluncuran
CORE Indonesia di Musium Nasional beberapa waktu
lalu,

10. mengemukakan bahwa dalam lima tahun terakhir sembilan bahan
pokok (sembako) telah meningkat harganya sekitar 60 persen,
yang berarti harga sembako mengalami kenaikan harga setiap
tahun sebesar 12 persen.
Kenaikan harga sembako dan semua jenis barang tidak disertai
dengan meningkatnya pendapatan rakyat jelata, sehingga mereka
merasakan meningkatnya kesulitan hidup yang dialami. Maka
fenomena Soeharto belakangan ini, sangat berkaitan erat dengan
kesulitan hidup yang dialami rakyat jelata akibat harga sembako
tidak terjangkau oleh rakyat jelata.
Ini terjadi karena kegagalan pemerintahan Presiden SBY dalam
politik sembako yang menyerahkan harga sembako kepada
mekanisme pasar bebas. Puncak kekecewaan rakyat jelata,
mereka kemudian mengenang masa pemerintahan Presiden
Soeharto, walaupun tidak ada kebebasan, dan dianggap kejam
serta otoriter dalam menjalankan pemerintahan, tetapi harga
sembako murah dan terjangkau harganya oleh rakyat jelata.

11. Kedua, pekerjaan susah mendapatkan sekarang.
Rakyat jelata (wong cilik) dalam berbagai kesempatan
mengemukakan bahwa mereka lebih mudah
mendapatkan pekerjaan di masa Orde Baru
dibandingkan di era Orde Reformasi. Sekalipun gaji
yang diperoleh dari hasil pekerjaan tidak besar di masa
Orde Baru, tetapi karena sembako murah, maka
pendapatan yang diperoleh dirasa cukup dan bahkan
bisa menabung.
Inilah kondisi umum yang dirasakan rakyat jelata,
sehingga rasa tidak puas terhadap pemerintahan
Presiden SBY sangat besar.

12. Kesimpulan
Saya sangat prihatin melihat kenyataan bahwa masa
pemerintahan Presiden SBY yang panjang selama
hampir 10 (sepuluh) tahun di era Orde Reformasi, dan
pada tahun 2014 ini akan mengakhiri masa
pengabdiannya sebagai Presiden RI selama dua periode
yaitu 2004-2009 dan 2009-2014, gagal membawa
peningkatan kehidupan ekonomi dari mayoritas bangsa
Indonesia, yang dapat menjadi “success story” yang
akan dikenang sepanjang masa oleh rakyat Indonesia
selama Presiden SBY memimpin Indonesia.
Pada hal dalam sembilan tahun masa pemerintahan
Presiden SBY (2005-2013) telah berutang sebesar Rp
1.496,12 triliun, sehingga total utang pemerintah
Indonesia saat ini telah mencapai Rp 2.273,76 triliun.

13. Jumlah utang pemerintah Indonesia masih akan mengalami
peningkatan pada tahun 2014. Semoga pada tahun-tahun
mendatang ditemukan solusi untuk berhenti berutang.
Akhirnya saya mengemukakan rasa prihatin dan sedih yang amat
mendalam bahwa meningkatnya utang pemerintah Indonesia yang
luar biasa besar dari tahun ke tahun, tidak memberi manfaat nyata
bagi peningkatan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.
Saya mengharapkan model pembangunan yang dijalankan
sekarang ini segera diakhiri karena bertentangan dengan tujuan
Indonesia merdeka yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945
dan Pancasila.
Semoga Pemilu 2014 menghasilkan wakil-wakil rakyat yang lebih
memihak kepada amanat penderitaan rakyat serta berhasil
memilih Presiden dan Wakil Presiden RI yang tidak lagi memiliki
kepentingan apapun kecuali ingin mewujudkan “Indonesia Raya”
yang maju, bersatu, adil dan makmur.
Jakarta, 28 Januari 2014