Dokumen tersebut membahas mengenai implementasi Pancasila untuk mengatasi permasalahan bangsa Indonesia. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain kualitas SDM rendah, kemiskinan yang masih merajalela, kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi, utang luar negeri besar, serta subsidi BBM dan defisit anggaran yang cukup besar. Untuk mengatasinya, perlu memperkuat pengamalan Pancasila, memberi prioritas pada pendidikan,
Musni Umar: Happy Chinese New Year dan Pentingnya Membangun Kemajuan Bersama ...
MENGATASI MASALAH BANGSA
1.
2. Membangun Wawasan Kebangsaan:
Mengimplementasikan
Pancasila
Oleh Musni Umar
Sociologist and Researcher
Wakil Rektor I Bidang Akademik
Universitas Ibnu Chaldun (UIC)
Jakarta
3. Bangsa dan negara Republik Indonesia
dalam usia 68 masih menghadapi
banyak permasalahan .
Setidaknya terdapat lima permasalahan
besar bangsa dan negara yang harus
segera dipercahkan.
Pertama, kualitas SDM rendah.
Saat ini Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Indonesia berada pada peringkat
ke-121 dari 187 negara.
4. Indonesia berada jauh di bawah negara-negara
tetangga seperti Singapura
(peringkat 18), Malaysia (peringkat 64),
Thailand (peringkat 103), dan Filipina
(peringkat 114).
Peningkatan SDM ini semkin penting
karena tahun 2015, akan berlaku “ASEAN
Community” dan “ASEAN Economic
Community”.
Kedua, kemiskinan masih merajalela.
BPS menggunakan batas garis kemiskinan
sejak Maret 2011, dengan pengeluaran Rp
233.740 per kapita per bulan
(Kompas.com, Sabtu, 2 Juli 2011).
.
5. Jika batas garis kemiskinan itu, dibagi 30
hari dalam satu bulan, maka sudah tidak
masuk kategori miskin jika pengeluaran
sebesar Rp 7.791. Pertanyaannya, siapa
yang bisa hidup dengan pengeluaran
sebesar tersebut?
Ketiga, kesenjangan sosial ekonomi.
Kesenjangan antara desa dan kota,
kesenjangan antar kawasan barat, tengah
dan timur, antara daerah dan pusat,
kesenjangan golongan, suku, agama dan
lain sebagainya.
Gini rasio tahun 2011 di Kalimantan
Timur sebesar 0,38, di DKI Jakarta, 0,44
dan Indonesia, 0,41
6. Keempat, utang luar negeri Indonesia per
Januari 2014 US$ 269,3 milyar. Sekarang
kurs 1 dolar Amerika Serikat sama
dengan Rp 12.000 . Jika jumlah utang
tersebut dikali Rp 12.000, maka total
utang luar negeri Indonesia mencapai
Rp 323.1600.000.000.000.
Kalau jumlah utang tersebut dibagi
dengan jumlah penduduk Indonesia
menurut hasil sensus 2010 sebesar
237.641.326, maka tiap warga negara
sudah mempunyai utang Rp 13.598.644.
7. Akibat besarnya utang Indonesia,
maka jumlah cicilan utang yang
dibayar pemerintah ( utang pokok
dan bunga) pada periode Januari-
Juli 2014 adalah Rp 228,382 triliun
atau 61,9% dari target cicilan
utang yang akan dibayar
pemerintah tahun ini. (sumber:
DetikFinance, Kemenkeu RI,
Jumat (22/8/2014).
8. Kelima, subsidi BBM dan defisit
anggaran cukup besar. Dalam APBN-Perubahan
2014, subsidi BBM
dianggarkan Rp 246,5 triliun dan
kemungkinan akan lebih dari itu. Tahun
depan (2015), jika BBM tidak naik,
direncanakan subsidi BBM Rp 291,1
triliun.
Selain itu, defisit anggaran (kekurangan
dalam kas keuangan) selalu ditutup
dengan utang. Tahun ini, defisit anggaran
direncanakan Rp 241,5 triliun, sedangkan
tahun depan Rp 257,6 triliun.
9. Cara Mengatasi Permasalahan
Pertama, memperkuat pengamalan ideologi
Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia.
Ia terdiri dua kata yang berasal dari bahasa Sansekerta
: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas.
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman dalam
hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat
Indonesia yang harus diamalkan untuk mngatasi
permasalahan bangsa .
1) Mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia
merupakan tempat bernaungnya semua agama di
Indonesia. Setiap orang, sejatinya menjalankan ajaran
agamanya dalam rangka hablun minallah (hubungan
dengan Tuhan), dan hablun minannaas (hubungan
dengan sesama manusia).
10. 2) Mengamalkan sila kedua dari Pancasila
yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab,
dalam kehidupan sehari-hari seperti
membangun kemanusiaan paripurna, yang
beriman, berilmu dan beramal,
memperjuangkan terwujudnya keadilan, dan
manusia yang berkeadaban.
3) Mengamalkan sila ketiga dari Pancasila
yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini sangat
penting diamalkan karena bangsa Indonesia
majemuk dari berbagai macam aspek.
Kalau persatuan tidak dirawat mudah
meletus konflik (tawuran).
11. Indonesia heterogen dari aspek suku
(etnis), agama, budaya, adat-istiadat dan
lain sebagainya, termasuk majemuk dari
struktur sosial keagamaan, dengan istilah
priyayi, santri dan abangan.
Begitu pula majemuk dari aspek sosial
ekonomi, seperti ada wong elit, wong
gedhe dan wong cilik. Ada pula istilah
high class, middle class, lower class dan
lower-lower class. Semua itu
menunjukkan bahwa bangsa Indonesia
memiliki banyak perbedaan (pluralitas).
12. Masing-masing golongan
mempunyai budaya tersendiri, yang
berbeda antara satu dengan yang
lain. Suku Dayak mempunyai
budaya tersendiri, begitu pula suku
Jawa, suku Banjar, suku Bugis, suku
Sunda dan sebagainya.
Para pendiri negara kita (founding
fathers) sangat memahami bangsa
Indonesia yang heterogen
13. (majemuk), sehingga di dalam lambang negara
Indonesia Garuda Pancasila ditulis
dibawahnya “Bhinneka Tunggal Ika”
(Berbeda-beda tetapi tetap satu/
Unity in diversity).
Motto “Bhinneka Tunggal Ika” harus
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,
walaupun kita dipisahkan oleh berbagai
perbedaan. Perbedaan yang kita bawa sejak
lahir seperti suku/etnis.
Tidak seorangpun diantara kita yang bisa
menentukan atau dapat merubah mau jadi
suku/etnis tertentu, apakah Dayak, Jawa,
Bugis, Sunda dan sebagainya.
14. Suku sudah given (pemberian) dari Tuhan.
Juga, bangsa Indonesia majemuk dari aspek
agama. Agama merupakan hidayat Tuhan
yang paling tinggi yang diberikan kepada
seseorang. Maka, bangsa Indonesia yang
memegang sila Ketuhanan Yang Maha Esa,
wajib mengamalkan ajaran agamanya masing-masing.
Perbedaan suku/etnis dan agama jangan
menjadi penghalang untuk berkomunikasi dan
bekerjasama membangun kehidupan sosial,
ekonomi, persatuan dan kesatuan.
15. 4) Mengamalkan sila keempat dari Pancasila, yaitu
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.
Sila keempat berisi ajaran tentang demokrasi dan
tata cara dalam berdemokrasi yang harus dibimbing
dengan hikmat kebijaksanaan dan mengutamakan
musyawarah . Demokrasi kita bukan demokrasi
langsung tetapi demokrasi perwakilan.
Demokrasi kita saat ini sedang mengalami cobaan
dan tantangan, akibat sila keempat dari Pancasila
tidak diamalkan.
16. 5) Mengamalkan sila kelima dari Pancasila yaitu
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Implementasi dari sila kelima Pancasila, masih minus,
sehingga keadilan sosial menjadi barang murah dan
belum ada bayangan kapan bisa diraih wong cilik yang
tidak lain adalah rakyat jelata.
Kedua, memberi prioritas pada pendidikan. Education
for all harus menjadi komitmen setiap keluarga,
masyarakat, terutama pemerintah. Beasiswa kepada
anak-anak dari keluarga miskin harus dilipatgandakan
oleh pemerintah dan mereka yang kaya. Putera-puteri
harus didorong untuk merantau dalam rangka
menuntut ilmu pengetahuan.
17. Hanya pendidikan yang mencerahkan dan
menyadarkan yang bisa mengatasi dan
memecahkan kemiskinan dan pengangguran.
Begitu pula untuk mengatasi kesenjangan sosial
ekonomi, hanya melalui pendidikan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah, pemerintah
pusat dan setiap penduduk Indonesia, suka tidak
suka dan mau tidak mau, harus menjadikan
pendidikan sebagai prioritas utama.
Tidak ada satu bangsa dan negara yang bisa maju
kalau pendidikan masyarakatnya rendah dan tidak
berkualitas.
18. Ketiga, melakukan negosiasi dan perundingan
dengan pemberi utang (kreditur). Pemerintah bisa
minta dukungan dan kerjasama dengan NGO untuk
memperjuangkan pemotongan dan pengurangan
utang pokok dan bunga serta penundaan
pembayaran utang pokok dan bunga.
Keempat, untuk mengurangi subsidi BBM,
pemerintah sebaiknya mengikuti saran Dr Rizal
Ramli yaitu membagi BBM menjadi 2 kelas dengan
oktan dan harga yang berbeda, yaitu BBM Rakyat di
harga Rp6.500 dengan nilai oktan 83 dan BBM
Super di harga Rp14.000 dengan oktan 88.
19. Kelima, visi Kabupaten Berau sebagai sebagai
Daerah Unggulan di bidang Agribisnis sangat
bersesuaian dengan program Presiden Jokowi dan
Wapres JK untuk swasembada pangan dalam tiga
tahun mendatang. Semoga Kabupaten Berau
menjadi lumbung pangan nasional.
Selain itu, saya memberi apresiasi yang tinggi dan
mendukung misi Kabupaten Berau untuk
meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan
kesehatan, dengan memanfaatkan SDA di
Kabupaten Berau secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan sebagai modal
pembangunan.
20. Saya mendoakan visi dan misi Kabupaten Berau
konsisten dilaksanakan dan mendapat dukungan
dan partisipasi dari seluruh rakyat kabupaten Berau,
sehingga kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat segera terwujud.
Akhirnya, saya ucapkan “kalau ada jarum yang
patah jangan disimpan didalam peti, kalau ada kata
yang salah jangan disimpan di dalam hati”.
Semoga makalah singkat ini sebagai pokok-pokok
pikiran menjadi bahan dialog dalam program
Kesbangpollinmas Kabupaten Berau, Kaltim, 13
November 2014, di Kab. Berau.
Jakarta, 10/11/2014