Bab Kebijakan Publik kelas 9 SMP

1. MAKALAH PKN
KEBIJAKAN PUBLIK
Esti Dyah Arum M
9i - 17
SMP NEGERI 12 SURABAYA

2. TAHUN PELAJARAN 2013/2014
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun
makalah ini dengan baik dan benar, serta tepat pada waktunya. Dalam
makalah ini kami akan membahas mengenai “KEBIJAKAN PUBLIK”.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada
makalah ini. Oleh karena itu kami minta maaf jika ada yang kurang
danlebihnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi
kita semua.
Surabaya, Nopember 2013
Penulis

3. Kebijakan Publik
A. Pengertian Kebijakan Publik
Istilah kebijakan publik (publik policy) berasal dari kata kebijakan dan publik. Dalam
KBBI, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Biasanya kebijakan
berkaitan dengan pemerintahan, organisasi, atau lembaga. Contoh kebijakan publik:
program kerja organisasi, peraturan-peraturan baik undang-undang atau perda, dan
sebagainya. Publik artinya orang banyak atau masyarakat umum dari berbagai kalangan
yang tidak dibatasai oleh profesi dan status sosial ekonomi. Apabila disingkat kebijakan
publik diartikan sebagai konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik yang
digunakan untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak.
Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan dan
pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, birokrasi
pemerintah, aparat penegak hukum, dan badan-badan pembuat keputusan publik lain.
Jadi kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dibuat oleh
lembaga yang berwenang.
B. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik
Kebijakan publik di Indonesia dalam arti luas terbagi dua, yaitu kebijakan dalam bentuk
peraturan-peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis yang disepakati umum (konvensi).
Kebijakan publik dibuat bermacam-macam bentuknya, antara lain sebagai berikut.
a) Peraturan Perundang-Undangan
1. UUD 1945
2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah
3. Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah
b) Pidato Pejabat Tinggi
1. Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus
2. Pidato presiden atau menteri pada waktu hari besar nasional
3. Pernyataan pejabat negara.
c) Program-Program Pemerintah
1. APBN dan APBD
2. Arah kebijakan
3. Proyek-proyek.
d) Tindakan yang Dilakukan Pemerintah
1. Perjanjian yang dilakukan presiden dengan negara lain
2. Kehadiran presiden ke daerah, kongres partai, munas ormas, dan sebagainya
Adapun yang termasuk kebijakan publik, antara lain:
1. Kebijakan kenaikan kenaikan tarif angkutan,

4. 2. Kebijakan cukai tembakau,
3. Kebijakan pajak kedaran mewah,
4. Program transigrasi, dan
5. Program wajib belajar sembilan tahun.
Peraturan-peraturan tersebut merupakan bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh
lembaga berwenang dan seluruh peraturan tersebut mengikat kita semua sebagai warga
negara. Peraturan selalu diikuti dengan kewajiban kita untuk melaksanakannya. Tentunya
sebagai warga negara yang baik kita sepatutnya turut serta menyusun dan merumuskan
kebijakan publik. Salah satu caranya adalah secara aktif menyampaikan pendapat atau
aspirasi kepada lembaga yang menjadi wakil rakyat seperti DPR. Masyarakat dituntut
untuk aktif karena sebenarnya yang mengetahui dan mengalami permasalahan adalah
masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat aktif dalam menyusun, melaksanakan, dan
menilai kebijakan publik maka kebijakan publik tersebut nantinya akan sesuai dengan
keinginan masyarakat.
C. Manfaat Partisipasi dalam Kebijakan Publik di Daerah
Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, tidak hanya sebatas dalam pelaksanaan
tetapi mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan evaluasi. Jika masyarakat aktif
berpartisipasi dalam seluruh proses tersebut, akan banyak sekali manfaat yang dapat
dirasakan bersama, diantaranya sebagai berikut:
a) Terbentuknya Masyarakat Hukum
Masyarakat hukum adalah masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum yang
berlaku. Masyarakat hokum adalah masyarakat yang selalu mengedepankan hokum
dalam berbagai hal.
b) Terbentuknya Masyarakat yang Sadar Politik
Masyarakat sadar politik adalah masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya
sebagai warga Negara dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata.
c) Terbentuknya Masyarakat yang Bermoral dan Berakhlak Mulia
Masyarakat yang sadar hukum dan sadar politik akan mengedepankan nilai moralitas
dalam kehi dupannya. Masyarakat tersebut tidak akan saling menginjak dan saling
menghinakan satu sama lainnya. Akan tetapi, saling mengayomi, menghormati, dan
menghargai hak dan kewajiban sebagai sesama manusia.
d) Suksesnya Pembangunan Nasional
Masyarakat yang aktif mendukung kebijakan publik akan menciptakan nilai persatuan
dan kesatuan dalam masyarakat. Selanjutnya akan membentuk stabilitas nasional dan
lancarnya proses pembangunan nasional menuju terciptanya tujuan nasional, seperti
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, sebagai berikut:
 Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah,
 Memajukan kesejahteraan umum,
 Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk kepatuhan melaksanakan kebijakan
publik, masyarakat juga dapat tidak mematuhi kebijakan publik.

5. D. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik
Partisipasi masyarakat dapat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap
kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijkan
publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selalu berpihak kepada kepentingan
masyarakat, sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta tidak
menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
Bentuk partisipasi masyarakat yang positif terhadap pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui
berbagai bentuk kegiatan, antara lain;
 Menyampaikan aspirasi dengan cara santun kepada pemerintah daerah.
 Mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah.
 Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan.
 Membayar pajak bumi dan bangunan.
 Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses dan
wujud partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan kenegaraan. Tingkat kesadaran
hukum dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mempengaruhi kebijakan publik.
Semakin tinggi kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat melaksanakan kebijakan
publik semakin besar sifat membangun dan tanggung jawab. Sebaliknya apabila
kesadaran hokum dan kesadaran masyarakat masih rendah dapat melahirkan kebijakan
publik yang bersifat merusak dan kurang bertanggung jawab. Setiap kebijakan publik
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diupayakan mendapatkan dukungan
masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik dapat dilakukan melalui
empat macam cara, yaitu:
1. Pada tahap proses pembuatan kebijakan,
2. Pelaksanaan kebijakan
3. Pemanfaatan hasil, dan
4. Tahap evaluasi.

6. Bahan Diskusi
Jawab:
I. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah beserta seluruh lapisan masyarakat yang ada
di daerah tersebut diberdayakan secara optimal. Melalui otonomi daerah, daerah diberi
kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola daerahnya masing-masing, baik dalam
mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu tujuan
dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat. Ini
mengandung makna, bahwa setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan yang
seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya
masing-masing. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola dan membangun daerah
sangat beragam dan bervariasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di
antaranya dapat berupa membayar pajak tepat pada waktunya, melaksanakan berbagai
peraturan daerah dan memberikan berbagai masukan dalam berbagai perumusan
kebijakan publik yang akan diberlakukan kepada seluruh masyarakat. Dengan adanya
partisipasi masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan
publik akan berdampak positif pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan
masyarakat akan turut bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan publik yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, karena mereka dilibatkan secara langsung
dalam perumusannya. Jadi tidak ada lagi perasaan atau kesan, bahwa masyarakat tidak
setuju atau tidak tahu terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut.
II. Peraturan selalu diikuti dengan kewajiban kita sebagai warga negara untuk
melaksanakannya. Tentunya sebagai warga negara yang baik kita sepatutnya turut serta
menyusun dan merumuskan kebijakan publik. Salah satu caranya adalah secara aktif
menyampaikan pendapat atau aspirasi kepada lembaga yang menjadi wakil rakyat seperti
DPR. Masyarakat dituntut untuk aktif karena sebenarnya yang mengetahui dan
mengalami permasalahan adalah masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat aktif dalam
menyusun, melaksanakan, dan menilai kebijakan publik maka kebijakan publik tersebut
nantinya akan sesuai dengan keinginan masyarakat.
Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses dan
wujud partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan kenegaraan. Tingkat kesadaran
hukum dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mempengaruhi kebijakan publik.
Semakin tinggi kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat melaksanakan kebijakan
publik semakin besar sifat membangun dan tanggung jawab. Sebaliknya apabila
kesadaran hokum dan kesadaran masyarakat masih rendah dapat melahirkan kebijakan
Jelaskan pentingnya Kebijakan
Publik dalam rangka Otonomi

7. publik yang bersifat merusak dan kurang bertanggung jawab. Setiap kebijakan publik
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diupayakan mendapatkan dukungan
masyarakat.