1. proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
Proses perumusan pancasila sebagi dasar negara menjelang tahun 1945 Jepang mengalami
kekalahan di Asia Timur Raya, banyak cara yang digunakan jepang untuk menarik simpati
khususnya kepada bangsa Indonesia, salah satunya adalah janji Jepang untuk memberi
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7
September 1944. Sebagai kelajutan dari janji tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang
membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesi (BPUPKI atau
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), yang bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai
persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh DR. Rajiman Widiodiningrat, wakil
ketua R. Panji Suroso dan Tuan Hachibangase dari Jepang dan beranggotakan 60 orang. Selama
masa tugasnya BPUPKI melakukan dua kali sidang.
Landasan Filosofis
Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesian. Oleh
karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya
dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada
suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup
bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila
Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.
Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang
berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah
makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang
terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), sehingga secara filosofis negara
berpersatuan dan berkerakyatan konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologism
demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Atas dasar pengertian
filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai pancasila merupakan dasar filsafat
negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-
nilai Pancasila termasuk system peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu
dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu
keharusan bahwa pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan baik dalam
pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, social budaya, maupun pertahanan dan
keamanan. Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan
obyektif merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh
sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya
menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam
kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sumber bagi setiap tindakan para
2. penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Syrifudin,T.,(2008),PengantarFilsafatPendidikan,PercikanIlmu,Bandung.
Penerapan Etika Politik di Indonesia
Pada jaman sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang di harapkan, karena
banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya
mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia
tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian
rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Pandangan
masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang
tidak menjalankaN kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik.bagi mereka politik hanyalah
sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan. Dapat dilihat pada penyelenggara negara
misalnya dalam soal pembelian mobil mewah untuk para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
atau juga pembangunan pagar istana presiden yang menelan biaya puluhan miliar rupiah.
Kebijakan itu jelas mencederai rasa keadilan publik karena di saat yang sama kemiskinan masih
mengharu biru Indonesia. Macam-macam etika di indonesia meliputi:
Etika sosial dan budaya
Etika politik dan pemerintahan
Etika ekonomi dan bisnis
Etika penegakan hukum yang berkeadilan
Etika keilmuan
Etika lingkungan
Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalamlingkungan filsafat.
Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalahetika. Etika mempertanyakan
tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada bebagaibidang etika khusus, seperti etika individu,
etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan. Dalam hal ini termasuk setika
politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Etika berkaitan dengan norma
moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan
demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai
manusia dan bukan hanya sebagai warga Negara terhadap Negara, hukum yang berlaku dan lain
sebagainya. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis
3. untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi,
tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan
argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik
membantu agar pembahasan masalah-masalah idiologis dapat dijalankan secara obyektif. Hukum
dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga
penata masyarakat yang normatif, kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang
efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi
etika politik membahas hukum dan kekuasaan.
Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasimoral bagi suatu Negara adalah
adanya cita-cita The Rule Of Law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan ham menurut
kekhasan paham kemanusiaan dan sturktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan
sosial. Ada beberapa manfaat etika politik bagi para pejabat. Pertama, etika diperlukan dalam
hubungannya dengan relasi antara politik dan kekuasaan. Karena kekuasaan cenderung disalah
gunakan maka etika sebagai prinsip normatif/etikanormatif (bukan metaetika) sangat diperlukan.
Etika di sini ada sebagai sebuah keharusan ontologis. Dengan memahami etika politik, para
pejabat tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan demikian kebijakan pembabatan
seperti yang pernah terjadi di kabupaten Manggarai tidak akan terjadi. Hal ini menunjukkan
pemerintah tidak menyadari bahwa mereka adalah representan rayat, karenanya mereka mesti
melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan membunuh rakyat dengan mencaplok
dan mengambil lapangan pekerjaan utama sebagai sumber hidup mereka.
Kedua, etika politik bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap
pengambilan kebijakan para pejabat agar tidak menyalahi etika. Masyarakat sebagai yang
memiliki negara tidak bisa melepaskan diri dalam mengurus negara. Masyarakat mempunyai hak
dan kewajiban yang sama dengan para pejabat, namun dalam tataran tertentu keduanya berbeda.
Dalam negara dengan alam demokrasi peranan masyarakat sangat besaryang nyata dalam sikap
mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Para pejabat sebagai representan rakyat tentu akan
mendengar kritikan tersebut sebelum sebuah kebijakan diambil. Warga negara yang demokratis
mesti berusaha untuk menghentikan pengambilan keputusan yang dapat merugikan warga
walaupun keputusan tersebut dianggap benar oleh para pejabat. Mekanisme kontrol tersebut
sangat penting agar para pejabat tidak mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat. Masih
hangat dalam ingatan kita tentang rencana tambang emas di Lembata. Masyarakat yang terancam
akanteralienasi dari berbagai aspek kehidupannya memrotes dan menolak rencana tersebut.
ANALISIS KONTRA TERADAP KENAIKAN BBM DI INDONESIA
Kenaikan harga minyak mentah dunia berimbas kepada meningkatnya harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) di Indonesia. Walaupun sumber daya migas di Indonesia cukup berlimpah
namun konsekuensi Indonesia sebagai anggota OPEC mengharuskan pemerintah untuk
menaikkan harga jual minyak ke luar negeri maupun dalam negeri. Lonjakan harga minyak ini
juga memiliki efek meningkatnya harga-harga komoditas dalam negeri yang disebabkan
4. kenaikan harga dasar Bahan Bakar Minyak yang konsumsi di dalam negeri digunakan pada
sektor industri, transportasi, serta konsumsi oleh masyarakat.
Pemerintah pada awalnya mengeluarkan kebijakan subsidi untuk menekan harga Bahan Bakar
Minyak di dalam negeri agar tetap dapat terjangkau oleh masyarakat dan menjaga stabilitas
harga agar tingkat konsumsi masyarakat tidak menurun. Namun dalam pelaksanaanya sendiri
kebijakan subsidi tersebut membebani APBN dan beresiko terjadinya defisit yang harus
ditanggung pemerintah. Dampak lainnya adalah subsidi yang digunakan untuk menekan harga
BBM tersebut mengakibatkan adanya selisih antara harga di dalam negeri dengan harga di luar
negeri, dengan harga jual di luar negeri yang lebih tinggi berdampak pada adanya penyelundupan
bahan bakar minyak ke luar negeri, sehingga BBM di dalam negeri menjadi langka yang
menghambat berbagai kegiatan perekonomian di dalam negeri. Dalam pelaksanaanya sendiri
yang menikmati pemberian subsidi BBM tersebut sebagian besar adalah sektor transportasi dan
industri, sementara konsumsi dari sektor rumah tangga hanya sedikit, selain itu sektor
transportasi diantaranya kepemilikan kendaraan pribadi dan sektor industri mayoritas dimiliki
oleh golongan masyarakat mampu, sehingga ketepatan sasaran dari kebijakan subsidi tersebut
belum dirasakan. Pemerintah kemudian mulai mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk
masyarakat dengan merancang kebijakan baru berupa Program Kompensasi Pengurangan
Subsidi BBM (PKPS-BBM).
Kenaikan harga BBM pun mempengaruhi kondisi rakyat Indonesia, Biaya pendidikan, sandang
dan pangan terutama seperti halnya masalah pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi
akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan
pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau. Kenaikan
harga BBM tentunya akan mempengaruhi semuanya dan akan berdampak pada semua rakyat
iindonesia. Menurut saya dalam kondisi ekonomi masyaratakat indonesia yang tergolong
menengah ke bawah wajar kalu pemerintah tetap mengadaakan BBM bersubsidi untuk
membantu masyarakat dalam masalah ekonomi dan solusi untuk kenaikan harga BBM bukanlah
solusi terbaik untuk mengatasi masalah kenaikan harga bahan minyak mentah didunia terhadap
Indonesia, akan tetapi teknis dan strategi dalam pendistribusisan BBM lah yang harus diperbaiki,
seperti halnya pelarangan terhadap penggunaan BBM bersubsidi terhadap instansi pemerintahan
negara dan yang kondisi ekonomi yang menengah ke atas.
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Kattsoff, Louis O., 1986, Pengantar Filsafat, dialihbahasakan oleh: Soejono Soemargono, Tiara
Wacana, Yogyakarta.
Suseno Von Magnis, 1978, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. PT.
Gramedia, Jakarta.
5. Bagaimana proses perumusan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia tercinta ini?
Mari kita uraikan bersama-sama.
1. Terbentuknya BPUPKI
Gambar: Gedung Pancasila
Tahukah kamu, mengapa gedung di atas dinamakan gedung Pancasila? Perlu diketahui bahwa di
gedung itulah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dirumuskan. Siapa yang merumuskan
Pancasila?
Waktu itu wilayah Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Dai Nippon atau Jepang.
Tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan ke seluruh dunia
tentang pemberian kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dalam waktu dekat.
Bersamaan dengan itu, keberadaan tentara Jepang terus mendesak oleh tentara Sekutu. Tentara
Sekutu sudah menyerang beberapa wilayah pendudukan Jepang seperti Papua Nugini, kepulauan
Marshal, Salamon, Ambon, Menado, Makasar, juga Surabaya. Karena itu, maka tanggal 1 Maret
1945 Saiko Syikikan Kumakici Herada (Panglima tertinggi bala tentara Dai Nippon di Indonesia)
mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau lebih dikenal dengan sebutan
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
6. Anggota BPUPKI terdiri atas 67 orang, termasuk 7 orang Jepang dan 4 orang Cina dan Arab.
Bertindak sebagai ketua K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dibantu dua ketua muda.
Masing-masing ketua muda tersebut adalah Ketua Muda I (orang Jepang) dan Ketua Muda II R.
Pandji Suroso.
2. Sidang BPUPKI dan Usulan-usulan Rumusan Pancasila
Gambar: Sidang BPUPKI
Tahukah kamu tujuan dibentuknya BPUPKI? Tujuannya adalah untuk menyelidiki kesiapan
bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri.
Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.
Sidang pertama BPUPKI diadakan 28 Mei - 1 Juni 1945. Tanggal 28 Mei sidang dibuka dengan
sambutan dari wakil tentara Dai Nippon. Dalam sambutannya wakil Dai Nippon tersebut
memberi nasihat agar BPUPKI mengadakan penyelidikan secara cermat terhadap dasar-dasar
yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia Merdeka.
Tanggal 29 Mei 1945 dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia merdeka oleh anggota-
anggota BPUPKI. Para anggota BPUPKI melalui pidato-pidatonya tampil. Mereka
mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia.
7. Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapnya tidak
diketahui. Mengapa? Tidak lain karena baru 3 pidato yang ditemukan teksnya secara lengkap.
Masing-masing dari teks pidato tersebut adalah yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin,
Supomo, dan Sukarno.
Faktanya, Harus Kamu Tahu
Sukarno Sebagai Penemu Pertama Istilah Pancasila Sidang BPUPKI sudah berjalan dua hari.
Masing-masing anggota sidang sudah tampil dengan pidato-pidatonya mengajukan usulan
tentang dasar-dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Namun demikian seluruh anggota
sidang merasa belum menemukan hal-hal yang pantas disepakati untuk dijadikan sebagai dasar
negara.
Setelah tampilnya Muh. Yamin, Supomo, dan Sukarno barulah ketua BPUPKI menghentikan
sidang. Penghentian sidang tersebut dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Kecil yang
bertugas untuk merumuskan dasar negara.
Gambar: Foto Sukarno
Antara Supomo, Muh. Yamin, dan Sukarno, sama-sama mengusulkan lima dasar negara. Namun
demikian, yang diusulkan oleh masing- masing berbeda satu dengan yang lain. Dasar negara
yang diusulkan oleh Supomo bisa digaris bawahi sebagai berikut:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
8. 4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat
Sementara itu dasar negara yang diusulkan Muh. Yamin adalah sebagai berikut:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat
Khusus tentang Sukarno, ia mengajukan lima dasar negara sebagai berikut :
1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme
2. Peri Kemanusiaan (Internasionalisme)
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa
Lima dasar tersebut Sukarno kemudian menyebutnya sebagai Pancasila. Panca berarti lima,
sedangkan sila berarti asas atau dasar.
3. Proses Perumusan Pancasila SetelahPidato Sukarno
Setelah Sukarno berpidato mengajukan usul tentang dasar-dasar negara tanggal 1 Juni 1945,
sidang BPUPKI pertama berakhir. Hari itu juga ketua BPUPKI menunjuk dan membentuk
Panitia Kecil. Tugas Panitia Kecil itu adalah merumuskan kembali pidato Sukarno yang diberi
nama Pancasila sebagai dasar negara itu.
9. Bagaimana perjalanan lebih lanjut perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Kecil?
Setidaknya terdapat peristiwa-peristiwa penting sebagaimana berikut.
Perbedaan Pandangan Antara Golongan Islam dan Paham KebangsaanDalam keanggotaan
Panitia Kecil, ada dua golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila
sebagai dasar negara. Satu golongan menghendaki agar Islam menjadi dasar negara. Sementara
itu golongan yang lain menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara.
Akibat perbedaan pandangan ini, maka sidang Panitia Kecil bersama anggota BPUPKI yang
seluruhnya berjumlah 38 orang menjadi macet. Karena sidang macet, Panitia Kecil ini kemudian
menunjuk sembilan orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan Panitia Sembilan.
Anggota Panitia Sembilan itu adalah 1) Ki Bagus Hadikusuma, 2) Kyai Haji Wakhid Hasyim, 3)
Muhammad Yamin, 4) Ahmad Subarjo, Mr. AA. Maramis, 5) Abdul Kahar Muzakir, 6)
Abikusno Cokrosuyoso, 7) Moh. Hatta, 8) H. Agus Salim, dan 9) Sukarno sebagai ketua.
Lahirnya Piagam JakartaDalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Sukarno
melaporkan bahwa sidang Panitia Sembilan (tanggal 22 Juni 1945) telah berhasil merumuskan
Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan
Pancasila dari Panitia Sembilan itu dikenal sebagai Piagam Jakarta (Djakarta Charter).
Bagaimana rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu? Bunyinya adalah sebagai berikut :
1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk- pemeluknya.
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tentang Piagam Jakarta ini Sukarno sebagai ketua Panitia Sembilan mengatakan, bahwa
“Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” merupakan
jalan tengah yang diambil akibat perbedaan pendapat antara golongan Islam dan kebangsaan.
Sebenarnya banyak muncul keberatan terhadap Piagam Jakarta ini. Sebagai contoh, keberatan
yang disampaikan oleh Latuharhary yang didukung oleh Wongsonegoro dan Husein
Joyodiningrat dalam sidang panitia perancang UUD tanggal 11 Juli 1945. Keberatan yang sama
juga diajukan oleh Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang ketua BPUPKI tanggal 14 Juli 1945.
10. 4. Pengesahan Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan
Pancasila. Hari itu akan disyahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka.
Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambul (pembukaan) Undang-Undang
Dasar negara tersebut. Namun demikian sehari sebelum tanggal ini ada peristiwa penting.
Peristiwa penting yang dimaksud adalah seperti ini. Sore hari setelah kemerdekaan Negara
Indonesia diproklamirkan, Moh. Hatta menerima Nisyijima (pembantu Laksamana
Mayda/Angkatan Laut Jepang) yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan
Indonesia merdeka.
Pesan tersebut, kaitannya berasal dari wakil-wakil Indonesia bagian Timur di bawah penguasaan
Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari
daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama
(Piagam Jakarta) : .”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.”
Bagaimana dengan sikap Moh. Hatta saat itu? Ketika itu Hatta menyadari bahwa penolakan
terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia Merdeka yang baru saja
dicapai. Jika hal itu terjadi tidak menutup kemungkinan daerah (Indonesia) luar Jawa akan
kembali dikuasai oleh kaum Kolonial Belanda. Oleh karena itu, Hatta mengatakan kepada opsir
pembawa pesan tersebut, bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) esok hari (tanggal 18 Agustus 1945).
Keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo,
Wakhid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka
membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta.
Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah, maka sila pertama (dalam rumusan Piagam
Jakarta) diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Proses Perumusan Pancasila Sebaga DasarNegara
11. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandanagan dalam filsafat pendidikan,
meyangkut keyakianan terhadap hakekat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakekat
pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan.
Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa
yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia
adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan
yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), sehingga secara filosofis
negara berpersatuan dan berkerakyatan konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar
ontologism demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara
Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai pancasila
merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk system peraturan perundang-undangan di
Indonesia . Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa
ini merupakan suatu keharusan bahwa pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan
kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun
pertahanan dan keamanan.
Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan obyektif
merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum
berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya menjadi
kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan
sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sunber bagi setiap tindakan para
penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
Dapat kita simpulkan dari nilai- nilai tersebut yaitu :
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab,
selalu berusaha mempertahankan persatuan dan mewujudkan keadilan.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara
negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan.
Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan keamanan.
Kita dapat mengambil contoh dari landasan filosofi Pancasila salah satunya yaitu,
Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat Barat. Hal ini merujuk pidato Sukarno di BPUPKI
dan banyak pendiri bangsa merupakan alumni Universitas di Eropa, di mana filsafat barat
merupakan salah satu materi kuliah mereka. Pancasila terinspirasi konsep humanisme,
rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan
nasionalisme.
12. Filsafat pendidikan ialah nilai dan keyakinan-keyakinan filosofis yang menjiwai dan
mendasari dan memberikan identitas suatu sistem pendidikan nilai-nilai itu bersumber pada
pancasila yang dilaksanakan pada berbagai system kehidupan nasional secara
keseluruhan.Fungsi pendidikan ialah membangun potensi Negara, khususnya melestarikan
kebudayaan dan kepribadian bangsa yang menentukan eksitensi dan martabat bangsa.
Pendidikan nasional harus dijiwai oleh filsafat pendidikan pancasila.
Filsafat pendidikan pancasila merupakan tuntunan nasional, karena cita dan karsa bangsa
atau tujuan nasional dan harkat luhur rakyat tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 sebagai
perwujudan jiwa dan jiwa pancasila, cita dan karsa ini diusahakan secara melembaga didalam
pendidikan nasional sebagai sistem bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup
atau filosofi tertentu. Maka melalui sistem pendidikan pancasila akan terjalin cita dan karsa
nasional dalam membina watak dan kepribadian dan martabat pancasila dalam subjek pribadi
manusia Indonesia seutuhnya(Jalaluddin. Abdullah, idi. 2011. Filsafat pendidikan. Jakarta: grafindo
