Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.

1. Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU)
di Indonesia
MAKALAH
Disusun untuk Memenuhi Tugas Individu sebagai
Syarat Mengikuti Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Kewarganegaraan Semester
Satu yang Diampu oleh Dr. Ani Purwanti, SH, M. Hum
OLEH :
Fina Irodatul Afiyah [24020117120002/2017]
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017

2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika
perpolitikan sebuah bangsa. Peran partai politik dalam sistem perpolitikan
nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah, karena
rakyat dapat mencalonkan diri sebagai kandidat politik dalam Pemilu melalui
partai politik meskipun ada diantaranya yang mencalonkan diri melalui
independen.
Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan
nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik
sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup
berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan
gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang
mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di
dalamnya mencakup penataan partai politik.
Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam
setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat
strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak
yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi,
seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), “Political parties created
democracy”. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk
diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap
sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula,
“Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”.

3. 3
Di Indonesia dapat terlihat secara jelas banyaknya partai politik di
Indonesia dengan demikian partai politik merupakan peranan penting didalam
kondisi perpolitikan di Indonesia. Dengan semakin banyaknya partai politik ini
pulalah, juga semakin tumbuh nilai-nilai demokrasi dalam percaturan politik
Indonesia yang awalnya agak sedikit sewenang-wenang menjadi lebih demokratis.
Dengan alasan ini penulis memutuskan untuk menulis paper dengan judul “Peran
Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia"
B. Rumusan Masalah
1. Apa itu partai politik serta fungsi-fungsinya ?
2. Bagaimana hubungan partai politik dan pemilu di Indonesia ?
3. Bagaimana kaitan/hubungan antara demokrasi, partai politik dan partisipasi
masyarakat dalam pemilu di Indonesia ?
C. Tujuan
1. Menjelaskan apa itu partai politik serta fungsi-fungsinya
2. Menjelaskan hubungan partai politik dan pemilu di Indonesia
3. Menjelaskan kaitan/hubungan antara demokrasi, partai politik dan partisipasi
masyarakat dalam pemilu di Indonesia.

4. 4
BAB II
PEMASALAHAN
A. Masalah
1. kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak anggota partai politik yang
kemudian menduduki jabatan politik.
2. Lemahnya penegakan hukum oleh aparatur pemerintah menimbulkan
ketidakpercayaan dan ketiadaan rasa aman bagi masyarakat tertentu.
3. Fenomena perekrutan publik figur dari kalangan artis untuk mendulang suara
partai.
B. Solusi
1. Perekrutan kader politik harus ditinjauu ulang kembali demi mendapatkan
kualitas kader yang benar-benar baik.
2. Melakukan pendidikan politik kepada kader-kader politik sehingga
menghasilkan kader yang berkualitas dan matang, tidak mudah terjerumus
pada jebakan-jebakan korupsi

5. 5
BAB III
PEMBAHASAN
A. Pengertian Partai Politik
Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika
perpolitikan sebuah bangsa yang merupakan sekelompok orang dengan ideology
yang sama. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau
sekelompok individu untuk meraih kekuasaan.
Pengertian ini mengungkapkan bahwa partai politik merupakan sebuah
organisasi artikulasi yang didalamnya terdapat orang-orang yang
memilikikepentingan politik yaitu menguasai pemerintah dan bersaing
untukmendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi partai politik disini
merupakanpenghubung kekuasaan antara pemerintah dengan masyarakat,
tentunya sebagai media penghubung dan penampung aspirasi masyarakat.
Sedangkan menurut pandangan Neumann (Budiardjo, 1981: 14), “Partai politik
adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif
dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada
pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh
dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan
berbeda-beda. Dengan demikian parpol merupakan perantara yang besar yang
menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-
lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik
di dalam masyarakat yang lebih luas”.

6. 6
B. Fungsi Partai Politik
Fungsi partai politik di Indonesia dapat dibedakan menjadi fungsi partai
politik di Indonesia sebagai negara demokrasi dan Indonesia sebagai negara
berkembang. Hal ini terjadi karena partai politik merupakan salah satu kelompok
kepentingan yang bersifat multifungsional dan juga setiap kriteria negara pasti
memerlukan fungsi dari partai politik dengan porsi yang berbeda.
1. Fungsi partai politik di negara demokrasi
a. Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak merumuskan
kepentingan (interest articulation) dan menggabungkan atau
menyalurkan kepentingan (interet aggregation) masyarakat untuk
disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan di pihak
lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijaksanaan
pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota parpol yang
bersangkutan.
b. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses dimana seseorang
memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di
mana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses di mana
masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi
ke generasi berikutnya.
c. Sebagai sarana rekrutmen politik (instrument of political recruitment),
yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak
orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan
sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon
pimpinan partai atau pemimpin bangsa.
d. Sebagai sarana pengatur konflik, yakni bahwa dalam negara demokratis
yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan

7. 7
pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial
yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan atau
dijinakan agar tidak berlarut-larut yang bisa menggoyahkan dan
membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini, parpol dapat berperan
menekan konflik seminimal mungkin.
2. Fungsi partai politik di negara berkembang
Satu peran yang sangat diharapkan dari partai politik adalah sebagai
sarana untuk mengembangkan integrasi nasional dan memupuk identitas
nasional. Akan tetapi, pengalaman dibeberapa negara menunjukkan bahwa,
partai politik sering tidak mampu membina integrasi, tetapi malah
menimbulkan pengotaan dan pertentangan. Di negara-negara berkembang
partai politik, partai politik tetap dianggap penting meskipun memiliki
berbagai kelemahan. Usaha melibatkan partai politik dan golongan-golongan
politik lainnya dalam proses pembangunan dalam segala aspek dan
dimensinya, merupakan hal yang amat utama dalam negara yang ingin
membangun suatu masyarakat atas dasar pemerataan dan keadilan sosial.
Jika partai dan golongan-golongan politik lainya diberi kesempatan untuk
berkembang, mungkin ia dapat mencari bentuk partisipasi yang dapat
menunjang untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di negara itu.
Mungkin bentuk ini dalam banyak hal akan berbeda dengan partai di negara
yang sudah mapan, karena disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dalam
negeri masing-masing.
C. Pemilu Sebagai Ciri Negara Demokrasi
Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk
memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta

8. 8
salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga Negara di bidang politik. Pemilu
dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin
memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil
rakyat dalam memerintah suatu Negara selama jangka waktu tertentu.
Sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara
demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang
sekaligus tolah ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan
hasil pemilu merupakan refleksi dari susasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai
dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat
yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Menurut Triwulan (2011:329-
330), pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi
rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.
Melalui pemilu demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga
negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik
secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol daripada
kedaulatan rakyat1.
Di dalam demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep
demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yang
berarti keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil
rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil
pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang
hidup di tengah-tengah rakyat. Konsep dan pemahaman yang seperti itu pulalah
yang mendasari penyelenggaraan pemilu di sepanjang sejarah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. 9
Seperti yang telah dikemukakan di atas, pemilu-pemilu di Indonesia diatur
dengan Undang-Undang Pemilu yang selalu berubah-ubah karena kebutuhan
perbaikan kualitas, karena pengaruh konfigurasi politik, dan karena perubahan
demografi kependudukan dan peta pemerintahan daerah.
Pemilu diadakan sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
dan juga salah satu instrument yang mencerminkan negara demokrasi, pemilu
juga untuk menentukan dan memilih siapa-siapa saja yang pantas yang akan
mewakili rakyat dan juga untuk memilih pemimpin yang akan memimpin dan
membawa negeri ke arah yang lebih baik.
Indonesia sebagai negara demokrasi sudah selayaknya mengadakan
pemilu. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2014 bangsa Indonesia telah
menyeleng-garakan 11 kali pemilihan umum, yaitu 1945, 1971, 1977, 1982, 1992,
1997, 1999, 2004 ,2009 dan 2014. Akan tetapi pemilihan pada tahun 1955
merupakan pemilihan umum yang dianggap istimewa karena ditengah suasana
kemerdekaan yang masih tidak stabil Indonesia melakukan PEMILU , bahkan
dunia internasional memuji pemilu pada tahun tersebut. Pemilihan umum
berlangsung dengan terbuka, jujur dan fair, meski belum ada sarana komunikasi
secanggih pada saat ini ataupun jaringan kerja KPU.
D. Hubungan Parta Politik dalam Partisipasi Masyarakat pada Pemilu
Adanya partai politik di Indonesia adalah sebagai salah satu wujud adanya
kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat,dan berkumpul yang menjadi satu
ciri utama negara yang menjalankan sistem demokrasi. Partai politik, bersama
dengan institusi demokrasi lainnya seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan pers, harus secara konsisten melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya baik
pada masa persiapan pemilihan umum maupun pada masa setelah pemilihan

10. 10
umum. Pada pemilu tahun 2009, partai politik peserta pemilu mencapai jumlah
yang paling banyak dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yaitu sebanyak 38
parpol. Peran parpol dalam membangun demokrasi di Indonesia ini
memungkinkan partisipasi rakyat berlangsung secara penuh dalam urusan-urusan
negara . Rakyat sebagai elemen utama dalam sebuah negara secara mutlak
diberikan kebebasan dan kedudukan strategis yang dijamin oleh konstitusi untuk
menjalankan peran-perannya sebagai bentuk partisipasi aktif pada Indonesia.
Pada masyarakat yang demokrasinya sedang berkembang seperti
Indonesia, rendahnya partisipasi politik mengindikasikan berbagai makna atau
arti. Terdapat banyak alasan mengapa partisipasi politik masih rendah. Salah satu
alasannya di sini karena adanya performa institusi demokrasi yang buruk.
Berdasarkan fakta data-data yang diperoleh pada pemilu Kepala Daerah
tahun 2008 tercermin rendahnya masyarakat yang menggunakan hak pilih,
misalnya angka golput yang terjadi pada Pilkada di Jawa Tengah 45,25 persen,
Jawa Barat 32,6 persen, DKI 37 persen, Kaltim 34,4 persen, Sumatera Utara 43
persen, Sulawesi Selatan 33 persen dan Sumatera Barat 39,9 persen2. Sementara
itu pada pemilihan presiden tahun 2014 kemarin, angka Golput juga masih
terbilang sangat tinggi yaitu 56.7 juta pemiilih atau 29,8% dari seluruh pemilih 3.
Angka ini bahkan terbilang lebih tinggi dari angka Golput pada tahun 2009 yang
mencapai 27,7%, dan jauh diatas angka Golput pada pemilu 2004 yang hanya
mencapai 24%.
Sebagai catatan tersendiri, partai politik harus mewaspadai gejala
melemahnya partisipasi politik masyarakat. Fenomena yang semakin
meningkatnya angka pemilih yang memilih untuk tidak memilih atau sering kali

11. 11
yang disebut dengan golput ini harus dipandang dalam dua perspektif. Pertama,
munculnya ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai, yang
kemudian berakibat pada perspektif kedua yakni keinginan warga Negara untuk
melakukan delegitimasi politik terhadap kekuasaan 4. Partisipasi politik dalam hal
ini bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan suatu hak yang dilaksanakan
berdasarkan kesadaran masyarakat. Jika masyarakat memandang penggunaan hak
politiknya akan memberikan manfaat bagi kehidupannya, dengan sendirinya
mereka akan berpartisipasi dalam politik. Sebaliknya jika tidak mereka akan
mengabaikan dan memilih golput.
Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat yang memilih untuk Golput
salah satunya adalah karena banyaknya parpol yang sekarang ada di Indonesia.
Sehingga masyarakat menjadi bingung dan berada pada ketidakpastian, mana
parpol yang benar-benar mengutamakan rakyat, mana yang hanya memanipulasi
rakyat. Munculnya berbagai parpol di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi
dari penerapan sistem demokrasi secara konsisten, namun di sisi lain banyaknya
jumlah partai politik tidak otomatis membuat kualitas pelaksanaan sistem
demokrasi menjadi lebih baik, bahkan cenderung menjadi semakin buruk.
Di dalam konteks pemerintahan, demokrasi adalah kesadaran dari rakyat
untuk terlibat langsung dalam politik dan pemerintahan, namun terkadang hal ini
menjadi hal sulit untuk diwujudkan, karena masyarakat sebagai warga Negara
belum mempunyai kesadaran untuk turut aktif dalam perpolitikan dan urusan
pemerintahan. Kesulitan ini disebabkan berbagai macam faktor yang
mendasarinya seperti kesadaran masyarakat.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum memiliki
beberapa penyebab seperti kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak anggota

12. 12
partai politik yang kemudian menduduki jabatan politik telah mengecewakan
kepercayaan rakyat .Dari kasus korupsi tersebut masyarakat akan secara otomatis
akan memberikan cap negatif kepada partai politik.
Partai politik yang memiliki sejumlah kepentingan dengan rakyat harus
berkaca dari fenomena perilaku pemilih yang mulai kehilangan kepercayaan dan
memilih apatis dan golput. Setidaknya, partai politik perlu melakukan beberapa
langkah peninjauan kembali seperti melakukan pendidikan politik kepada kader-
kader politik sehingga menghasilkan kader yang matang. Kematangan berpolitik
para kader diharapkan agar mereka tidak mudah terjerumus pada jebakan-jebakan
korupsi saat mereka menduduki jabatan publik. Lewat pendidikan politik terlebih
mengenai pendidikan kebangsaan, di harapkan segenap masyarakat dapat lebih
matang dalam menjalankan demokrasi itu sendiri. Pendidikan politik berfungsi
untuk menyembuhkan disfungsionalitas anggota partai yang telah melakukan
perilaku menyimpang karena tersandung kasus-kasus pidana seperti korupsi.
Kemudian diperlukan pula meninjau ulang dalam perekrutan kader politik.
Fenomena perekrutan publik figur dari kalangan artis untuk mendulang suara
partai, terbukti tidak menghasilkan berbagai perubahan signifikan yang
disodorkan partai politik melalui kader-kadernya. Masuknya kader dari kalangan
artis ini kerap dimanfaatkan oleh partai itu sendiri yaitu partai mencoba untuk
meraup sebanyak mungkin suara tanpa memperhatikan kualitas dari sang kader
artis. Fenomena ini juga menunjukan bahwa sistem kaderisasi dan kepemimpinan
di partai politik tersebut tidak berjalan dengan baik.

13. 13
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Negara indonesia adalah Negara yang berbentuk demokrasi. Oleh karena
itu kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga partai politik sebagai sarana
politik yang paling besar juga harus turut andil dalam memainkan peranan yang
besar itu dengan memaksimalkan fungsinya secara optimal dan sebagai wadah
penyalur aspirasi masyarakat maupun sebagai sarana membangun pemerintahan
demokratis. Partai politik juga memiliki peranan sebagai media penyampaian
pesan, jadi posisinya semakin menguat sebagai perangkat pembentuk opini yang
ampuh, terutama dalam proses politik yang sedang atau akan berjalan. Dengan
demikian partai politik berada dalam posisi utama meskipun masyarakat juga
memiliki peranan penting dalam menentukan baik kebijakan atau mengendalikan
politik di Indonesia.
Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jikalau keberadaan partai politik di
pergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab.
Partai politik, pemilihan umum dan demokrasi adalah bagaikan rantai yang saling
terikat satu sama lain dimana salah satunya tidak akan berjalan maksimal tanpa
didukung oleh yang lainnya.

14. 14
DAFTAR PUSTAKA
Angga. (Rabu, 23 Juli 2014 10:29 WIB). Terburuk Sepanjang Sejarah, Golput Pilpres
Capai 56,7 Juta. Politik.
(http://www.harianterbit.com/read/2014/07/23/5622/26/26/Terburuk-
Sepanjang-Sejarah-Golput-Pilpres-Capai-567-Juta. Diakses pada 12
Desember 2017)
Budiardjo, Miriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: PT. Gramedia
Gusti. 2008. Fenomena Golput, Ketidakpercayaan Pada Partai Politik dan Figur
Kandidat: Universitas Gajah Mada (online),
(http://www.ugm.ac.id/id/berita/361-
fenomena.golput.ketidakpercayaan.pada.partai.politik.dan.figur.kandidat,
diakses pada 12 Desember 2017)
Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
Mukthie, Abdul F. 2012. Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan
Indonesia. Malang: Setara Press
Ramlan, Surbakti. 2010, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo
Triwulan, Titik. 2011. Kontruksi hukum tata negara indonesia pasca amandemen
UUD 1945. Jakarta: Kencana.