SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Republik Indonesia
PERMOHONAN IZIN
LINGKUNGAN ONLINE
Tata Kelola Izin Lingkungan di Indonesia
Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan Usaha/ Kegiatan Tahap Pra-
Konstruksi, Konstruksi & Operasi
Usaha/ Kegiatan
Tahap Pasca
Operasi
RTRW/RDTR
Pelaksanaan usaha
dan/atau kegiatan
Izin Pinjam
Pakai
Kawasan
Hutan
(IPKH)
atau
Pelepasan
Kawasan
HPK
izin Usaha
dan/atau
kegiatan
Penutupan
Usaha dan/atau
Kegiatan
Izin PPLH
Tata Ruang
Rencana
Usaha
dan/atau
kegiatan
Proses
Amdal atau
UKL-UPL
Izin
Lingkungan
• IPPKH: Rencana Usaha
dan/atau kegiatan berada di
dalam Kawasan Hutan
Produksi atau Kawasan
Hutan Lindung;
• Izin Pelepasan kawasan: di
Hutan Produksi yang dapat
dikonversi (HPK)
Implementasi
Izin
Lingkungan &
Izin PPLH
serta
Continuous
Improvement
Audit
Lingkungan
Hidup
Pengawasan
Lingkungan Hidup
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup
BML KBKL
Penaatan
LH
1
2
3
Tata Kelola:
1. Proses
Permohonan &
Penerbitan Izin
Lingkungan;
2. Proses
pelaksanaan
izin lingkungan
dan pelaporan
Pelaksanaan
Izin Lingkungan;
3. Proses
pengawasan
dan penegakan
hukum terhadap
izin lingkungan
1. Izin yang diberikan
kepada setiap orang
2. yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan wajib
Amdal atau UKL-UPL
3. dalam rangka
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
4. sebagai prasyarat untuk
memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan
Izin Lingkungan
Pengertian dan Konsep Dasar Izin Lingkungan
Instrumen tata
usaha negara
untuk
pengendalian
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan
Usaha dan/atau
Kegiatan
Kualitas
Lingkungan
Penting untuk Diperhatikan!!!
SKKL
Izin
Lingkungan
Penilaian
Amdal
Penyusunan
Amdal
Rekomendasi
UKL_UPL
Izin
Lingkungan
Pemeriksaan
UKL-UPL
Penyusunan
UKL-UPL
Proses yang Benar
Izin lingkungan wajib
diterbitkan bersamaan
dengan SKKL atau
Rekomendasi UKL-UPL
sejak PP 27/2013
diberlakukan (23 Feb
2012)
SKKL
Penilaian
Amdal
Penyusunan
Amdal
Rekomendasi
UKL-UPL
Pemeriksaan
UKL-UPL
Penyusunan
UKL-UPL
Proses yang SALAH
Izin lingkungan TIDAK
DITERBITKAN,
walaupun SKKL atau
Rekomendasi UKL-UPL
sudah diterbitkan
Potensi Pelanggaran
Pasal 109 dan 111 ayat
(2)
UU 32/2009
1. Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah
berlakunya PP 27/2012.
2. PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan
yang diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL.
Pemrakarsa BKPM/UPT KLH Sekretariat KPA, Tim
Teknis dan Komisi
Penilai Amdal
Menteri
Mengajukan
Permohonan Izin
Lingkungan dan
Penilaian ANDAL, RKL
dan RPL
Uji Kelengkapan
Administrasi
Pengumuman
Permohonan Izin
Lingkungan
Hasil Uji Kelengkapan
Administrasi
Penilaian ANDAL, RKL
dan RPL oleh Tim
Teknis Komisi Penilai
AMDAL
Penilaian ANDAL, RKL
dan RPL oleh Komisi
Penilai AMDAL
Penerbitan SK
Kelayakan LingkunganPenerbitan Izin
Lingkungan
Pengumuman
Penerbitan Izin
Lingkungan
Menerima Izin
Lingkungan
Mulai
Selesai
Max 3 Hari
Kerja
Max 52 Hari
Kerja
Membuat Rekomendasi
KPA
Penerbitan SK
Ketidaklayakan
Lingkungan
Tidak Layak
Layak
Lengkap
Tidak
Lengkap
Max 5 Hari
Kerja
Proses Penilaian AMDAL 75 Hari Kerja,
termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman,
DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Max 5 Hari
Kerja
Proses pengumuman 10 Hari
kerja bersamaan dengan
persiapan penilaian AMDAL
SOP PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN UNTUK UKL-UPL
Pemrakarsa BKPM/UPT KLH Asdep KDL Menteri
Mengajukan
Permohonan Izin
Lingkungan dan
pemeriksaan UKL-UPL
Uji Kelengkapan
Administrasi
Pengumuman
Permohonan Izin
Lingkungan
Hasil Uji Kelengkapan
Administrasi
Pemeriksaan UKL-UPL
Membuat Draft
Rekomendasi UKL-UPL
Penerbitan
Rekomendasi
Penerbitan Izin
Lingkungan
Pengumuman
Penerbitan Izin
Lingkungan
Menerima Izin
Lingkungan
Mulai
Selesai
Max 3 Hari
Kerja
Max 7 Hari
Kerja
Max 2 Hari
Kerja
Lengkap
Tidak Lengkap
Max 2 Hari
Kerja
Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL: paling lama
14 Hari Kerja, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan
DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Dasar Hukum
PERMENLH 06/2011
ttg PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK
UU 25/2009
Pelayanan Publik
UU 14/2008 ttg KIP
1
2
Informasi
publik
4
Salah satu Informasi publik
yang diumumkan secara serta
merta ADALAH pengumuman
yang berkaitan dengan
kerangka acuan Amdal
PP 61/2010 ttg
Pelaksanaan UU
14/2008
3
UPT/PTSP SEBAGAI
PELAYANAN PUBLIK??
PTSP
NGO-
UNDP
PENANGGUNG JAWAB
UPT/PTSP
U P T
(ST.168/Setjen/Ro
um/Set.1/9/2016)
KAROUM: PELAYANAN ADMINISTRATIF
(KOORDINATOR)
KAROKUM: PENYUSUNAN
PERATURAN/ MEKANISME/SOP
KAPUSDATIN: PENGEMBANGAN
SISTEM, INFRASTRUKTUR JARINGAN,
HARDWARE
TUPOKSI UPT/PTSP
 MEMBERIKAN LAYANAN ADMINISTRATIF
PROSES MASUK PERMOHONAN
PERIZNAN
 MEMBERIKAN LAYANAN ADMINISTRATIF
PROSES PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
PERMOHONAN PERIZNAN
PTSP ONLINE
Jenis layanan perizinan online
1. Izin Lingkungan melalui penilaian AMDAL
2. Izin Lingkungan melalui pemeriksaan UKL-
UPL
3. Izin Lingkungan melalui DELH/DPLH
4. Perubahan izin lingkungan
JUMLAH LAYANAN
PERIZINAN/NONPERIZINAN
Sumber:
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
0.50%
9.27%
8.96%
0.40% 0.40% 0.17%
80.30%
*data periode Januari-Agustus 2016
TOTAL = 23.673
Layanan
PTSP ONLINE
1306
30 48
8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
REGISTRASI B3 IZIN LINGKUNGAN PENGELOLAAN
LIMBAH B3
BPO
JumlahPengajuanLayanan
Jenis Layanan
A. Jumlah Pengajuan Layanan
*Data periode Januari-Agustus 2016
Jumlah akun perorangan (member) = 2176
Jumlah akun perusahaan = 1590
Jumlah Pengajuan Layanan = 1392
Sumber: PTSP KLHK
PTSP ONLINE
B. Kelebihan Sistem Layanan Online
1. Data pelanggan lebih valid dan lengkap
2. Mekanisme check and balances terhadap sistem layanan terpenuhi
3. Pemenuhan jangka waktu pemrosesan izin terpenuhi sesuai SOP
4. Pelanggan mendapatkan kepastian penerimaan permohonan izin
yang diajukan
5. Mengurangi kepadatan antrian di kantor PTSP
PTSP ONLINE
C. Tantangan yang dihadapi
1. Aplikasi yang digunakan masih membutuhkan perbaikan dan
penyempurnaan
2. Mekanisme di Back Office belum terecord karena masih manual
3. Dukungan dari Pusdatin, Biro Hukum, dan Unit Pengolah
4. Pelanggan PTSP tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah
10942
INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT SMT I 2016
No Parameter Penilaian Skala
Penilaian
Skala
Total
Persentase
(%)
Kategori
1 2 3 4 5
1 Fasilitas Layanan 2 2 3 19 24 211 84,40 Sangat Baik
2 Kehandalan Petugas Layanan 1 1 5 19 24 214 85,60 Sangat Baik
3 Petugas Layanan Cepat
tanggap
2 1 6 18 23 209 83,60 Sangat Baik
4 Jaminan ketepatan waktu
penerbitan
3 1 9 18 19 199 79,60 Baik
5 Petugas mengerti dan
memahami layanan
2 3 3 19 23 208 83,20 Sangat Baik
6 Kemudahan akses telepon 6 5 1
7
9 13 168 67,20 Baik
7 Kemudahan akses dan
informasi melalui website
1 1 5 21 22 212 84,80 Sangat Baik
Metode Sampling: simple random sampling
N = 50
Skala Penilaian : Skala Linkert (1-5)
Sumber: PTSP KLHK
MOODY BOXES LAYANAN
Tidak Puas
13%
Puas
24%
Sangat
Puas
63%
Langkah Mengakses Layanan
Pendaftaran Akun
Perorangan
(Member)
Pendaftaran Akun
Perusahaan
(ID Perusahaan)
Permohonan Izin
Manual System : Download di ptsp.menlhk.go.id
ptsp.menlhk.go.id
KetentuanPendaftaranAkun
A. AkunPerorangan(Member)
1.Memiliki alamat e-mail aktif
2.Mengisi data padaform pendaftaran sesuai KTP
3.Jumlah member dalam1 perusahaan tidak dibatasi
4.Aktivasi melalui e-mail
B. AkunPerusahaan (ID Perusahaan)
1.Didaftarkan oleh Direktur/Penanggungjawab perusahaan yang terdaftar
sebagai member
2.Satu perusahaan = 1 akun(ID Perusahaan)
3.Mengisi data sesuai legalitas perusahaan
4.Mengunggah dokumen legalitas badan usaha
5.Aktivasi menunjukkan dok. Asli legalitas perusahaan ke UPT
TERIMA KASIH
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

More Related Content

What's hot

Sistem pengolahan air limbah setempat on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat   on-site systemSistem pengolahan air limbah setempat   on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat on-site systemJoy Irman
 
Penyediaan Air bersih
Penyediaan Air bersihPenyediaan Air bersih
Penyediaan Air bersihguestcb0db
 
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan EHRA Kota Kediri
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan EHRA Kota KediriPenyusunan Strategi Sanitasi Kota dan EHRA Kota Kediri
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan EHRA Kota Kediriinfosanitasi
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanJoy Irman
 
Biomarker dalam epidemiologi lingkungan
Biomarker dalam epidemiologi lingkunganBiomarker dalam epidemiologi lingkungan
Biomarker dalam epidemiologi lingkunganArief Muhammad
 
Cara pemasangan - instalation manual BioSeven stp & wwtp series (www.ipal.biz)
Cara pemasangan - instalation manual BioSeven stp & wwtp series (www.ipal.biz)Cara pemasangan - instalation manual BioSeven stp & wwtp series (www.ipal.biz)
Cara pemasangan - instalation manual BioSeven stp & wwtp series (www.ipal.biz)PT BioSeven Fiberglass Indonesia
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHWahyu Ojan
 
14. tata tertib perusahaan
14. tata tertib perusahaan14. tata tertib perusahaan
14. tata tertib perusahaanlegalakses636
 
Kuesioner PODES 2014 - DESA
Kuesioner PODES 2014 - DESAKuesioner PODES 2014 - DESA
Kuesioner PODES 2014 - DESAjoihot
 
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptx
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptx1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptx
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptxKholidahUINWalisongo
 
Kriteria disain ipal medis
Kriteria disain ipal medisKriteria disain ipal medis
Kriteria disain ipal medisAngga Riefdianto
 
Epidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniEpidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniLestari Moerdijat
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
 
Sofskill Amdal Kelompok 2 (3TB03)
Sofskill Amdal Kelompok 2 (3TB03)Sofskill Amdal Kelompok 2 (3TB03)
Sofskill Amdal Kelompok 2 (3TB03)Siti Ayu Fatmawati
 
Karakteristik dan tumbuh kembang remaja
Karakteristik dan tumbuh kembang remajaKarakteristik dan tumbuh kembang remaja
Karakteristik dan tumbuh kembang remajaYunike Wirahmaningrum
 
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG MOSES HADUN
 
Karakteristik remaja
Karakteristik remajaKarakteristik remaja
Karakteristik remajaRiera Jahseey
 
TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI SUSU BY KUBOTA KASUI INDONESIA "EXPERT...
TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI SUSU BY KUBOTA KASUI INDONESIA "EXPERT...TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI SUSU BY KUBOTA KASUI INDONESIA "EXPERT...
TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI SUSU BY KUBOTA KASUI INDONESIA "EXPERT...Anggi Nurbana Wahyudi
 
KESEHATAN ANAK REMAJA
KESEHATAN ANAK REMAJAKESEHATAN ANAK REMAJA
KESEHATAN ANAK REMAJAZakiah dr
 

What's hot (20)

Sistem pengolahan air limbah setempat on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat   on-site systemSistem pengolahan air limbah setempat   on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat on-site system
 
Penyediaan Air bersih
Penyediaan Air bersihPenyediaan Air bersih
Penyediaan Air bersih
 
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan EHRA Kota Kediri
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan EHRA Kota KediriPenyusunan Strategi Sanitasi Kota dan EHRA Kota Kediri
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan EHRA Kota Kediri
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
 
Pestisida
PestisidaPestisida
Pestisida
 
Biomarker dalam epidemiologi lingkungan
Biomarker dalam epidemiologi lingkunganBiomarker dalam epidemiologi lingkungan
Biomarker dalam epidemiologi lingkungan
 
Cara pemasangan - instalation manual BioSeven stp & wwtp series (www.ipal.biz)
Cara pemasangan - instalation manual BioSeven stp & wwtp series (www.ipal.biz)Cara pemasangan - instalation manual BioSeven stp & wwtp series (www.ipal.biz)
Cara pemasangan - instalation manual BioSeven stp & wwtp series (www.ipal.biz)
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
 
14. tata tertib perusahaan
14. tata tertib perusahaan14. tata tertib perusahaan
14. tata tertib perusahaan
 
Kuesioner PODES 2014 - DESA
Kuesioner PODES 2014 - DESAKuesioner PODES 2014 - DESA
Kuesioner PODES 2014 - DESA
 
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptx
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptx1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptx
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptx
 
Kriteria disain ipal medis
Kriteria disain ipal medisKriteria disain ipal medis
Kriteria disain ipal medis
 
Epidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniEpidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan Dini
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
 
Sofskill Amdal Kelompok 2 (3TB03)
Sofskill Amdal Kelompok 2 (3TB03)Sofskill Amdal Kelompok 2 (3TB03)
Sofskill Amdal Kelompok 2 (3TB03)
 
Karakteristik dan tumbuh kembang remaja
Karakteristik dan tumbuh kembang remajaKarakteristik dan tumbuh kembang remaja
Karakteristik dan tumbuh kembang remaja
 
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
 
Karakteristik remaja
Karakteristik remajaKarakteristik remaja
Karakteristik remaja
 
TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI SUSU BY KUBOTA KASUI INDONESIA "EXPERT...
TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI SUSU BY KUBOTA KASUI INDONESIA "EXPERT...TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI SUSU BY KUBOTA KASUI INDONESIA "EXPERT...
TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI SUSU BY KUBOTA KASUI INDONESIA "EXPERT...
 
KESEHATAN ANAK REMAJA
KESEHATAN ANAK REMAJAKESEHATAN ANAK REMAJA
KESEHATAN ANAK REMAJA
 

Similar to Materi sistem informasi permohonan penerbitan izin lingkungan online 1

Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Amdal Indonesia Online
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Rizki Darmawan
 
25_vRsBLUVPIkCTkkpJwJdfqHChZxfUpZlu.ppt
25_vRsBLUVPIkCTkkpJwJdfqHChZxfUpZlu.ppt25_vRsBLUVPIkCTkkpJwJdfqHChZxfUpZlu.ppt
25_vRsBLUVPIkCTkkpJwJdfqHChZxfUpZlu.pptWihanaNugraha1
 
Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda erlina nuraeni
 
Bahan presentasi biro-hukum_humas
Bahan presentasi biro-hukum_humasBahan presentasi biro-hukum_humas
Bahan presentasi biro-hukum_humasDeli Wb
 
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptx
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptxbahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptx
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptxanastasia495150
 
Proses Dokumen lingkungan RS.pptx
Proses Dokumen lingkungan RS.pptxProses Dokumen lingkungan RS.pptx
Proses Dokumen lingkungan RS.pptxAbdulRahman161511
 
Kb 3 pemberantasan-korupsi
Kb 3 pemberantasan-korupsiKb 3 pemberantasan-korupsi
Kb 3 pemberantasan-korupsiImam Sarwo Edi
 
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptxAdindaNmmc
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan PertekEra Wibowo
 
26.11.2021 Bahan Paparan Sosialisasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima....
26.11.2021 Bahan Paparan Sosialisasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima....26.11.2021 Bahan Paparan Sosialisasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima....
26.11.2021 Bahan Paparan Sosialisasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima....PrioSambodo3
 
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptxperaturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptxxsmuzi
 

Similar to Materi sistem informasi permohonan penerbitan izin lingkungan online 1 (20)

Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
 
07 spp-izin-lingkungan
07 spp-izin-lingkungan07 spp-izin-lingkungan
07 spp-izin-lingkungan
 
IL DLH Kalsel.pdf
IL DLH Kalsel.pdfIL DLH Kalsel.pdf
IL DLH Kalsel.pdf
 
25_vRsBLUVPIkCTkkpJwJdfqHChZxfUpZlu.ppt
25_vRsBLUVPIkCTkkpJwJdfqHChZxfUpZlu.ppt25_vRsBLUVPIkCTkkpJwJdfqHChZxfUpZlu.ppt
25_vRsBLUVPIkCTkkpJwJdfqHChZxfUpZlu.ppt
 
Izin kegiatan
Izin kegiatanIzin kegiatan
Izin kegiatan
 
Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda
 
Bahan presentasi biro-hukum_humas
Bahan presentasi biro-hukum_humasBahan presentasi biro-hukum_humas
Bahan presentasi biro-hukum_humas
 
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptx
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptxbahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptx
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptx
 
Amdal2
Amdal2Amdal2
Amdal2
 
Sop penyiaran Broadcast SMKN 1 Pungging
Sop penyiaran Broadcast SMKN 1 PunggingSop penyiaran Broadcast SMKN 1 Pungging
Sop penyiaran Broadcast SMKN 1 Pungging
 
bahan presentasi (1).pptx
bahan presentasi (1).pptxbahan presentasi (1).pptx
bahan presentasi (1).pptx
 
Time to change
Time to changeTime to change
Time to change
 
Proses Dokumen lingkungan RS.pptx
Proses Dokumen lingkungan RS.pptxProses Dokumen lingkungan RS.pptx
Proses Dokumen lingkungan RS.pptx
 
Kb 3 pemberantasan-korupsi
Kb 3 pemberantasan-korupsiKb 3 pemberantasan-korupsi
Kb 3 pemberantasan-korupsi
 
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan Pertek
 
26.11.2021 Bahan Paparan Sosialisasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima....
26.11.2021 Bahan Paparan Sosialisasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima....26.11.2021 Bahan Paparan Sosialisasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima....
26.11.2021 Bahan Paparan Sosialisasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima....
 
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptxperaturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
 
isu strategis pengawasan
isu strategis pengawasanisu strategis pengawasan
isu strategis pengawasan
 

More from Rizki Darmawan

Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...Rizki Darmawan
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Rizki Darmawan
 
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanPermen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanRizki Darmawan
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...Rizki Darmawan
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikRizki Darmawan
 

More from Rizki Darmawan (6)

Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016
 
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanPermen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
 
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
 

Materi sistem informasi permohonan penerbitan izin lingkungan online 1

  • 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN ONLINE
  • 2. Tata Kelola Izin Lingkungan di Indonesia Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan Usaha/ Kegiatan Tahap Pra- Konstruksi, Konstruksi & Operasi Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca Operasi RTRW/RDTR Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH) atau Pelepasan Kawasan HPK izin Usaha dan/atau kegiatan Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan Izin PPLH Tata Ruang Rencana Usaha dan/atau kegiatan Proses Amdal atau UKL-UPL Izin Lingkungan • IPPKH: Rencana Usaha dan/atau kegiatan berada di dalam Kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Hutan Lindung; • Izin Pelepasan kawasan: di Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous Improvement Audit Lingkungan Hidup Pengawasan Lingkungan Hidup Penegakan Hukum Lingkungan Hidup BML KBKL Penaatan LH 1 2 3 Tata Kelola: 1. Proses Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan; 2. Proses pelaksanaan izin lingkungan dan pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan; 3. Proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin lingkungan
  • 3. 1. Izin yang diberikan kepada setiap orang 2. yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL 3. dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan Izin Lingkungan Pengertian dan Konsep Dasar Izin Lingkungan Instrumen tata usaha negara untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Kualitas Lingkungan
  • 4. Penting untuk Diperhatikan!!! SKKL Izin Lingkungan Penilaian Amdal Penyusunan Amdal Rekomendasi UKL_UPL Izin Lingkungan Pemeriksaan UKL-UPL Penyusunan UKL-UPL Proses yang Benar Izin lingkungan wajib diterbitkan bersamaan dengan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sejak PP 27/2013 diberlakukan (23 Feb 2012) SKKL Penilaian Amdal Penyusunan Amdal Rekomendasi UKL-UPL Pemeriksaan UKL-UPL Penyusunan UKL-UPL Proses yang SALAH Izin lingkungan TIDAK DITERBITKAN, walaupun SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sudah diterbitkan Potensi Pelanggaran Pasal 109 dan 111 ayat (2) UU 32/2009 1. Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012. 2. PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan yang diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL.
  • 5. Pemrakarsa BKPM/UPT KLH Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal Menteri Mengajukan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL, RKL dan RPL Uji Kelengkapan Administrasi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Hasil Uji Kelengkapan Administrasi Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Komisi Penilai AMDAL Penerbitan SK Kelayakan LingkunganPenerbitan Izin Lingkungan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Menerima Izin Lingkungan Mulai Selesai Max 3 Hari Kerja Max 52 Hari Kerja Membuat Rekomendasi KPA Penerbitan SK Ketidaklayakan Lingkungan Tidak Layak Layak Lengkap Tidak Lengkap Max 5 Hari Kerja Proses Penilaian AMDAL 75 Hari Kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman, DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Max 5 Hari Kerja Proses pengumuman 10 Hari kerja bersamaan dengan persiapan penilaian AMDAL
  • 6. SOP PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN UNTUK UKL-UPL Pemrakarsa BKPM/UPT KLH Asdep KDL Menteri Mengajukan Permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL Uji Kelengkapan Administrasi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Hasil Uji Kelengkapan Administrasi Pemeriksaan UKL-UPL Membuat Draft Rekomendasi UKL-UPL Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Izin Lingkungan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Menerima Izin Lingkungan Mulai Selesai Max 3 Hari Kerja Max 7 Hari Kerja Max 2 Hari Kerja Lengkap Tidak Lengkap Max 2 Hari Kerja Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL: paling lama 14 Hari Kerja, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
  • 7. Dasar Hukum PERMENLH 06/2011 ttg PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UU 25/2009 Pelayanan Publik UU 14/2008 ttg KIP 1 2 Informasi publik 4 Salah satu Informasi publik yang diumumkan secara serta merta ADALAH pengumuman yang berkaitan dengan kerangka acuan Amdal PP 61/2010 ttg Pelaksanaan UU 14/2008 3
  • 9. PENANGGUNG JAWAB UPT/PTSP U P T (ST.168/Setjen/Ro um/Set.1/9/2016) KAROUM: PELAYANAN ADMINISTRATIF (KOORDINATOR) KAROKUM: PENYUSUNAN PERATURAN/ MEKANISME/SOP KAPUSDATIN: PENGEMBANGAN SISTEM, INFRASTRUKTUR JARINGAN, HARDWARE
  • 10. TUPOKSI UPT/PTSP  MEMBERIKAN LAYANAN ADMINISTRATIF PROSES MASUK PERMOHONAN PERIZNAN  MEMBERIKAN LAYANAN ADMINISTRATIF PROSES PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERIZNAN
  • 11. PTSP ONLINE Jenis layanan perizinan online 1. Izin Lingkungan melalui penilaian AMDAL 2. Izin Lingkungan melalui pemeriksaan UKL- UPL 3. Izin Lingkungan melalui DELH/DPLH 4. Perubahan izin lingkungan
  • 12. JUMLAH LAYANAN PERIZINAN/NONPERIZINAN Sumber: Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0.50% 9.27% 8.96% 0.40% 0.40% 0.17% 80.30% *data periode Januari-Agustus 2016 TOTAL = 23.673 Layanan
  • 13. PTSP ONLINE 1306 30 48 8 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 REGISTRASI B3 IZIN LINGKUNGAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BPO JumlahPengajuanLayanan Jenis Layanan A. Jumlah Pengajuan Layanan *Data periode Januari-Agustus 2016 Jumlah akun perorangan (member) = 2176 Jumlah akun perusahaan = 1590 Jumlah Pengajuan Layanan = 1392 Sumber: PTSP KLHK
  • 14. PTSP ONLINE B. Kelebihan Sistem Layanan Online 1. Data pelanggan lebih valid dan lengkap 2. Mekanisme check and balances terhadap sistem layanan terpenuhi 3. Pemenuhan jangka waktu pemrosesan izin terpenuhi sesuai SOP 4. Pelanggan mendapatkan kepastian penerimaan permohonan izin yang diajukan 5. Mengurangi kepadatan antrian di kantor PTSP
  • 15. PTSP ONLINE C. Tantangan yang dihadapi 1. Aplikasi yang digunakan masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan 2. Mekanisme di Back Office belum terecord karena masih manual 3. Dukungan dari Pusdatin, Biro Hukum, dan Unit Pengolah 4. Pelanggan PTSP tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah 10942
  • 16. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SMT I 2016 No Parameter Penilaian Skala Penilaian Skala Total Persentase (%) Kategori 1 2 3 4 5 1 Fasilitas Layanan 2 2 3 19 24 211 84,40 Sangat Baik 2 Kehandalan Petugas Layanan 1 1 5 19 24 214 85,60 Sangat Baik 3 Petugas Layanan Cepat tanggap 2 1 6 18 23 209 83,60 Sangat Baik 4 Jaminan ketepatan waktu penerbitan 3 1 9 18 19 199 79,60 Baik 5 Petugas mengerti dan memahami layanan 2 3 3 19 23 208 83,20 Sangat Baik 6 Kemudahan akses telepon 6 5 1 7 9 13 168 67,20 Baik 7 Kemudahan akses dan informasi melalui website 1 1 5 21 22 212 84,80 Sangat Baik Metode Sampling: simple random sampling N = 50 Skala Penilaian : Skala Linkert (1-5) Sumber: PTSP KLHK
  • 17. MOODY BOXES LAYANAN Tidak Puas 13% Puas 24% Sangat Puas 63%
  • 18. Langkah Mengakses Layanan Pendaftaran Akun Perorangan (Member) Pendaftaran Akun Perusahaan (ID Perusahaan) Permohonan Izin Manual System : Download di ptsp.menlhk.go.id ptsp.menlhk.go.id
  • 19. KetentuanPendaftaranAkun A. AkunPerorangan(Member) 1.Memiliki alamat e-mail aktif 2.Mengisi data padaform pendaftaran sesuai KTP 3.Jumlah member dalam1 perusahaan tidak dibatasi 4.Aktivasi melalui e-mail B. AkunPerusahaan (ID Perusahaan) 1.Didaftarkan oleh Direktur/Penanggungjawab perusahaan yang terdaftar sebagai member 2.Satu perusahaan = 1 akun(ID Perusahaan) 3.Mengisi data sesuai legalitas perusahaan 4.Mengunggah dokumen legalitas badan usaha 5.Aktivasi menunjukkan dok. Asli legalitas perusahaan ke UPT
  • 20.
  • 21. TERIMA KASIH Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia