1. Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola izin lingkungan di Indonesia, mulai dari proses perencanaan hingga pasca operasi suatu usaha atau kegiatan.
2. Dijelaskan pula proses permohonan izin lingkungan melalui penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL beserta ketentuan yang berlaku.
3. Dokumen tersebut juga memberikan penjelasan singkat mengenai peran PTSP dalam memberikan layanan perizinan secara online
2. Tata Kelola Izin Lingkungan di Indonesia
Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan Usaha/ Kegiatan Tahap Pra-
Konstruksi, Konstruksi & Operasi
Usaha/ Kegiatan
Tahap Pasca
Operasi
RTRW/RDTR
Pelaksanaan usaha
dan/atau kegiatan
Izin Pinjam
Pakai
Kawasan
Hutan
(IPKH)
atau
Pelepasan
Kawasan
HPK
izin Usaha
dan/atau
kegiatan
Penutupan
Usaha dan/atau
Kegiatan
Izin PPLH
Tata Ruang
Rencana
Usaha
dan/atau
kegiatan
Proses
Amdal atau
UKL-UPL
Izin
Lingkungan
• IPPKH: Rencana Usaha
dan/atau kegiatan berada di
dalam Kawasan Hutan
Produksi atau Kawasan
Hutan Lindung;
• Izin Pelepasan kawasan: di
Hutan Produksi yang dapat
dikonversi (HPK)
Implementasi
Izin
Lingkungan &
Izin PPLH
serta
Continuous
Improvement
Audit
Lingkungan
Hidup
Pengawasan
Lingkungan Hidup
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup
BML KBKL
Penaatan
LH
1
2
3
Tata Kelola:
1. Proses
Permohonan &
Penerbitan Izin
Lingkungan;
2. Proses
pelaksanaan
izin lingkungan
dan pelaporan
Pelaksanaan
Izin Lingkungan;
3. Proses
pengawasan
dan penegakan
hukum terhadap
izin lingkungan
3. 1. Izin yang diberikan
kepada setiap orang
2. yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan wajib
Amdal atau UKL-UPL
3. dalam rangka
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
4. sebagai prasyarat untuk
memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan
Izin Lingkungan
Pengertian dan Konsep Dasar Izin Lingkungan
Instrumen tata
usaha negara
untuk
pengendalian
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan
Usaha dan/atau
Kegiatan
Kualitas
Lingkungan
4. Penting untuk Diperhatikan!!!
SKKL
Izin
Lingkungan
Penilaian
Amdal
Penyusunan
Amdal
Rekomendasi
UKL_UPL
Izin
Lingkungan
Pemeriksaan
UKL-UPL
Penyusunan
UKL-UPL
Proses yang Benar
Izin lingkungan wajib
diterbitkan bersamaan
dengan SKKL atau
Rekomendasi UKL-UPL
sejak PP 27/2013
diberlakukan (23 Feb
2012)
SKKL
Penilaian
Amdal
Penyusunan
Amdal
Rekomendasi
UKL-UPL
Pemeriksaan
UKL-UPL
Penyusunan
UKL-UPL
Proses yang SALAH
Izin lingkungan TIDAK
DITERBITKAN,
walaupun SKKL atau
Rekomendasi UKL-UPL
sudah diterbitkan
Potensi Pelanggaran
Pasal 109 dan 111 ayat
(2)
UU 32/2009
1. Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah
berlakunya PP 27/2012.
2. PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan
yang diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL.
5. Pemrakarsa BKPM/UPT KLH Sekretariat KPA, Tim
Teknis dan Komisi
Penilai Amdal
Menteri
Mengajukan
Permohonan Izin
Lingkungan dan
Penilaian ANDAL, RKL
dan RPL
Uji Kelengkapan
Administrasi
Pengumuman
Permohonan Izin
Lingkungan
Hasil Uji Kelengkapan
Administrasi
Penilaian ANDAL, RKL
dan RPL oleh Tim
Teknis Komisi Penilai
AMDAL
Penilaian ANDAL, RKL
dan RPL oleh Komisi
Penilai AMDAL
Penerbitan SK
Kelayakan LingkunganPenerbitan Izin
Lingkungan
Pengumuman
Penerbitan Izin
Lingkungan
Menerima Izin
Lingkungan
Mulai
Selesai
Max 3 Hari
Kerja
Max 52 Hari
Kerja
Membuat Rekomendasi
KPA
Penerbitan SK
Ketidaklayakan
Lingkungan
Tidak Layak
Layak
Lengkap
Tidak
Lengkap
Max 5 Hari
Kerja
Proses Penilaian AMDAL 75 Hari Kerja,
termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman,
DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Max 5 Hari
Kerja
Proses pengumuman 10 Hari
kerja bersamaan dengan
persiapan penilaian AMDAL
6. SOP PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN UNTUK UKL-UPL
Pemrakarsa BKPM/UPT KLH Asdep KDL Menteri
Mengajukan
Permohonan Izin
Lingkungan dan
pemeriksaan UKL-UPL
Uji Kelengkapan
Administrasi
Pengumuman
Permohonan Izin
Lingkungan
Hasil Uji Kelengkapan
Administrasi
Pemeriksaan UKL-UPL
Membuat Draft
Rekomendasi UKL-UPL
Penerbitan
Rekomendasi
Penerbitan Izin
Lingkungan
Pengumuman
Penerbitan Izin
Lingkungan
Menerima Izin
Lingkungan
Mulai
Selesai
Max 3 Hari
Kerja
Max 7 Hari
Kerja
Max 2 Hari
Kerja
Lengkap
Tidak Lengkap
Max 2 Hari
Kerja
Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL: paling lama
14 Hari Kerja, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan
DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
7. Dasar Hukum
PERMENLH 06/2011
ttg PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK
UU 25/2009
Pelayanan Publik
UU 14/2008 ttg KIP
1
2
Informasi
publik
4
Salah satu Informasi publik
yang diumumkan secara serta
merta ADALAH pengumuman
yang berkaitan dengan
kerangka acuan Amdal
PP 61/2010 ttg
Pelaksanaan UU
14/2008
3
9. PENANGGUNG JAWAB
UPT/PTSP
U P T
(ST.168/Setjen/Ro
um/Set.1/9/2016)
KAROUM: PELAYANAN ADMINISTRATIF
(KOORDINATOR)
KAROKUM: PENYUSUNAN
PERATURAN/ MEKANISME/SOP
KAPUSDATIN: PENGEMBANGAN
SISTEM, INFRASTRUKTUR JARINGAN,
HARDWARE
10. TUPOKSI UPT/PTSP
MEMBERIKAN LAYANAN ADMINISTRATIF
PROSES MASUK PERMOHONAN
PERIZNAN
MEMBERIKAN LAYANAN ADMINISTRATIF
PROSES PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
PERMOHONAN PERIZNAN
11. PTSP ONLINE
Jenis layanan perizinan online
1. Izin Lingkungan melalui penilaian AMDAL
2. Izin Lingkungan melalui pemeriksaan UKL-
UPL
3. Izin Lingkungan melalui DELH/DPLH
4. Perubahan izin lingkungan
13. PTSP ONLINE
1306
30 48
8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
REGISTRASI B3 IZIN LINGKUNGAN PENGELOLAAN
LIMBAH B3
BPO
JumlahPengajuanLayanan
Jenis Layanan
A. Jumlah Pengajuan Layanan
*Data periode Januari-Agustus 2016
Jumlah akun perorangan (member) = 2176
Jumlah akun perusahaan = 1590
Jumlah Pengajuan Layanan = 1392
Sumber: PTSP KLHK
14. PTSP ONLINE
B. Kelebihan Sistem Layanan Online
1. Data pelanggan lebih valid dan lengkap
2. Mekanisme check and balances terhadap sistem layanan terpenuhi
3. Pemenuhan jangka waktu pemrosesan izin terpenuhi sesuai SOP
4. Pelanggan mendapatkan kepastian penerimaan permohonan izin
yang diajukan
5. Mengurangi kepadatan antrian di kantor PTSP
15. PTSP ONLINE
C. Tantangan yang dihadapi
1. Aplikasi yang digunakan masih membutuhkan perbaikan dan
penyempurnaan
2. Mekanisme di Back Office belum terecord karena masih manual
3. Dukungan dari Pusdatin, Biro Hukum, dan Unit Pengolah
4. Pelanggan PTSP tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah
10942
16. INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT SMT I 2016
No Parameter Penilaian Skala
Penilaian
Skala
Total
Persentase
(%)
Kategori
1 2 3 4 5
1 Fasilitas Layanan 2 2 3 19 24 211 84,40 Sangat Baik
2 Kehandalan Petugas Layanan 1 1 5 19 24 214 85,60 Sangat Baik
3 Petugas Layanan Cepat
tanggap
2 1 6 18 23 209 83,60 Sangat Baik
4 Jaminan ketepatan waktu
penerbitan
3 1 9 18 19 199 79,60 Baik
5 Petugas mengerti dan
memahami layanan
2 3 3 19 23 208 83,20 Sangat Baik
6 Kemudahan akses telepon 6 5 1
7
9 13 168 67,20 Baik
7 Kemudahan akses dan
informasi melalui website
1 1 5 21 22 212 84,80 Sangat Baik
Metode Sampling: simple random sampling
N = 50
Skala Penilaian : Skala Linkert (1-5)
Sumber: PTSP KLHK
18. Langkah Mengakses Layanan
Pendaftaran Akun
Perorangan
(Member)
Pendaftaran Akun
Perusahaan
(ID Perusahaan)
Permohonan Izin
Manual System : Download di ptsp.menlhk.go.id
ptsp.menlhk.go.id
19. KetentuanPendaftaranAkun
A. AkunPerorangan(Member)
1.Memiliki alamat e-mail aktif
2.Mengisi data padaform pendaftaran sesuai KTP
3.Jumlah member dalam1 perusahaan tidak dibatasi
4.Aktivasi melalui e-mail
B. AkunPerusahaan (ID Perusahaan)
1.Didaftarkan oleh Direktur/Penanggungjawab perusahaan yang terdaftar
sebagai member
2.Satu perusahaan = 1 akun(ID Perusahaan)
3.Mengisi data sesuai legalitas perusahaan
4.Mengunggah dokumen legalitas badan usaha
5.Aktivasi menunjukkan dok. Asli legalitas perusahaan ke UPT