SlideShare a Scribd company logo

Paparan sakip bappeda evaluasi 2016

•Download as PPTX, PDF•
•
F
fionarazqa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan tujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dokumen ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bappeda, sumber daya manusia, struktur organisasi, rencana strategis, indikator kinerja, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daer

Data & Analytics
1 of 31
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KEDIRI Disampaikan Dalam Rangka Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri Oleh : KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI
TUGAS POKOK & FUNGSI • PERDA NO 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH • PERWALI NO 21 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 4. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH WALIKOTA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA
STRUKTUR ORGANISASI KEPALA BADAN SEKRETARIS BIDANG FISIK&PRASARANA WILAYAH SUBAG PEMUKIMA N, TATA RUANG, LH & PENGAIRA N SUBAG PRASWIL& PERHUBUN GAN BIDANG PENELITIAN,PENGENDALI AN&KERJASAMA SUBAG PENELITIA N,KERJASA MA DAERAH SUBAG PENDATAA N,PELAPOR AN,PENGE NDALIAN&I NFORMATI KA BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL & BUDAYA SUBAG PEMERINT AHAN & SOSIAL SUBAG PENDIDIKA N,KEBUDA YAAN &NAKER BIDANG PEREKONOMIAN SUBAG PERTANIA N,PERKEBU NAN,PERIK ANAN&PET ERNAKAN SUBAG PERINDAG TAMBEN,K OPERASI,P ENGEMBA NGAN DUNIA USAHA&PA RIWISATA SUBAG UMUM SUBAG SUNGRAM SUBAG KEUANGAN (PERDA KOTA KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2013)
Jumlah pegawai Bappeda 48 orang (17 pejabat struktural dan 31 staf) yang terdiri dari : - Laki-Laki : 26 orang - Perempuan : 22 orang SUMBER DAYA MANUSIA 0 5 10 15 20 25 30 35 ESELON II ESELON III ESELON IV STAF 1 5 11 31 SDM BERDASARKAN JABATAN JUMLAH 1 1 1 29 16 TINGKAT PENDIDIKAN SLTP D1 D3 S1 S2
NO PERMASALAHAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI 1 LEMAHNYA KAPASITAS PERENCANAAN DI TINGKAT SKPD YANG MENYEBABKAN KURANG EFEKTIFNYA PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPPD) BERBASIS IT SEHINGA MEMPERCEPAT PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH 2 BELUM ADANYA SISTEM PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS IT DI MASING MASING SKPD MENGEMBANGKAN SISTEM PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI DASAR PERENCANAAN BERBASIS IT
KETERKAITAN/KESESU AIAN RENSTRA BAPPEDA DENGAN RPJMD KOTA KEDIRI
RPJMD KOTA KEDIRI MISI 1: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN MEMPERLUAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN MISI 2 : MEWUJUDKAN KOTA KEDIRI YANG INDAH, NYAMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN MISI 3 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERMORAL, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN MISI 4 : MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN MENUJU TERWUJUDNYA KOTA KEDIRI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN, JASA, WISATA DAN INDUSTRI KREATIF VISI MENATA KOTA KEDIRI LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, BERAKHLAK DAN TANPA KORUPSI BAPPEDA
KETERKAITAN RENSTRA BAPPEDA DENGAN RPJMD KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019 RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019 RENSTRA BAPPEDA KOTA KEDIRI 2014-2019 MISI 1 RPJMD TUJUAN KE 2 DARI MISI 1 SASARAN 1 DARI TUJUAN 2 DAN MISI 1 INDIKATOR SASARAN MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Mewujudkan pemerin tahan yang bersih, transparan, akunta bel, efektif dan efisien dengan memper luas partisipasi publik dalam pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program di RPJMD Mewujudkan perencanaan pembangunanyang partisipatif, aplikatif dan transparan Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aplikatif dan transparan Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partsisipatif, aplikatif dan transparan 1.Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 2.Prosentase renja SKPD yang berkualitas 3.Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan daerah Mewujudkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan 1.Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 2.Prosentase indikator program pembnagunan daerah dengan outcome min.75%
RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019 RENSTRA BAPPEDA KOTA KEDIRI 2014-2019 MISI 2 RPJMD TUJUAN KE 2 MISI 2 SASARAN KE 1 TUJUAN KE 2 DARI MISI 2 INDIKATOR SASARAN MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan Mewujudkan penataan ruang kota yang ramah lingkungan dan berbasis ekologi Optimalisasi fungsi dan potensi penataan ruang wilayah Prosentase ketaatan terhadap RTRW Mewujudkan perencanaan tata ruang kota sebagai landasan pembangunan berkelanjutan Optimaliasasi perencanaan tata ruang kota Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase pemanfaatan ruang kota sesuai RTRW
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB 1. Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aplikatif dan transparan Prosentase usulan stakeholder yang diakomdir  usulan yang diakomodir x 100%  usulan masuk yang sesuai kriteria Definisi operasional dari jumlah usulan yang diakomodir dan sesuai kriteria adalah usulan yang melalui tahapan proses perencanaan pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam Renja SKPD dan terakomodasi dalam APBD  Renstra SKPD  Renja SKPD  RKPD  SIMPPD Seluruh Bidang Prosentase renja SKPD yang berkualias  renja SKPD yang berkualitas x 100%  renja seluruh SKPD Definisi renja yang berkualitas sesuai dengan Permendagri 54/2010 adalah sebagai berikut: 1. Berisikan program dan kegiatan yang memuat tupoksi SKPD 2. Memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber dana yang diperlukan 3. Terdapat keselarasan dengan Renstra dan RPJMD Renja SKPD Seluruh Bidang Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan  dokumen perencanaan yg dipublikasikan x 100%  dokumen perencanaan yg wajib dipulikasikan Definisi operasional dokumen perencanaan yang dapat diakses masyarakat adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan yang bersifat wajib untuk dipublikasikan sebagaimana UU Informasi Keterbukaan Publik (Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008) Website Kota Kediri Seluruh Bidang 2. Optimalisasi perencanaan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan terhadap tata ruang  Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah diterbitkan x 100%  Pengajuan ijin pemanfaatan ruang yang masuk Definisi operasional ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang telah diterbitkan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012  RTRW  RPJMD Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah
3. Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD Program RKPD yg sesuai dengan program RPJMD x 100% Program RKPD Definisi operasionalnya adalah tingkat konsistensi atau tingkat kesesuaian program antar dokumen perencanaan (RKPD dan RPJMD) sesuai dengan lampiran 7 Permendagri 54 tahun 2010  RKPD  RPJMD Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) minimal 75%  sasaran di RPJMD yg pencapaian targetnya min 75% x 100%  sasaran RPJMD yg dilaksanakan pada tahun yg bersangkutan Definisi operasional adalah sasaran - sasaran di RPJMD yang pencapaian kinerjanya minimal 75%, dimana pencapaian kurang dari 75% menunjukkan ketidak berhasilan SKPD dalam melaksanakan sasaran di RPJMD LKPJ Bidang Perekonomian
RENSTRA BAPPEDA 2014-2019
VISI BAPPEDA KOTA KEDIRI TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS M I S I 1. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN 2. MENGOPTIMALKAN FUNGSI PERENCANAAN TATA RUANG KOTA SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN 3. MENGOPTIMALKAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI SEBAGAI DASAR KEBERLANJUTAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KERANGKA RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BAPPEDA KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019 (KEPUTUSAN WALIKOTA 188.45/421/419.16/2014) 15 VISI : TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS MISI 1. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN MISI 2. MENGOPTIMALK AN FUNGSI PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTA N TUJUAN OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG KOTA SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG MISI 3. MENGOPTIMALK AN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI SEBAGAI DASAR KEBERLANJUTA N SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TUJUAN MEWUJUDKAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI UNTUK KEBERLANJUTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN STRATEGIS MENINGKATKAN KINERJA MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan Prosentase ketaatan terhadap tata ruang Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD Prosentase indikator program pembangunan derah dengan outcome minimal 75% Prosentase renja SKPD yang berkualitas
TARGET CAPAIAN KINERJA
17 MISI 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan TUJUAN : Perencanaan pembangunan daerah yg partisipatif, aplikatif dan transparan INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET TAHUN 2019 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/ PERHITUNGAN TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN) KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 1.Persentase usulan stakeholder yang diakomodir 90% Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif,aplika tif dan transparan Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir  Usulan yang diakomodir x 100% 75% 80% 84% 85% 90% 1.Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2.Penyusunan Kebijakan Umum APBD 3.Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban oleh TAPD 4.Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah  Usulan masuk yang sesuai kriteria Definisi Operasional dari jumlah usulan yang diakomdir dan sesuai kriteria adalah usulan yang melalui tahapan proses perencanaan pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam Renja SKPD dan terakomodasi APBD 2.Persentase renja SKPD yang berkualitas 100% Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif,aplika tif dan transparan Persentase renja SKPD yang berkualitas  Renja SKPD yang berkualitas x 100% 94% 96% 98% 98% 100% 1.Penelitian RKA dan DPA 2.Koordinasi Sinkronisasi Rencana Kerja SKPD  Renja seluruh SKPD Definisi operasionalnya adalah tingkat konsistensi atau tingkat kesesuaian program antar dokumen perencanaan (RKPD dan RPJMD) sesuai dengan lampiran 7 Permendagri 54 tahun 2010
MISI 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan TUJUAN : Perencanaan pembangunan daerah yg partisipatif, aplikatif dan transparan INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET TAHUN 2019 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/ PERHITUNGAN TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN) KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 3. Persentase dokumen perencanan yang dapat diakses masyarakat 95% Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif,aplika tif dan transparan Persentase dokumen perencanan yang dipublikasikan  Dokumen perencanaan yg dipublikasikan x 100% 80% 80% 85% 90% 95% 1.Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah 2.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Dokumen perencanaan yg wajib dipublikasikan Definisi operasional dokumen perencanaan yang dapat diakses masyarakat adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan yang bersifat wajib untuk dipublikasikan sebagaimana UU Keterbukaan Publik
19 MISI 2 : MENGOPTIMALKAN FUNGSI PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN TUJUAN : Mewujudkan perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET TAHUN 2019 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/ PERHITUNGAN TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN) KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase ketaatan terhadap tata ruang 75% Terwujudnya perencanaan pembanguna n berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan tehadap tata ruang  Ijin Pemanfaatan Ruang yg diterbitkan x 100% 50% 55% 60% 65% 75% 1. Penyusunan Informasi Tata Ruang 2. Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 3. Koordinasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman  Ijin Pemanfaatan Ruang yg masuk
20 MISI 3 : MENGOPTIMALKAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI SEBAGAI DASAR KEBERLANJUTAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TUJUAN : Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET TAHUN 2019 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/ PERHITUNGAN TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN) KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 1.Persentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 100% Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD Program RKPD yg sesuai dg program RPJMD x 100% 94% 96% 98% 100% 100% 1. Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2. Koordinasi Sinkronisasi Rencana Kerja SKPD Program RKPD 2. Program pembangunan daerah dengan tingat capaian minimal 75% 98% Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%  Sasaran di RPJM yg pencapaian targetnya min 75% x 100% 94% 95% 96% 97% 98% 1. Koodinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)  Sasara  n RPJMD yg dilaksanakan pada th ybs
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan Prosentase usulan stakeholder yang diakomdir 80% Prosentase renja SKPD yang berkualitas 96% Prosentase dokumen perencanaan yang dapat diakses masyarakat 80% 2. Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang kota Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 55% 3. Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 94% Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingat capaian hasil (outcome) minimal 75% 95%
ESELON II – KEPALA BADAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. SUPRAPTO, MM Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kediri Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Nama : ABDULLAH ABU BAKAR Jabatan : Walikota Kediri selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Pertama, Drs. SUPRAPTO, MM NIP. 19581231 198503 1 141 Pihak Kedua, ABDULLAH ABU BAKAR Kediri, Januari 2016 No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif , aplikatif dan transparan Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 80% Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan 80% 2. Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 55% 3. Meningkatkan kinerja monev pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 96% Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% 95% No PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 822.769.000,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 342.900.000,00 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000,00 5. Program Pengembangan Data/Informasi 2.620.000.000,00 6. Program Kerjasama Pembangunan 750.000.000,00 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100.000.000,00 8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 530.000.000,00 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.100.000.000,00 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 500.000.000,00 11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 824.500.000,00 J U M L A H 8.670.169.000,00 WALIKOTA KEDIRI KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI ABDULLAH ABU BAKAR Drs. SUPRAPTO, MM NIP. 19581231 198503 1 141
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan % usulan musrenbang yang terakomodir 80% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Sosialisasi Musrenbang √ % pelaksanaan musrenbang yang sesuai juknis Program Perencan aan Pembang unan Penyeleng garaan Musrenba ng RKPD 400.000.000 2. Pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan hingga tingkat kota √ % usulan musrenbang yang disetujui
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan % dokumen perencanaan yang dipublikasikan 80% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Publikasi dokumen perencanaan √ √ √ √ % dokumen perencanaan yang dipublikasikan Program Perencan aan Sosial dan Budaya Koordinasi Penyusuna n Rencana Aksi Daerah 130.000.000 2. Pelaporan triwulan aksi SKPD yang telah dilaksanakan √ √ √ √ % aksi – aksi daerah yang dilaksankan SKPD
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan tata ruang % ketaatan terhadap tata ruang 55% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output /Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Pembahasan atas permohonan ijin pemanfaatan ruang oleh BKPRD √ √ √ √ % permohonan yang mendapat rekomendasi oleh BKPR Perencanaan Pengembanga n Kota-Kota Menengah dan Besar Penyeleng garaan BKPRD 150.000.000
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan % kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 96% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Kesesuaian program dan kegiatan yang ada di Renstra, RKT dan RPJMD √ √ √ √ % SKPD dengan indikator kinerja berkualitas baik Program Perencan aan Pembang unan Daerah Pengendal ian dan Evaluasi SKPD 75.000.000 2. Laporan triwulan SKPD √ √ √ √ % SKPD yang menyusun laporan tepat waktu
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan % indikator program perencanaan pembangunan daerah dengan outcome minimal 75% 95% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluar an Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Pelaporan capaian kinerja SKPD √ % SKPD dengan capaian kinerja berhasil Perencana an Pembang unan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 275.000.000
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA 1 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 75 % 93 % 124% Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan 80 % 80 % 100% 2 Terciptanya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 50 % 79% 158 % 3 Meningkatkan kinerja monitoring dan evalusi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 94 % 99,05 % 105,37 % Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% 94 % 94,76 % 100,8 % PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 29
No Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Belanja Tidak Langsung 3.553.462.000 2.907.298.663 81.82 Belanja Langsung 8.716.304.000 6.695.342.796 76.81 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 891.119.000 777.230.474 87.22 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 522.100.000 487.874.414 93.44 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 53.400.000 89.00 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 27.318.000 91.06 5. Program Kerjasama Pembangunan 760.000.000 228.511.650 30.07 6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 795.350.000 664.123.460 83.50 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.725.000.000 1.494.219.020 86.62 8. Program Pengembangan Data/Informasi 1.631.500.000 1.267.396.228 77.68 9. Program Perencanaan Tata Ruang 175.500.000 175.253.000 99.86 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 700.735.000 453.493.100 64.72 11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.275.000.000 995.202.800 78.06 12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 150.000.000 71.320.650 47.55 REALISASI ANGGARAN : • BTL Rp. 2.907.298.663 (81,82%) • BL Rp. 6.695.342.796 (76,81%)
TERIMA KASIH

Recommended

Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015fionarazqa
 
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...pubmck
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021MulyadiTohir
 
Paparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedaPaparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedafionarazqa
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaArsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
 

Recommended

Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015fionarazqa
 
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...pubmck
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021MulyadiTohir
 
Paparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedaPaparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedafionarazqa
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2
Kumpulan aturan reformasi birokrasi sesi 2Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaArsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangNational Research and Innovation Agency
 
Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014Igor Wijaya
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarmizi1980
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip luboenkredho
 
Indikator kinerja utama
Indikator kinerja utamaIndikator kinerja utama
Indikator kinerja utama INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014Raden Mas Mahardipa
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
 
Sosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung UtaraSosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung Utaraboenkredho
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenasDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
rakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen hrakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen hDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...redaksi-humaspemkosbg2014
 
Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerjaPengukuran kinerja
Pengukuran kinerja INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahAndy Kurniawan
 
dengan
dengandengan
denganBongkrenk Kh
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA93220872
 
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patner
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerLangkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patner
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Pertemuan kelima indikator kinerja
Pertemuan kelima indikator kinerjaPertemuan kelima indikator kinerja
Pertemuan kelima indikator kinerjaRodlialRamdhan
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Dadang Solihin
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxAbizianMuah
 
EVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptxEVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptxrestuputra10
 

More Related Content

What's hot

Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014Igor Wijaya
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarmizi1980
 
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014Raden Mas Mahardipa
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
 
Sosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung UtaraSosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung Utaraboenkredho
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...redaksi-humaspemkosbg2014
 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahAndy Kurniawan
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA93220872
 
Pertemuan kelima indikator kinerja
Pertemuan kelima indikator kinerjaPertemuan kelima indikator kinerja
Pertemuan kelima indikator kinerjaRodlialRamdhan
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerang
 
Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
Indikator kinerja utama
Indikator kinerja utamaIndikator kinerja utama
Indikator kinerja utama
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
 
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Sosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung UtaraSosialisasi Sakip Lampung Utara
Sosialisasi Sakip Lampung Utara
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
 
rakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen hrakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen h
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
 
Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerjaPengukuran kinerja
Pengukuran kinerja
 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
 
dengan
dengandengan
dengan
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
 
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patner
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerLangkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patner
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patner
 
Pertemuan kelima indikator kinerja
Pertemuan kelima indikator kinerjaPertemuan kelima indikator kinerja
Pertemuan kelima indikator kinerja
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
 

Similar to Paparan sakip bappeda evaluasi 2016

PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxAbizianMuah
 
EVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptxEVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptxrestuputra10
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppdnaylatulizza
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptxssuserc17747
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptxssuserc17747
 
Sakip setda 2019
Sakip setda 2019Sakip setda 2019
Sakip setda 2019YunusAkbar3
 
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkpPanel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkpJoseph Sitepu
 
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdf
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdfCASCADING BIDANG EKONOMI.pdf
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdfAsrianaAna3
 
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxBAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxMuhammadMubarakChady1
 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Noviyarti Badri
 
Paparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 editPaparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 editKutsiyatinMSi
 
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxSLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxsoesyarosuka
 
Paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPaparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahTurnip1
 
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresikIntegrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresikM Handoko
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Angga Kurniawan
 
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdfPengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdfYogieExeliero1
 
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxPOKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxIndividuMerdeka
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptxandikhaidir6
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxzulfadly11
 

Similar to Paparan sakip bappeda evaluasi 2016 (20)

PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
 
EVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptxEVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptx
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppd
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
 
Sakip setda 2019
Sakip setda 2019Sakip setda 2019
Sakip setda 2019
 
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkpPanel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
 
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdf
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdfCASCADING BIDANG EKONOMI.pdf
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdf
 
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxBAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
Paparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 editPaparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 edit
 
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxSLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
 
Paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPaparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresikIntegrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
 
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdfPengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
 
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxPOKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
 

Recently uploaded

menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normal
menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normalmenghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normal
menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normalHendriKurniawanP
 
MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptx
MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptxMANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptx
MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptxnugrohoaditya12334
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehBISMIAULIA
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Surveikustiyantidew94
 
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaan
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaanANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaan
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaanamalaguswan1
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxnursariheldaseptiana
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanVULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanBungaCitraNazwaAtin
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
Dasar Telekomunikasi Pengenalan dasar telekomunikasi
Dasar Telekomunikasi Pengenalan dasar telekomunikasiDasar Telekomunikasi Pengenalan dasar telekomunikasi
Dasar Telekomunikasi Pengenalan dasar telekomunikasidadan50
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxAhmadSyajili
 
manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1YudiPradipta
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompokelmalinda2
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 

Recently uploaded (14)

menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normal
menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normalmenghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normal
menghitung skewness dan kurtosis pada distribusi normal
 
MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptx
MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptxMANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptx
MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptx
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
 
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaan
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaanANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaan
ANALISA KASUS KECELAKAAN KERJA pada saat melakukan pekerjaan
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanVULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
Dasar Telekomunikasi Pengenalan dasar telekomunikasi
Dasar Telekomunikasi Pengenalan dasar telekomunikasiDasar Telekomunikasi Pengenalan dasar telekomunikasi
Dasar Telekomunikasi Pengenalan dasar telekomunikasi
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
 
manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 

Paparan sakip bappeda evaluasi 2016

  • 1. PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KEDIRI Disampaikan Dalam Rangka Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri Oleh : KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI
  • 2. TUGAS POKOK & FUNGSI • PERDA NO 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH • PERWALI NO 21 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 4. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH WALIKOTA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA
  • 3. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA BADAN SEKRETARIS BIDANG FISIK&PRASARANA WILAYAH SUBAG PEMUKIMA N, TATA RUANG, LH & PENGAIRA N SUBAG PRASWIL& PERHUBUN GAN BIDANG PENELITIAN,PENGENDALI AN&KERJASAMA SUBAG PENELITIA N,KERJASA MA DAERAH SUBAG PENDATAA N,PELAPOR AN,PENGE NDALIAN&I NFORMATI KA BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL & BUDAYA SUBAG PEMERINT AHAN & SOSIAL SUBAG PENDIDIKA N,KEBUDA YAAN &NAKER BIDANG PEREKONOMIAN SUBAG PERTANIA N,PERKEBU NAN,PERIK ANAN&PET ERNAKAN SUBAG PERINDAG TAMBEN,K OPERASI,P ENGEMBA NGAN DUNIA USAHA&PA RIWISATA SUBAG UMUM SUBAG SUNGRAM SUBAG KEUANGAN (PERDA KOTA KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2013)
  • 4. Jumlah pegawai Bappeda 48 orang (17 pejabat struktural dan 31 staf) yang terdiri dari : - Laki-Laki : 26 orang - Perempuan : 22 orang SUMBER DAYA MANUSIA 0 5 10 15 20 25 30 35 ESELON II ESELON III ESELON IV STAF 1 5 11 31 SDM BERDASARKAN JABATAN JUMLAH 1 1 1 29 16 TINGKAT PENDIDIKAN SLTP D1 D3 S1 S2
  • 5. NO PERMASALAHAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI 1 LEMAHNYA KAPASITAS PERENCANAAN DI TINGKAT SKPD YANG MENYEBABKAN KURANG EFEKTIFNYA PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPPD) BERBASIS IT SEHINGA MEMPERCEPAT PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH 2 BELUM ADANYA SISTEM PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS IT DI MASING MASING SKPD MENGEMBANGKAN SISTEM PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI DASAR PERENCANAAN BERBASIS IT
  • 6.
  • 8. RPJMD KOTA KEDIRI MISI 1: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN MEMPERLUAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN MISI 2 : MEWUJUDKAN KOTA KEDIRI YANG INDAH, NYAMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN MISI 3 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERMORAL, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN MISI 4 : MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN MENUJU TERWUJUDNYA KOTA KEDIRI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN, JASA, WISATA DAN INDUSTRI KREATIF VISI MENATA KOTA KEDIRI LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, BERAKHLAK DAN TANPA KORUPSI BAPPEDA
  • 9. KETERKAITAN RENSTRA BAPPEDA DENGAN RPJMD KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019 RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019 RENSTRA BAPPEDA KOTA KEDIRI 2014-2019 MISI 1 RPJMD TUJUAN KE 2 DARI MISI 1 SASARAN 1 DARI TUJUAN 2 DAN MISI 1 INDIKATOR SASARAN MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Mewujudkan pemerin tahan yang bersih, transparan, akunta bel, efektif dan efisien dengan memper luas partisipasi publik dalam pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program di RPJMD Mewujudkan perencanaan pembangunanyang partisipatif, aplikatif dan transparan Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aplikatif dan transparan Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partsisipatif, aplikatif dan transparan 1.Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 2.Prosentase renja SKPD yang berkualitas 3.Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan daerah Mewujudkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan 1.Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 2.Prosentase indikator program pembnagunan daerah dengan outcome min.75%
  • 10. RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019 RENSTRA BAPPEDA KOTA KEDIRI 2014-2019 MISI 2 RPJMD TUJUAN KE 2 MISI 2 SASARAN KE 1 TUJUAN KE 2 DARI MISI 2 INDIKATOR SASARAN MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan Mewujudkan penataan ruang kota yang ramah lingkungan dan berbasis ekologi Optimalisasi fungsi dan potensi penataan ruang wilayah Prosentase ketaatan terhadap RTRW Mewujudkan perencanaan tata ruang kota sebagai landasan pembangunan berkelanjutan Optimaliasasi perencanaan tata ruang kota Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase pemanfaatan ruang kota sesuai RTRW
  • 11. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB 1. Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aplikatif dan transparan Prosentase usulan stakeholder yang diakomdir  usulan yang diakomodir x 100%  usulan masuk yang sesuai kriteria Definisi operasional dari jumlah usulan yang diakomodir dan sesuai kriteria adalah usulan yang melalui tahapan proses perencanaan pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam Renja SKPD dan terakomodasi dalam APBD  Renstra SKPD  Renja SKPD  RKPD  SIMPPD Seluruh Bidang Prosentase renja SKPD yang berkualias  renja SKPD yang berkualitas x 100%  renja seluruh SKPD Definisi renja yang berkualitas sesuai dengan Permendagri 54/2010 adalah sebagai berikut: 1. Berisikan program dan kegiatan yang memuat tupoksi SKPD 2. Memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber dana yang diperlukan 3. Terdapat keselarasan dengan Renstra dan RPJMD Renja SKPD Seluruh Bidang Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan  dokumen perencanaan yg dipublikasikan x 100%  dokumen perencanaan yg wajib dipulikasikan Definisi operasional dokumen perencanaan yang dapat diakses masyarakat adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan yang bersifat wajib untuk dipublikasikan sebagaimana UU Informasi Keterbukaan Publik (Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008) Website Kota Kediri Seluruh Bidang 2. Optimalisasi perencanaan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan terhadap tata ruang  Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah diterbitkan x 100%  Pengajuan ijin pemanfaatan ruang yang masuk Definisi operasional ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang telah diterbitkan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012  RTRW  RPJMD Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah
  • 12. 3. Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD Program RKPD yg sesuai dengan program RPJMD x 100% Program RKPD Definisi operasionalnya adalah tingkat konsistensi atau tingkat kesesuaian program antar dokumen perencanaan (RKPD dan RPJMD) sesuai dengan lampiran 7 Permendagri 54 tahun 2010  RKPD  RPJMD Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) minimal 75%  sasaran di RPJMD yg pencapaian targetnya min 75% x 100%  sasaran RPJMD yg dilaksanakan pada tahun yg bersangkutan Definisi operasional adalah sasaran - sasaran di RPJMD yang pencapaian kinerjanya minimal 75%, dimana pencapaian kurang dari 75% menunjukkan ketidak berhasilan SKPD dalam melaksanakan sasaran di RPJMD LKPJ Bidang Perekonomian
  • 14. VISI BAPPEDA KOTA KEDIRI TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS M I S I 1. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN 2. MENGOPTIMALKAN FUNGSI PERENCANAAN TATA RUANG KOTA SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN 3. MENGOPTIMALKAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI SEBAGAI DASAR KEBERLANJUTAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  • 15. KERANGKA RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BAPPEDA KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019 (KEPUTUSAN WALIKOTA 188.45/421/419.16/2014) 15 VISI : TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS MISI 1. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN MISI 2. MENGOPTIMALK AN FUNGSI PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTA N TUJUAN OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG KOTA SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG MISI 3. MENGOPTIMALK AN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI SEBAGAI DASAR KEBERLANJUTA N SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TUJUAN MEWUJUDKAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI UNTUK KEBERLANJUTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN STRATEGIS MENINGKATKAN KINERJA MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan Prosentase ketaatan terhadap tata ruang Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD Prosentase indikator program pembangunan derah dengan outcome minimal 75% Prosentase renja SKPD yang berkualitas
  • 17. 17 MISI 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan TUJUAN : Perencanaan pembangunan daerah yg partisipatif, aplikatif dan transparan INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET TAHUN 2019 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/ PERHITUNGAN TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN) KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 1.Persentase usulan stakeholder yang diakomodir 90% Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif,aplika tif dan transparan Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir  Usulan yang diakomodir x 100% 75% 80% 84% 85% 90% 1.Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2.Penyusunan Kebijakan Umum APBD 3.Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban oleh TAPD 4.Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah  Usulan masuk yang sesuai kriteria Definisi Operasional dari jumlah usulan yang diakomdir dan sesuai kriteria adalah usulan yang melalui tahapan proses perencanaan pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam Renja SKPD dan terakomodasi APBD 2.Persentase renja SKPD yang berkualitas 100% Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif,aplika tif dan transparan Persentase renja SKPD yang berkualitas  Renja SKPD yang berkualitas x 100% 94% 96% 98% 98% 100% 1.Penelitian RKA dan DPA 2.Koordinasi Sinkronisasi Rencana Kerja SKPD  Renja seluruh SKPD Definisi operasionalnya adalah tingkat konsistensi atau tingkat kesesuaian program antar dokumen perencanaan (RKPD dan RPJMD) sesuai dengan lampiran 7 Permendagri 54 tahun 2010
  • 18. MISI 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan TUJUAN : Perencanaan pembangunan daerah yg partisipatif, aplikatif dan transparan INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET TAHUN 2019 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/ PERHITUNGAN TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN) KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 3. Persentase dokumen perencanan yang dapat diakses masyarakat 95% Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif,aplika tif dan transparan Persentase dokumen perencanan yang dipublikasikan  Dokumen perencanaan yg dipublikasikan x 100% 80% 80% 85% 90% 95% 1.Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah 2.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Dokumen perencanaan yg wajib dipublikasikan Definisi operasional dokumen perencanaan yang dapat diakses masyarakat adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan yang bersifat wajib untuk dipublikasikan sebagaimana UU Keterbukaan Publik
  • 19. 19 MISI 2 : MENGOPTIMALKAN FUNGSI PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN TUJUAN : Mewujudkan perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET TAHUN 2019 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/ PERHITUNGAN TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN) KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase ketaatan terhadap tata ruang 75% Terwujudnya perencanaan pembanguna n berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan tehadap tata ruang  Ijin Pemanfaatan Ruang yg diterbitkan x 100% 50% 55% 60% 65% 75% 1. Penyusunan Informasi Tata Ruang 2. Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 3. Koordinasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman  Ijin Pemanfaatan Ruang yg masuk
  • 20. 20 MISI 3 : MENGOPTIMALKAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI SEBAGAI DASAR KEBERLANJUTAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TUJUAN : Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET TAHUN 2019 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/ PERHITUNGAN TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN) KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 1.Persentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 100% Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD Program RKPD yg sesuai dg program RPJMD x 100% 94% 96% 98% 100% 100% 1. Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2. Koordinasi Sinkronisasi Rencana Kerja SKPD Program RKPD 2. Program pembangunan daerah dengan tingat capaian minimal 75% 98% Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%  Sasaran di RPJM yg pencapaian targetnya min 75% x 100% 94% 95% 96% 97% 98% 1. Koodinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)  Sasara  n RPJMD yg dilaksanakan pada th ybs
  • 21. No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan Prosentase usulan stakeholder yang diakomdir 80% Prosentase renja SKPD yang berkualitas 96% Prosentase dokumen perencanaan yang dapat diakses masyarakat 80% 2. Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang kota Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 55% 3. Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 94% Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingat capaian hasil (outcome) minimal 75% 95%
  • 22. ESELON II – KEPALA BADAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. SUPRAPTO, MM Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kediri Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Nama : ABDULLAH ABU BAKAR Jabatan : Walikota Kediri selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Pertama, Drs. SUPRAPTO, MM NIP. 19581231 198503 1 141 Pihak Kedua, ABDULLAH ABU BAKAR Kediri, Januari 2016 No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif , aplikatif dan transparan Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 80% Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan 80% 2. Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 55% 3. Meningkatkan kinerja monev pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 96% Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% 95% No PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 822.769.000,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 342.900.000,00 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000,00 5. Program Pengembangan Data/Informasi 2.620.000.000,00 6. Program Kerjasama Pembangunan 750.000.000,00 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100.000.000,00 8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 530.000.000,00 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.100.000.000,00 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 500.000.000,00 11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 824.500.000,00 J U M L A H 8.670.169.000,00 WALIKOTA KEDIRI KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI ABDULLAH ABU BAKAR Drs. SUPRAPTO, MM NIP. 19581231 198503 1 141
  • 23. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan % usulan musrenbang yang terakomodir 80% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Sosialisasi Musrenbang √ % pelaksanaan musrenbang yang sesuai juknis Program Perencan aan Pembang unan Penyeleng garaan Musrenba ng RKPD 400.000.000 2. Pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan hingga tingkat kota √ % usulan musrenbang yang disetujui
  • 24. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan % dokumen perencanaan yang dipublikasikan 80% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Publikasi dokumen perencanaan √ √ √ √ % dokumen perencanaan yang dipublikasikan Program Perencan aan Sosial dan Budaya Koordinasi Penyusuna n Rencana Aksi Daerah 130.000.000 2. Pelaporan triwulan aksi SKPD yang telah dilaksanakan √ √ √ √ % aksi – aksi daerah yang dilaksankan SKPD
  • 25. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan tata ruang % ketaatan terhadap tata ruang 55% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output /Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Pembahasan atas permohonan ijin pemanfaatan ruang oleh BKPRD √ √ √ √ % permohonan yang mendapat rekomendasi oleh BKPR Perencanaan Pengembanga n Kota-Kota Menengah dan Besar Penyeleng garaan BKPRD 150.000.000
  • 26. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan % kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 96% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Kesesuaian program dan kegiatan yang ada di Renstra, RKT dan RPJMD √ √ √ √ % SKPD dengan indikator kinerja berkualitas baik Program Perencan aan Pembang unan Daerah Pengendal ian dan Evaluasi SKPD 75.000.000 2. Laporan triwulan SKPD √ √ √ √ % SKPD yang menyusun laporan tepat waktu
  • 27. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan % indikator program perencanaan pembangunan daerah dengan outcome minimal 75% 95% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluar an Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Pelaporan capaian kinerja SKPD √ % SKPD dengan capaian kinerja berhasil Perencana an Pembang unan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 275.000.000
  • 28.
  • 29. NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA 1 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 75 % 93 % 124% Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan 80 % 80 % 100% 2 Terciptanya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 50 % 79% 158 % 3 Meningkatkan kinerja monitoring dan evalusi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 94 % 99,05 % 105,37 % Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% 94 % 94,76 % 100,8 % PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 29
  • 30. No Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Belanja Tidak Langsung 3.553.462.000 2.907.298.663 81.82 Belanja Langsung 8.716.304.000 6.695.342.796 76.81 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 891.119.000 777.230.474 87.22 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 522.100.000 487.874.414 93.44 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 53.400.000 89.00 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 27.318.000 91.06 5. Program Kerjasama Pembangunan 760.000.000 228.511.650 30.07 6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 795.350.000 664.123.460 83.50 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.725.000.000 1.494.219.020 86.62 8. Program Pengembangan Data/Informasi 1.631.500.000 1.267.396.228 77.68 9. Program Perencanaan Tata Ruang 175.500.000 175.253.000 99.86 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 700.735.000 453.493.100 64.72 11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.275.000.000 995.202.800 78.06 12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 150.000.000 71.320.650 47.55 REALISASI ANGGARAN : • BTL Rp. 2.907.298.663 (81,82%) • BL Rp. 6.695.342.796 (76,81%)