Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 penyusunan asb kota semarang

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan amanat peraturan perundang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, dimana dalam rangka penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja perlu dikembangkan indikator dan target kinerja, standar harga, analisis standar biaya dan standar pelayanan minimal.

  • Login to see the comments

1 penyusunan asb kota semarang

  1. 1. TEKNIK PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) Oleh : SUMARDI PPEP FEB UNS SOLO RAPAT PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI DPPKAD KOTA SEMARANG 8 JULI 2015
  2. 2. CAKUPAN MATERI BAHASAN:  DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB  MENGAPA PERLU DOKUMEN ASB?  PERANAN DAN POSISI ASB DALAM PENGANGGARAN  PRINSIP PENYUSUNAN ASB  KELEMAHAN DATA DLM PENYUSUNAN ASB  TEKNIK PENYUSUNAN ASB  PEDOMAN IMPLEMENTASI ASB  SUBSTANSI PEDOMAN ASB
  3. 3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB  UU No. 23 Tahun 2014: Psl 298 ayat (3): ”Belanja Daerah utk pendanaan Urusan Pem yg jadi kewenangan Daerah selain sbgmn dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dng ketentuan peraturan perundang-undangan”.
  4. 4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB  Penjelasan Psl 298 ayat (2) dan (3) : ”Yang dimaksud dng standar hrg satuan regional adl hrg satuan brg & jasa yg ditetapkan dng mempertimbangkan tkt kemahalan regional”. ”Yang dimaksud dng analisis standar belanja adl penilaian kewajaran atas beban kerja & biaya yg digunakan utk laksanakan suatu kegiatan”.
  5. 5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB  UU No. 32 Tahun 2004: Psl 167 ayat (3): ”Belanja daerah mempertimbangkan beberapa instrumen pendukung berupa: analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
  6. 6. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB PP 58 Tahun 2005 Pasal 39 ayat (2): “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.
  7. 7. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB Permendagri 13/2006 Psl 93 (1): “Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.
  8. 8. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB Permendagri 13/2006 Psl 89 (2) Hrf e: “Dokumen sebagai lampiran ( SE ) meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga”. Ketentuan ini tetap dipertahankan dlm Permendagri Nomor 59/2007.
  9. 9. KOMPONEN ANGGARAN KINERJA Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Capaian/ Target kinerja Anlisis stand belanja Standar satuan harga Standar pelayanan min ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
  10. 10. MENGAPA PERLU DOKUMEN ASB?
  11. 11. KONDISI YANG BERKEMBANG  Sering terjadi  proses penganggaran: Kegiatan sama, target kinerja sama  besaran anggaran jauh berbeda, Reasoning besar kecilnya anggaran belum sepenuhnya didasarkan pada kewajaran, Dokumen penganggaran seringkali dikalahkan dengan proses politik atau birokrasi.
  12. 12. MAKSUD ASB ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran.
  13. 13. MASALAH ANGGARAN TANPA ASB  Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan  Penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subjektif
  14. 14. MASALAH ANGGARAN TANPA ASB  Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi yang berbeda  Penyusunan anggaran “MOLOR” (Irwan Taufiq Ritonga, 2007)
  15. 15. ASB DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG (BL), memperhatikan: Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. 16 PMDG Nomor 52 Tahun 2015
  16. 16. PERANAN ASB DALAM PERENCANAAN ANGGARAN 1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dlm melakukan kegiatan sejenis. 2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif.
  17. 17. PERANAN ASB DALAM PERENCANAAN ANGGARAN 3. Memudahkan TAPD lakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA SKPD untuk setiap kegiatan. 4. Mudahkan SKPD & TAPD dlm menghitung besar anggaran total blnja utk tiap jns kegiatan berdasar target output yg ditetapkan dlm RKA SKPD.
  18. 18. DOKUMEN ASB ADA DIMANA?? RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUA PPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD Tim Anggaran Pemda RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun RKP RPJM NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH Salah satu lampirannya: Analisis Standar Belanja
  19. 19. PRINSIP PENYUSUNAN ASB 1. Penyederhanaan (modeling) Penyusunan ASB bertujuan membuat model belanja untuk objek-objek kegiatan yang menghasilkan output yang sama. 2. Mudah diaplikasikan Model yang dibuat mudahdiaplikasikan, atau tidak membuat susah yang menggunakan model tersebut.
  20. 20. PRINSIP PENYUSUNAN ASB 3. Mudah diup-date Model yang dibuat mudah untuk diperbaharui, dlm arti jika ditambahkan data2 baru tidak merubah formula model tersebut secara keseluruhan. 4. Fleksibel, Model yang dibuat menggunakan konsep belanja rata2 & memiliki batas minimum belanja & batas maksimum belanja.
  21. 21. BEBERAPA CATATAN DATA  Pengungkapan indikator kinerja beberapa kegiatan masih belum jelas, terutama membedakan indikator kinerja keluaran (output) dan indikator kinerja hasil (outcome).  Pada penyusunan DPA-SKPD perlu mencantumkan indikator kinerja kegiatan paling tidak 3 (tiga) indikator, yaitu indikator masukan (input), indikator keluaraan (output) dan indikator hasil (outcome).
  22. 22. BEBERAPA CATATAN DATA  Pengungkapan indikator masukan (input) kegiatan biasanya tidak masalah.  Namun pada pengungkapan indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) kegiatan sering terbalik satu dengan yang lain atau pengungkapan indikator yang tidak jelas.
  23. 23. BEBERAPA CATATAN DATA  Pengungkapan target atau capaian kinerja kegiatan masih belum jelas, terutama masih seringnya terjadi pengungkapan target kinerja untuk indikator kinerja keluaran (output) & hasil (outcome) yang:  kualitatif,  Tidak terukur,  shg sulit melakukan identifikasi cost driver bagi kegiatan dimaksud.
  24. 24. BEBERAPA CATATAN DATA  Selain bersifat kualitatif, ada beberapa DPA- SKPD yang tidak: mencantumkan target atau capaian kinerja untuk indikator output dan outcome, hanya mencantumkan target atau capaian kinerja untuk indikator input.
  25. 25. BEBERAPA CATATAN DATA  Walaupun untuk penyusunan dokumen penganggaran (DPA-SKPD) sudah ada pedoman bakunya yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk penyusunan DPA – SKPD, tetap saja rincian biaya kegiatan masing-masing SKPD relatif bervariasi,  Sehingga agak mempersulit proses tabulasi dalam rangka analisis komposisi biaya kegiatan.
  26. 26. BEBERAPA CATATAN DATA  Walaupun dalam penyusunan anggaran sudah dilakukan dengan cermat, namun masih tetap ada saja penjumlahan dari rincian yang kurang tepat sehingga menyulitkan re-chek-ing jumlah rincian ke total anggaran masing-masing kegiatan.
  27. 27. ACTIVITY BASED COSTING  Pendekatan Activity Based Costing (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan (the cost and performance of activities) serta alokasi penggunaan sumber daya dan biaya, baik Biaya Operasional maupun Biaya Administratif.
  28. 28. ACTIVITY BASED COSTING Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dng menghitung biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variabel cost). => Biaya Total= Biaya Variabel + Biaya Tetap
  29. 29. PROSES PENYUSUNAN ASB Diklasi fikasi •Kegiatan eksisting Pemda; •(DASK atau DPA – SKPD) 1  Lakukan regresi sederhana (OLS) Yi = a+b1X1+…+bnXn+e 4 Lakukan simulasi untuk berbagai kemungkinan independent variabels. Masukan nilai Min-Maks berdasarkan deviasi 5 Hitung kewajaran alokasi belanja per jenis belanja untuk setiap kegiatan. 6 Identifikasi VARIABEL-VARIABEL yang mempengaruhi BELANJA jenis kegiatan tertentu 3 Identifikasi Jenis Kegiatannya dengan melihat kesamaan output dan cost drivernya. 2 Yance Kardias, 2006
  30. 30. TEKNIK PENYUSUNAN ASB  Tahap 1 : Pengumpulan Data Identifikasi seluruh kegiatan SKPD berdasarkan dokumen DASK atau DPA-SKPD tahun sebelumnya.
  31. 31. LANGKAH PENYUS DATA BASE (1) SKPD A SKPD B SKPD C SKPD Z IDENTIFIKASI SELURUH KEGIATAN DATA BASE SEMUA KEGIATAN
  32. 32. TEKNIK PENYUSUNAN ASB  Tahap 2 : Ekualisasi Kegiatan Penyetaraan kegiatan dengan mengkategorikan jenis kegiatan yang sesuai (memiliki kemiripan pola & bobot kerja kegiatan).
  33. 33. LANGKAH PENGELOMPOKAN (2) JENIS KEG A JENIS KEG B JENIS KEG C JENIS KEG Z IDENTIFIKASI KELOMPOK KEGIATAN DATA BASE SEMUA KEGIATAN
  34. 34. TEKNIK PENYUSUNAN ASB  Tahap 3 : Pembangunan Model Langkah 1 : Identifikasi Pengendali Belanja (Cost driver) tiap jenis kegiatan. Langkah 2 : Analisis Fungsi Belanja untuk membagi Belanja Tetap dan Belanja Variabel.
  35. 35. ALAT PEMBENTUKAN MODEL  Menggunakan Analisis Statistik Regresi untuk memperoleh model ASB yang diinginkan;  Model yang digunakan : Regresi Linier Sederhana/ Berganda. Yi = a + bXi + e Yi = a + b1X1 + b2X2 + ….. + bnXn + e
  36. 36. CONTOH 2 : ASB JASA SURAT ASB Jasa Surat: Cost Driver : - Jml Surat (lembar) Model : Y = a + bX dimana Y = anggaran Jasa Surat X = Jml Lembar Surat.
  37. 37. ANALISIS REGRESI : SURAT NO. SKPD/ Unit Kerja Anggaran Surat 1 A 480.000 322 2 B 570.000 702 3 C 615.000 626 4 E 645.000 662 5 F 1.000.000 3.793 6 G 1.350.000 2.636 7 H 1.800.000 2.012 8 I 2.550.000 5.261 9 J 3.000.000 820 10 K 3.600.000 9.224 11 L 3.750.000 3.769 12 M 3.908.000 5.163 13 N 4.000.000 1.780
  38. 38. ANALISIS REGRESI : UJI OUTLIER  Sebelum dimodelkan, data-data anggaran dan cost driver, diuji dahulu dengan uji outlier  metode distribusi normal.  Pada uji outlier, kasus yang memiliki nilai Z > 2,5 atau Z < - 2,5 dikeluarkan, karena dianggap outlier/ekstreem.
  39. 39. SCATTER PLOT MODEL JASA SURAT
  40. 40. HASIL REGRESI MODEL JASA SURAT Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 1191038.750 503134.845 2.367 .037 jmlsurat 320.492 133.636 .586 2.398 .035 1.000 1.000 a. Dependent Variable: anggsur
  41. 41. PERSAMAAN REGRESI : SURAT Y = 1.191.038,75 + 320,49 X a. Biaya tetap kegiatan: Rp. 1.191.038,75 b. Biaya var kegiatan : Rp. 320,49 per lembar.
  42. 42. RINCIAN ALOKASI BELANJA SURAT Obyek dan Pengendali Belanja Rata-rata (%) Batas bawah (%) Batas atas (%) 1. BELANJA PEGAWAI - - - 1.1. Honorarium - - - 1.2. Honorarium Non - - - 1.3. Uang Lembur - - - 1.4. Belanja Kursus - - - 2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.00 96.70 104.05 2.1. Belanja Bahan Pakai Habis 98.72 96.70 100.74 2.2. Belanja Bahan/Material - - - 2.3. Belanja Jasa Kantor 1.28 - 3.30 2.4 . Belanja Perawatan - - - 2.5 . Belanja Cetak dan Penggandaan - - - 2.6 . Belanja Sewa - - - 2.7. Belanja Makanan dan Minuman - - - 2.8. Belanja Pakaian Kerja - - - 2.9. Belanja Perjalanan Dinas - - - 3. BELANJA MODAL - - - Jumlah Anggaran 100.00 96.70 104.05
  43. 43. CONTOH : ANALISIS BATASAN JENIS BELANJA Belanja Pegawai Honor PNS Honor Non PNS Uang lembur Bia Beasiswa Bia Kursus Jumlah 8.53 41.33 - - - 49.87 28.95 15.00 - - - 43.95 11.60 - - - - 11.60 12.96 12.00 - - - 24.96 21.03 11.64 - - - 32.67 27.03 - - - - 27.03 14.50 13.00 - - - 27.50 8.30 5.67 - - - 13.97 23.11 10.07 2.59 - - 35.77 28.00 8.00 - - 12 48.00 30.83 7.57 - - - 38.40 19.69 10.71 - - - 30.41 3.54 35.20 - - - 38.74 10.44 15.19 3.32 - - 28.94 14.52 14.67 2.78 - - 31.97 21.27 12.54 - - - 33.81 13.60 7.77 - - 40 61.45 20.19 - 0.15 - - 20.34 2.43 13.16 0.19 - 15 31.20 16.87 12.29 0.47 4 33.19 8.49 10.43 1.09 10 12.13
  44. 44. CONTOH : ANALISIS BATASAN JENIS BELANJA Belanja Barang dan Jasa B Hbis Pakai B Bhn/Mat B Jasa Kan B Asuran B Rawat B Cetak B Sewa B Mamin B Pak Din B Pak Kerja B Pak Ttnt B Pjln Din Jml Barang - - - - 2.40 - - 23.57 - - - 24.17 50.13 2.84 3.06 4.94 - - 1.58 6.75 20.25 - - - 16.65 56.05 6.61 2.34 11.76 - - 11.50 5.72 27.88 - - - 22.60 88.40 13.58 - 3.59 - - 1.84 17.90 12.99 - - - 25.14 75.04 4.19 - - - 1.44 2.34 7.80 11.76 - 38.40 - 1.40 67.33 6.44 - 2.80 - 7.92 11.26 2.00 16.35 - - - 26.20 72.97 18.43 8.41 1.67 - - 3.17 3.00 12.23 - - - 25.60 72.50 5.48 - 2.17 - 3.60 2.75 36.33 21.48 - - - 14.23 86.03 2.47 - 1.08 - 9.50 1.94 7.78 25.35 - 12.67 - 3.44 64.23 2.74 9.07 0.87 - - 5.19 4.80 12.19 - - - 17.15 52.00 4.57 - 0.67 - - 5.36 20.54 17.79 - - - 12.66 61.60 10.38 2.00 9.33 - - 16.82 6.40 19.86 - - - 4.80 69.59 2.05 20.96 0.48 - - 0.83 - 26.91 - - - 10.04 61.26 1.89 - 1.38 - 6.53 0.80 8.29 35.35 - 13.12 - 3.70 71.06 1.53 - 1.16 - 8.04 1.36 8.34 33.81 - 10.14 - 3.65 68.03 17.32 5.90 3.00 - - 2.19 4.70 15.53 - - - 17.55 66.19 4.81 0.29 4.53 - - 7.86 5.81 14.05 - - - 1.19 38.55 2.48 0.04 0.14 - - 12.03 25.03 33.70 - - - 6.24 79.66 5.17 0.48 3.93 - - 2.91 14.19 41.79 - - - 0.33 68.80 5.95 2.77 2.82 2.08 4.83 9.76 22.25 3.91 12.46 66.81 5.28 5.28 3.15 3.33 4.78 9.29 9.00 9.48 9.33 12.13
  45. 45. CONTOH : HASIL ANALISIS RINCIAN BELANJA Obyek dan Pengendali Belanja Rata-rata (%) Batas bawah (%) Batan atas (%) 1. BELANJA PEGAWAI 33.19 27.12 39.25 1.1. Honorarium PNS 16.87 12.62 21.12 1.2. Honorarium Non PNS 12.29 7.08 17.50 1.3. Uang Lembur 0.47 - 1.02 1.4. Belanja Kursus 3.55 - 8.48 2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.81 60.75 72.88 2.1. Belanja Bahan Pakai Habis 5.95 3.31 8.59 2.2. Belanja Bahan/Material 2.77 0.13 5.40 2.3. Belanja Jasa Kantor 2.82 1.24 4.39 2.4 . Belanja Perawatan 2.08 0.41 3.74 2.5 . Belanja Cetak dan Penggandaan 4.83 2.44 7.22 2.6 . Belanja Sewa 9.76 5.11 14.40 2.7. Belanja Makanan dan Minuman 22.25 17.75 26.75 2.8. Belanja Pakaian Kerja 3.91 - 8.65 2.9. Belanja Perjalanan Dinas 12.46 7.80 17.12 3. BELANJA MODAL - - - Jumlah Anggaran 100.00 87.87 112.13
  46. 46. PEDOMAN IMPLEMENTASI ASB Langkah-langkah Implementasi ASB : 1. Temukan ASB yg sesuai dng renc kegiatan. 2.Dari ASB yang ditemukan,tentukan estimasi maksimal total belanja kegiatan berdasarkan rumusan fungsi biaya ASB itu. 3.Alokasikan Total Belanja tersebut ke dlm rincian komponen belanja sesuai dengan prosentase yang ada pada ASB ybs. 4.Memasukkan rincian komponen alokasi belanja tersebut ke dlm RKA-SKPD.
  47. 47. CONTOH KASUS PENERAPAN ASB Kegiatan : “Peningkatan Ketrampilan bidang manajerial untuk pengusaha UMKM sebanyak 50 pengusaha” LANGKAH 1 ASB 01 : Diklat
  48. 48. MENENTUKAN TOTAL BELANJA Dari data dapat diartikan bahwa : X = 50 org, Maka est belanja total diperkirakan sebesar:  Y = 5.520.152,45 + 450.200,25 X  Y = 27.760.165  Atau dibulatkan menjadi : Y = 27.800.000,00  Dengan demikian Estimasi Anggaran kegiatan Peningkatan Ketrampilan bidang Manajerial itu adalah sebesar Rp. LANGKAH2
  49. 49. TENTUKAN ALOKASI JENIS BELANJA  Dari tabel batasan alokasi belanja, tentukan proporsi alokasi masing-masing jenis belanja !.  Proporsi alokasi jenis belanja tidak harus menggunakan angka rata-rata, yang penting berada pada batasan minimal dan maksimal.  Jumlah total alokasi jenis belanja adalah 100 persen.  Kalikan angka proporsi dengan totan belanja. LANGKAH3
  50. 50. DISTRIBUSI ALOKASI JENIS BELANJA Obyek dan Pengendali Belanja Rata-rata (%) Estimasi Belanja (RP) (1) (2) (3) 1. BELANJA PEGAWAI 33.19 9.226820 1.1. Honorarium PNS 16.87 4.689.860 1.2. Honorarium Non PNS 12.29 3.416.620 1.3. Uang Lembur 0.47 130.660 1.4. Belanja Kursus 3.55 986.900 2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.81 18.573.180 2.1. Belanja Bahan Pakai Habis 5.95 1.654.100 2.2. Belanja Bahan/Material 2.77 770.060 2.3. Belanja Jasa Kantor 2.82 783.960 2.4 . Belanja Perawatan 2.08 578.240 2.5 . Belanja Cetak dan Penggandaan 4.83 1.342.740 2.6 . Belanja Sewa 9.76 2.713.280 2.7. Belanja Makanan dan Minuman 22.25 6.185.500 2.8. Belanja Pakaian Kerja 3.91 1.086.980 2.9. Belanja Perjalanan Dinas 12.46 3.463.880 3. BELANJA MODAL - - Jumlah Anggaran 100.00 27.800.000
  51. 51. MEMASUKKAN RINCIAN KE RKA-SKPD  MEMASUKKAN RINCIAN BELANJA KE DALAM RKA- SKPD KEGIATAN (2.2.1). LANGKAH 4
  52. 52. KEPUTUSAN WALIKOTA  ASB  Keputusan Walikota tentang Pedoman Analisis Standar Belanja dilampiri dengan:  A. Pengelompokan Kegiatan  B. Formulasi ASB, yang terdiri:  Model Persamaan ASB  Rincian Belanja ASB  C. Implementasi ASB dilengkapi dengan 2 contoh implementasi kegiatan.
  53. 53. PENGELOMPOKAN KEGIATAN 01. ASB 01 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat ASB 01 ini menjadi acuan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang berupa jasa pengiriman surat dari SKPD tersebut kepada pihak luar dan kegiatan sejenis lainnya dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  54. 54. FORMULASI ASB 01. ASB 01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Batasan Penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD berkaitan dengan penyediaan jasa pengiriman surat dari SKPD itu kepada pihak di luar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.ASB Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini terutama dipengaruhi oleh jumlah surat yang dikirimkan per tahun. ASB Penydiaan Jasa Surat Menyurat ASB Penyediaan Jasa Surat Menyurat dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi biaya sebagai berikut: Y = 1.191.038,75 + 320,49 X Dimana : Y = Nilai Anggaran Penyediaan jasa Surat Menyurat,dan X = Jumlah Surat yang dikirim. Arti persamaan fungsi biaya dimaksud adalah bahwa : a. Biaya tetap kegiatan : Rp.1.191.038,75 b. Biaya variabel kegiatan : Rp.320,49 per lbr surat yang dikirim.
  55. 55. FORMULASI ASB 01. Obyek dan Pengendali Belanja Rata-rata (%) Batas bawah (%) Batas atas (%) 1. BELANJA PEGAWAI - - - 1.1. Honorarium - - - 1.2. Honorarium Non - - - 1.3. Uang Lembur - - - 1.4. Belanja Kursus - - - 2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.00 96.70 104.05 2.1. Belanja Bahan Pakai Habis 98.72 96.70 100.74 2.2. Belanja Bahan/Material - - - 2.3. Belanja Jasa Kantor 1.28 - 3.30 2.4 . Belanja Perawatan - - - 2.5 . Belanja Cetak dan Penggandaan - - - 2.6 . Belanja Sewa - - - 2.7. Belanja Makanan dan Minuman - - - 2.8. Belanja Pakaian Kerja - - - 2.9. Belanja Perjalanan Dinas - - - 3. BELANJA MODAL - - - Jumlah Anggaran 100.00 96.70 104.05 Tabel 01.Batasan Alokasi Belanja ASB Pelayanan Jasa Surat
  56. 56. MATUR NUWUN
  57. 57. Nama : SUMARDI Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962 Agama : Islam Status : Menikah, dengan 6 anak Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta. Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id. Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar. Telpon: 0271-8200579, 0271-826194. PENGALAMAN/PEKERJAAN  Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.  Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.  Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.  Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional (PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta Management Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta, Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung Manunggal Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. Pakarsemi Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD), Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur Mitra Yogyakarta, dll. JABATAN SEKARANG  Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta. B I O D A T A
  58. 58. PENGELOMPOKAN KEGIATAN ASB 03 : Pendidikan dan Pelatihan a.Pelatihan Tim SAR (Search and Resque) b.Pendidikan Kehansipan c. Pendidikan Politik bagi Ormas, Orpol,dan Orsos d.Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja e.Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik f. Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi g.Pelatihan Pengelolaan Adm Kelurahanbagi Perangkat Kelurahan h.Pelatihan Ketrampilan Produktivitas Tenaga Kerja i. Pelatihan Fasilitator Pengarusutamaan Gender j. Pelatihan Ketrampilan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) k.Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat l. Pendidikan Keaksaraan m. Pelatihan Pembimbing Penyandang Cacat n.Pelatihan Peningkatan Mutu bagi Pengusaha Industri Kecil o.Pelatihan Desain Batik p.Pendidikan dan Latihan Penatausahaan Keuangan Daerah q.Pendidikan dan Latihan Pelatih dan Wasit r.Peningkatan Kapasitas (SDM) melalui pembentukan kader LH s.dan kegiatan yang sejenis lainnya.
  59. 59. FORMULASI ASB 03. ASB 03. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Batasan Pendidikan atau pelatihan adalah kegiatan Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perangkat daerah,kader maupun kelompok warga masyarakat melalui pendidikan atau pelatihan.ASB Pendidikan dan Pelatihan ini terutama dipengaruhi oleh jumlah peserta dan jumlah hari. ASB Pendidikan dan Pelatihan ASB Pendidikan dan Pelatihan dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi biaya sebagai berikut: Y = 21.057.659,16 + 885.219,11 X Dimana : Y = Nilai Anggaran Pendidikan dan latihan,dan X = Jumlah peserta dan hari Pendidikan dan latihan (orang hari), Arti persamaan fungsi biaya dimaksud adalah bahwa : a. Biaya tetap kegiatan : Rp.21.057.659,16 b. Biaya variabel kegiatan : Rp.885.219,11 per orang hari peserta Diklat.
  60. 60. FORMULASI ASB 03. Obyek dan Pengendali Belanja Rata-rata (%) Batas bawah (%) Batan atas (%) 1. BELANJA PEGAWAI 33.19 27.12 39.25 1.1. Honorarium 16.87 12.62 21.12 1.2. Honorarium Non 12.29 7.08 17.50 1.3. Uang Lembur 0.47 - 1.02 1.4. Belanja Kursus 3.55 - 8.48 2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.81 60.75 72.88 2.1. Belanja Bahan Pakai Habis 5.95 3.31 8.59 2.2. Belanja Bahan/Material 2.77 0.13 5.40 2.3. Belanja Jasa Kantor 2.82 1.24 4.39 2.4 . Belanja Perawatan 2.08 0.41 3.74 2.5 . Belanja Cetak dan Penggandaan 4.83 2.44 7.22 2.6 . Belanja Sewa 9.76 5.11 14.40 2.7. Belanja Makanan dan Minuman 22.25 17.75 26.75 2.8. Belanja Pakaian Kerja 3.91 - 8.65 2.9. Belanja Perjalanan Dinas 12.46 7.80 17.12 3. BELANJA MODAL - - - Jumlah Anggaran 100.00 87.87 112.13 Tabel 03.Batasan Alokasi Belanja ASB Pendidikan & Palatihan

×