Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD

Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD

  • Be the first to comment

Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD

  1. 1. Sinkronisasi Antar Dokumen dan Pengantar tentang RPJMD (Pengantar Sinkronisasi antar dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran, dokumen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan dan Sekilas Pengantar tentang RPJMD) Stephanus Aan, M.Si
  2. 2. Peter F. Drucker
  3. 3. RPJP • Lingkup daerah 20 th RPJMD • Lingkup daerah 5 th RKPD • Lingkup daerah 1 th Renstra • SKPD Renja SKPD
  4. 4. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pedoman Diacu Diperhatikan Diacu RKP RKA-KL Pedoman Diserasikan Melalui Musrenbang RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN Rincian APBN APBN Pedoman Pedoman Dijabarkan Pedoman Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Diacu Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Pedoman Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman UU SPPN 25/2004 Pemerintah Daerah UU KN 17/2003 Bahan Bahan Bahan Bahan 5
  5. 5. DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DOKUMEN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD (20 th) Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II RPJMD (5 th) Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III RENSTRA SKPD (5 th) Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV RKPD (1 th) Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V RENJA SKPD (1 th) Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI PENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281
  6. 6. Perencanaan Strategik: Dasar Penyusunan RPJMD
  7. 7. Apakah RPJMD ? • RPJMD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah • Dokumen PERENCANAAN untuk periode 5 (lima) tahun • Merupakan PENJABARAN dari VISI, MISI, dan PROGRAM KDH • Penyusunannya berpedoman pada RPJP DAERAH dan memperhatikan RPJM NASIONAL,
  8. 8. RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah • RPJMD ditetapkan dng PERDA  mengikat semua pemangku kepentingan • KDH menyampaikan Raperda ttg RPJMD ke DPRD utk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah dilantik. • Perda ttg RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah KDH terpilih dilantik. • Perda RPJMD provinsi disampaikan ke Mendagri paling lama 7 hari setelah ditetapkan. • Perda RPJMD kab/kota disampaikan ke Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan dng tembusan kpd Mendagri.
  9. 9. RPJMD memuat: 1. Visi, Misi, dan Program KDH 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3. Strategi Pembangunan Daerah 4. Kebijakan Umum 5. Program SKPD 6. Program Lintas SKPD 7. Program Kewilayahan 8. Rencana kerja dlm kerangka REGULASI yg bersifat indikatif, dan 9. Rencana kerja dlm kerangka PENDANAAN yg bersifat indikatif.
  10. 10. Apakah isi buku RPJMD ?
  11. 11. Perubahan RPJMD Hanya dapat dilakukan apabila: 1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa: PROSES PERUMUSAN dan / atau SUBSTANSI YG DIRUMUSKAN tidak sesuai dng arahan Permendagri 54 Thn 2010; 2. Terjadi perubahan yang mendasar, antara lain: terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 3. Merugikan kepentingan nasional (= bertentangan dgn kebijakan nasional). Permendagri 54 Thn 2010 ttg Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  12. 12. Konsep
  13. 13. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Visi/Misi Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Masukan (Input) Dampak (Impact) Hasil (OutCome) Keluaran (Out Put) Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcame Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang megunakan input Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output “Apa yang ingin diubah” “Apa yang ingin dicapai” “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” “Apa yang digunakan dalam bekerja” Kinerja Keuangan
  14. 14. SKPD harus bagaimana 1 memulainya? Inventarisir, Indentifikasi dan Klasifikasi, serta Mapping Permasalahan GAP Analisys dari baseline data yang telah dibangun 2 3 Penetapan Issu Strategis 4 Perumusan Tujuan dan Sasaran 5 Penyusunan Indikator 6 Penetapan Target
  15. 15. Inventarisir, Identifikasi dan Mapping Permasalahan? • Inventarisir = mengumpulkan permasalahan tiap SKPD atau permasalahan tiap urusan yang telah dihimpun sebelumnya. – Dokumen Evaluasi RKPD (akhir januari) sebagai bahan bab II RKPD dan Renja SKPD – Dokumen RPKD dari Bab II permasalahan pembangunan daerah dan permasalahan tiap urusan – Dokumen Lakip terkait permasalah tiap SKPD/Urusan – Dokumen LKPJ dari Bab IV permasalahan tiap SKPD • Identifikasi = menelaah apakah permasalahan yang dihimpun merupakan permasalahan pembangunan daerah sesuai IKD atau tidak. Beberapa permasalahan internal SKPD dipisahkan. • Mapping Permasalahan = permasalahan yang sudah diidentifikasi dirumpunkan per urusan, dan kemudian petakan dengan indikator yang sesuai dengan IKD RPJMD.
  16. 16. Inventarisir, Identifikasi-Klasifikasi dan Mapping Permasalahan Jalan rusak Masalah dll Kurang sarpras INVENTARISIR Masalah Tupoksi Masalah SDM dll Identifikasi dan Klasifikasi Daerah SKPD Mapping 1 2 3
  17. 17. GAP ANALISYS Saat hasil pengukuran memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan menyimpang jauh dari yang direncanakan GAP Direncanakan Aktual GAP 1. Setiap permasalahan harus dilihat gap analisisnya. 2. Data diambil dari laporan evaluasi Bappeda atau Bab II RKPD/Renja SKPD 3. Klasifikasikan mana indikator yang memiliki gap sangat tinggi dan mana yang tidak untuk menentukan prioritas dan kebijakan alokasi anggaran
  18. 18. Apakah ISU STRATEGIS dan Permasalahan Pembangunan ? • ISU STRATEGIS = kondisi atau hal yg harus diperhatikan (dikedepankan) dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. • PERMASALAHAN PEMBANGUNAN = Perbedaan antara harapan dengan kenyataan; antara realisasi kinerja pembangunan dengan yg direncanakan. • IS dpt berasal dari PP YANG STRATEGIS (PRIORITAS) di periode yg direncanakan. • IS juga dpt bersumber dari prioritas yg ditetapkan KDH • PP diidentifikasi dari tiap urusan (SKPD) PP1 IS1 PP2 IS2 PPA PPB
  19. 19. Tidak ada yang dapat mengatakan VISI dan MISI itu ….SALAH atu BENAR…. Yang ada hanyalah bagaimana agar Sinkron dan Implementatif….
  20. 20. MISI DAERAH di RPJMD Misi = rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Pernyataan MISI mirip dng nama program, TETAPI harus LEBIH UMUM. Agar dpt menampung berbagai program didalamnya
  21. 21. T. U. J. U. A. N. • Pernyataan2 ttg hal2 yg perlu dilakukan utk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. • Biasanya disusun dng MEMBALIKKAN pernyataan ISU, PERMASALAHAN, dan PELUANG ke dalam suatu kalimat positif yg ringkas • Ditulis: “kata kerja + kata benda”. Contoh: Menurunkan angka pengangguran • Juga DAPAT diturunkan dari bukti2 perwujudan VISI dan / atau MISI
  22. 22. SASARAN RPJMD Pelayanan Jangka Menengah SKPD SASARAN  HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.  Ditulis dng pola: “meningkatnya/menurunnya …” Perhatikan kesesuaiannya dengan:  Kesesuaian dng TUPOKSI,  Kejelasan Kelompok sasaran yang dilayani, serta  Merupakan profil pelayanan SKPD.
  23. 23. 24 Indikator Kinerja  Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif … yg menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan (Ayat 37 pasal 1 Permendagri 54 /2010 ttg pelaksanaan PP 08 Tahun 2008) Pertanyaan kunci … 1. Apa yg berhasil diwujudkan ? 2. Apa buktinya ? 3. Seberapa banyak ?
  24. 24. 25 S. M. A. R. T. – C. Rumus Sasaran (Indikator) S pesific M easurable A ttainable easonable / elevant R Indikator dari T ime bound MDG’s SPM Permendagri 54/2010 + Pusat C ontinously Improve
  25. 25. 26 Kaitan TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah Pelayanan SKPD Apa buktinya ? Apa yg harus diwujudkan SKPD Seberapa banyak di tiap tahunnya
  26. 26. 27
  27. 27. VISI MISI 1 MISI 2 ISU STRATEGIS TUJUAN 1 TUJUAN 2 TUJUAN 3 Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Indikator 5 Indikator 6 Sasaran 5 Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Analisis (SWOT, FB, dll) STRATEGI KEBIJAKAN hierarki fungsional Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 7 mengarahkan
  28. 28. SKIP Ⱶ S. T. R. A. T. E. G. I. [ 1 / 9 ] • Pernyataan yg menjelaskan bagaimana TUJUAN dan SASARAN akan dicapai dalam menjawab Issu Strategis. • Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia
  29. 29. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 2 /SK 9IP Ⱶ] Analisis SWOT PELUANG • Apa saja KONDISI DARI LUAR yang dapat kita MANFAATKAN untuk mendorong mencapai tujuan dan sasaran ANCAMAN • Apa saja KONDISI DARI LUAR yang dapat MENGANCAM/ MENGHAMBAT/ MENGGANGGU dalam mewujudkan tujuan dan sasaran KEKUATAN • Apa yang KITA MILIKI yang dapat digunakan sebagai MODAL untuk mencapai tujuan dan sasaran Menggabungkan kekuatan dan peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dari luar dalam mencapai tujuan dan sasaran KELEMAHAN • Apa yang KITA MILIKI yang menjadi MASALAH ATAU HAMBATAN mencapai tujuan dan sasaran Menggunakan peluang dari luar untuk menekan/ mengatasi kelemahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Mengurangi ancaman dan kelemahan yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran
  30. 30. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 3 / 9 ] Cara SWOT 1. Petakan Analisis Lingkungan Internal (SW) dan Lingkungan Eksternal (OT) untuk masing-masing issu strategis 2. Petakan korelasinya 3. Rumuskan alternatif strateginya 4. Pilih yang paling signifikan SKIP Ⱶ
  31. 31. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 4 / 9 ] Pemetaan SW-OT PELUANG • O1 • O2 • O3 … dst ANCAMAN • T1 • T2 • T3 …. dst KEKUATAN • S1 • S2 • S3 …. dst KELEMAHAN • W1 • W2 • W3 …. dst SKIP Ⱶ
  32. 32. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 5 / 9 ] Korelasi SW-OT Peluang Ancaman O1 O2 O3 Dst T1 T2 T3 Dst Kekuatan S1 + - + + - - S2 - + + - + + S3 + - + + + + Dst Kelemahan W1 + + - - - - W2 - + + - + + W3 - - - + + - Dst + = memiliki hubungan atau keterkaitan - = tidak memiliki hubungan atau keterkaitan SKIP Ⱶ
  33. 33. S[K I6P/ Ⱶ 9 ] Contoh: Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran. Tujuan RPJMD “meningkatkan kualitas sumber daya manusia “ Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan” PELUANG • Adanya kebijakan pemerintah terkait dana pendidikan ANCAMAN • Faktor kemiskinan masyarakat • Adanya sekolah lain daerah yang dianggap lebih maju KEKUATAN • Jumlah SDM pendidik cukup • Anggaran pendidikan dialokasikan relatif cukup besar Mengoptialkan alokasi anggaran pendidikan dan ketersediaan tenaga pendidik untuk meningkatkan daya saing pendidikan Mengoptialkan alokasi anggaran pendidikan untuk fokus pada masyarakat/ pro rakyat.  kata2nya misal mjd: Mengefektifkan biaya pendidikan KELEMAHAN • Kualitas SDM pendidik belum merata • Infrastruktur dan Akses sekolah masih belum merata (sebagian jauh) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan infrastruktur akses sekolah melalui alokasi angggaran pendidikan yang efektif. Membuka kerjasama di bidang pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan.
  34. 34. Contoh: BPKAD  tata kelola keuda blm optimal Tujuan RPJMD “meningkatkan tata kelola keuda “ Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya tertib adm pengelolaan keuda” PELUANG • Program pusat terkait tertib adm keuda • Lembaga/ universitas yang menyediakan pelayanan keuda SK[I 7P Ⱶ/ 9 ] ANCAMAN • Faktor kepentingan SKPD • Tipikor KEKUATAN • Kualitas SDM BPKAD relatif cukup memadahi di bida keuda Mengoptimalkan SDM dan program dari pusat/lembaga untuk meningkatkan tertib adm pengelolaan keuda Mengoptimalkan peran BPKAD untuk mengatasi potensi kepentingan dan tipikor di SKPD KELEMAHAN • SKPD belum merata pemahaman tentang kuada Memanfaatkan program pusat/lembaga untuk meningkatkan pemahaman SKPD terkait pengelolaan keuda Meminimalisir faktor kepentingan dan potensi tipikor serta pemahaman pengelolaan keuda melalui bantuan/pendampingan pihak ketiga (BPKP)
  35. 35. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 8 /SK 9IP Ⱶ] Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 STRATEGI Sasaran 1 STRATEGI Sasaran 1 STRATEGI Sasaran 1 STRATEGI
  36. 36. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 9 /SK 9IP Ⱶ] Issu Strategis: 1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang didukung dengan kuantitas dan kualitas yang memadahi 2. Kualitas Pelayanan publik belum optimal C . O. N. T . O. H Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur pemerintahan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan 3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 4. Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik 5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan proses pengendalian dan evaluasi pembangunan 6. Mengoptimalkan akuntabilitas pengawasan daerah Strategi: Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi
  37. 37. SKIP Ⱶ A. R. A. H. K. E. B. I. J. A. K. A. N. • Pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dlm mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Kriteria rumusan arah kebijakan 1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu; 2. Dirumuskan bersamaan dng formulasi strategi, 3. Membantu menghubungkan tiap2 strategi pada sasaran secara lebih rasional; dan 4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan peraturan perundang-undangan.
  38. 38. Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan Sasaran /target kinerja ARAH KEBIJAKAN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Sasaran 1 Sasaran 2 Strategi 1 Strategi 2 Sasaran 3 Strategi 3 Strategi 4 Strategi 5 Strategi 6 Strategi 7 Sasaran 4 Sasaran 5 SKIP Ⱶ
  39. 39. P. R. O. G. R. A. M. PROGRAM • bentuk instrumen kebijakan … • yg berisi satu atau lebih kegiatan … • yg dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, … • yg dikoordinasikan oleh pemerintah daerah … • untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan Ke - 1 PROGRAM Kegiatan Ke - 2 SKIP Ⱶ Kegiatan Ke - …
  40. 40. Kesesuaian dalam RPJMD Visi s/d Program itu penting Mengapa?
  41. 41. Kondisi Awal Proses Pembangunan Kondisi Akhir 1. Jangka Panjang  RPJPD 2. Jangka Menengah  RPJMD dan Renstra SKPD 3. Tahunan  RKPD dan Renja SKPD ALAT UKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN? INDIKATOR
  42. 42. Akuntabilitas Instansi Pemerintah SAKIP KINERJA KEUANGAN Ev. RKPD/RPJM (Jan) LAKIP (Feb) LKPJ (Maret) LPPD (Maret/April) ILPPD (April) EKPPD/EKPOD (Mei) LKPD (Feb) Audit BPK LPj. APBD (Juni) RPJMD (5th) RKPD (1 th) Renstra SKPD (5 th) Renja SKPD (1 th) didasarkan APBD penganggaran didasarkan KUA - PPAS LPj AMJ (5th) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KDH) Lap. Keu SKPD (Jan)
  43. 43. Bingung istilah? IKU - IKK - IKD 44  Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis ORGANISASI.  output dan outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit organisasi. (Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)  Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (PP 6/2008)  Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya kriteria pada pemenuhan aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. (Permendagri 54/2010)  IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+ unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi
  44. 44. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PAN
  45. 45. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PAN
  46. 46. I K K ASPEK GEOGRAFIS Karakteristik lokasi dan Wilayah Potensi PengembanganWilayah Wilayah rawan Bencana Demografi ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kesejahteraan Sosial Seni Budaya dan olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan dasar Pelayanan Penunjang ASPEK DAYA SAING DAERAH Kemampuan Ekonomi Daerah FasilitasWilayah/Infrastruktur Iklim Berinvestasi Sumber Daya Manusia INDIKATOR KINERJA KUNCI (PP 6/2008)
  47. 47. Bagaimanakah Sinkronisasi dan Konsistensi Antardokumen Renbangda ? RPJPD RPJMD Renstra SKPD2 RKPD Renja SKPD2 Tahun Bulan 4 x 5 masa bakti KDH
  48. 48. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD Tabel 6.1. di Renstra SKPD: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD IKD dari tiap SKPD pada RPJMD dijabarkan dalam Bab 6 Renstra SKPD
  49. 49. Contoh Matrik Penulisan Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Visi Misi 1 Tujuan 1.1 Sasaran 1.1.1 Indikator 1.1.1.1 Indikator 1.1.1.2 Sasaran 1.1.2 Indikator 1.1.2.1 Tujuan 1.2 Sasaran 1.2.1 Indikator 1.2.1.1 Indikator 1.2.1.2 Misi 2 Tujuan 2.1 Sasaran 2.1.1 Indikator 2.1.1.1 Tujuan 2.2 Sasaran 2.2.1 Indikator 2.2.1.1 Indikator 2.2.1.2 Sasaran 2.2.2 Indikator 2.2.2.1
  50. 50. PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN Jadi… apa BENANG MERAHNYA? INDIKATOR
  51. 51. PRINSIP SINKRONISASI INDIKATOR - PROGRAM (Tertuang Di Renstra SKPD. Indikator Diambil Dari Bab Vi Renstra Skpd Yang Berdasar Indikator Kinerja Skpd Yang Diambil Dari RPJMD) Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 1 2 3 Benang merahnya harus jelas. Indikator apa akan dicapai melalui program apa. Bagi Program yang mendukung dua atau lebih indikator, maka: SKPD harus mampu mengidentifikasikan Kegiatan apa mengarah atau mendukung pada pencapaian Indikator yang mana. Jadi JANGAN ASAL bikin kegiatan.
  52. 52. Indikator Kinerja BPKAD Misi Tujuan Sasaran Indikator 2011 2015 Program 53 Misi 1: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, jujur dan bertanggungjawa b, akuntabel serta pelayanan umum yang didukung teknologi informasi. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD Disclaim er WTP Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyampaian LKPD Tdk Tepat Waktu Tepat Waktu Tertib Administrasi BMD 0,40% 100% Rasio Pemanfaatan Aset 0,13% 100%
  53. 53. Hasil Matrik Sasaran Urusan/ Indikator Kondisi Awal Target 2011 Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015 Program SKPD Urusan Otda Meningkatka n kualitas SDM aparat pemerintah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 27% 43% 80% 80% 80% 80% Program Pengemb Komin Manaj Was Inspektorat Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was Inspektorat Penerapan SPIP 0 0 0 100% 100% 100% Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal Inspektorat Cakupan Evaluasi Lakip SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator
  54. 54. Pertanyaan Lalu Bagaimanakah penggabungan dan ? PERENCANAAN Penyusunan RKPD, Renja-SKPD dan dokumen Perencanaan Lainnya 1 PELAKSANAAN Terkait proses Monitoring dan Pengendalian 2 PELAPORAN Pelaporan kinerja SKPD Pelaporan Keuangan SKPD Pelaporan Kinerja Daerah  LPj 3
  55. 55. RPJMD (5th) RKPD (1 th) Akhir Mei IKD+  IKU Renstra SKPD (5 th) Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD IKD (bab 9) Copas IKU Copas IKD th N Target th N hrs sama 1 PERENCANAAN Bappenas Depdagri UU 25/2004 UU 32/2004 PP 8/2008 Permendagri 54/2010 Menpan LAN – BPKP Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010 BAB II RKPD Merupakan EVALUASI capaian kinerja daerah terhadap RKPD tahun lalu dan RPJMD BAB IV RKPD Merupakan TARGET capaian kinerja daerah tahun depan (N) Bahan penyusunan 1. Lakip 2. LKPJ 3. LKPD 4. LPPD 5. ILPP D Harus dijawab tahun depan
  56. 56. Penilaian Kinerja Bab II RKPD Bahan Lakip, LKPJ, LPPD, ILPPD, dll
  57. 57. Target Kinerja Bab IV RKPD Yang harus dijawab pada Lakip LKPJ, LPPD, ILPPD, dll tahun depan
  58. 58. PENGANGGARAN DAN INDIKATOR Depdagri UU 17/2003 UU 32/2004 PP 58/2005 Permendagri 13/2006 jo 59/2007 jo 21/2011 KINERJA Menpan LAN – BPKP Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010 APBD Biasanya Nov-Des DPA – SKPD dijabarkan Desember Penetapan Kinerja Setelah DPA disahkan RKPD (1 th) Akhir Mei KUA PPAS Target th N hrs sama Copas IKU dr Renstra Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD Copas IKD th N IKU Merupakan JANJI Ka SKPD utk mencapai TARGET TH N dengan alokasi anggaran sesuai DPA 1. Penetapan Kinerja selalu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, 2. Bappeda melakukan pengawalan terhadap capaian kinerja (Bab II RKPD) dan target Kinerja Tahun N (Bab IV dan Matrik Bab V RKPD) 2
  59. 59. TAPKIN PERMENPAN 29/2010 Ambilah dari Bab IV RKPD Atau perubahan saat pembahasan PPAS Ambilan dari: • Bab IV RKPD (dicuplik sesuai SKPD) • atau Bab III Renja SKPD • atau Bab VI Renstra SKPD utk tahun N Atau perubahan saat pembahasan PPAS
  60. 60. Bab IV RKPD sesuai Permendagri 54/2010
  61. 61. Bab III PPAS sesuai Permendagri 59/2007
  62. 62. Sasaran: Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar APM SD 95% APM SMP 80% Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 50% Program Peningkatan Wajardikdas APM SD 85% APM SMP 70% Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 40% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 40% OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact)) 1. Pengadaan Buku SD 2. Pembangunan RKB SD 1. Pengadaan buku SMP 2. Rehab gedung SMP CONTOH Pendidikan 1. Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP 2. Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik 1. Pengembangan Jardiknas dan Informasi Pendidikan Dasar 2. Pembinaan Penyusunan RAPBS OUTCOME / HASIL Berfungsinya Output
  63. 63. Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%) Implementasi SPIP (100%) Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%) Program Pengemb Komin Manaj Was Tindak Lanjut Hasil Was (70%) Tindak Lanjut Hasil Was (70%) Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal ImplementasiSPIP (90%) Cakupan Evaluasi Lakip (85%) OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact)) CONTOH Inspektorat 1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL 1. Keg. Pelatihan aparat Rik 2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL 1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala 2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL 1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD 2. DLL OUTCOME / HASIL Berfungsinya Output Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was
  64. 64. Sasaran: Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD (WTP) Penyampaian LKPD (TEPAT WAKTU) Tertib Administrasi BMD (100%) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact)) CONTOH BPKAD Rasio Pemanfaatan Aset (100%) Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD (WTP) 1. Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum) 3. Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah Penyampaian LKPD (TEPAT WAKTU) 1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tertib Administrasi BMD (90%) 1. Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum) 2. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD Rasio Pemanfaatan Aset (80%) 1. Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah 2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah OUTCOME / HASIL TAHUNAN Berfungsinya Output
  65. 65. CONTOH Inspektorat MTEF SASARAN (RPJMD) 5 th OUTPUT OUTCOME (Th n) Program Pengemb Komin Manaj Wal Keg. Gelar Perkara Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Was Dana Laporan Gelar Perkara Was Tindak Lanjut Hasil Was 80% Rp. 200.000.000 3 kali, 1 dokumen 75% Catatan: 1. Hasil menjadi bahan pertanggjwb kinerja Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD) 2. Capaian Program menjddi pertanggjwb kinerja 5 th LKPJ AMJ
  66. 66. MTEF SASARAN (RPJMD) 5 th OUTPUT OUTCOME (Th n) Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da 350.000.000 Rasio Pemanfaatan Aset Dana Dokumen Was dan Ev KS Aset Da Rasio Pemanfaatan Aset 100% Rp. 350.000.000 30 buku 80% Catatan: 1. Hasil menjadi bahan pertanggjwb kinerja Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD) 2. Capaian Program menjddi pertanggjwb kinerja 5 th LKPJ AMJ 350.000.000 375.000.000 CONTOH DPPKAD
  67. 67. 3 PELAPORAN Penetapan Kinerja Setelah DPA disahkan SAKIP Akuntabilitas Instansi Pemerintah KINERJA KEUANGAN LAKIP (Feb) Lap. Keu SKPD (Jan) Dijawab berdasar Renja dan Renstra RKPD (1 th) Akhir Mei Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD Depdagri UU 25/2004 UU 32/2004 PP 8/2008 Permendagri 54/2010 Permendagri 32/2012 Menpan LAN – BPKP UU 1/2004 UU 32/2004 PP 8/2006 Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010 EVALUASI Renja thd Renstra EVALUASI RKPD thd RPJMD (Januari) Indikator Indikato r Seharusnya indikator sinkron karena alur proses dihubungkan LKPJ (Maret) LPPD (Maret/April) ILPPD (April) LKPD (Feb) LPj. APBD (Juni) dipakai terintegrasi
  68. 68. LKPJ PP 3/2007 Lampiran III RKPD Bab II RKPD Bab IV 1. Target dari RKPD Bab III atau perubahan pada KUA 2. Realisasi dari LRA 3. Permasalahan dan Solusi digali
  69. 69. LKPJ PP 3/2007 Lampiran III Melihat dari Program dan Kegiatan yg direncanakan di RKPD dan didanai melalui APBD, dan bagaimana Realisasinya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa INFORMASI penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. (Pasal 1)
  70. 70. LAKIP Permenpan 29/2010 Ambilah dari Bab II RKPD Ambilah dari Bab II Renja SKPD
  71. 71. Audit Perencanaan (output berupa catatan) 1. Minta Renja SKPD dan DPA SKPD 2. Cek apakah prgram dan kegiatan di DPA sudah masuk Renja SKPD 3. Cek kewajaran kebijakan alokasi anggaran 4. Cek kesesuaian capaian kinerja s/d tahun lalu di Bab II Renja SKPD dan target di Bab III Renja SKPD tekait DPA
  72. 72. Terima Kasih Stephanus Aan, M.Si 082 138 20 8000 stephanus_aan@yahoo.com

×