SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
Jalan Pangliman Sudirman No. 134 Kaksaan Probolinggo, No.Telp/Fax (0335) 846 616
PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR
BELANJA (ASB)
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2022
LATAR BELAKANG
Pasal 51 ayat (5) Peratura
n Pemerintah Nomor 12 T
ahun 2019 tentang Pengel
olaan Keuangan Daerah j
uncto Pasal 3 huruf e Per
aturan Menteri Dalam Neg
eri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan D
aerah perlu menetapkan P
eraturan Bupati Probolingg
o tentang Analisis Standar
Belanja
Analisis standar belanja
merupakan penilaian kewa
jaran atas beban kerja da
n biaya yang digunakan u
ntuk melaksanakan suatu
sub kegiatan sebagai ped
oman dalam penyusunan
RKA SKPD dengan pende
katan penganggaran berd
asarkan kinerja. Kinerja ya
ng hendak dicapai terdiri d
ari indikator kinerja, tolak u
kur kinerja, dan sasaran ki
nerja yang akan dicapai d
ari program, kegiatan dan
sub kegiatan.
Salah satu cara yang dap
at diambil oleh pemerinta
h daerah dalam pengelol
aan keuangan secara eko
nomis, efisien, dan efektif
dengan menyusun standa
r biaya yaitu Analisis St
andar Belanja (ASB). Pe
ntingnya dilakukan penyu
sunan ASB ini karena ad
anya ketidakadilan dan k
etidakwajaran anggaran b
elanja antar kegiatan seje
nis antar program dan ant
ar SKPD.
Analisis standar belan
ja adalah salah satu p
edoman belanja daera
h untuk menyusun ren
cana kerja dan anggar
an dalam penyusunan
rancangan Perda tenta
ng APBD dan Perubah
an APBD. Dengan ditet
apkannya Peraturan Bu
pati Probolinggo Tentan
g Analisis Standar Bela
nja (ASB), setiap kegiat
an yang memiliki pola k
egiatan dan bobot kerja
yang sepadan dengan k
egiatan sebagaimana di
atur dalam Peraturan B
upati harus mengacu pa
da ASB
 TUJUAN
Menyusun draft Peraturan Bupati Probolinggo Tentang Analisis Standar
Belanja beserta lampirannya berupa perhitungan dan tata cara penerapa
n analisis standar belanja (ASB) per kegiatan
menjawab permasalahan perencanaan program/kegiatan/subkegiatan yang
berbasis kinerja sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan
Mendapatkan model analisis standar belanja sesuai dengan karakteristik
pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di Kabupaten Probolinggo
1
2
3
 MAKSUD
Penyusunan Analisis Standar Belanja yang didasarkan pada kewajaran anggaran
belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD
Sebagai panduan bagi perencana program/kegiatan/sub kegiatan daerah
untuk menentukan kewajaran anggaran
4
 SASARAN
1. Sebagai alat bantu bagi penetapan plafon anggaran khususnya pada saat penyusun
an PPAS dan RKA-SKPD bagi dasar penyusunan R-APBD Kabupaten Probolinggo
2. Mereduksi adanya subyektifitas dalam menetapkan pagu anggaran program/kegiata
n/sub kegiatan;
3. Meminimalisir terjadinya in-efisiensi anggaran program/kegiatan/sub keg
iatan
4. Penentuan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan didasarkan pada tolok ukur ya
DASAR HUKUM
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da
erah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015
 Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Da
erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemba
ran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peng
elolaan Keuangan Daerah ;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusuna
n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
LINGKUP KEGIATAN
• Ruang lingkup Penyusunan Analisisi Standar Belanaja Kabupaten Probolinggo tahun 2022
adalah meliputi seluruh wilayah/ SKPD di Kabupaten Probolinggo
A. LINGKUP LOKASI KEGIATAN
• Penyusunan detail action plan dan time schedule serta tahapan kegiatan Penysunan Analisis
Standar Belanja (ASB) ;
• Presentasi dan pembahasan action plan dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo dan Tim Internal yang dibentuk ;
• Pemetaan komponen – komponen Analisa Standar Belanja (ASB) yang membutuhkan
pendalaman, konfirmasi dan diskusi yang lebih khusus dengan pihak – pihak terkait ;
• Penyusunan rancangan awal draft Peraturan Bupati Probolinggo Tentang Analisis Standar
Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Lampiran - lampirannya
B. LINGKUP MATERI
• Penyusunan rancangan awal draft Peraturan Bupati Probolinggo Tentang Analisis Standar
Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Lampiran - lampirannya
C. OUTPUT KEGIATAN
KEDUDUKAN ASB
PROSES PENYUSUNAN ASB
METODOLOGI
KELOMPOK / KATEGORI ASB
METODE PENGOLAHAN DATA
Penentuan Pengendali Belanja
(cost driver)
•Pengendali Belanja (cost
driver) adalah faktor-faktor
yang mempengaruhi besar
kecilnya jumlah belanja yang
terjadi dari suatu kegiatan.
Cost driver ada dua macam
yaitu cost driver nyata (riil)
dan cost driver semu
(pseudo).
Penentuan Nilai Belanja Tetap
(fixed cost) dan Belanja
Variabel (variable cost)
•Nilai total belanja dari tiap
jenis kegiatan dipisahkan
dalam nilai belanja tetap dan
nilai belanja variabel.
Dengan demikian, setiap
penambahan kuantitas
target kinerja akan dapat
dianalisis peningkatan
belanja variabelnya dan total
belanjanya.
•Metode yang digunakan
adalah metode regresi.
Metode regresi adalah
metode yang menentukan
prediksi persamaan garis
terbaik berdasarkan
jarak/perbedaan vertical
terkecil antara belanja
aktual dengan belanja yang
diprediksi oleh persamaan
Penentuan nilai Rata-rata
•Mean, Batas Atas, dan Batas
bawah untuk Masing-Masing
Sebaran Belanja
CONTOH PENGOLAHAN ASB PELATIHAN
CONTOH PENGOLAHAN ASB PELATIHAN
CONTOH PENGOLAHAN ASB PELATIHAN
JUMLAH OPD KAB. PROBOLINGGO
1 Sekretariat Daerah
2 Sekretariat DPRD
3 3Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4 Dinas Kesehatan
5 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7 Dinas Lingkungan Hidup
8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KeluargaBerencana
11 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu
12 Dinas Pendidikan
13 Dinas Perhubungan
14 Dinas Perikanan
15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
17 Dinas Sosial
18 Dinas Tenaga Kerja
19 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
20 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
23 Badan Kepegawaian Daerah
24 Badan Keuangan Daerah
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28 Satuan Polisi Pamong Praja
29 Rumah Sakit Umum Daerah Tongas
30 Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati
31 24 Kantor Kecamatan
32 5 kantor kelurahan
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
No Kegiatan
Jangka Waktu Pelaksanaan
Bulan I Bulan II Bulan III
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan Kegiatan
2 Laporan Pendahuluan
3 Pengumpulan Data Primer dan
Sekunder
4 Kompilasi data dan Analisis data
5 Penyusunan draf laporan akhir
6 Penyelesaian Pekerjaan

More Related Content

What's hot

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Rusman R. Manik
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
deivie rondonuwu
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
sayaperempuan
 

What's hot (20)

Teknik penyusunan asb
Teknik penyusunan asbTeknik penyusunan asb
Teknik penyusunan asb
 
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANMONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
 
Bappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stunting
Bappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stuntingBappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stunting
Bappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stunting
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Pengelolaan bmn
Pengelolaan bmnPengelolaan bmn
Pengelolaan bmn
 
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 

Similar to paparan awal ASB.pptx

ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptxARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
arraf3
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
natta sanjaya
 
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
SigitKurnianto2
 
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Mamang Lamsijan
 
Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spik
elyouth
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
PavilionNixion
 

Similar to paparan awal ASB.pptx (20)

Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
 
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptxARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
 
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
 
KEBIJAKAN PENERAPAN 90 - Paparan.pdf
KEBIJAKAN PENERAPAN 90 - Paparan.pdfKEBIJAKAN PENERAPAN 90 - Paparan.pdf
KEBIJAKAN PENERAPAN 90 - Paparan.pdf
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
 
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
 
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I + SIPD.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I + SIPD.pdf1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I + SIPD.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I + SIPD.pdf
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptmateri Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
 
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxPOKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
 
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahPendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
 
Materi ASB(2).pptx
Materi ASB(2).pptxMateri ASB(2).pptx
Materi ASB(2).pptx
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor PublikAkuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
 
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
 
Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spik
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
 
Paparan_P3DN_Kota_Semarang.pptx
Paparan_P3DN_Kota_Semarang.pptxPaparan_P3DN_Kota_Semarang.pptx
Paparan_P3DN_Kota_Semarang.pptx
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahStrategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
 

paparan awal ASB.pptx

  • 1. TAHUN ANGGARAN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO Jalan Pangliman Sudirman No. 134 Kaksaan Probolinggo, No.Telp/Fax (0335) 846 616 PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022
  • 2. LATAR BELAKANG Pasal 51 ayat (5) Peratura n Pemerintah Nomor 12 T ahun 2019 tentang Pengel olaan Keuangan Daerah j uncto Pasal 3 huruf e Per aturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan D aerah perlu menetapkan P eraturan Bupati Probolingg o tentang Analisis Standar Belanja Analisis standar belanja merupakan penilaian kewa jaran atas beban kerja da n biaya yang digunakan u ntuk melaksanakan suatu sub kegiatan sebagai ped oman dalam penyusunan RKA SKPD dengan pende katan penganggaran berd asarkan kinerja. Kinerja ya ng hendak dicapai terdiri d ari indikator kinerja, tolak u kur kinerja, dan sasaran ki nerja yang akan dicapai d ari program, kegiatan dan sub kegiatan. Salah satu cara yang dap at diambil oleh pemerinta h daerah dalam pengelol aan keuangan secara eko nomis, efisien, dan efektif dengan menyusun standa r biaya yaitu Analisis St andar Belanja (ASB). Pe ntingnya dilakukan penyu sunan ASB ini karena ad anya ketidakadilan dan k etidakwajaran anggaran b elanja antar kegiatan seje nis antar program dan ant ar SKPD. Analisis standar belan ja adalah salah satu p edoman belanja daera h untuk menyusun ren cana kerja dan anggar an dalam penyusunan rancangan Perda tenta ng APBD dan Perubah an APBD. Dengan ditet apkannya Peraturan Bu pati Probolinggo Tentan g Analisis Standar Bela nja (ASB), setiap kegiat an yang memiliki pola k egiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan k egiatan sebagaimana di atur dalam Peraturan B upati harus mengacu pa da ASB
  • 3.  TUJUAN Menyusun draft Peraturan Bupati Probolinggo Tentang Analisis Standar Belanja beserta lampirannya berupa perhitungan dan tata cara penerapa n analisis standar belanja (ASB) per kegiatan menjawab permasalahan perencanaan program/kegiatan/subkegiatan yang berbasis kinerja sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan Mendapatkan model analisis standar belanja sesuai dengan karakteristik pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di Kabupaten Probolinggo 1 2 3  MAKSUD Penyusunan Analisis Standar Belanja yang didasarkan pada kewajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD Sebagai panduan bagi perencana program/kegiatan/sub kegiatan daerah untuk menentukan kewajaran anggaran 4  SASARAN 1. Sebagai alat bantu bagi penetapan plafon anggaran khususnya pada saat penyusun an PPAS dan RKA-SKPD bagi dasar penyusunan R-APBD Kabupaten Probolinggo 2. Mereduksi adanya subyektifitas dalam menetapkan pagu anggaran program/kegiata n/sub kegiatan; 3. Meminimalisir terjadinya in-efisiensi anggaran program/kegiatan/sub keg iatan 4. Penentuan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan didasarkan pada tolok ukur ya
  • 4. DASAR HUKUM  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da erah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015  Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;  Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Da erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peng elolaan Keuangan Daerah ;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusuna n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
  • 5. LINGKUP KEGIATAN • Ruang lingkup Penyusunan Analisisi Standar Belanaja Kabupaten Probolinggo tahun 2022 adalah meliputi seluruh wilayah/ SKPD di Kabupaten Probolinggo A. LINGKUP LOKASI KEGIATAN • Penyusunan detail action plan dan time schedule serta tahapan kegiatan Penysunan Analisis Standar Belanja (ASB) ; • Presentasi dan pembahasan action plan dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan Tim Internal yang dibentuk ; • Pemetaan komponen – komponen Analisa Standar Belanja (ASB) yang membutuhkan pendalaman, konfirmasi dan diskusi yang lebih khusus dengan pihak – pihak terkait ; • Penyusunan rancangan awal draft Peraturan Bupati Probolinggo Tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Lampiran - lampirannya B. LINGKUP MATERI • Penyusunan rancangan awal draft Peraturan Bupati Probolinggo Tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Lampiran - lampirannya C. OUTPUT KEGIATAN
  • 10. METODE PENGOLAHAN DATA Penentuan Pengendali Belanja (cost driver) •Pengendali Belanja (cost driver) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah belanja yang terjadi dari suatu kegiatan. Cost driver ada dua macam yaitu cost driver nyata (riil) dan cost driver semu (pseudo). Penentuan Nilai Belanja Tetap (fixed cost) dan Belanja Variabel (variable cost) •Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya dan total belanjanya. •Metode yang digunakan adalah metode regresi. Metode regresi adalah metode yang menentukan prediksi persamaan garis terbaik berdasarkan jarak/perbedaan vertical terkecil antara belanja aktual dengan belanja yang diprediksi oleh persamaan Penentuan nilai Rata-rata •Mean, Batas Atas, dan Batas bawah untuk Masing-Masing Sebaran Belanja
  • 14. JUMLAH OPD KAB. PROBOLINGGO 1 Sekretariat Daerah 2 Sekretariat DPRD 3 3Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Dinas Kesehatan 5 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 6 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7 Dinas Lingkungan Hidup 8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KeluargaBerencana 11 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu 12 Dinas Pendidikan 13 Dinas Perhubungan 14 Dinas Perikanan 15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 17 Dinas Sosial 18 Dinas Tenaga Kerja 19 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 20 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 23 Badan Kepegawaian Daerah 24 Badan Keuangan Daerah 25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28 Satuan Polisi Pamong Praja 29 Rumah Sakit Umum Daerah Tongas 30 Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati 31 24 Kantor Kecamatan 32 5 kantor kelurahan
  • 15. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN No Kegiatan Jangka Waktu Pelaksanaan Bulan I Bulan II Bulan III 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Persiapan Kegiatan 2 Laporan Pendahuluan 3 Pengumpulan Data Primer dan Sekunder 4 Kompilasi data dan Analisis data 5 Penyusunan draf laporan akhir 6 Penyelesaian Pekerjaan