Materi Sosialisasi SAKIP

1. RAKOR PENINGKATAN
NILAI
KAB. LAMPUNG
UTARA TAHUN 2021
SAKI
P
SISTEM
AKUNTABILITA
S
KINERJA
SAKI
BY. TIM ASISTENSI SAKIP
PROVINSI
LAMPUNG TAHUN
2021

2. DASAR HUKUM SAKIP:
1.UU 1/2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA;
2.PERPRES 29/2014 TENTANG
SAKIP
3.PERMENPAN RB 53/2014 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
DAN TATA CARA REVIU ATAS PELAPORAN
KINERJA;
4.PERMENPAN RB 12/2015 TENTANG PEDOMAN
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH;

3. GAMBARAN SAKIP KAB LAMPURA
Capaian Nilai Angka dan Kategori
Lampura Tahun 2018-2019
SAKIP
A
Daerah
No. Komponen Penilaian Bobot
Nilai Perangkat
Penanggung
Jawab
2018 2019
1 2 3 4 5 7
a. Perencanaan Kinerja 30 15,92 15,94 BAPPEDA
b. Pengukuran Kinerja 25 7,83 7,89 BAPPEDA
c. Pelaporan Kinerja 15 9,02 9,05 Organisasi
d. Evaluasi Internal 10 2,88 2,98 Inspektorat
e. Capaian Kinerja 20 9,26 9,27 PD
Nilai Hasil Evaluasi 100 44,91 45,13 Interprestasi:
Cukup
Predikat Akuntabilitas Kinerja C C

4. SAKIP Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
Tahun 2018-2019
B
NO. KABUPATEN/KOTA
NILAI SAKIP
PREDIKAT
2018 2019
1. Kota Metro 62,04 65,04 B
2. Kabupaten Lampung Barat 62.58 64,52 B
3. Kabupaten Lampung Tengah 60,13 62,05 B
4. Kabupaten Tanggamus 58,11 61,72 B
5. Kabupaten Lampung Selatan 51,79 60,04 B
6. Kabupaten Pringsewu 53,68 60,03 B
7. Kabupaten Tulang Bawang 58,19 58,53 CC
8. Kabupaten Tulang Bawang Barat 51,65 57,34 CC
9. Kabupaten Lampung Timur 50,56 56,45 CC
10. Kabupaten Mesuji 55,53 56,22 CC
11. Kabupaten Way Kanan 55,26 56,09 CC
12. Kabupaten Pesawaran 45,05 53,03 CC
13. Kota Bandar Lampung 53,03 55,14 CC
14. Kabupaten Pesisir Barat 46,71 50,21 CC
15. Kabupaten Lampung Utara 44,91 45,13 C

5. URUTAN/PERINGKAT NILAI SAKIP
5
ARTI NILAI HASIL
EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA:
Nilai akuntabilitas kinerja
mengidentifikasi kemampuan
pemerintah untuk:
instansi
1. Merencanakan
kinerja,
kinerja dan target
2. Menyelaraskan apa yang
dianggarkan dengan apa yang
direncanakan,
Menyesuaikan apa yang
dilaksanakan dengan yang
dianggarkan,
Serta telah melaporkan capaian
kinerja selaras dengan apa yang
telah dilaksanakan dan direncanakan
©oaching
3.
4.
Nilai Predikat
>90-100 AA
>80-90 A
>70-80 BB
>60-70 B
>50-60 CC
>30-50 C
0-30 D

6. KOMPONEN PENILAIAN SAKIP
Evaluasi kinerja
INSPEKTORA
T
10%
30% perencanaan
BAPPEDA
KOMITMEN
pelaporan 15% 25% Pengukuran
BAPPEDA
Kinerja
BIRO
ORGANISASI
20%
OPD
Capaian
kinerja

7. Dokumen SAKIP yang diperlukan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Dokumen RPJMD dan Renstra;
IKU(Kepala
Renja/RKT
Perubahan
Daerah dan Eselon II);
2021;
Perjanjian Kinerja 2020;
Perjanjian Kinerja 2021;
Rencana Aksi 2021;
LKJ 2020;
h. Laporan Hasil Evaluasi 2020;
i. Pohon Kinerja;
j.Cascading Perangkat Daerah;
k.Dokumen IKI.

8. 36)
POKIN,
CASCADING,
PENERAPAN
IKI,
PENGUATAN
EVALUASI SAKIP
PD, EVALUASI RA.
CONTO
H
UPAYA PENINGKATAN NILAI
SAKIP
CAPACITY
BUILDING
ASN MELALUI
BENCHMARKING
SAKIP, BIMTEK
SAKIP
KESELARASA
N
RENSTRA > PK
> LAKIP,
WORKSHOP
REVISI IKU
KEPALA
DAERAH,
PENGGUNAAN
APLIKASI E-SAKIP,
BIMTEK,
WORKSHOP, 2020
B (63,80)
SOSIALISAS
I,
WORKSHO
P 2019
B (62,31)
2018
B (61,
2017
CC
(50,67)
2016
CC
(51,14)
BAGAIMANA PROGRES
UPAYA
PEMKAB LAMPUNG

9. SAKIP KAB LAMPURA SAAT INI:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PENGGUNAAN ANGGARAN MASIH SANGAT
RENDAH JIKA DIHUBUNGKAN DENGAN
CAPAIAN KINERJA.
HAL INI DISEBABKAN OLEH PEMBANGUNAN
BUDAYA KINERJA DAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH YANG BERORIENTASI PADA
HASIL DI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
UTARA BELUM BERJALAN DENGAN BAIK DAN
MEMERLUKAN PERBAIKAN MENDASAR.

10. HASIL EVALUASI:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
1. PEMKAB LAMPURA BELUM MENINDAKLANJUTI
REKOMENDASI EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA
TERKAIT MANAJEMEN KINERJA;
2. BERORIENTASI PADA OUTPUT BUKAN OUTCOME;
3. BELUM MENERAPKAN SAKIP SECARA INTENSIF.

11. REKOMENDASI KEMENPAN RB:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
1. Menyempuranakan DOKUMEN SAKIP;
2. Menyempurnakan PK secara berjenjang;
3. Menerapkan RENCANA AKSI;
4. Memanfaatkan HASIL PENGUKURAN
untuk PENILAIAN KINERJA;
KINERJA
5. Menyempurnakan LKj PD;
6. Mengoptimalkan EVALUASI INTERNAL.

12. CONTOH AGENDA PELAKSANAAN SAKIP
Provinsi
JAN-FEB
Lampung, 2020
MAR-JULI AGS
T
SEPT-
OKT
•CEREMONIAL
PK
•DESK LAKIP
•DESK
CASCADING
PD 19-24
•RAPAT
TINDA
K
LANJUT
EVALUASI
SAKIP
•DESK PPK
•DESK POKIN
•DESK
IKI
•PEMBENTUKA
N TIM SAKIP
•RAKOR SAKIP
•SINKRONISASI
CAPAIAN IKU
PROVINSI
LAMPUNG TH 19
•RAKOR PRA
EVALUASI
SAKIP
•EVALUASI
SAKIP PROV
LAMPUNG 20

13. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
PENAJAMAN
RPJMD DAN RENSTRA
2019-2024
Pemprov Lampung
bersama Tim
KemenPAN-RB
melaksanakan
penajaman indikator
tujuan dan sasaran
dokumen rancangan
RPJMD dan Renstra PD
Tahun 2019-2024.
Jakarta,
15-16 Agustus 2019

14. V
K
H
CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
OKT 19-APRIL 20
BAPPEDA, Biro Organisasi dan BKD berupaya melaksanakan
keselarasan ukuran kinerja dari level pemerintah provinsi
sebagai salah satu wujud KOMITMEN.
sampai ke individu
PENETAPAN IKU
PROVINSI LAMPUNG
PENYELARASAN
MELALUI DESK
CASCADING
PERANGKAT
DAERAH
IKU ES II, III, I
PENANDATANGANAN P
PERANGKAT DAERA
E-KINERJA
PENGUKURAN
KINERJA LEVEL
INDIVIDU

15. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
Peta Proses Bisnis
Desember 2019 telah melaksanakan
Workshop Penyusunan Peta Proses
Bisnis, saat ini Biro Organisasi bersama
PD terkait sedang menyempurnakan
dokumen legalitas untuk Pedoman
penyusunan peta proses bisnis di
lingkungan provinsi lampung.
..,_.,.... ,_
-
---
--
-
--
---
.
.;;;;
·:...
�
--=--
-
-
EJ

16. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
INSPEKTORAT
Melalui binwas berupaya untuk mendorong
perbaikan dalam akuntabilitas pelaksanan dan
pelaporan program/kegiatan di lingkungan
pemerintah khususnya Provinsi Lampung,
Selain itu pelaksanaan monitoring
terhadap proses tindaklanjut terhadap
hasil binwas juga merupakan salah satu
proses yang dilakukan untuk perbaikan
tata kelola dilingkungan pemerintah
Provinsi dan kabupaten/kota.

17. Dalam upaya meningkatkan
akuntabilitas kinerja, Pemerintah
Provinsi Lampung
mengimplementasikan sistem
perencanaan (e-planning) dan
penganggaran (e-budgeting)
secara terintegrasi melalui aplikasi
SIPPKD sejak tahun 2017.
-
UIHPU#O PELDPOlt S/SffHTlltl#Tr:Oltlt!I P/f#C/fOAH KOAUPSI
.......
-
�-tntM ....-� l� tt...,,...,...9'ff't,...,9) d.ott •....,_,lrWa..tur
�.....,._tr»'-. to, fllt,,..,...4,...-,(Mt..). �V �
....._
...
..
..._Nn "'°"'l""(�t"K)
...........t.,.blh t ft> td.'C D
�
,..._'-" dl9
-
,ft pO
-
rinv "-vty-.

18. RPJMD VS RENSTRA
MASY LAMPURA
YG
AMAN, AGAMIS,
MAJU DAN SEJAHTER
A
PERANGKA
T
DAERA
H
PERANGKAT
DAERAH

19. +
(j x -
151
E·SAKIP
REVJU
•
c t e e
i esr.menpan.go.id/index.php/
home
& admln.prov.lamp
ung
Dashbo
ard
) Dashboar
d
10 ' l>p,rp,p
Sutllt _
OP
D
RPJ
MD
Renst
ra
IK
U
P
K
Laporan
Klnerja
Lalnn
ya
Administras1 Pimpinan Setda
Provmsi Lampung
Sadan Kepegawaian
Daerah
Sadan Kesatuan Sangsa
dan Politik
Sadan Keuangan
Daerah
Badan Layanan Pengadaan
Sarang dan Jasa
Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung
Sadan Pendapatan
Daerah

20. Pentingnya IKI....
UU 5/2014 TentangASN
PP 11/2017 tentang Manajemen PNS
Permen PANRB 1/2020 tentang
Pedoman
Anjab dan ABK
ANJAB
CONTOH IKI
Penjabaran Jobdesk individu dan
indikatornya
IKI sebagai parameter
penilaian
kinerja
individu
KINERJA SDM
APARATUR
LEBIH
OPTIMAL
SK
P
(e-kin)
PENILAIAN
KINERJA
KINERJA
UNIT
MENINGKAT
SISTEM REMUNERASI SESUAI
BOBOT JABATAN DAN KINERJA
TP
P

21. Perjanjian Kinerja (PK)
21
 PK Pemda
 Pemda mengikhtisarkan PK tingkat OPD menjadi PK tingkat Pemda
 PK Pemda disampaikan kepada Presiden melalui MenPANRB
 PK OPD
Disusun menggunakan Sasaran Strategis, IKU OPD dan T
arget pada Renstra
Disepakati oleh Kepala OPD dengan Bupati/Walikota
 PK Eselon III
Disusun menggunakan Sasaran Program, IK Program dan T
arget
Disepakati Pejabat Eselon III dan Eselon II
 PK Eselon IV
•
•
disusun menggunakan Sasaran Kegiatan, IK Kegiatan dan T
arget
disepakati Pejabat Eselon IV dan Eselon III

22. 22
PERJANJIA
N
KINERJ
A
PADA BERBAG
AI
TINGKATA
N
Perjanjian Kinerja disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah anggaran disahkan
PERANGKAT DAERAH
Kepala OPD
Eselon III
Eselon IV
PEMERINTAH DAERAH
Kepala Daerah
Kepala OPD

23. BAPPEDA:
REVISI RPJMD >
RENSTRA
ORGANISASI:
AGENDA SAKIP
INSPEKTORAT:
MENYELARASKAN
PERSEPSI
EVALUATOR
BKD
:
IKI

24. Terima kasih