Dokumen tersebut membahas mengenai arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan dading dijelaskan. Dokumen juga menjelaskan tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan arbitrase luar negeri. Pelanggaran terhadap FCPA dan unsur-unsurnya serta tanda bahaya korupsi diuraikan

1. ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
&
U.S. FOREIGN CORRUPT
PRACTICE ACT DAN U.N.
CONVENTION AGAINST
CORRUPTION
LINDA GRACE LOUPATTY, SE., M.AK., AK
AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT EXAMINATION

2. SUB POKOK BAHASAN
Arbitrase
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa
Mediasi
Dading
Badan Arbitrase
Nasional Indonesia
Arbitrase Luar
Negeri
01
02
03
04
05
06

3. SUB POKOK BAHASAN
Pembahasan
Mengenai FCPA
Konvensi PBB
Menentang Korupsi
(UNCAC)
07
08

4. ARBITRASE

5. Pasal 1 ayat 1 No. 30/1999
Menjelaskan:
Arbitrase adalah cara
penyelesaian suatu sengketa
perdata diluar peradilan
umum yang didasrkan pada
perjajian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oeh
pihak yang bersangketa.
Defenisi arbitrase yang lebih mudah di
pahami :
Arbitrase adalah proses penyelesaian
sengketa dimana pihak ketiga yang
netral ( dianamakn arbitrator)
memberikan keputusan sesudah
mengadakan denar pendapat yang
memberikan kesempatan kepada
kedua belah pihak untuk didengar.
Meskipun arbitrase itu sukarela, pihak
yang bersengketa memilih arbitrator
yang mempunyai kuasa untuk
memberikan keputusan yang mengikat.

6. ALTERNATIF
PENYELESAIAN
SENGKETA

7. Pasal 1 ayat 10
No. 30/1999 Menjelaskan:
Alternatif penyelesaian
sengketa adalah lembaga
penyelesian sengketa atau
beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati
para pihak, yakni
menyelesaikan diluar
pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi,
konsiliasi, atau penilaian
ahli.
Alternatif Penyelesaian Sangketa – Istilah yang
menunjukan pada prosedur penyeledaian sangketa
dengna cara nir litigitas; misalnya melalui arbitrase,
mediasi, peradilan kecil. Prosedur-prosedur
ssemacam itu biasanya tidak begitu mahal (
dibandingkan dengan litigasi) dan lebih cepat,
semakin banyak digunakan dalam sengketa komersial
dan buruh/tenaga kerja, perceraian, klaim yang
nerkenaan dengan kendaraan bermotor dan
malpraktik, dan sengketa lainnya yang melibatkan
litigasi di pengadilan.
~Black’s Law Dictionary

9. -Panggabean mengutip dari
Sujud Margono
 Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian
sengketa berdasarkan perundangan.
 Mediator terlibat dan diterima oleh pihk yang
bersengketa untuk mencari penyelesaian
 Mediator bertugas membantu pihak yang
bersengketa untk mencari penyelesaian.
 Mediator tidak mempunyai kewenangan
membaut keputusan selama perundangan
berlangsung.
 Tujuan mediasi adalah mencapai atau
menghasilkan kesepakatan yang dapat
diterima piha-pihak yang bersengkta guna
mengakhiri sengketa.

10. -Panggabean mengutip dari Fuller
Tujuh Fungsi Mediator yaitu :
 Katalisator
 Pendidik
 Penerjemah
 Narasumber
 Penyandang Berita Jelek
 Agen Realitas
 Kambing Hitam

11. Mediasi terdiri atas lima tahapan ( dikutip penggabean dari Riskim
dan Westbrook) yaitu:
memahami masalah-
masalah
Melaksanakan
kesepakatan
membangkitkan pilihan
pilihan pemecahan
masalah
sepakat untuk menempuh
proses mediasi
mencapai kesepakatan

12. DADING

13. Dading atau perdamain adalah istilah yang
dikutip dari Khazanah Hukum Belanda
kemudian masuk dalam ketentuan
perundang-undangan Indonesia. Dading
diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Bab XVIII, Pasal 1851 sampai Pasal
1864.

15. Peraturan Prosedur Arbitrase Yang Di Keluarkan
BANI.
Sengketa atau bahan-bahan yang dapat diarbitrasekan
Asunrasi, keuangan , perbankan, paten, hak cipra, penerbangan, telekomunikasi,
ruanga Angkasa, Kerja sama, pertambangan, angakatan laut dan udara,
Lingkungan Hidup, Febrikasi, Industrim Perdagangan, Lisensi, Keagenan, Hak
milik intelektual, Desain, Konsultan, Distributor, maritim dan perkapalan,
Konstruksi, penginderaan jauh.
Pendapatan yang mengikat
Tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat meneriman permintaan yang diajukan oleh
para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat yang mengikat
mengenai suatu persoalan berkenan dengan perjanjian tersebut. BANI dapat diminta
memberikan pendapat yang mengikat, misalnya mengenai penafsiran ketentuan-
ketentuan yang kurang jelas dalam kontrak penambahan atau perubahan pada
ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan
lain-lain.

16. ARBITRASE DI LUAR NEGERI

17. Kasus-kasus yang diputuskan oleh
lembaga-lembaga arbitrase diluar
negeri sering menimbulkan
kekecewaan di pihak (mitra)
Indoensia. Media sering mengomentari
arbitrase diluar Negeri. Salah satunya
hukumonline.

18. PEMBAHASAN MENGENAI
FCPA

19. FCPA melarang improper payment atau pembayaran
yang tidak patut atau tidak pantas kepada pihak-pihak
asing tertentu, seperti pejabat, partai politik, atau
kandidat untuk jabatan tertentu demi membantu
perusahaan mendapatkan, mempertahankan, atau
mengarahakan bisnis kepada seseorang atau suatu
pihak.
Departemen Kehakiman (Amerika Serikat)
mempunyai kewajiban utama untuk menegakkan
ketentuan anti suap dalam FCPA, Sedangkan SEC
umumnya bertanggung jawab dalam penerapan
ketentuan yang berurusan dengan pembukuan (buku
dan catatan serta pengendalian intern). Baik denda
maupun pidana atas pelanggaran FCPA umumnya
berjumlah besar, baik bagi perusahaan maupun
perorangan (pejabat perusahaan, pegawai, atau
agent).

20. CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics &
images by Freepik
FCPA memuat dua ketentuan, yaitu
ketentuan mengenai larangan
menyuap (anty-bribery provisions)
pejabat, partai politik, dan calon
pejabat asing, serta ketentuan
yang berkenaan dengan
pembukuan dan sistem
pengendalian intern (record
keeping and accounting provisions)
yang diwajibkan kepada
perusahaan yang surat berharga
atau efek-efeknya dicatat di
Amerika Serikat atau yang
berkewajiban melapor ke SEC;
apakah perusahaan tersebut
beroperasi atau tidak beroperasi di
luar negeri, bukanlah menjadi soal.

21. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan penyuapan
meliputi lima unsur yang dipakai FCPA berikut.
Pembayaran – atau tawaran,
otorisasi, atau janji untuk
membayar – uang atau
Sesuatu yang berharga,
secara langsung, atau melalui
pihak ketiga.
Kepada (a) pejabat asing, (b) partai
politik asing atau pejabat partai, (c)
calon pejabat partai, (d) pejabat
oraganisasi internasional public, atau
(e) seseorang lainnya ketika
“mengetahui” bahwa Pembayaran atau
janji untuk membayar akan diberikan
(atau diteruskan) kepada salah satu
dari pihak yang disebut di atas.
Pemakaian prasarana komersial
antar negara bagian (seperti
telepon, telex, e-mail, atau pos)
oleh seseorang (apakah Amerika
Serikat atau asing) atau suatu
perbuatan di Amerika Serikat oleh
orang asing untuk Melaksankan
tawaran, pembayaran atau janji
untuk membayar;

22. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan penyuapan
meliputi lima unsur yang dipakai FCPA berikut.
Untuk tujuan yang korup mempengaruhi tindakan atau
keputusan pejabat, membujuk orang tersebut untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
Merupakan pelanggaran atas kewajibannya, dengan
mengambil manfaat yang tidak sah, atau membujuk
seseorang untuk menggunakan pengaruhnya terhadap
pemerintah asing atau mempengaruhi tindakan atau
keputusan pemerintah.
Untuk membenatu perusahaan
memperoleh atau mempertahankan atau
mengarahkan bisnis kepada seseorang
atau mendapatkan manfaat secara tidak
sah.

23. Dibawah ini akan disajikan mengenai 15 tanda bahaya (warning signs atau red flags) yang dapat memicu
pelanggaran terhadap FCPA. Walaupun fokus dari tanda-tanda bahaya ini adalah pada agents dan
consultants, mereka berlaku juga pada joint ventures,contractors, dan business partness lainnya.
perantara (yang
bisa berupa agent
atau konsultan)
berada di luar
negara dimana
jasa-jasa atau
pelayanan akan
dilakukan.
komisi kepada
Perantara
diwajibkan untuk
dibayarkan di luar
negara.
perantara meminta
komisi yang luar
biasa tingginya
Dibandingkan
dengan jasa yang
diberikannya atau
risiko yang
diembannya.

24. Dibawah ini akan disajikan mengenai 15 tanda bahaya (warning signs atau red flags) yang dapat memicu
pelanggaran terhadap FCPA. Walaupun fokus dari tanda-tanda bahaya ini adalah pada agents dan
consultants, mereka berlaku juga pada joint ventures,contractors, dan business partness lainnya.
perantara meminta
komisi yang luar
biasa tingginya
Dibandingkan
dengan jasa yang
diberikannya atau
risiko yang
diembannya.
perantara memiliki
Hubungan
kekeluargaan atau
kekerabatan yang
dekat dengan atau
afiliasi pribadi atau
profesional dengan
pemerintah atau
pejabat asing.
anggota keluarga
atau saudara dari
si perantara
merupakan pejabat
senior dalam
Pemerintahan
asing atau dari
partai politik yang
berkuasa.

25. Dibawah ini akan disajikan mengenai 15 tanda bahaya (warning signs atau red flags) yang dapat
memicu pelanggaran terhadap FCPA. Walaupun fokus dari tanda-tanda bahaya ini adalah pada
agents dan consultants, mereka berlaku juga pada joint ventures, contractors, dan business
partness lainnya.
 Perantara
direkomendasin kepada
perusahaan oleh pejabat
asing dari pelanggan
potensial (lembaga
pemerintah).
 Perantara
mewajibkan
pembayaran
tunai.

26. Dibawah ini akan disajikan mengenai 15 tanda bahaya (warning signs atau red flags) yang dapat
memicu pelanggaran terhadap FCPA. Walaupun fokus dari tanda-tanda bahaya ini adalah pada
agents dan consultants, mereka berlaku juga pada joint ventures, contractors, dan business
partness lainnya.
 perantara mempunyai
subagent atau
subkontraktor yang
membantunya, tetapi
yang tidak pernah
diungkapkannya.
 komisi untuk
perantara lebih
tinggi dibandingkan
dengan yang
lazimnya
dibayarkan dalam
industri atau
kawasan yang
bersangkutan.

27. Dibawah ini akan disajikan mengenai 15 tanda bahaya (warning signs atau red flags) yang dapat
memicu pelanggaran terhadap FCPA. Walaupun fokus dari tanda-tanda bahaya ini adalah pada
agents dan consultants, mereka berlaku juga pada joint ventures, contractors, dan business
partness lainnya.
 perantara menolak menandatangani
pernyataan, jaminan, atau
perjanjian, yang menyatakan bahwa
ia tidak melanggar ketentuan FCPA.
 perantara mensyaratkan pembayaran
dilakukan kepada bank yang
berlokasi di luar negeri yang tidak
ada kaitannya dengan tempat
transaksi, atau kepada pihak ketiga
yang tidak diungkapkan.
 perantara tidak memiliki sumber
daya organisasi atau manusia
yang mampu melaksanakan
pekerjaan sesuai kontrak,
misalnya kegiatan teknis sebelum
kontrak diberikan, bantuan
logistic, dan kegiatan teknis
setelah kontrak diberikan, seperti
bantuan untuk mengurus bead an
cukai, izin-izin, keuangan, lisensi,
dst.
 perantara minta dibuatkan faktur
palsu atau dokumen palsu
lainnyasehubungan dengan
transaksi yang dilakukan.

28. Dibawah ini akan disajikan mengenai 15 tanda bahaya (warning signs atau red flags) yang dapat
memicu pelanggaran terhadap FCPA. Walaupun fokus dari tanda-tanda bahaya ini adalah pada
agents dan consultants, mereka berlaku juga pada joint ventures, contractors, dan business
partness lainnya.
 transaksi dilakukan di negara
yang terkenal akan praktik suap
dan korupsi.
 kurang transparannya catatan
pengeluaran dan akuntansi.

29. KONVENSI PBB
MENENTANG
KORUPSI
(UNCAC)

30. Pada pembahasan diatas sudah dikemukakan
perkembangan dari FCPA ke konvensi serupa yang
dianut oleh negara-negara OECD, yang pada giliran
berikutnya menghasilkan amandemen FCPA dan
konvensi PBB atau United Nations Convention Against
Corruption (selanjutnya disingkat UNCAC).

31. Terkait dengan UNCAC dan Konvensi OECD juga
ada satu kasus Indonesia yang menyangkut
pengadaan tank Scorpion Inggris oleh Indonesia.
Pada kasus ini, Tutut diduga memperoleh komisi
16,5 juta pound sterling untuk penjualan 100 tank
kepada Angkatan Darat RI. BBC melaporkan hal ini
dapat dilihat pada slide selanjutnya. Perhatikan
tahun kejadian dan tahun kejadian dan tahun
keluarnya undang-undang di inggris dalam
pemberitaan BBC ini.

33. Berdasarkan UNCAC perbuatan-perbuatan dibawah ini diperlakukan
sebagai tindak pidana dan penegakkan hukumnya (criminalization and
law enforcement).