Dokumen tersebut membahas metode penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi melibatkan pengadilan sedangkan non litigasi tidak melibatkan pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dokumen ini juga membandingkan karakteristik proses dan hasil dari masing-masing metode penyelesaian sengketa.

1. Oleh :
Sentot Baskoro, MM, MH
0811 85 75 86
Aspek Hukum dalam Bisnis
Bahan Pengajaran di GICI Business School
Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi & Non-litigasi

2. Agenda
 Penyelesaian Melalui Litigasi
 Penyelesaian Non Litigasi
 Negosiasi
 Mediasi
 Arbitrase

3. Metode Penyelesaian Sengketa
Bisnis
 Permasalahan  Solusi
 Metode Penyelesaian Sengketa :
◦ Litigasi (melibatkan sistem Peradilan)
◦ Non Litigasi (tidak melibatkan sistem peradilan)
LITIGASI, melalui lembaga:
 Pengadilan Negeri (Masyarakat sipil)
 Pengadilan Niaga ( Kepailitan)
 Pengadilan Militer (anggota militer)
 Pengadilan Agama (waris, cerai, nikah, hibah)
 Pengadilan Tata Usaha Negara (kebijakan
pejabat negara)
 Pengadilan Internasional (dumping, diskriminatif)

4. Proses Litigasi
◦ Dengan cara gugatan (tuntutan hak yang mempunyai konflik),
permohonan (tuntutan hak tanpa ada konflik) dan perdamaian melalui
pengadilan.
◦ Melalui salah satu pengadilan yang ada (Pengadilan Negeri,
Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara,
Pengadilan Niaga) berdasarkan kompetensi nya.
◦ Menghasilkan Perdamaian melalui pengadilan. Penggugat mencabut
gugatannya dan melakukan perdamaian dengan tergugat dengan cara
perdamaian dengan akte otentik (dibuat dan/atau ditandatangani
didepan pejabat yang berwenang) maupun akte bawah tangan (dibuat
sendiri oleh para pihak), atau
◦ Menghasilkan keputusan Pengadilan
Proses Non Litigasi, yaitu dengan cara :
◦ Arbitrase, penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase
◦ Alternative Dispute Resolution (ADR), penyelesaian sengketa
melalui prosedur yang telah disepakati para pihak sebelumnya dengan
Proses Penyelesaian Sengketa
Bisnis

5.  Percaya pada institusi Pengadilan dapat melindungi hak-hak
para pencari keadilan
 Sebagai institusi “ The Last Resort” artinya cara/benteng akhir
Untuk memperjuangkan hak.
 Pendekatan positivistik dogmatisme perundangan-undangan
dan Formalisme
 Kesanggupan mengeluarkan biaya, waktu, tenaga dan
pengorbanan lainnya.
Penyelesaian Sengketa dimulai dari Pengadilan Negeri :
a. Pidana (Pelaku Vs Negara)
misalnya : Percurian, Pembunuhan, perkosaan
Para Pihak : pelaku, polisi, jaksa,hakim, LP
b. Perdata (warga negara Vs warga negara)
misalnya : Jual-beli, hutang-piutang, ganti-rugi
Para Pihak : hanya yang bersengketa saja
Proses Litigasi

6.  Memerlukan waktu lama
 Menuntut biaya yang besar
 Proses sangat formal
 Keputusan tidak selalu memuaskan
 Bersifat memaksa (coercive)
 Didasarkan pada hak-hak (right based)
 Dapat merusak hubungan bisnis / sosial yang telah ada
 Menimbulkan konflik berkepanjangan
 Bersifat backward looking (melihat ke belakang, tidak ke
depan)
 Bersifat terbuka / publisitas perkara <reputasi seseorang>
Karakter Proses Litigasi

7. Karakteristik Litigasi
 Bentuk sikap Tidak Sukarela
 Yang memutus Hakim
 Kekuatan Banding Mengikat, kemungkinan banding
 Pihak ketiga Imposed, dan hakim tdk memiliki
spesialisasi
 Derajad formalitas Format struktur dan aturan ketat
sudah ada sebelumnya
 Aturan Pembuktian Teknis
 Private / Public Publikasi
 Karakter proses Ada kesempatan masing-masing
menyampaikan bukti
 Hasil /out come Principled decision yang didukung
pendapat obyektif (reasoned opinion)

8. Non Litigasi
(Penyelesaian sengketa tanpa melibatkan peradilan)
 Negosiasi (hanya pihak yg
bersengketa)
 Mediasi (pihak bersengketa+ pihak ketiga
aktif): Upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana
ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) , yang
secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk
mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua
pihak
 Fasilitasi (pihak bersengketa + pihak
ketiga pasif)
 Arbitrase (pihak ketiga sebagai wasit)

9. Negosiasi
 Bentuk sikap Sukarela
 Yang memutus Para pihak
 Kekuatan Banding Kesepakatan enforceable sebagai
kontrak (pacta sunt servanda)
 Pihak ketiga Tidak ada pihak ketiga
 Derajad formalitas Informal dan tidak berstruktur
 Aturan Pembuktian Tidak ada
 Private / Public Privatisasi
 Karakter proses Presentasi bukti, argumen, &
kepentingan
 Hasil /out come Kesepakatan yang diterima para
pihak

10. Mediasi
 Bentuk sikap Sukarela
 Yang memutus Para pihak
 Kekuatan Banding Kesepakatan enforceable sebagai
kontrak (pacta sunt servanda)
 Pihak ketiga Dipilih fasilitator biasanya ahli di bidang
yang disengketakan
 Derajad formalitas Informal dan tidak berstruktur
 Aturan Pembuktian Tidak ada
 Private / Public Privatisasi
 Karakter proses Presentasi bukti, argumen, dan
kepentingan
 Hasil /out come Kesepakatan yang diterima para pihak

11. Arbitrase
 Bentuk sikap Sukarela
 Yang memutus Arbiter
 Kekuatan Banding Mengikat, dapat diuji (review) untuk hal
sangat terbatas
 Pihak ketiga Dipilih para pihak yang memiliki keahlian di
bidang yang disengketakan
 Derajad formalitas Tidak begitu formal aturan yang
digunakan disepakati para pihak
 Aturan Pembuktian Informal
 Private / Public Privatisasi
 Karakter proses Ada kesempatan masing-masing
menyampaikan bukti
 Hasil /out come Kadang sama ajudikasi, kadang kompromi,
tanpa opini.

12. Arbitrase – Pros vs Cons
Keuntungan Arbitrase :
a. Privasi pihak yang bersengketa terjamin
b. Penyelesaian max.2 bulan
c. Arbiter adalah orang yang berpengalaman di
bidang nya  objektifitas
d. Sanksinya dikucilkan dalam dunia bisnis,
apabila pihak ingkar dalam kesepakatan.
Kerugian:
1. Membutuhkan PN untuk mengeksekusi aset