Pengantar sistem Hukum di Indonesia & hukum Perdata mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis

1. Oleh :
Sentot Baskoro, MM, MH
0811 85 75 86
sentot@baskoro.com
Aspek Hukum dalam Bisnis
Sesi 1: Sistem Hukum Indonesia
Sesi 2: Hukum Perdata
Bahan Pengajaran di GICI Business School

2. Sistem Hukum
 Masyarakat & Hukum  “Ubi societas, ubi ius”
 Pengertian Sistem Hukum
 Fungsi Hukum :
◦ Social control & Social Engineering
 Tujuan Hukum :
◦ Memberikan keadilan
◦ Memberikan kepastian Hukum
◦ Mewujudkan kesejahteraan/kepentingan umum
 Sistem Hukum di Dunia
◦ Eropa Kontinental (civil law) ;
◦ Anglo Saxon (common law) negara commonwealth;
◦ Komunis ;
◦ Kanonik ;
◦ Hukum Islam ;
◦ Hukum Adat

3.  Hukum Sebagai Kaidah/norma
◦ Sifat aturan hukum, Subjek Hukum, Hubungan
Hukum, Peristiwa Hukum.
 Permasalahan hukum & Asas hukum
◦ Das Sollen- Das Sein
◦ Lex Specialis derogat lex generalis
◦ Lex priori derogat lex apriori
◦ Lex superior derogat lex inferior
◦ Nullum Delictum, Nulla poena sine praevia
lege poenali
◦ Fiksi Hukum (presumption iures de iure)

4. Sistem Hukum Indonesia
◦ Sistem Hukum Sebelum Hindia Belanda
◦ Masyarakat Hukum Adat
◦ Hukum Islam
 Sistem Hukum Hindia Belanda
◦ Asas Konkordansi
◦ Penggolongan Penduduk (Ps.163 IS)
◦ Penggolongan Hukum (HIR, RBg, BrV, antar
golongan)
 Sistem Hukum Setelah kemerdekaan
◦ UUD’45 Pasal II Aturan Peralihan
◦ Perubahan Konstitusi
◦ Pembagian Hukum (Publik & Privat)

5. Hubungan Sistim Hukum &
Ekonomi
 Hukum Ekonomi
 Ekonomi Hukum
 Hukum sebagai social empowerment
 Hukum sebagai social engineering

6. Pidana vs Perdata
 Pidana:
◦ Orang melawan masyarakat (negara)
◦ Tidak diperlukan aduan/tuntutan
◦ Hakim aktif mencari kebenaran hakiki
 Perdata:
◦ Orang melawan orang/badan hukum.
◦ Harus ada aduan
◦ Hakim pasif mencari kebenaran
dokumen.

7. Hukum Perdata
 Pembagian : hukum publik dan hukum privat
 Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur
hak-hak dan kepentingan antara individu-individu
dalam masyarakat.
 Sumber Hukum Perdata Tertulis:
 KUHPer (Burgelijk Wetboek)
 KUHD (Wetboek van Koopenhandel)
Sejarah :
 Corpus Yuris Civilis (Romawi) 
 Napoleon Code (Prancis) terbagi 2 kodifikasi, code
civil dan commerce  ASAS KONKORDANSI 
 Indonesia (terjemahan KUH Perdata & KUH Dagang)
 Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945,

8. Hukum Materiel  segala ketentuan hukum yang
mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam
hubungannya terhadap orang lain dalam
masyarakat. (KUHPer)
Hukum Formil  segala ketentuan-ketentuan yang
mengatur cara untuk mendapatkan keadilan di
muka bumi (mempertahankan hukum materiel)
(KUHAPer)
Fungsi Hukum Perdata

9. 9
Hukum Perdata
Materiil
 aturan/norma
yang mengatur
kepentingan
perorangan yang
pelaksanaannya
terserah kepada
yang
berkepentingan
Hukum Perdata
Formil/hukum
proses/hukum
acara
 ketentuan yang
mengatur tata cara
mempertahankan
Hukum Perdata
Materiil dalam
proses acara di
pengadilan
Pembagian Hukum Perdata

10. Substansi Pengaturan dalam KUH Perdata
KUH Perdata terdiri dari 4 buku yaitu :
 Buku 1 tentang Orang / Personrecht
 Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht
 Buku 3 tentang Perikatan
/Verbintenessenrecht
 Buku 4 tentang Daluwarsa dan
Pembuktian /Verjaring en Bewijs

11. Buku 1 : tentang Orang
 Nama & Catatan Sipil serta
perubahannya
 Domisili / tempat tinggal
 Perkawinan, Anak, Pencegahan
perkawinan, hak-kewajiban suami
istri,harta perkawinan,perceraian ,
waris,perwalian

12. Buku 2 : Tentang
Benda
 benda (zaken) adalah tiap barang
(goederen) dan tiap hak (rechten) yang
dapat menjadi obyek dari hak milik.
Pembagian barang :
 Ada barang yang berwujud-tak berwujud.
 Ada barang yang bergerak-tak bergerak
 Ada dapat dihabiskan- tak dapat
dihabiskan
 Cara kepemilikan hak atas tanah (milik,
HGU, hak pakai, kewarisan krn
meninggal,surat wasiat,gadai

13. Buku 3 :
 BUKU KETIGA KUHPERDATA:
Bab I Perikatan Pada Umumnya
Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau
Persetujuan
Bab III Perikanan Yang Lahir Karena Undang-undang
Bab IV Hapusnya Perikatan
Bab V Jual Beli
Bab VI Tukar Menukar
Bab VII Sewa Menyewa
Bab VIIA Perjanjian Kerja
Bab VIII Perseroan Perdata
Bab IX Badan Hukum
Bab X Penghibahan
Bab XI Penitipan Barang
Bab XII Pinjam Pakai
Bab XIII Pinjam Pakai Habis
Bab XIV Bunga Tetap atau Bunga Abadi
Bab XV Persetujuan Untung-untungan
Bab XVI Pemberian Kuasa
Bab XVII Penanggung Utang
Bab XVIII Perdamaian

14. Buku 4 : Pembuktian &
Daluwarsa
Alat pembuktian meliputi:
 bukti tertulis;
 bukti saksi;
 persangkaan;
 pengakuan;
 sumpah.
Daluarsa :
 Sarana hukum memperoleh sesuatu hak (30
tahun)
 Alasan dibebaskan dari suatu kewajiban
◦ Hutang-piutang & waris (5 tahun
◦ Jasa buruh,penginapan, rumah makan (1 tahun)
◦ Medis  2 tahun

15. Ilmu Pengetahuan Hukum :
Hukum Perorangan
Hukum Keluarga
Hukum Kekayaan
Hukum Waris
KUHPerdata :
Buku I Tentang Orang
Buku II Tentang Benda
Buku III Tentang Perikatan
Buku IV Tentang Pembuktian
dan Daluwarsa
Sistematika Hukum Perdata

16. Manusia
(Naturlijke Persoon)
sebagai subyek hukum
:
 Sejak lahir sampai
meninggal dunia
 Perkecualian Ps. 2
(1) BW
Badan Hukum sebagai
subyek hukum
 Adalah himpunan
orang atau obyek
organisasi kepada siapa
diberikan sifat sebagai
badan hukum secara
tegas
Subyek Hukum

17. 17
Tiap manusia mempunyai kewenangan
untuk mempunyai hak (bevoegd)
Tidak semua manusia cakap untuk bertindak
(handelings beekwaam)
Ps. 330 KUHPerdata 
“Belum dewasa adalah mereka yg belum genap
21 th dan belum menikah”
Orang-orang yang tidak
cakap

18. 18
Terdiri dari :
1. Tempat tinggal sukarela / mandiri 
Ps. 17 (2) BW
2. Tempat tinggal wajib / berkelanjutan
 tempat tinggal yg tdk bergantung
pd keadaan-keadaan orang yg
bersangkutan, melainkan
bergantung pd keadaan-keadaan
orang lain.
 yg dianggap mempunyai tempat
tinggal wajib :
• istri mengikuti suami  Ps. 21 BW
• buruh mengikuti majikan 
Ps. 22 BW
Tempat tinggal
yg sesungguhnya
• Ps. 20 BW  petugas jawatan -
Jawatan umum mengikuti
jawatannya
• Ps. 23 BW  rumah kematian
• Ps. 24 BW  domisili hukum
Tempat tinggal
yg dipilih
Domisili

19. Macam Anak menurut
Hukum
1. Anak sah  dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yg sah  Ps. 42 UU No. 1 Th. 1974,
Ps. 250 KUHPerdata
2. Anak luar kawin  terdiri dari : ALK yg diakui &
ALK yg tdk diakui
3. Anak zina  dilahirkan dr hub. kelamin dimana
salah 1 atau keduanya terikat dalam perkawinan
yg sah  tdk diakui hukum, tdk mempunyai hak
waris
4. Anak sumbang  dilahirkan dr hub. kelamin
antara 2 orang yg mempunyai hub. kekerabatan yg
terlalu dekat  tdk diakui hukum, tdk mempunyai
hak waris

20. KEKUASAAN ORANG TUA
(Ouderlijke Macht)
Ps. 45 – 49 UU No. 1 Th. 1974
•Hanya ortu yg dapat menjalankan kekuasaan
orang tua
•Syarat kekuasaan ortu:
1. belum 18 th
2. belum kawin
•Isi/tugas kekuasaan ortu :
1. mengurus kepentingan diri anak
2. mengurus harta kekayaan anak
•Berakhirnya kekuasaan ortu :
- pencabutan, dlm hal lalai & berkelakuan buruk
- pembebasan

21. 21
PERWALIAN (Voogdij)
Ps. 50 – 54 UU No. 1 Th. 1974
•Syarat perwalian :
- belum 18 th
- belum kawin
- tdk berada dalam kekuasaan orang tua
• Macam perwalian :
- bapak/ibu yg hidup terlama
- dengan wasiat
- diangkat oleh hakim
•Isi/tugas perwalian :
- mengurus kepentingan diri anak
- mengurus harta kekayaan anak
•Kekuasaan wali dicabut dalam hal :
- lalai
- berkelakuan buruk

22. HUKUM PERKAWINAN
SUMBER
HUKUM
PERKAWINAN
UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan
PP No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan
PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas PP No. 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi PNS

23. HUKUM
BENDA
HUKUM
WARIS
Pasal 528 KUHPerdata  hak waris identik dgn hak kebendaan
Pasal 584 KUHPerdata  “waris” mrpk salah satu cara
memperoleh hak kebendaan
Materi buku 2 KUHPer

24. Macam Benda
1. Benda materiil & imateriil
2. Benda bergerak & benda tidak bergerak
3. Benda yg dapat diperdagangkan & yg tidak
dapat diperdagangkan
4. Benda yg dapat dibagi & yg tidak dapat
dibagi
5. Benda yg dapat diganti & yg tidak dapat
diganti

25. a. Pengertian  hak yg memberikan kekuasaan
langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan
thd setiap orang
b. Ciri – ciri/sifat Hak Kebendaan
a. Bersifat “mutlak”, dapat dipertahankan thd
siapapun
b. “Zaak gevolg” (droit de suite), mengikuti benda
dimanapun berada
c. Droit de preference, hak untuk didahulukan
d. Hak yg terjadi dahulu didahulukan
e. gugatan bisa dilakukan kepada siapapun yang
mengganggu haknya (gugat kebendaan)
f. Kemungkinan untuk memindahkan hak
kebendaan itu dapat sepenuhnya dilakukan
c. Hak kebendaan berbeda dgn hak perorangan
Hak Kebendaan

26. 26
Ps. 528 KUHPerdata
1. Bezit (kedudukan yg
berkuasa)
2. Hak milik
3. Hak waris
4. Hak menikmati hasil
(pakai hasil)
5. Hak pengabdian
tanah (servituut)
6. Hak gadai
7. Hipotik
Buku II KUHPerdata
8. Hak opstal
9. Hak erfpacht
10. Hak memakai dan
mendiami
11. Hak bunga tanah
Hak Kebendaan dalam KUHPer

27. Hak Kebendaan (zakelijk recht) sepanjang
menyangkut mengenai bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya, yang diatur dalam
Buku II KUHPerdata, kecuali mengenai hipotik
telah dicabut oleh UU No. 5 Th. 1960 tentang UUPA
Hipotik atas tanah telah dicabut oleh UU No. 4/1996
tentang Hak Tanggungan
Buku 2 KUHPer dg UUPA dan UUHT

28. 28
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan
8. Hak lain yang tidak termasuk hak-hak tsb di atas yg akan
ditetapkan dgn UU serta hak-hak yg sifatnya sementara,
dan diusahakan hapus dalam waktu yg singkat, yaitu hak
gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak
sewa tanah pertanian
Selain itu terdapat hak-hak atas air & ruang angkasa, yaitu:
1. Hak guna air
2. Hak pemeliharaan & penangkapan ikan
3. Hak guna ruang angkasa
Hak Tanah Menurut Ps. 16 UUPA

29. 1. Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu
juga segala hak dan kewajibannya beralih pada
sekalian ahli warisnya  “asas Le mort saisit le vif”
2. Tiap orang, meskipun bayi yg baru lahir, adalah
cakap untuk mewarisi, kecuali apabila orang tsb
onwaardig (tidak patut menerima warisan).
3. Cara memperoleh waris:
• Menurut ketentuan UU  pewarisan “ab intestato”
• Ditunjuk dalam surat wasiat  pewarisan
“testamentair
Azas-azas Hukum Waris

30. 1. A.W. golongan I  anak-anak beserta turunan-turunan dalam
gurus lurus ke bawah dan suami/istri pewaris (Ps. 852
KUHPdt)
2. A.W. golongan II  orang tua dan saudara-saudara kandung
si pewaris (Ps. 854 KUHPdt)
3. A.W. golongan III  sekalian keluarga sedarah dalam garis
lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu (Ps. 853
KUHPdt)
4. A.W. golongan IV  sekalian keluarga sedarah dalam garis
menyimpang / menyamping, baik dari garis ayah maupun ibu
(Ps. 858 KUHPdt)
Cara mewaris dalam pewarisan Ab Intestato :
• mewaris berdasarkan haknya sendiri
• mewaris berdasarkan penggantian tempat (plaatsvervulling)
Ahli Waris Ab Intestato

31. •Wasiat (testamen)  suatu pernyataan dr seseorang tentang apa
yg dikehendaki setelahnya ia meninggal.
•Isi testament tdk harus terbatas pd hal-hal mengenai harta
kekayaan saja, tapi bisa berupa penunjukan sorang wali u/ anak-
anak pewaris, pengakuan ALK atau pengangkatan seorang
executeurtestamentair (yaitu seorang yg dikuasakan u/ mengawasi
& mengatur pelaksanaan testament)
•Isi testament dapat berupa :
1. erfstelling  penunjukan 1 / beberapa orang mjd a.w. yg akan
mendapat seluruh atau sebagian warisan
2. legaat  suatu pemberian kpd seseorang
•Terhadap suatu erfstelling atau legaat, dpt disertai/digantungkan
suatu : 1. beban (last); 2. syarat (voorwaarde); 3. ketetapan waktu
•Macam-macam testament : 1. Openbaar testament; 2.
Olographis testament; 3. Testament tertutup / rahasia
Ahli Waris Testamentair

32. 2
3
dgn suatu pernyataan yg ditujukan kpd
Panitera PN setempat dimana warisan tsb
telah terbuka
Jika terbuka suatu warisan, a.w. dapat memilih u/ :
1. Menerima warisan
2. Menolak warisan
3. Menerima dengan pembatasan (Penerimaan
beneficiair) akibat dr Penerimaan beneficiair :
kewajiban a.w. u/ melunasi hutang-hutang dan
beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa,
sehingga a.w. tdk akan menanggung pelunasan
hutang-hutang dgn kekayaannya sendiri,
melainkan hanya dilakukan menurut kekuatan
warisan
Menerima atau Menolak Warisan

33. •Tidak terdapat istilah “perikatan” dalam B.W.
•Hukum Perikatan (Verbintenis Recht)
menurut Prof. Nieuwenhuis, adalah Instrumen
hukum yang mengatur hubungan hukum dalam
bidang harta kekayaan antara 2 pihak/lebih,
dimana pihak yang satu berhak atas prestasi
dan pihak yang lain wajib untuk memenuhi
suatu prestasi.
Pengertian Perikatan

34. 1. Hubungan Hukum  hubungan yang dapat
menimbulkan akibat hukum berupa hak dan
kewajiban, yang mana apabila akibat hukum
tersebut tidak dipenuhi, maka dapat diajukan
tuntutan
2. Bidang Hukum Kekayaan (Patrimonial Law) 
perikatan mempunyai nilai ekonomis
3. Para Pihak  2 pihak / lebih
4. Prestasi: Wujud prestasi ada 3 macam (Ps. 1234
KUHPerdata) :
a. Memberikan sesuatu  perikatan positif
b. Berbuat sesuatu  perikatan positif
c. Tidak berbuat sesuatu  perikatan negatif
Unsur Perikatan

35. Wan Prestasi
 Berbuat sesuatu (mengirim) tapi tidak
sesuai dengan spesifikasi (jenis,
kualitas, jumlah)
 Berbuat sesuatu (mengirim) sesuai
dengan spesifikasi tapi tidak sesuai
dengan jadwal.
 Tidak berbuat sesuatu (mengirim)
 Berbuat sesuatu yang dilarang
menurut perjanjian.

36. •Perikatan yg lahir dari UU saja :
perikatan u/ memberi nafkah  Ps. 321
•Perikatan yg lahir dari UU karena perbuatan manusia
yang :
1. sesuai hukum, antara lain :
• Mengurus kepentingan orang lain  Ps. 1354 –1357
• Pembayaran utang yg tdk diwajibkan  Ps. 1359 (1)
• Perikatan wajar  Ps. 1359 (2)
2. melawan hukum (onrechtmatigdaad) – Ps. 1365
Perikatan yang lahir dari Undang”

37. •Definisi perjanjian (Ps. 1313) : suatu perbuatan satu
orang/lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain/lebih
•Jenis-jenis perjanjian :
• Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban;
• Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik;
• Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama;
• Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil;
• Perjanjian kebendaan; Perjanjian liberatoir;
• Perjanjian obligatoir; Perjanjian pembuktian.
Perikatan yang lahir dari Perjanjian

38. Syarat Syah Perjanjian
Empat Syarat sah perjanjian (Ps. 1320)
:
- syarat subyektif (dapat dibatalkan
secara hukum):
- 1. Sepakat
- 2. Cakap
- syarat obyektif (batal demi hukum):
- 3. Hal tertentu
- 4. Causa halal

39. •Perikatan bersyarat (Voorwaardelijk);
•Perikatan dengan ketetapan waktu
(Tijdsbepaling);
•Perikatan alternatif;
•Perikatan tanggung menanggung / tanggung
renteng (Hoofdelijk / Solidair);
•Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak
dapat dibagi;
•Perikatan dengan ancaman hukuman
(Strafbeding).
Macam Perikatan

40. 40
Hapusnya Perikatan
•Pembayaran;
•Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan
penyimpanan atau penitipan;
•Pembaharuan utang (Novasi);
•Perjumpaan utang (Kompensasi);
•Percampuran utang;
•Pembebasan utang;
•Musnahnya barang yang terutang;
•Kebatalan atau pembatalan;
•Berlakunya syarat batal;
•Kedaluwarsa.

41.  Sebab pencegah daluwarsa :
◦ Suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap
perbuatan-perbuatan berupa tuntutan
hukum, dalam bentuk yang telah ditentukan,
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
 Sebab penangguhan daluwarsa :
◦ Anak yang belum dewasa & orang-orang
dibawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal
yang ditentukan undang-undang.
Pencegahan & Penangguhan
Daluwarsa

42. Berlakunya KUHPerdata Saat
Ini
Buku I tentang orang  dengan Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  aturan
perkawinan tidak berlaku lagi
Buku II tentang benda  UU Nomor 5 tahun 1960.
UUPA  aturan tentang bumi, air, dst
UUHT Nomor 4 Tahun 1996
UUJF Nomor 42 Tahun 1999
Buku III tentang perikatan UU 13/2003  Perjanjian
Kerja
Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa

43. SEMA no. 3 tahun 1963 - 1
Membatalkan:
 Pasal 108 dan 110 B.W. tentang wewenang seorang istri untuk
melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka
Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami.
 Pasal 284 ayat 3 B.W. mengenai pengakuan anak, yg lahir diluar
perkawinan, oleh seorang perempuan Indonesia asli.
 Pasal 1682 B.W. yang mengharuskan dilakukannya satu
penghibahan dengan akta notaris.
 Pasal 1579 B.W. yang menentukan, bahwa dalam hal sewa
menyewa barang si pemilik barang tidak dapat menghentikan
persewaan dengan mengatakan, bahwa ia akan memakai sendiri
barangnya, kecuali apabila pada waktu membentuk persetujuan
sewa menyewa ini dijanjikan diperbolehkan.

44. SEMA no. 3 tahun 1963 - 2
Membatalkan:
 Pasal 1238 B.W. yang menyimpulkan, bahwa pelaksanaan suatu
perjanjian hanya dapat diminta di muka Hakim, apabila gugatan ini
didahului dengan suatu penagihan tertulis.
 Pasal 1460 B.W. tentang risiko seorang pembeli barang, Pasal
mana menentukan, bahwa suatu barang tertentu, yang sudah
dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah atas tanggungan si pembeli,
meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan.
 Pasal 1603 x ayat (1) dan ayat (2) B. W yang mengadakan
diskriminasi antara orang Eropa disatu pihak dan orang bukan
Eropa dilain pihak mengenai perjanjian perburuhan.