SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
HUKUM PERDATA
I Made Dermawan SH MKnI Made Dermawan SH MKn
Email:Email: dosen01774@unpam.ac.iddosen01774@unpam.ac.id
HP / WA: 08119891578HP / WA: 08119891578
“Prinsip-prinsip Umum Dalam
Hk. Perdata”
I. Pembidangan Hukum Privat
Hukum Hukum Publik
II. Istilah Hukum Perdata
= Hukum Sipil >< Militer
(Hukum Privat Materil)
Lazim dipergunakan istilah Hukum Perdata  Prof.Soebekti
 pokok-pokok Hukum Perdata 
Hukum yang mengatur hubungan,
Hukum yang melindungi kepentingan perseorangan
A. PENDAHULUAN continue…
III. Pengertian Hukum Perdata
1. Prof. R Sardjono  Hukum
perdata adalah norma/ kaedah-kaedah yang
menguasai manusia dalam masyarakat
dalam hubungannya dengan orang lain.
d.l.p  menguasai kepentingan perorangan.
2. Prof. R Soebekti  membedakan : hukum
perdata dalam arti luas meliputi semua
hukum privat materiel  yang mengatur
kepentingan perorangan.
A. PENDAHULUAN continue…
3.Prof. Dr. Soedewi  Hukum
Perdata ialah hukum yang mengatur
kepentingan antar warga negara
perseorangan yang satu dengan
warga negara yang lain.
4. Sudikno Mertokusumo 
Hukum Perdata ialah Hukum antar
perorangan yang mengatur hak dan
kewajiban orang perseorangan yang
satu terhadap yang lain di dalam
hubungan kekeluargaan dan di dalam
pergaulan masyarakat.
A. PENDAHULUAN continue…
Kesimpulan :
1. Adanya kaidah hukum (tertulis dan tidak tertulis)
2. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum
yang satu dengan subjek hukum yang lain
3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata
meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum
benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum
pembuktian dan daluarsa
A. PENDAHULUAN continue…
Dalam arti sempit 
hanya yang diatur
dalam KUHPerdata
(BW)
O Hukum Perdata
Dalam arti luas 
semua hukum pokok
yang mengatur
kepentingan
perseorangan 
KUHPerdata, KUHD
A. PENDAHULUAN continue…
V. HUKUM PERDATA SEBAGAI NORMA HUKUM
Ciri-ciri:
O Hukum bertujuan untuk melindungi pergaulan
masyarakat
O Hukum memandang manusia sebagai anggota
masyarakat bukan sebagai individu
O Hukum tertuju pada perbuatan manusia bukan
sikap batin
O Hukum bersikap heteronom, diletakkan pada
kekuasaan diluar diri manusia
O Paksaan (sanksi) pada hukum berasal dari suatu
organ, yaitu penguasa
A. PENDAHULUAN continue…
VI. Pembagian Hukum
 golongan/kelompok
Masa berlakunya Ius Constitutum
Ius Constituendum
Wujud Hukum Tertulis
Hukum Tidak Tertulis
Wilayah Hukum Nasional
Hukum Internasional
Isinya Lex Generalis
Lex Specialis
Fungsinya Hukum Materiil
Hukum Formil
A. PENDAHULUAN continue…
VII. Hukum Perdata
Materiil  segala ketentuan hukum yang
mengatur hak dan kewajiban seseorang
dalam hubungannya terhadap orang lain
dalam masyarakat.
Formil  segala ketentuan-ketentuan yang
mengatur cara untuk mendapatkan
keadilan di muka bumi (mempertahankan
hukum materil)
B. BIDANG-BIDANG HUKUM MENURUT ILMU HUKUM
DAN TATA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Sistematika Hukum Perdata Menurut Ilmu Hukum:
a. Hukum Perorangan
b. Hukum Keluargaan
c. Hukum Kekayaan Relatif  hukum perikatan
Absolut  hukum
kebendaan
d. Hukum Waris
11
Ilmu Pengetahuan Hukum :
Hukum Perorangan
Hukum Keluarga
Hukum Kekayaan
Hukum Waris
SISTEMATIKA
HK. PERDATA
KUHPerdata :
Buku I Tentang Orang
Buku II Tentang Benda
Buku III Tentang Perikatan
Buku IV Tentang Pembuktian
dan Daluwarsa
SISTEMATIKA HUKUM PERDATASISTEMATIKA HUKUM PERDATASISTEMATIKA HUKUM PERDATASISTEMATIKA HUKUM PERDATA
C. BERLAKUNYA KUHPERDATA SAAT INI
Buku I tentang orang  dengan Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  aturan
perkawinan tidak berlaku lagi
Buku II tentang benda  UU Nomor 5 tahun 1960.
UUPA  aturan tentang bumi, air, dst
UUHT Nomor 4 Tahun 1996
UUJF Nomor 42 Tahun 1999
Buku III tentang perikatan
Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa
PERTANYAAN?
HUKUM ORANG
Asas Hukum Tentang
Orang
15
Manusia
(Naturlijke Persoon)
sebagai subyek hukum :
 Sejak lahir sampai
meninggal dunia
 Perkecualian Ps. 2 (1)
BW
Badan Hukum sebagai
subyek hukum:
Adalah himpunan orang
atau obyek organisasi
kepada siapa diberikan
sifat sebagai badan
hukum secara tegas
Manusia
Badan
Hukum
SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM
Tiap manusia mempunyai kewenangan
untuk mempunyai hak (bevoegd)
Tidak semua manusia cakap untuk bertindak
(handelings beekwaam)
Ps. 330 KUHPerdata 
“Belum dewasa adalah mereka yg belum
genap 21 th dan belum menikah”
Tiap manusia mempunyai kewenangan
untuk mempunyai hak (bevoegd)
Tidak semua manusia cakap untuk bertindak
(handelings beekwaam)
Ps. 330 KUHPerdata 
“Belum dewasa adalah mereka yg belum
genap 21 th dan belum menikah”
16
ORANG – ORANG YANG TIDAK CAKAPORANG – ORANG YANG TIDAK CAKAPORANG – ORANG YANG TIDAK CAKAPORANG – ORANG YANG TIDAK CAKAP
BADAN HUKUMBADAN HUKUMBADAN HUKUMBADAN HUKUM
Pembedaan berdasarkan bentuk:
1.Badan hukum publik (Negara, Provinsi, kota praja,
majelis2, lembaga2 dan bank2 negara)
2.Badan hukum privat (Perkumpulan2, Perseroan
Terbatas, dan Yayasan
Jenis & Karakteristik Badan
Usaha
Di IndonesiaO 1. Badan usaha berbentuk badan hukum :
O a. PT = persekutuan modal
O b. Koperasi = iuran anggota
O c. Yayasan = badan sosial, kemanusian &
keagamaan,
O 2. Badan usaha non badan hukum :
O a. perusahaan perorangan
O b. persekutuan perdata
O c. firma
O d. persekutuan komanditer/CV
19
TEMPAT TINGGALTEMPAT TINGGAL (DOMICILIE)(DOMICILIE)TEMPAT TINGGALTEMPAT TINGGAL (DOMICILIE)(DOMICILIE)
BW membedakan antara tempat
tinggal dengan tempat kediaman
BW membedakan antara tempat
tinggal dengan tempat kediaman
TEMPAT TINGGAL / DOMISILITEMPAT TINGGAL / DOMISILITEMPAT TINGGAL / DOMISILITEMPAT TINGGAL / DOMISILI
TEMPAT TINGGALTEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDIAMANTEMPAT KEDIAMAN
Menurut RUU Hukum Acara PerdataMenurut RUU Hukum Acara Perdata 
tempat dimana seseorang secaratempat dimana seseorang secara resmiresmi
menetap dan tercatat sebagai pendudukmenetap dan tercatat sebagai penduduk
di tempat itu, dalam hal dibuktikandi tempat itu, dalam hal dibuktikan
dengan kartu pendudukdengan kartu penduduk
Menurut RUU Hukum Acara PerdataMenurut RUU Hukum Acara Perdata 
tempat dimana seseorang menuruttempat dimana seseorang menurut
kenyataannya berdiam tanpa dapatkenyataannya berdiam tanpa dapat
dikatakan bahwa ia secara resmidikatakan bahwa ia secara resmi
menetap disitumenetap disitu
Menurut Soetojo PrawirohamidjojoMenurut Soetojo Prawirohamidjojo 
tempat dimana seseorang dianggaptempat dimana seseorang dianggap
selaluselalu hadirhadir berhubungan dengan hal,berhubungan dengan hal,
melakukan hak-haknya dan mengenaimelakukan hak-haknya dan mengenai
kewajiban-kewajiban meskipunkewajiban-kewajiban meskipun
seandainya ia tinggal di tempat lainseandainya ia tinggal di tempat lain
Menurut Ps. 17 BWMenurut Ps. 17 BW  tempat dimana iatempat dimana ia
menempatkan pusat kegiatannyamenempatkan pusat kegiatannya
21
Terdiri dari :
1. Tempat tinggal sukarela / mandiri 
Ps. 17 (2) BW
2. Tempat tinggal wajib / berkelanjutan
 tempat tinggal yg tdk bergantung
pd keadaan-keadaan orang yg
bersangkutan, melainkan
bergantung pd keadaan-keadaan
orang lain.
 yg dianggap mempunyai tempat
tinggal wajib :
• istri mengikuti suami  Ps. 21 BW
• buruh mengikuti majikan 
Ps. 22 BW
Tempat tinggal
yg sesungguhnya
• Ps. 20 BW  petugas jawatan -
Jawatan umum mengikuti
jawatannya
• Ps. 23 BW  rumah kematian
• Ps. 24 BW  domisili hukum
Tempat tinggal
yg dipilih
Macam – macam DomisiliMacam – macam DomisiliMacam – macam DomisiliMacam – macam Domisili
PERTANYAAN?
ASAS – ASAS HUKUM
KELUARGA
Sumber hukum keluarga tertulis
1.KUH Perdata
2.Peraturan Perkawinan Campuran
3.Ordonansi Perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa,
dan Ambon Stb. 1898 No.158
4.UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak,
dan Rujuk
5.UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
6.PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 1 Tahun 1974
7.PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri
Sipil
Ps. 45 – 49 UU No. 1 Th. 1974
• Hanya ortu yg dapat menjalankan kekuasaan ortu
• Syarat kekuasaan ortu :
1. belum 18 th
2. belum kawin
• Isi/tugas kekuasaan ortu :
1. mengurus kepentingan diri anak
2. mengurus harta kekayaan anak
• Berakhirnya kekuasaan ortu :
1. pencabutan, dalam hal lalai dan berkelakuan buruk
2. pembebasan
Ps. 45 – 49 UU No. 1 Th. 1974
• Hanya ortu yg dapat menjalankan kekuasaan ortu
• Syarat kekuasaan ortu :
1. belum 18 th
2. belum kawin
• Isi/tugas kekuasaan ortu :
1. mengurus kepentingan diri anak
2. mengurus harta kekayaan anak
• Berakhirnya kekuasaan ortu :
1. pencabutan, dalam hal lalai dan berkelakuan buruk
2. pembebasan
24
KEKUASAAN ORANG TUAKEKUASAAN ORANG TUA
(Ouderlijke Macht)(Ouderlijke Macht)
KEKUASAAN ORANG TUAKEKUASAAN ORANG TUA
(Ouderlijke Macht)(Ouderlijke Macht)
Ps. 50 – 54 UU No. 1 Th. 1974
• Syarat perwalian :
a. belum 18 th
b. belum kawin
c. tdk berada dalam kekuasaan orang tua
• 3 macam perwalian :
a. bapak/ibu yg hidup terlama
b. dengan wasiat
c. diangkat oleh hakim
• Isi/tugas perwalian :
a. mengurus kepentingan diri anak
b. mengurus harta kekayaan anak
• Kekuasaan wali dicabut dalam hal :
a. lalai
b. berkelakuan buruk
Ps. 50 – 54 UU No. 1 Th. 1974
• Syarat perwalian :
a. belum 18 th
b. belum kawin
c. tdk berada dalam kekuasaan orang tua
• 3 macam perwalian :
a. bapak/ibu yg hidup terlama
b. dengan wasiat
c. diangkat oleh hakim
• Isi/tugas perwalian :
a. mengurus kepentingan diri anak
b. mengurus harta kekayaan anak
• Kekuasaan wali dicabut dalam hal :
a. lalai
b. berkelakuan buruk
25
PERWALIANPERWALIAN (Voogdij)(Voogdij)PERWALIANPERWALIAN (Voogdij)(Voogdij)
ASAS HUKUM TENTANG
BENDA
• Prof. Soebekti → dlm arti sempit → dpt dilihat saja
→ dlm arti luas → segala sesuatu dpt
di haki (objek hukum)
• Prof. Mariam Darus → dlm KUHPerdata ada 2 istilah :
1. Zaak (Benda) → benda dlm arti luas meliputi barang
& hak (ps 499 KUHPerdata)
“Zaak” → segala sesuatu yg “dpt” dikuasai
manusia
“dpt” → membuka kemungkinan untuk
memasukkan “sesuatu” yg sebelumnya
tdk memenuhi kriteria sebagai objek
hukum
Misal : aliran listrik, program komputer
hak → segala sesuatu yg tdk berwujud
2. Goed (barang) → segala sesuatu yg berwujud
• Prof. Soebekti → dlm arti sempit → dpt dilihat saja
→ dlm arti luas → segala sesuatu dpt
di haki (objek hukum)
• Prof. Mariam Darus → dlm KUHPerdata ada 2 istilah :
1. Zaak (Benda) → benda dlm arti luas meliputi barang
& hak (ps 499 KUHPerdata)
“Zaak” → segala sesuatu yg “dpt” dikuasai
manusia
“dpt” → membuka kemungkinan untuk
memasukkan “sesuatu” yg sebelumnya
tdk memenuhi kriteria sebagai objek
hukum
Misal : aliran listrik, program komputer
hak → segala sesuatu yg tdk berwujud
2. Goed (barang) → segala sesuatu yg berwujud
27
PENGERTIAN BENDAPENGERTIAN BENDAPENGERTIAN BENDAPENGERTIAN BENDA
1. Benda materiil & imateriil
2. Benda bergerak & benda tidak
bergerak
3. Benda yg dapat diperdagangkan & yg
tidak dapat diperdagangkan
4. Benda yg dapat dibagi & yg tidak
dapat dibagi
5. Benda yg dapat diganti & yg tidak
dapat diganti
1. Benda materiil & imateriil
2. Benda bergerak & benda tidak
bergerak
3. Benda yg dapat diperdagangkan & yg
tidak dapat diperdagangkan
4. Benda yg dapat dibagi & yg tidak
dapat dibagi
5. Benda yg dapat diganti & yg tidak
dapat diganti
28
MACAM - MACAM BENDAMACAM - MACAM BENDAMACAM - MACAM BENDAMACAM - MACAM BENDA
a. Pengertian  hak yg memberikan kekuasaan langsung
atas suatu benda dan dapat dipertahankan thd setiap
orang
b. Ciri – ciri/sifat Hak Kebendaan
a. Bersifat “mutlak”, dapat dipertahankan thd
siapapun
b. “Zaak gevolg” (droit de suite), mengikuti benda
dimanapun berada
c. Droit de preference, hak untuk didahulukan
d. Hak yg terjadi dahulu didahulukan
e. gugatan bisa dilakukan kepada siapapun yang
mengganggu haknya (gugat kebendaan)
f. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan
itu dapat sepenuhnya dilakukan
c. Hak kebendaan berbeda dgn hak perorangan
a. Pengertian  hak yg memberikan kekuasaan langsung
atas suatu benda dan dapat dipertahankan thd setiap
orang
b. Ciri – ciri/sifat Hak Kebendaan
a. Bersifat “mutlak”, dapat dipertahankan thd
siapapun
b. “Zaak gevolg” (droit de suite), mengikuti benda
dimanapun berada
c. Droit de preference, hak untuk didahulukan
d. Hak yg terjadi dahulu didahulukan
e. gugatan bisa dilakukan kepada siapapun yang
mengganggu haknya (gugat kebendaan)
f. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan
itu dapat sepenuhnya dilakukan
c. Hak kebendaan berbeda dgn hak perorangan
29
HAK KEBENDAANHAK KEBENDAANHAK KEBENDAANHAK KEBENDAAN
30
HAK KEBENDAAN DALAM KUHPerdataHAK KEBENDAAN DALAM KUHPerdataHAK KEBENDAAN DALAM KUHPerdataHAK KEBENDAAN DALAM KUHPerdata
Buku II KUHPerdata
8. Hak opstal
9. Hak erfpacht
10. Hak memakai dan
mendiami
11. Hak bunga tanah
31
MaksudnyaMaksudnya …………
bahwa orang tidak dapatbahwa orang tidak dapat
mengadakan hak-hak kebendaanmengadakan hak-hak kebendaan
(zakelijk recht)(zakelijk recht) lainlain,, selain yangselain yang
ditetapkan oleh undang – undangditetapkan oleh undang – undang
Buku II KUHPerdata tentang bendaBuku II KUHPerdata tentang benda (zaak)(zaak)
menganut sistem tertutupmenganut sistem tertutup
(gesloten systeem)(gesloten systeem)
32
Perbedaan
Hak
Kebendaan
&
Hak
Perorangan
Hak Kebendaan → absolut
Hak Perorangan → relatif
a
Hak Kebendaan → terdapat hubungan langsung antara
subjek hukum (orang) dgn objek hukum (benda)
Hak Perorangan → menimbulkan hubungan hukum antara
2 pihak atau lebih, yg berkaitan dgn benda atau hal tertentu
b
c
Hak Kebendaan → preferent
Hak Perorangan → keseimbangan antara 2 pihak
d
Hak Kebendaan → terdapat hak → gugat kebendaan thd
siapa saja
Hak Perorangan → gugat perorangan antara para pihak
dlm perjanjian
e
Hak Kebendaan → pemindahan hak sepenuhnya
Hak Perorangan → pemindahan hak terbatas
f
Hak Kebendaan → berlaku asas perlindungan thd “bezitter”
Hak Perorangan → tdk berlaku asas dlm pasal 1977
KUHPerdata
33
HUBUNGAN BUKU II KUHPerdataHUBUNGAN BUKU II KUHPerdata dengandengan UUPAUUPAHUBUNGAN BUKU II KUHPerdataHUBUNGAN BUKU II KUHPerdata dengandengan UUPAUUPA
Hak Kebendaan (zakelijk recht) sepanjang
menyangkut mengenai bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya, yang diatur dalam
Buku II KUHPerdata, kecuali mengenai hipotik
telah dicabut oleh
UU No. 5 Th. 1960 tentang UUPA
Hak Kebendaan (zakelijk recht) sepanjang
menyangkut mengenai bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya, yang diatur dalam
Buku II KUHPerdata, kecuali mengenai hipotik
telah dicabut oleh
UU No. 5 Th. 1960 tentang UUPA
34
HAK ATAS TANAH MENURUT Ps. 16 UUPAHAK ATAS TANAH MENURUT Ps. 16 UUPAHAK ATAS TANAH MENURUT Ps. 16 UUPAHAK ATAS TANAH MENURUT Ps. 16 UUPA
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan
8. Hak lain yang tidak termasuk hak-hak tsb di atas yg
akan ditetapkan dgn UU serta hak-hak yg sifatnya
sementara, dan diusahakan hapus dalam waktu yg
singkat, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang, dan hak sewa tanah pertanian
Selain itu terdapat hak-hak atas air & ruang angkasa, yaitu:
1. Hak guna air
2. Hak pemeliharaan & penangkapan ikan
3. Hak guna ruang angkasa
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan
8. Hak lain yang tidak termasuk hak-hak tsb di atas yg
akan ditetapkan dgn UU serta hak-hak yg sifatnya
sementara, dan diusahakan hapus dalam waktu yg
singkat, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang, dan hak sewa tanah pertanian
Selain itu terdapat hak-hak atas air & ruang angkasa, yaitu:
1. Hak guna air
2. Hak pemeliharaan & penangkapan ikan
3. Hak guna ruang angkasa
35
ASAS
HUKUM PEWARISAN
ASAS
HUKUM PEWARISAN
1. Apabila seseorang meninggal, maka
seketika itu juga segala hak dan
kewajibannya beralih pada sekalian ahli
warisnya  “asas Le mort saisit le vif”
2. Tiap orang, meskipun bayi yg baru lahir,
adalah cakap untuk mewarisi, kecuali
apabila orang tsb onwaardig (tidak patut
menerima warisan).
1. Apabila seseorang meninggal, maka
seketika itu juga segala hak dan
kewajibannya beralih pada sekalian ahli
warisnya  “asas Le mort saisit le vif”
2. Tiap orang, meskipun bayi yg baru lahir,
adalah cakap untuk mewarisi, kecuali
apabila orang tsb onwaardig (tidak patut
menerima warisan).
36
ASAS – ASAS HUKUM WARISASAS – ASAS HUKUM WARISASAS – ASAS HUKUM WARISASAS – ASAS HUKUM WARIS
1. Menurut ketentuan UU  pewarisan “ab
intestato”
2. Ditunjuk dalam surat wasiat  pewarisan
“testamentair”
1. Menurut ketentuan UU  pewarisan “ab
intestato”
2. Ditunjuk dalam surat wasiat  pewarisan
“testamentair”
37
CARA MEMPEROLEH WARISANCARA MEMPEROLEH WARISANCARA MEMPEROLEH WARISANCARA MEMPEROLEH WARISAN
1. A.W. golongan I  anak-anak beserta turunan-turunan dalam gurus lurus
ke bawah dan suami/istri pewaris (Ps. 852 KUHPdt)
2. A.W. golongan II  orang tua dan saudara-saudara kandung si pewaris
(Ps. 854 KUHPdt)
3. A.W. golongan III  sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas,
baik dari garis ayah maupun ibu (Ps. 853 KUHPdt)
4. A.W. golongan IV  sekalian keluarga sedarah dalam garis menyimpang /
menyamping, baik dari garis ayah maupun ibu (Ps. 858 KUHPdt)
1. A.W. golongan I  anak-anak beserta turunan-turunan dalam gurus lurus
ke bawah dan suami/istri pewaris (Ps. 852 KUHPdt)
2. A.W. golongan II  orang tua dan saudara-saudara kandung si pewaris
(Ps. 854 KUHPdt)
3. A.W. golongan III  sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas,
baik dari garis ayah maupun ibu (Ps. 853 KUHPdt)
4. A.W. golongan IV  sekalian keluarga sedarah dalam garis menyimpang /
menyamping, baik dari garis ayah maupun ibu (Ps. 858 KUHPdt)
38
AHLI WARIS “AHLI WARIS “Ab IntestatoAb Intestato””AHLI WARIS “AHLI WARIS “Ab IntestatoAb Intestato””
• Cara mewaris dalam pewarisan Ab
Intestato :
1. mewaris berdasarkan haknya
sendiri
2. mewaris berdasarkan penggantian
tempat (plaatsvervulling)
• Cara mewaris dalam pewarisan Ab
Intestato :
1. mewaris berdasarkan haknya
sendiri
2. mewaris berdasarkan penggantian
tempat (plaatsvervulling)
39
Lanjutan … AHLI WARIS “Lanjutan … AHLI WARIS “Ab IntestatoAb Intestato””Lanjutan … AHLI WARIS “Lanjutan … AHLI WARIS “Ab IntestatoAb Intestato””
• Wasiat (testamen)  suatu pernyataan dr seseorang tentang apa yg dikehendaki
setelahnya ia meninggal.
• Isi testament tdk harus terbatas pd hal-hal mengenai harta kekayaan saja, tapi
bisa berupa penunjukan sorang wali u/ anak-anak pewaris, pengakuan ALK atau
pengangkatan seorang executeurtestamentair (yaitu soerang yg dikuasakan u/
mengawasi & mengatur pelaksanaan testament)
• Isi testament dapat berupa :
1. erfstelling  penunjukan 1 / beberapa orang mjd a.w. yg akan mendapat
seluruh atau sebagian warisan
2. legaat  suatu pemberian kpd seseorang
• Terhadap suatu erfstelling atau legaat, dpt disertai/digantungkan suatu :
1. beban (last);
2. syarat (voorwaarde)
3. ketetapan waktu
• Macam-macam testament :
1. Openbaar testament
2. Olographis testament
3. Testament tertutup / rahasia
40
AHLI WARISAHLI WARIS ““TestamentairTestamentair””AHLI WARISAHLI WARIS ““TestamentairTestamentair””
Jika terbuka suatu warisan, a.w. dapat memilih u/ :
• Menerima warisan
• Menolak warisan
• Menerima dengan pembatasan (Penerimaan
beneficiair)
akibat dr Penerimaan beneficiair : kewajiban a.w.
u/ melunasi hutang-hutang dan beban-beban
lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga a.w.
tdk akan menanggung pelunasan hutang-hutang
dgn kekayaannya sendiri, melainkan hanya
dilakukan menurut kekuatan warisan
Jika terbuka suatu warisan, a.w. dapat memilih u/ :
• Menerima warisan
• Menolak warisan
• Menerima dengan pembatasan (Penerimaan
beneficiair)
akibat dr Penerimaan beneficiair : kewajiban a.w.
u/ melunasi hutang-hutang dan beban-beban
lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga a.w.
tdk akan menanggung pelunasan hutang-hutang
dgn kekayaannya sendiri, melainkan hanya
dilakukan menurut kekuatan warisan
41
MENERIMAMENERIMA atauatau MENOLAK WARISANMENOLAK WARISANMENERIMAMENERIMA atauatau MENOLAK WARISANMENOLAK WARISAN
2
3
dgn suatu pernyataan yg ditujukan kpddgn suatu pernyataan yg ditujukan kpd
Panitera PN setempat dimana warisan tsbPanitera PN setempat dimana warisan tsb
telah terbukatelah terbuka
42
ASAS
HUKUM PERIKATAN
• Tidak terdapat istilah “perikatan” dalam B.W.
• Hukum Perikatan (Verbintenis Recht) menurut
Prof. Nieuwenhuis, adalah Instrumen hukum
yang mengatur hubungan hukum dalam bidang
harta kekayaan antara 2 pihak/lebih, dimana
pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak
yang lain wajib untuk memenuhi suatu prestasi.
• Tidak terdapat istilah “perikatan” dalam B.W.
• Hukum Perikatan (Verbintenis Recht) menurut
Prof. Nieuwenhuis, adalah Instrumen hukum
yang mengatur hubungan hukum dalam bidang
harta kekayaan antara 2 pihak/lebih, dimana
pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak
yang lain wajib untuk memenuhi suatu prestasi.
43
PENGERTIAN PERIKATANPENGERTIAN PERIKATANPENGERTIAN PERIKATANPENGERTIAN PERIKATAN
1. Hubungan Hukum  hubungan yang dapat
menimbulkan akibat hukum berupa hak dan
kewajiban, yang mana apabila akibat hukum tersebut
tidak dipenuhi, maka dapat diajukan tuntutan
2. Bidang Hukum Kekayaan (Patrimonial Law) 
perikatan mempunyai nilai ekonomis
3. Para Pihak  2 pihak / lebih
4. Prestasi
Wujud prestasi ada 3 macam (Ps. 1234 KUHPerdata) :
a. Memberikan sesuatu  perikatan positif
b. Berbuat sesuatu  perikatan positif
c. Tidak berbuat sesuatu  perikatan negatif
1. Hubungan Hukum  hubungan yang dapat
menimbulkan akibat hukum berupa hak dan
kewajiban, yang mana apabila akibat hukum tersebut
tidak dipenuhi, maka dapat diajukan tuntutan
2. Bidang Hukum Kekayaan (Patrimonial Law) 
perikatan mempunyai nilai ekonomis
3. Para Pihak  2 pihak / lebih
4. Prestasi
Wujud prestasi ada 3 macam (Ps. 1234 KUHPerdata) :
a. Memberikan sesuatu  perikatan positif
b. Berbuat sesuatu  perikatan positif
c. Tidak berbuat sesuatu  perikatan negatif
44
UNSUR PERIKATANUNSUR PERIKATANUNSUR PERIKATANUNSUR PERIKATAN
45
Verbintenis
Ps. 1233
Perjanjian
Ps. 1313
Undang-Undang
Ps. 1352
UU saja
Ps. 104, 321,
625
UU &
Perbuatan
Manusia
Ps. 1353
Melawan Hukum
Ps. 1365
Sesuai Hukum
Ps. 1354 – 1357,
Ps. 1359 (1) & (2)
SUMBER – SUMBER PERIKATANSUMBER – SUMBER PERIKATANSUMBER – SUMBER PERIKATANSUMBER – SUMBER PERIKATAN
• Perikatan yg lahir dari UU saja :
perikatan u/ memberi nafkah  Ps. 321
• Perikatan yg lahir dari UU karena perbuatan manusia yang :
1. sesuai hukum, a.l. :
a. Mengurus kepentingan orang lain
(zaakwaarneming)  Ps. 1354 –1357
b. Pembayaran utang yg tdk diwajibkan
(Onverschulsdigde Betaling)  Ps. 1359 (1)
c. Perikatan wajar (Naturlijke Verbintenis)
 Ps. 1359 (2)
2. melawan hukum (onrechtmatigdaad) – Ps. 1365
• Perikatan yg lahir dari UU saja :
perikatan u/ memberi nafkah  Ps. 321
• Perikatan yg lahir dari UU karena perbuatan manusia yang :
1. sesuai hukum, a.l. :
a. Mengurus kepentingan orang lain
(zaakwaarneming)  Ps. 1354 –1357
b. Pembayaran utang yg tdk diwajibkan
(Onverschulsdigde Betaling)  Ps. 1359 (1)
c. Perikatan wajar (Naturlijke Verbintenis)
 Ps. 1359 (2)
2. melawan hukum (onrechtmatigdaad) – Ps. 1365
46
Perikatan-perikatan yang lahir dari UUPerikatan-perikatan yang lahir dari UUPerikatan-perikatan yang lahir dari UUPerikatan-perikatan yang lahir dari UU
• Definisi perjanjian (Ps. 1313) : suatu perbuatan satu orang/lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih
• Jenis-jenis perjanjian :
1. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban;
2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik;
3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama;
4. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil;
5. Perjanjian kebendaan;
6. Perjanjian liberatoir;
7. Perjanjian obligatoir;
8. Perjanjian pembuktian.
• Syarat sah perjanjian (Ps. 1320) :
syarat subyektif  Sepakat dan Cakap
syarat obyektif  Hal tertentu dan Causa halal
• Definisi perjanjian (Ps. 1313) : suatu perbuatan satu orang/lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih
• Jenis-jenis perjanjian :
1. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban;
2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik;
3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama;
4. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil;
5. Perjanjian kebendaan;
6. Perjanjian liberatoir;
7. Perjanjian obligatoir;
8. Perjanjian pembuktian.
• Syarat sah perjanjian (Ps. 1320) :
syarat subyektif  Sepakat dan Cakap
syarat obyektif  Hal tertentu dan Causa halal
47
Perikatan-perikatan yang lahir dari PerjanjianPerikatan-perikatan yang lahir dari PerjanjianPerikatan-perikatan yang lahir dari PerjanjianPerikatan-perikatan yang lahir dari Perjanjian
• Perikatan bersyarat (Voorwaardelijk);
• Perikatan dengan ketetapan waktu (Tijdsbepaling);
• Perikatan alternatif;
• Perikatan tanggung menanggung / tanggung
renteng (Hoofdelijk / Solidair);
• Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat
dibagi;
• Perikatan dengan ancaman hukuman
(Strafbeding).
• Perikatan bersyarat (Voorwaardelijk);
• Perikatan dengan ketetapan waktu (Tijdsbepaling);
• Perikatan alternatif;
• Perikatan tanggung menanggung / tanggung
renteng (Hoofdelijk / Solidair);
• Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat
dibagi;
• Perikatan dengan ancaman hukuman
(Strafbeding).
48
MACAM – MACAM PERIKATANMACAM – MACAM PERIKATANMACAM – MACAM PERIKATANMACAM – MACAM PERIKATAN
• Pembayaran;
• Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan
penyimpanan atau penitipan;
• Pembaharuan utang (Novasi);
• Perjumpaan utang (Kompensasi);
• Percampuran utang;
• Pembebasan utang;
• Musnahnya barang yang terutang;
• Kebatalan atau pembatalan;
• Berlakunya syarat batal;
• Kedaluwarsa.
• Pembayaran;
• Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan
penyimpanan atau penitipan;
• Pembaharuan utang (Novasi);
• Perjumpaan utang (Kompensasi);
• Percampuran utang;
• Pembebasan utang;
• Musnahnya barang yang terutang;
• Kebatalan atau pembatalan;
• Berlakunya syarat batal;
• Kedaluwarsa.
49
HAPUSNYAHAPUSNYA PERIKATANPERIKATANHAPUSNYAHAPUSNYA PERIKATANPERIKATAN

More Related Content

What's hot

Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukumSeptiani Dwi Rahayu
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumAji Wasesa
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraDnr Creatives
 
Sumber sumber hukum administrasi
Sumber sumber hukum administrasiSumber sumber hukum administrasi
Sumber sumber hukum administrasiMuslimin B. Putra
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adatnatal kristiono
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 

What's hot (20)

Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata Negara
 
Sumber sumber hukum administrasi
Sumber sumber hukum administrasiSumber sumber hukum administrasi
Sumber sumber hukum administrasi
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Negara Hukum
Negara HukumNegara Hukum
Negara Hukum
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 

Similar to Berikut asas-asas hukum tentang benda menurut KUH Perdata:1. Benda dapat dibagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. 2. Hak atas benda dapat berupa kepemilikan (eigendom) dan hak-hak lain di atas benda orang lain seperti hak tanggungan, hak pakai, dan sebagainya.3. Prinsip dasar kepemilikan adalah kepemilikan memberi kewenangan penuh dan eksklusif atas b

Ahde sesi 1-2 sistem hk
Ahde   sesi 1-2 sistem hkAhde   sesi 1-2 sistem hk
Ahde sesi 1-2 sistem hkSentot Baskoro
 
Bahan kul hukum perorangan ui dan umk
Bahan kul hukum perorangan ui dan umkBahan kul hukum perorangan ui dan umk
Bahan kul hukum perorangan ui dan umkagusjepara
 
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptxHUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptxRismaMawar1
 
PPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptxPPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptxBangzims
 
Isd periode bab 5 2
Isd periode bab  5 2Isd periode bab  5 2
Isd periode bab 5 2Dhika Dhika
 
2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).pptRizky113654
 
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptxHukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptxriansaputra79
 
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptxHK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptxriansaputra79
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanPoetra Poernama
 
Hukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaHukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaDiarta
 
Diklat Hukum Perdata (1).pptx
Diklat Hukum Perdata (1).pptxDiklat Hukum Perdata (1).pptx
Diklat Hukum Perdata (1).pptxhaenryjati1
 
Salsa Husnita Handayani_Hukum Adat.pptx
Salsa Husnita Handayani_Hukum Adat.pptxSalsa Husnita Handayani_Hukum Adat.pptx
Salsa Husnita Handayani_Hukum Adat.pptxDefanRahman
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaAryo Adiwoso
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisniswafa khairani
 

Similar to Berikut asas-asas hukum tentang benda menurut KUH Perdata:1. Benda dapat dibagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. 2. Hak atas benda dapat berupa kepemilikan (eigendom) dan hak-hak lain di atas benda orang lain seperti hak tanggungan, hak pakai, dan sebagainya.3. Prinsip dasar kepemilikan adalah kepemilikan memberi kewenangan penuh dan eksklusif atas b (20)

Ahde sesi 1-2 sistem hk
Ahde   sesi 1-2 sistem hkAhde   sesi 1-2 sistem hk
Ahde sesi 1-2 sistem hk
 
Bahan kul hukum perorangan ui dan umk
Bahan kul hukum perorangan ui dan umkBahan kul hukum perorangan ui dan umk
Bahan kul hukum perorangan ui dan umk
 
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptxHUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
PPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptxPPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptx
 
Isd periode bab 5 2
Isd periode bab  5 2Isd periode bab  5 2
Isd periode bab 5 2
 
2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt
 
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptxHukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
 
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptxHK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilan
 
Hukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaHukum Pada Umumnya
Hukum Pada Umumnya
 
Bahan 3
Bahan 3Bahan 3
Bahan 3
 
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
 
Diklat Hukum Perdata (1).pptx
Diklat Hukum Perdata (1).pptxDiklat Hukum Perdata (1).pptx
Diklat Hukum Perdata (1).pptx
 
Subyek hukum top
Subyek hukum topSubyek hukum top
Subyek hukum top
 
Salsa Husnita Handayani_Hukum Adat.pptx
Salsa Husnita Handayani_Hukum Adat.pptxSalsa Husnita Handayani_Hukum Adat.pptx
Salsa Husnita Handayani_Hukum Adat.pptx
 
Hukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptxHukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptx
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnis
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 

Berikut asas-asas hukum tentang benda menurut KUH Perdata:1. Benda dapat dibagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. 2. Hak atas benda dapat berupa kepemilikan (eigendom) dan hak-hak lain di atas benda orang lain seperti hak tanggungan, hak pakai, dan sebagainya.3. Prinsip dasar kepemilikan adalah kepemilikan memberi kewenangan penuh dan eksklusif atas b

  • 1. HUKUM PERDATA I Made Dermawan SH MKnI Made Dermawan SH MKn Email:Email: dosen01774@unpam.ac.iddosen01774@unpam.ac.id HP / WA: 08119891578HP / WA: 08119891578
  • 2. “Prinsip-prinsip Umum Dalam Hk. Perdata” I. Pembidangan Hukum Privat Hukum Hukum Publik II. Istilah Hukum Perdata = Hukum Sipil >< Militer (Hukum Privat Materil) Lazim dipergunakan istilah Hukum Perdata  Prof.Soebekti  pokok-pokok Hukum Perdata  Hukum yang mengatur hubungan, Hukum yang melindungi kepentingan perseorangan
  • 3. A. PENDAHULUAN continue… III. Pengertian Hukum Perdata 1. Prof. R Sardjono  Hukum perdata adalah norma/ kaedah-kaedah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. d.l.p  menguasai kepentingan perorangan. 2. Prof. R Soebekti  membedakan : hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiel  yang mengatur kepentingan perorangan.
  • 4. A. PENDAHULUAN continue… 3.Prof. Dr. Soedewi  Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara yang lain. 4. Sudikno Mertokusumo  Hukum Perdata ialah Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.
  • 5. A. PENDAHULUAN continue… Kesimpulan : 1. Adanya kaidah hukum (tertulis dan tidak tertulis) 2. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain 3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa
  • 6. A. PENDAHULUAN continue… Dalam arti sempit  hanya yang diatur dalam KUHPerdata (BW) O Hukum Perdata Dalam arti luas  semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan  KUHPerdata, KUHD
  • 7. A. PENDAHULUAN continue… V. HUKUM PERDATA SEBAGAI NORMA HUKUM Ciri-ciri: O Hukum bertujuan untuk melindungi pergaulan masyarakat O Hukum memandang manusia sebagai anggota masyarakat bukan sebagai individu O Hukum tertuju pada perbuatan manusia bukan sikap batin O Hukum bersikap heteronom, diletakkan pada kekuasaan diluar diri manusia O Paksaan (sanksi) pada hukum berasal dari suatu organ, yaitu penguasa
  • 8. A. PENDAHULUAN continue… VI. Pembagian Hukum  golongan/kelompok Masa berlakunya Ius Constitutum Ius Constituendum Wujud Hukum Tertulis Hukum Tidak Tertulis Wilayah Hukum Nasional Hukum Internasional Isinya Lex Generalis Lex Specialis Fungsinya Hukum Materiil Hukum Formil
  • 9. A. PENDAHULUAN continue… VII. Hukum Perdata Materiil  segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat. Formil  segala ketentuan-ketentuan yang mengatur cara untuk mendapatkan keadilan di muka bumi (mempertahankan hukum materil)
  • 10. B. BIDANG-BIDANG HUKUM MENURUT ILMU HUKUM DAN TATA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Sistematika Hukum Perdata Menurut Ilmu Hukum: a. Hukum Perorangan b. Hukum Keluargaan c. Hukum Kekayaan Relatif  hukum perikatan Absolut  hukum kebendaan d. Hukum Waris
  • 11. 11 Ilmu Pengetahuan Hukum : Hukum Perorangan Hukum Keluarga Hukum Kekayaan Hukum Waris SISTEMATIKA HK. PERDATA KUHPerdata : Buku I Tentang Orang Buku II Tentang Benda Buku III Tentang Perikatan Buku IV Tentang Pembuktian dan Daluwarsa SISTEMATIKA HUKUM PERDATASISTEMATIKA HUKUM PERDATASISTEMATIKA HUKUM PERDATASISTEMATIKA HUKUM PERDATA
  • 12. C. BERLAKUNYA KUHPERDATA SAAT INI Buku I tentang orang  dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  aturan perkawinan tidak berlaku lagi Buku II tentang benda  UU Nomor 5 tahun 1960. UUPA  aturan tentang bumi, air, dst UUHT Nomor 4 Tahun 1996 UUJF Nomor 42 Tahun 1999 Buku III tentang perikatan Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa
  • 14. HUKUM ORANG Asas Hukum Tentang Orang
  • 15. 15 Manusia (Naturlijke Persoon) sebagai subyek hukum :  Sejak lahir sampai meninggal dunia  Perkecualian Ps. 2 (1) BW Badan Hukum sebagai subyek hukum: Adalah himpunan orang atau obyek organisasi kepada siapa diberikan sifat sebagai badan hukum secara tegas Manusia Badan Hukum SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM
  • 16. Tiap manusia mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak (bevoegd) Tidak semua manusia cakap untuk bertindak (handelings beekwaam) Ps. 330 KUHPerdata  “Belum dewasa adalah mereka yg belum genap 21 th dan belum menikah” Tiap manusia mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak (bevoegd) Tidak semua manusia cakap untuk bertindak (handelings beekwaam) Ps. 330 KUHPerdata  “Belum dewasa adalah mereka yg belum genap 21 th dan belum menikah” 16 ORANG – ORANG YANG TIDAK CAKAPORANG – ORANG YANG TIDAK CAKAPORANG – ORANG YANG TIDAK CAKAPORANG – ORANG YANG TIDAK CAKAP
  • 17. BADAN HUKUMBADAN HUKUMBADAN HUKUMBADAN HUKUM Pembedaan berdasarkan bentuk: 1.Badan hukum publik (Negara, Provinsi, kota praja, majelis2, lembaga2 dan bank2 negara) 2.Badan hukum privat (Perkumpulan2, Perseroan Terbatas, dan Yayasan
  • 18. Jenis & Karakteristik Badan Usaha Di IndonesiaO 1. Badan usaha berbentuk badan hukum : O a. PT = persekutuan modal O b. Koperasi = iuran anggota O c. Yayasan = badan sosial, kemanusian & keagamaan, O 2. Badan usaha non badan hukum : O a. perusahaan perorangan O b. persekutuan perdata O c. firma O d. persekutuan komanditer/CV
  • 19. 19 TEMPAT TINGGALTEMPAT TINGGAL (DOMICILIE)(DOMICILIE)TEMPAT TINGGALTEMPAT TINGGAL (DOMICILIE)(DOMICILIE) BW membedakan antara tempat tinggal dengan tempat kediaman BW membedakan antara tempat tinggal dengan tempat kediaman
  • 20. TEMPAT TINGGAL / DOMISILITEMPAT TINGGAL / DOMISILITEMPAT TINGGAL / DOMISILITEMPAT TINGGAL / DOMISILI TEMPAT TINGGALTEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDIAMANTEMPAT KEDIAMAN Menurut RUU Hukum Acara PerdataMenurut RUU Hukum Acara Perdata  tempat dimana seseorang secaratempat dimana seseorang secara resmiresmi menetap dan tercatat sebagai pendudukmenetap dan tercatat sebagai penduduk di tempat itu, dalam hal dibuktikandi tempat itu, dalam hal dibuktikan dengan kartu pendudukdengan kartu penduduk Menurut RUU Hukum Acara PerdataMenurut RUU Hukum Acara Perdata  tempat dimana seseorang menuruttempat dimana seseorang menurut kenyataannya berdiam tanpa dapatkenyataannya berdiam tanpa dapat dikatakan bahwa ia secara resmidikatakan bahwa ia secara resmi menetap disitumenetap disitu Menurut Soetojo PrawirohamidjojoMenurut Soetojo Prawirohamidjojo  tempat dimana seseorang dianggaptempat dimana seseorang dianggap selaluselalu hadirhadir berhubungan dengan hal,berhubungan dengan hal, melakukan hak-haknya dan mengenaimelakukan hak-haknya dan mengenai kewajiban-kewajiban meskipunkewajiban-kewajiban meskipun seandainya ia tinggal di tempat lainseandainya ia tinggal di tempat lain Menurut Ps. 17 BWMenurut Ps. 17 BW  tempat dimana iatempat dimana ia menempatkan pusat kegiatannyamenempatkan pusat kegiatannya
  • 21. 21 Terdiri dari : 1. Tempat tinggal sukarela / mandiri  Ps. 17 (2) BW 2. Tempat tinggal wajib / berkelanjutan  tempat tinggal yg tdk bergantung pd keadaan-keadaan orang yg bersangkutan, melainkan bergantung pd keadaan-keadaan orang lain.  yg dianggap mempunyai tempat tinggal wajib : • istri mengikuti suami  Ps. 21 BW • buruh mengikuti majikan  Ps. 22 BW Tempat tinggal yg sesungguhnya • Ps. 20 BW  petugas jawatan - Jawatan umum mengikuti jawatannya • Ps. 23 BW  rumah kematian • Ps. 24 BW  domisili hukum Tempat tinggal yg dipilih Macam – macam DomisiliMacam – macam DomisiliMacam – macam DomisiliMacam – macam Domisili
  • 23. ASAS – ASAS HUKUM KELUARGA Sumber hukum keluarga tertulis 1.KUH Perdata 2.Peraturan Perkawinan Campuran 3.Ordonansi Perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon Stb. 1898 No.158 4.UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk 5.UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 6.PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 7.PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  • 24. Ps. 45 – 49 UU No. 1 Th. 1974 • Hanya ortu yg dapat menjalankan kekuasaan ortu • Syarat kekuasaan ortu : 1. belum 18 th 2. belum kawin • Isi/tugas kekuasaan ortu : 1. mengurus kepentingan diri anak 2. mengurus harta kekayaan anak • Berakhirnya kekuasaan ortu : 1. pencabutan, dalam hal lalai dan berkelakuan buruk 2. pembebasan Ps. 45 – 49 UU No. 1 Th. 1974 • Hanya ortu yg dapat menjalankan kekuasaan ortu • Syarat kekuasaan ortu : 1. belum 18 th 2. belum kawin • Isi/tugas kekuasaan ortu : 1. mengurus kepentingan diri anak 2. mengurus harta kekayaan anak • Berakhirnya kekuasaan ortu : 1. pencabutan, dalam hal lalai dan berkelakuan buruk 2. pembebasan 24 KEKUASAAN ORANG TUAKEKUASAAN ORANG TUA (Ouderlijke Macht)(Ouderlijke Macht) KEKUASAAN ORANG TUAKEKUASAAN ORANG TUA (Ouderlijke Macht)(Ouderlijke Macht)
  • 25. Ps. 50 – 54 UU No. 1 Th. 1974 • Syarat perwalian : a. belum 18 th b. belum kawin c. tdk berada dalam kekuasaan orang tua • 3 macam perwalian : a. bapak/ibu yg hidup terlama b. dengan wasiat c. diangkat oleh hakim • Isi/tugas perwalian : a. mengurus kepentingan diri anak b. mengurus harta kekayaan anak • Kekuasaan wali dicabut dalam hal : a. lalai b. berkelakuan buruk Ps. 50 – 54 UU No. 1 Th. 1974 • Syarat perwalian : a. belum 18 th b. belum kawin c. tdk berada dalam kekuasaan orang tua • 3 macam perwalian : a. bapak/ibu yg hidup terlama b. dengan wasiat c. diangkat oleh hakim • Isi/tugas perwalian : a. mengurus kepentingan diri anak b. mengurus harta kekayaan anak • Kekuasaan wali dicabut dalam hal : a. lalai b. berkelakuan buruk 25 PERWALIANPERWALIAN (Voogdij)(Voogdij)PERWALIANPERWALIAN (Voogdij)(Voogdij)
  • 27. • Prof. Soebekti → dlm arti sempit → dpt dilihat saja → dlm arti luas → segala sesuatu dpt di haki (objek hukum) • Prof. Mariam Darus → dlm KUHPerdata ada 2 istilah : 1. Zaak (Benda) → benda dlm arti luas meliputi barang & hak (ps 499 KUHPerdata) “Zaak” → segala sesuatu yg “dpt” dikuasai manusia “dpt” → membuka kemungkinan untuk memasukkan “sesuatu” yg sebelumnya tdk memenuhi kriteria sebagai objek hukum Misal : aliran listrik, program komputer hak → segala sesuatu yg tdk berwujud 2. Goed (barang) → segala sesuatu yg berwujud • Prof. Soebekti → dlm arti sempit → dpt dilihat saja → dlm arti luas → segala sesuatu dpt di haki (objek hukum) • Prof. Mariam Darus → dlm KUHPerdata ada 2 istilah : 1. Zaak (Benda) → benda dlm arti luas meliputi barang & hak (ps 499 KUHPerdata) “Zaak” → segala sesuatu yg “dpt” dikuasai manusia “dpt” → membuka kemungkinan untuk memasukkan “sesuatu” yg sebelumnya tdk memenuhi kriteria sebagai objek hukum Misal : aliran listrik, program komputer hak → segala sesuatu yg tdk berwujud 2. Goed (barang) → segala sesuatu yg berwujud 27 PENGERTIAN BENDAPENGERTIAN BENDAPENGERTIAN BENDAPENGERTIAN BENDA
  • 28. 1. Benda materiil & imateriil 2. Benda bergerak & benda tidak bergerak 3. Benda yg dapat diperdagangkan & yg tidak dapat diperdagangkan 4. Benda yg dapat dibagi & yg tidak dapat dibagi 5. Benda yg dapat diganti & yg tidak dapat diganti 1. Benda materiil & imateriil 2. Benda bergerak & benda tidak bergerak 3. Benda yg dapat diperdagangkan & yg tidak dapat diperdagangkan 4. Benda yg dapat dibagi & yg tidak dapat dibagi 5. Benda yg dapat diganti & yg tidak dapat diganti 28 MACAM - MACAM BENDAMACAM - MACAM BENDAMACAM - MACAM BENDAMACAM - MACAM BENDA
  • 29. a. Pengertian  hak yg memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan thd setiap orang b. Ciri – ciri/sifat Hak Kebendaan a. Bersifat “mutlak”, dapat dipertahankan thd siapapun b. “Zaak gevolg” (droit de suite), mengikuti benda dimanapun berada c. Droit de preference, hak untuk didahulukan d. Hak yg terjadi dahulu didahulukan e. gugatan bisa dilakukan kepada siapapun yang mengganggu haknya (gugat kebendaan) f. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat sepenuhnya dilakukan c. Hak kebendaan berbeda dgn hak perorangan a. Pengertian  hak yg memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan thd setiap orang b. Ciri – ciri/sifat Hak Kebendaan a. Bersifat “mutlak”, dapat dipertahankan thd siapapun b. “Zaak gevolg” (droit de suite), mengikuti benda dimanapun berada c. Droit de preference, hak untuk didahulukan d. Hak yg terjadi dahulu didahulukan e. gugatan bisa dilakukan kepada siapapun yang mengganggu haknya (gugat kebendaan) f. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat sepenuhnya dilakukan c. Hak kebendaan berbeda dgn hak perorangan 29 HAK KEBENDAANHAK KEBENDAANHAK KEBENDAANHAK KEBENDAAN
  • 30. 30 HAK KEBENDAAN DALAM KUHPerdataHAK KEBENDAAN DALAM KUHPerdataHAK KEBENDAAN DALAM KUHPerdataHAK KEBENDAAN DALAM KUHPerdata Buku II KUHPerdata 8. Hak opstal 9. Hak erfpacht 10. Hak memakai dan mendiami 11. Hak bunga tanah
  • 31. 31 MaksudnyaMaksudnya ………… bahwa orang tidak dapatbahwa orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaanmengadakan hak-hak kebendaan (zakelijk recht)(zakelijk recht) lainlain,, selain yangselain yang ditetapkan oleh undang – undangditetapkan oleh undang – undang Buku II KUHPerdata tentang bendaBuku II KUHPerdata tentang benda (zaak)(zaak) menganut sistem tertutupmenganut sistem tertutup (gesloten systeem)(gesloten systeem)
  • 32. 32 Perbedaan Hak Kebendaan & Hak Perorangan Hak Kebendaan → absolut Hak Perorangan → relatif a Hak Kebendaan → terdapat hubungan langsung antara subjek hukum (orang) dgn objek hukum (benda) Hak Perorangan → menimbulkan hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih, yg berkaitan dgn benda atau hal tertentu b c Hak Kebendaan → preferent Hak Perorangan → keseimbangan antara 2 pihak d Hak Kebendaan → terdapat hak → gugat kebendaan thd siapa saja Hak Perorangan → gugat perorangan antara para pihak dlm perjanjian e Hak Kebendaan → pemindahan hak sepenuhnya Hak Perorangan → pemindahan hak terbatas f Hak Kebendaan → berlaku asas perlindungan thd “bezitter” Hak Perorangan → tdk berlaku asas dlm pasal 1977 KUHPerdata
  • 33. 33 HUBUNGAN BUKU II KUHPerdataHUBUNGAN BUKU II KUHPerdata dengandengan UUPAUUPAHUBUNGAN BUKU II KUHPerdataHUBUNGAN BUKU II KUHPerdata dengandengan UUPAUUPA Hak Kebendaan (zakelijk recht) sepanjang menyangkut mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diatur dalam Buku II KUHPerdata, kecuali mengenai hipotik telah dicabut oleh UU No. 5 Th. 1960 tentang UUPA Hak Kebendaan (zakelijk recht) sepanjang menyangkut mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diatur dalam Buku II KUHPerdata, kecuali mengenai hipotik telah dicabut oleh UU No. 5 Th. 1960 tentang UUPA
  • 34. 34 HAK ATAS TANAH MENURUT Ps. 16 UUPAHAK ATAS TANAH MENURUT Ps. 16 UUPAHAK ATAS TANAH MENURUT Ps. 16 UUPAHAK ATAS TANAH MENURUT Ps. 16 UUPA 1. Hak Milik 2. Hak Guna Usaha 3. Hak Guna Bangunan 4. Hak Pakai 5. Hak sewa 6. Hak membuka tanah 7. Hak memungut hasil hutan 8. Hak lain yang tidak termasuk hak-hak tsb di atas yg akan ditetapkan dgn UU serta hak-hak yg sifatnya sementara, dan diusahakan hapus dalam waktu yg singkat, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian Selain itu terdapat hak-hak atas air & ruang angkasa, yaitu: 1. Hak guna air 2. Hak pemeliharaan & penangkapan ikan 3. Hak guna ruang angkasa 1. Hak Milik 2. Hak Guna Usaha 3. Hak Guna Bangunan 4. Hak Pakai 5. Hak sewa 6. Hak membuka tanah 7. Hak memungut hasil hutan 8. Hak lain yang tidak termasuk hak-hak tsb di atas yg akan ditetapkan dgn UU serta hak-hak yg sifatnya sementara, dan diusahakan hapus dalam waktu yg singkat, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian Selain itu terdapat hak-hak atas air & ruang angkasa, yaitu: 1. Hak guna air 2. Hak pemeliharaan & penangkapan ikan 3. Hak guna ruang angkasa
  • 36. 1. Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya  “asas Le mort saisit le vif” 2. Tiap orang, meskipun bayi yg baru lahir, adalah cakap untuk mewarisi, kecuali apabila orang tsb onwaardig (tidak patut menerima warisan). 1. Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya  “asas Le mort saisit le vif” 2. Tiap orang, meskipun bayi yg baru lahir, adalah cakap untuk mewarisi, kecuali apabila orang tsb onwaardig (tidak patut menerima warisan). 36 ASAS – ASAS HUKUM WARISASAS – ASAS HUKUM WARISASAS – ASAS HUKUM WARISASAS – ASAS HUKUM WARIS
  • 37. 1. Menurut ketentuan UU  pewarisan “ab intestato” 2. Ditunjuk dalam surat wasiat  pewarisan “testamentair” 1. Menurut ketentuan UU  pewarisan “ab intestato” 2. Ditunjuk dalam surat wasiat  pewarisan “testamentair” 37 CARA MEMPEROLEH WARISANCARA MEMPEROLEH WARISANCARA MEMPEROLEH WARISANCARA MEMPEROLEH WARISAN
  • 38. 1. A.W. golongan I  anak-anak beserta turunan-turunan dalam gurus lurus ke bawah dan suami/istri pewaris (Ps. 852 KUHPdt) 2. A.W. golongan II  orang tua dan saudara-saudara kandung si pewaris (Ps. 854 KUHPdt) 3. A.W. golongan III  sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu (Ps. 853 KUHPdt) 4. A.W. golongan IV  sekalian keluarga sedarah dalam garis menyimpang / menyamping, baik dari garis ayah maupun ibu (Ps. 858 KUHPdt) 1. A.W. golongan I  anak-anak beserta turunan-turunan dalam gurus lurus ke bawah dan suami/istri pewaris (Ps. 852 KUHPdt) 2. A.W. golongan II  orang tua dan saudara-saudara kandung si pewaris (Ps. 854 KUHPdt) 3. A.W. golongan III  sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu (Ps. 853 KUHPdt) 4. A.W. golongan IV  sekalian keluarga sedarah dalam garis menyimpang / menyamping, baik dari garis ayah maupun ibu (Ps. 858 KUHPdt) 38 AHLI WARIS “AHLI WARIS “Ab IntestatoAb Intestato””AHLI WARIS “AHLI WARIS “Ab IntestatoAb Intestato””
  • 39. • Cara mewaris dalam pewarisan Ab Intestato : 1. mewaris berdasarkan haknya sendiri 2. mewaris berdasarkan penggantian tempat (plaatsvervulling) • Cara mewaris dalam pewarisan Ab Intestato : 1. mewaris berdasarkan haknya sendiri 2. mewaris berdasarkan penggantian tempat (plaatsvervulling) 39 Lanjutan … AHLI WARIS “Lanjutan … AHLI WARIS “Ab IntestatoAb Intestato””Lanjutan … AHLI WARIS “Lanjutan … AHLI WARIS “Ab IntestatoAb Intestato””
  • 40. • Wasiat (testamen)  suatu pernyataan dr seseorang tentang apa yg dikehendaki setelahnya ia meninggal. • Isi testament tdk harus terbatas pd hal-hal mengenai harta kekayaan saja, tapi bisa berupa penunjukan sorang wali u/ anak-anak pewaris, pengakuan ALK atau pengangkatan seorang executeurtestamentair (yaitu soerang yg dikuasakan u/ mengawasi & mengatur pelaksanaan testament) • Isi testament dapat berupa : 1. erfstelling  penunjukan 1 / beberapa orang mjd a.w. yg akan mendapat seluruh atau sebagian warisan 2. legaat  suatu pemberian kpd seseorang • Terhadap suatu erfstelling atau legaat, dpt disertai/digantungkan suatu : 1. beban (last); 2. syarat (voorwaarde) 3. ketetapan waktu • Macam-macam testament : 1. Openbaar testament 2. Olographis testament 3. Testament tertutup / rahasia 40 AHLI WARISAHLI WARIS ““TestamentairTestamentair””AHLI WARISAHLI WARIS ““TestamentairTestamentair””
  • 41. Jika terbuka suatu warisan, a.w. dapat memilih u/ : • Menerima warisan • Menolak warisan • Menerima dengan pembatasan (Penerimaan beneficiair) akibat dr Penerimaan beneficiair : kewajiban a.w. u/ melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga a.w. tdk akan menanggung pelunasan hutang-hutang dgn kekayaannya sendiri, melainkan hanya dilakukan menurut kekuatan warisan Jika terbuka suatu warisan, a.w. dapat memilih u/ : • Menerima warisan • Menolak warisan • Menerima dengan pembatasan (Penerimaan beneficiair) akibat dr Penerimaan beneficiair : kewajiban a.w. u/ melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga a.w. tdk akan menanggung pelunasan hutang-hutang dgn kekayaannya sendiri, melainkan hanya dilakukan menurut kekuatan warisan 41 MENERIMAMENERIMA atauatau MENOLAK WARISANMENOLAK WARISANMENERIMAMENERIMA atauatau MENOLAK WARISANMENOLAK WARISAN 2 3 dgn suatu pernyataan yg ditujukan kpddgn suatu pernyataan yg ditujukan kpd Panitera PN setempat dimana warisan tsbPanitera PN setempat dimana warisan tsb telah terbukatelah terbuka
  • 43. • Tidak terdapat istilah “perikatan” dalam B.W. • Hukum Perikatan (Verbintenis Recht) menurut Prof. Nieuwenhuis, adalah Instrumen hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara 2 pihak/lebih, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib untuk memenuhi suatu prestasi. • Tidak terdapat istilah “perikatan” dalam B.W. • Hukum Perikatan (Verbintenis Recht) menurut Prof. Nieuwenhuis, adalah Instrumen hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara 2 pihak/lebih, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib untuk memenuhi suatu prestasi. 43 PENGERTIAN PERIKATANPENGERTIAN PERIKATANPENGERTIAN PERIKATANPENGERTIAN PERIKATAN
  • 44. 1. Hubungan Hukum  hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang mana apabila akibat hukum tersebut tidak dipenuhi, maka dapat diajukan tuntutan 2. Bidang Hukum Kekayaan (Patrimonial Law)  perikatan mempunyai nilai ekonomis 3. Para Pihak  2 pihak / lebih 4. Prestasi Wujud prestasi ada 3 macam (Ps. 1234 KUHPerdata) : a. Memberikan sesuatu  perikatan positif b. Berbuat sesuatu  perikatan positif c. Tidak berbuat sesuatu  perikatan negatif 1. Hubungan Hukum  hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang mana apabila akibat hukum tersebut tidak dipenuhi, maka dapat diajukan tuntutan 2. Bidang Hukum Kekayaan (Patrimonial Law)  perikatan mempunyai nilai ekonomis 3. Para Pihak  2 pihak / lebih 4. Prestasi Wujud prestasi ada 3 macam (Ps. 1234 KUHPerdata) : a. Memberikan sesuatu  perikatan positif b. Berbuat sesuatu  perikatan positif c. Tidak berbuat sesuatu  perikatan negatif 44 UNSUR PERIKATANUNSUR PERIKATANUNSUR PERIKATANUNSUR PERIKATAN
  • 45. 45 Verbintenis Ps. 1233 Perjanjian Ps. 1313 Undang-Undang Ps. 1352 UU saja Ps. 104, 321, 625 UU & Perbuatan Manusia Ps. 1353 Melawan Hukum Ps. 1365 Sesuai Hukum Ps. 1354 – 1357, Ps. 1359 (1) & (2) SUMBER – SUMBER PERIKATANSUMBER – SUMBER PERIKATANSUMBER – SUMBER PERIKATANSUMBER – SUMBER PERIKATAN
  • 46. • Perikatan yg lahir dari UU saja : perikatan u/ memberi nafkah  Ps. 321 • Perikatan yg lahir dari UU karena perbuatan manusia yang : 1. sesuai hukum, a.l. : a. Mengurus kepentingan orang lain (zaakwaarneming)  Ps. 1354 –1357 b. Pembayaran utang yg tdk diwajibkan (Onverschulsdigde Betaling)  Ps. 1359 (1) c. Perikatan wajar (Naturlijke Verbintenis)  Ps. 1359 (2) 2. melawan hukum (onrechtmatigdaad) – Ps. 1365 • Perikatan yg lahir dari UU saja : perikatan u/ memberi nafkah  Ps. 321 • Perikatan yg lahir dari UU karena perbuatan manusia yang : 1. sesuai hukum, a.l. : a. Mengurus kepentingan orang lain (zaakwaarneming)  Ps. 1354 –1357 b. Pembayaran utang yg tdk diwajibkan (Onverschulsdigde Betaling)  Ps. 1359 (1) c. Perikatan wajar (Naturlijke Verbintenis)  Ps. 1359 (2) 2. melawan hukum (onrechtmatigdaad) – Ps. 1365 46 Perikatan-perikatan yang lahir dari UUPerikatan-perikatan yang lahir dari UUPerikatan-perikatan yang lahir dari UUPerikatan-perikatan yang lahir dari UU
  • 47. • Definisi perjanjian (Ps. 1313) : suatu perbuatan satu orang/lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih • Jenis-jenis perjanjian : 1. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban; 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik; 3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama; 4. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil; 5. Perjanjian kebendaan; 6. Perjanjian liberatoir; 7. Perjanjian obligatoir; 8. Perjanjian pembuktian. • Syarat sah perjanjian (Ps. 1320) : syarat subyektif  Sepakat dan Cakap syarat obyektif  Hal tertentu dan Causa halal • Definisi perjanjian (Ps. 1313) : suatu perbuatan satu orang/lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih • Jenis-jenis perjanjian : 1. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban; 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik; 3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama; 4. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil; 5. Perjanjian kebendaan; 6. Perjanjian liberatoir; 7. Perjanjian obligatoir; 8. Perjanjian pembuktian. • Syarat sah perjanjian (Ps. 1320) : syarat subyektif  Sepakat dan Cakap syarat obyektif  Hal tertentu dan Causa halal 47 Perikatan-perikatan yang lahir dari PerjanjianPerikatan-perikatan yang lahir dari PerjanjianPerikatan-perikatan yang lahir dari PerjanjianPerikatan-perikatan yang lahir dari Perjanjian
  • 48. • Perikatan bersyarat (Voorwaardelijk); • Perikatan dengan ketetapan waktu (Tijdsbepaling); • Perikatan alternatif; • Perikatan tanggung menanggung / tanggung renteng (Hoofdelijk / Solidair); • Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi; • Perikatan dengan ancaman hukuman (Strafbeding). • Perikatan bersyarat (Voorwaardelijk); • Perikatan dengan ketetapan waktu (Tijdsbepaling); • Perikatan alternatif; • Perikatan tanggung menanggung / tanggung renteng (Hoofdelijk / Solidair); • Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi; • Perikatan dengan ancaman hukuman (Strafbeding). 48 MACAM – MACAM PERIKATANMACAM – MACAM PERIKATANMACAM – MACAM PERIKATANMACAM – MACAM PERIKATAN
  • 49. • Pembayaran; • Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; • Pembaharuan utang (Novasi); • Perjumpaan utang (Kompensasi); • Percampuran utang; • Pembebasan utang; • Musnahnya barang yang terutang; • Kebatalan atau pembatalan; • Berlakunya syarat batal; • Kedaluwarsa. • Pembayaran; • Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; • Pembaharuan utang (Novasi); • Perjumpaan utang (Kompensasi); • Percampuran utang; • Pembebasan utang; • Musnahnya barang yang terutang; • Kebatalan atau pembatalan; • Berlakunya syarat batal; • Kedaluwarsa. 49 HAPUSNYAHAPUSNYA PERIKATANPERIKATANHAPUSNYAHAPUSNYA PERIKATANPERIKATAN

Editor's Notes

  1. Pada dasarnya hukum dibedakan menjadi dua macam: Hukum Privat dan Publik, istilah ini diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno (burgerlijkrecht) pada masa pendudukan jepang. Perkataan &amp;quot;perdata&amp;quot; juga lazim dipakai sebagai lawan dari &amp;quot;pidana&amp;quot;.Ada juga orang memakai perkataan &amp;quot;hukum sipil&amp;quot; untuk hukum privat materiil itu, tetapi karena perkataan &amp;quot;sipil&amp;quot; itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari &amp;quot;militer,&amp;quot; maka lebih baik kita memakai istilah &amp;quot;hukum perdata&amp;quot; untuk segenap peraturan hukum privat materiil. Perkataan &amp;quot;Hukum Perdata&amp;quot;, adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan &amp;quot;hukum dagang,&amp;quot; seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum dinegara kita ini terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan. Hukum privat ad. Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yg lain dg menitik beratkan pada kepentingan perorangan Hukum publik ad. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warganegaranya Terdiri dari: Hk Tata Negara ad. Hk yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat2 perlengkapan satu sama lain Hk Administrasi Negara ad. Hk yang mengatur mengenai cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara Hk Pidana ad. Hk yang megatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan Hk Internasional (Hk Perdata Int’l dan Hk Publik Int’l)
  2. Kesimpulan: Keseluruhan kaidah – kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat. Subjek hukum: orang dan badan hukum (kumpulan orang2 yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban) Kaidah2 hukum tertulis: peraturan perUUan, traktat, dan yurisprudensi, kaidah2 hukum tidak tertulis: kaidah2 hukum yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan).
  3. - Hukum Perdata dalam arti luas adalah bahan hukum sebagaimana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab UU Hukum Dagang (WvK), beserta sejumlah yang disebut undang-undang tambahan (UU nama perniagaan, UU mengenai perkumpulan koperasi, HK Kepailitan dan Hukum Acara) Hukum Perdata dalam arti sempit adalah bahan hukum yang terdapat di dalam KUH Perdata saja Hukum Perdata VS Hukum Dagang, Hukum perdata merupakan hukum umum sedangkan hukum dagang merupakan hukum khusus sehingga berlaku suatu adagium lex specialis derogat legi generali
  4. Hukum perdata di Indonesia beraneka ragam, dimana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing2 (hukum adat, hukum islam dan hukum perdata barat). Ada 2 penyebab timbulnya pluralisme dalam hukum perdata Politik pemerintah Hindia Belanda Belum adanya ketentuan hukum perdata yang berlaku secara nasional Pemerintah Hinda Belanda membagi penduduk di daerah jajahannya atas 3 golongan : Golongan eropa dan dipersamakan dengan itu Golongan Timur Asing (Tionghoa dan bukan Tionghoa seperti Arab, India, Pakistan dll) Bumiputera
  5. Pada dasarnya sumber hukum dibedakan menjadi dua macam: Materiil: tempat darimana materi hukum itu diambil dan merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misal hubungan sosial, hasil penelitian ilmiah, keadaan geografis dan perkembangan internasional Formil: tempat memperoleh kekuatan hukum. Berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku misal UU, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan
  6. Sistematika hukum perdata dibagi menjadi 2, sistematika menurut ilmu pengetahuan dan menurut hukum perdata: Sistematika menurut ilmu pengetahuan: Hukum tentang orang; Hukum Kekeluargaan; Hukum Harta Kekayaan; Hukum Warisan B. Sistematika menurut hukum perdata: Buku 1: tentang Orang; Buku 2: tentang Hukum Benda; Buku 3: tentang Perikatan; Buku 4: tentang Pembuktian dan Daluarsa
  7. -Hukum perorangan terdapat dalam Buku 1 KUH Perdata yang terdiri dari 495 Pasal dan 18 Bab dan masing2 bab dibagi dalam beberapa bagian Kewarganegaraan (Psl 1-3 KUH Per) Akta catatan sipil (Psl 4 – 16 KUH Per) Domisili (Psl 17 – 25 KUH Per) Perkawinan (Psl 26 – 102/249 KUH Per) Hak &amp; Kewajiban Suami Istri (Psl 103 – 118) Persatuan harta kekayaan menurut UU dan kepengurusannya (Psl 119 – 138) Perjanjian Kawin meliputi perkawinan, perpisahan harta, pembubaran, perpisahan (Psl 139 – 232a) Kebapakan dan keturunan anak2 (Psl 250 – 289) Kekuasaan Ortu (Psl 298 – 329) Pengampuan (Psl 433 – 462)
  8. Pertanyaan: Kemukakan pengertian asas lex specialis derogat legi generali! Apa yang anda ketahui tentang pluralisme hukum? Kenapa bisa timbul ? Kemukakan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan dan KUH Per!
  9. KUHP Psl 45: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:.... Dstnya (Namun menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar lengkap, kategori belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, jika orang kawin atau cerai sebelum 21 th dipandang sudah dewasa KUH Per Psl 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun. UU No.13 / 2003: Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun UU No.1/1974 ttg perkawinan: Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun
  10. Unsur2 badan hukum: Mempunyai perkumpulan Mempunyai tujuan tertentu 3. Mempunyai harta kekayaan Mempunyai hak dan kewajiban Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat
  11. Dasar pengaturan persekutuan komanditer Firma diatur dalam Pasal 16-35 KUHD, sementara Pasal 19,20, dan 21 adalah aturan untuk persekutuan komanditer. Firma bukan badan hukum tetapi merupakan persekutuan perdata dengan nama bersama (Psl 16 KUHD), istilah nama bersama -&amp;gt;sekutu tp KUHD menyebutkan istilah “Pengusaha” Tahap2 pendirian CV / Firma Pasal 22 KUHD pembuatan akta otentik berupa akta notaris Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri firma / CV mendaftarakan akta pendiriannya kepada panitera PN yang berwenang, dan yang didaftarkan hanya akta pendirian firma/CV atau ihtisiar resminya (Psl 24 KUHD); dan Para pendiri CV diwajibkan mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara RI (Psl 28 KUHD) Berakhirnya CV/Firma: Pasal 1646 KUH Per Telah mencapai waktu yang telah ditentukan sebelumnya dalam akta pendirian (jika ada) Musnahnya barang atau selesainya perbuatan yang menjadi pokok perjanjian Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang sekutu Jika salah seorang sekutu meninggal atau berada dibawah pengampuan / dinyatakan pailit UD / Perusahaan Dagang Tahap2 pendirian UD Mengajukan permohonan untuk meminta izin usaha kepada kepala kantor wilayah department perindustrian dan perdagangan setempat Mengajukan permohonan untuk meminta izin tempat usaha kepada pemda setempat
  12. Tempat kediaman (domisili) diatur dalam Pasal 17 KUH Perdata sampai dengan Pasal 25 KUH Perdata. Tempat kediaman adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Yang termasuk perbuatan hukum adalah jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, hibah, dll. Tujuan dari penentuan domisili adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainnya Unsur2 yang terkandung dalam rumusan domisili, yaitu: Adanya tempat tertentu (tetap atau sementara) Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut Adanya hak dan kewajiban Adanya prestasi
  13. Didalam common law, domisili dibagi menjadi 3 macam: Domicile of origin, tempat tinggal seseorang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah; Domicile of dependence, tempat tinggal yang ditentukan domisili dari ayah yang belum dewasa, domisili ibu bagi anak yang tidak sah, dan bagi seorang istri ditentukan oleh domisili suaminya Domicile of choice, tempat tinggal yang ditentukan oleh/daru pilihan seseorang yang telah dewasa, disamping tindak tanduknya sehari2 Didalam hukum Eropa Kontinental, tempat tinggal dibedakan menjadi 2 macam: Tempat kediaman yang sesungguhnya Tempat kediaman yang dipilih Ketentuan2 yang mengatur tempat kediaman yang sesungguhnya terdapat dalam Pasal 20 – 23 KUH Per, manfaat dari penentuan domisili ini adalah dapat ditentukan tempat pendaftaran akta kematian pada Kantor Catatan Sipil tertentu Domicile of choice dapat dibedakan menjadi 2 macam: Domisili yang ditentukan UU (contoh pada waktu melakukan eksekusi dll) Domisili secara bebas (tempat melakukan transaksi dan dipilih di Kantor Notaris Psl 24 KUH Per) Ada 4 syarat dalam menentukan domisili yang dipilih Pilihan harus terjadi dengan perjanjian Perjanjian harus diadakan tertulis Pilihan hanya dapat terjadi untuk satu atau lebih perbuatan hukum atau hubungan hukum tertentu Untuk pilihan itu diperlukan adanya kepentingan yang wajar
  14. 1. Jelaskan hubungan antara hukum, hak, dan kewajiban yang diketahui! 2. Sebutkan dan jelaskan macam2 badan hukum! 3. Jelaskan dasar hukum domisili yang tercantum di dalam hukum perdata!
  15. Asas2 Hk Keluarga berdasarkan KUH Per dan UU No.1/1974 ada 5 asas yi: Asas monogami (Psl 27 BW; Psl 3 UU no.1/1974) Asas Konsensual (Psl 28 BW; Psl 6 UU No.1/1974) = Perkawinan dianggap sah apabila terdpat persetujuan konsensus antara calon suami – istri Asas persatuan bulat (Psl 119 KUH Perdata) = Dimana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya Asas proporsional (Psl 31 UU No.1/1974) = hak dan kedudukan istri sama dengan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan masyarakat Asas tidak dapat dibagi2 (Psl 331 KUH Per) = suatu asas bahwa tiap2 perwalian hanya terdapat satu wali
  16. Hak dan Kewajiban suami-istri diatur dalam Pasal 32 – 36 UU Nomor 1 th 1974, apabila lalai maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Hak dan Kewajiban antara orang tua dg anak diatur dalam Pasal 45 – 49 UU Nomor 1 th 1974. Pada pasal 46 ayat 2, disebut sebagai alimentasi yaitu kewajiban bagi seorang anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tua
  17. Pembagian barang, Pasal 503, 504 dan Pasal 505 -&amp;gt; Benda materiil &amp; immateriil / bergerak &amp; tidak bergerak Benda yang dapat dibagi / tidak dapat dibagi: beras, kerbau
  18. Hak kebendaan dibagi menjadi 2 macam: Hak menikmati Hak jaminan Hak menikmati adalah hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh (hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai) maupun terbatas (hak pengabdian pekarangan) Hak Jaminan adalah memberi kepada yang berhak/kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani seperti gadai, hipotek, hak tanggungan atas tanah , hak fidusia dll
  19. Menurut pendapat Salim HS, bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Ini berarti bahwa bezitter hanya menguasai benda secara materiil saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain. Bezit diatur dalam pasal 529 – 568 KUH Per, ad. Menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan orang secara pribadi atau perantaraan orang lain seakan2 barang itu miliknya (Psl 529 KUH Per) namun secara yuridis belum tentu miliknya Bezit atas benda dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1. Bezit yang beritikad baik (bezit te goeder trouw); 2. Bezit beritikad buruk (bezit te kwader trouw), tercantum dalam Pasal 530 KUHPerdata, Art 586 NBW. Terjadinya bezit yang beritikad baik, apabila bezitter (pemegang bezit) memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat di dalamnya. Terjadinya bezit beritikad buruk apabila pemegangnya (bezitter) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya. Contoh: A membeli sebuah rumah beserta pekarangannya seluas 600 m2, teapi rumah yang dibelinya ditinggalkan oleh A selama 10 tahun. Pada saat kembali, ternyata tanah pekarangannya seluas 400 m2 telah dikuasai oleh B. Alasan B menguasai tanah pekarangan tersebut adalah karena B mengira bahwa tanah itu merupakan bagian dari tanahnya yang seluas 0,53 ha. Adanya penguasaan tanah pekarangan yang dilakukan oleh B tersebut ternyata membuat A keberatan, kemudian A menggugat B ke pengadilan dengan alasan penguasaan tanah secara illegal. Atas keberatan itu, maka pengadilan, baik pada tingkat PN, PT maupun MA telah menerima gugatan yang diajukan oleh A. Berdasarkan kasus tersebut tampak bahwa B menguasai suatu benda berdasarkan itikad buruk. Cara memperoleh: Menurut ketentuan Pasal 538 KUHPerdata, ‘penguasaan atas suatu benda diperoleh dengan cara menempatkan benda itu dalam kekuasaan dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri’ Unsur-unsur yang perlu diketahui dalam pasal tersebut adalah:I a. Kata ‘menempatkan’ adalah perbuatan aktif yang mengandung gerak, dapat dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain atas nama;b. Kata ‘benda’ meliputi benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda bergerak meliputi benda yang sudah ada pemiliknya ataupun yang belum ada pemiliknya (res nullius);c. Kata ‘dalam kekuasaan’ menunjukkan keharusan adanya hubungan langsung antara orang yang menguasai dan benda yang dikuasai (corpus);d. Kata ‘mempertahankan untuk diri sendiri’ menunjukkan keharusan adanya ‘animus’ yaitu kehendak menguasai benda itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Setiap pemegang/ penguasaan benda itu dianggap mempertahankan penguasaannya, selama benda itu tidak beralih ke tangan orang lain atau selama benda itu tidak nyata-nyata telah ditinggalkannya (Pasal 542 KUHPerdata). II Melalui pendakuan, memperoleh suatu benda secara mandiri tanpa bantuan orang yang membezit terlebih dahulu. Contoh mengambil ikan disungai (benda bergerak), dan membuka sawah di hutan yang tidak ada pemiliknya (benda tidak bergerak) Melalui penyerahan, memperoleh suatu benda dengan bantuan orang lain yang membezit terlebih dahulu. Contoh a menerima warisan dari b Berakhirnya bezit Psl 543 – 547 KUH Per Hak milik diatur dalam psl 570 – 624 KUH Per sedangkan dalam UU No.5/1960 diatur dalam Psl 20 – 27 Pengertian hak milik (Psl 570 KUH Per), bisa benda bergerak dan tidak bergerak. Lain halnya dengan UU No.5/1960 dimana dalam rumusannya (Psl 20) hanya benda tidak bergerak, khususnya atas tanah Ciri2 hak milik: Merupakan hak pokok terhadap hak2 kebendaan lain yang bersifat terbatas, sebab dari hak milik dapat lahir sejumlah hak2 lain Merupakan hak paling sempurna Bersifat tetap (HM tidak akan lenyap oleh benda lain tetapi hak kebendaan lain bisa lenyap karena hak milik) Hak milik merupakan inti dari hak2 kebendaan yang lain Cara memperoleh HM Pendakuan, memperoleh atas benda yang tidak ada pemiliknya (memancing ikan di laut, berburu rusa di hutan dll) Pelekatan, memperoleh dimana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam (tanah bertambah berlipat ganda karena alam, pohon berbuah dll) Daluwarsa, memperoleh dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat2 tertentu Pewarisan, dibedakan yi karena UU dan wasiat Penyerahan, memperoleh dengan cara memindahkan kepada pihak lain Hapusnya Hak Milik Musnahnya benda Pemilik melepaskan benda Benda sudah tidak berada di pemiliknya Hak Numpang Karang (Opstal) dan Hak Usaha (Erfpacht) Hak numpang karang dan hak usaha tergolong ke dalam hak kebendaan. Hak numpang karang diatur dalam Buku II Bab Ketujuh Pasal 711 – Pasal 719 Burgerlijk Wetboek. Hubungan antara Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal, dan Hak Gebruik adalah keempatnya merupakan sama-sama jenis Hak atas Tanah Barat.   Hak Eigendom merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat, Hak Erfpacht merupakan hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Pemegang hak erfpacht boleh menggunakan kewenangan yang terkandung dalam hak eigendom atas tanah.   Sedangkan Hak Opstal merupkan hak numpang karang, yaitu hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. dan Hak Gebruik merupakan salah satu jenis dari Hak Eigendom.   Tetapi, perlu diketahui bahwa sejak berlakunya UUPA, maka pengaturan mengenai Hak atas Tanah Barat yang diatur dalam Buku II KUH Perdata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.   Setelah berlakunya UUPA, hak-hak barat tersebut dikonversi dan dijadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan, hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak pengabdian tanah / servituut diatur dalam pasal 674 – 710 KUH Per yi Bab Keenam, adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu perkarangan untuk keperluan pekarangan lain yang berbatasan. Misal tanah milik A harus mengijinkan org2 tinggal di tanah B untuk melalui pekarangan B. Lihat perkara No.19/Pdt.G/2009/PN.JKT/PST antara warga melawan PT BSD, Smart Telecom dan Supra Veritas Bunga tanah adalah beban utang yang harus dibayar, baik dengan uang maupun dengan hasil bumi yaitu beban yang diikatkan pada tanah oleh pemiliknya, atau diperjanjikan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak ketiga ketika benda itu dijual kepada orang lain atau dihibahkan
  20. Pencabutan tentang Hipotek: Dikarenakan sejak berlakunya UU No. 4/1996 ttg Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah maka Hipotek menjadi tidak berlaku lagi dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan prekreditan, sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia. UU No.4/1996 terdiri atas 9 bab dan 31 pasal. - Didalam Bab XXI, Buku II KUHPer, yg dapat dibebani hipotek hanya berupa hak milik, HGB dan HGU - Didalam UU No.4/1996, yg dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, HGB, HGU, hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak milik serta bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan kesatuan dengan tanah tersebut (Psl 4 UU No.4/1996)
  21. Ciri2 hak tanggungan: Memberikan kedudukan yang diutamakan (Psl 1 angka (1) dan Pasal 20 ayat (1) UU No.4/1996 Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada / droit de suit (Psl 7 UU No.4/1996 Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No.5/1960 ttg peraturan dasar pokok2 agraria berikut atau tidak berikut benda yang merupakan kesatuan dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu yg memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu (Psl 1 ayat (1) UU No.6/1999 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu (Psl 1 ayat (1) UU No. 42/1999 Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya benda yang tidak dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/1996 Ttg Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 – 18 UU No.42 / 1999 Hapusnya jaminan fidusia: Hapusnya utang yang dijamin, karena pelunasan Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Psl 25 UU No.42/1999) – musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Supaya jaminan fidusia dapat diroya, penerima fidusia memberitahukan ke kantor fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, ata musnah sehingga dapat dilakukan pencoretan dari buku daftar fidusia dan mengeluarkan surat keterangan tidak berlaku lagi
  22. Hukum waris diatur didalam Buku II KUH Perdata dengan 300 Pasal (Psl 830 – 1130 KUH Per) disamping itu Hk Waris diatur di dalam Inpres Nomor 1 Th 1991. Hk Kewarisan adalah hukum yang mengatur ttg pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa2 yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing2 (Kompilasi hk islam) Vollmar: Hk Waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya jadi keseluruhan hak2 dan wajib2 dari org yang mewariskan kepada warisnya Pitlo: Hk Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang2 yang memperolehnya baik dlm hubungan antar mereka maupun dg pihak ketiga Unsur2 yang terdapat dalam hk waris Kaidah hukum Pemindahan harta kekayaan pewaris Ahli waris Bagian yang diterimanya Hubungan antara ahli waris dg pihak ketiga
  23. Terkait pewarisan ada 3 sikap ahli waris, yaitu menolak, menerima dan menerima sebagian. Dalam hal menolak maka penolakan sebagai ahli waris untuk subjek hukum tunduk kepada hukum perdata dalam pasal 57 KUH Perdata yi harus dilakukan dihadapan panitera Pengadilan Negeri kemudian sampai ada Penetapan PN. Dalam prakteknya, ada 2 macam pemahaman: Notaris membuat SKW kemudian dibawa ke PN baru kemudian dibuatkan akta penolakan waris dari ahli waris yang menolak. Dengan demikian, setelahnya Notaris membuat SKW lagi yang menunjuk penolakan waris yang berisikan nama2 ahli waris yang tidak menolak Ahli waris yang menolak melakukan penolakan di depan Panitera Pengadilan Negeri yaitu sebelum membuat SKW yang berisikan nama2 ahli waris yang tidak menolak Dalam Putusan MARI Nomor 23 K/Sip/1973, disebutkan bahwa ahli waris yang menyatakan diri menolak harta warisan, dan penolakan itu telah dikeluarkan penetapan oleh PN, tidak dapat lagi menuntut harta peninggalan dari pewaris dan juga tidak dapat menuntut harta peninggalan yang dikuasai oleh pihak lain. Dalam KUHPerdata Pasal 1058 menyebutkan bahwa ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi waris
  24. Hk Perikatan diatur didalam Buku III KUH Per terdiri dari 18 bab dan 631 Pasal (1233 – 1864) Didalam Psl 1338 ayat (1) KUH Per memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian Mengadakan perjanjian dengan siapapun Menentukan bentuk perjanjian yi tertulis dan lisan
  25. Asas2 hk perikatan: Asas konsensualisme Asas pacta sunt servada, berhubungan dengan akibat perjanjian. Berdasarkan Psl 1338 (1) perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU, dahulu dikenal didalam hukum gereja yi adanya kesepakatan dan dikuatkan dengan sumpah Asas kebebasan berkontrak
  26. Perikatan bersyarat (Psl 1253 – 1267) Perikatan dengan ketetapan waktu (1268 – 1271) Perikatan alternatif (1272 – 1277) Perikatan tanggung renteng (Psl 1278 – 1295) Perikatan dapat dibagi &amp; tidak dpt dibagi (Psl 1296 – 1303) Perikatan dengan ancaman hukuman (Psl 1304 – 1312)
  27. Somasi (Psl 1238 – 1243) Peristiwa2 yang tidak memerlukan somasi: Debitor menolak pemenuhan Debitor mengakui kelalaiannya Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan. Misal dikarenakan debitor kehilangan atau musnahnya barang tersebut Pemenuhan tidak berarti lagi. Debitor melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya Kelima cara itu tidak diperlukan somasi oleh kreditor kepada debitor dan dapat langsung dinyatakan wanprestasi