[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang materi semester ganjil yang meliputi hak asasi manusia, pembukaan UUD 1945, bentuk negara dan pemerintahan, serta pemerintahan daerah. Terdapat pula penjelasan mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk mempelajari materi tersebut seperti buku paket, UU terkait, dan lain sebagainya.

1. Materi Semester Ganjil :Materi Semester Ganjil :
1.1. Napak Tilas Hak Asasi ManusiaNapak Tilas Hak Asasi Manusia
2.2.Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
3.3.Bentuk Negara dan PemerintahanBentuk Negara dan Pemerintahan
4.4.Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah

2. Yang perlu dimiliki :Yang perlu dimiliki :
1.1. Buku Paket ( dipinjami )Buku Paket ( dipinjami )
2.2.UUD Negara RI Tahun 1945UUD Negara RI Tahun 1945
3.3.UU Yang Terkait dengan Materi ( UU No.UU Yang Terkait dengan Materi ( UU No.
39/1999 tentang HAM, UU No. 26/200039/1999 tentang HAM, UU No. 26/2000
tentang Pengadilan HAM, UU No. 32. /2004tentang Pengadilan HAM, UU No. 32. /2004
tentang Pemerintahan daerah, dll)tentang Pemerintahan daerah, dll)
4.4.Buku CatatanBuku Catatan
5.5.LKS ( beli )LKS ( beli )
6.6.Buku Tugas/PRBuku Tugas/PR

3. HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA

4. Kemukakan Pendapat Anda tentang Gambar di atas

5. Tujuan Pembelajaran : Setelah mengamati, bertanya,Tujuan Pembelajaran : Setelah mengamati, bertanya,
mengumpulkan data, mengasosiasi, danmengumpulkan data, mengasosiasi, dan
mengomunikasikan,Peserta didik dapat :mengomunikasikan,Peserta didik dapat :
1.1.Menjelaskan PengertianMenjelaskan Pengertian HAMHAM
2.2.MenyebutkanMenyebutkan HAMHAM di Indonesiadi Indonesia UU.No.39/199UU.No.39/19999
3.3.Mengklasifikasikan Macam-Macam HAMMengklasifikasikan Macam-Macam HAM
4.4.MenjelaskanMenjelaskan Sebab-sebab Pelanggaran HAMSebab-sebab Pelanggaran HAM
5.5.Memberi contoh Pelanggaran HAM beratMemberi contoh Pelanggaran HAM berat
6.6.Menjelaskan Proses penegakan Pelanggaran HAMMenjelaskan Proses penegakan Pelanggaran HAM
7.7.Meningkatkan pengamalan Agama dan kepercayaanMeningkatkan pengamalan Agama dan kepercayaan
sehingga dapat menghargai manusia sebagai ciptaansehingga dapat menghargai manusia sebagai ciptaan
TuhanTuhan
8.8.Mengembangan sikap toleransiMengembangan sikap toleransi

6. Tugas Pertemuan, Membuat rangkuman dari buku
paket hal 1-24 di buku catatan, memuat :
1.Pengertian HAM
2.Macam-macam HAM di Indonesia menurut
UU.No.39/1999
3.Macam-Macam HAM pada umumnya
4.Sebab-sebab Pelanggaran HAM
5.Pelanggaran HAM berat
6.Proses penegakan/penanganan Pelanggaran
HAM menurut UU No.26/2000.
7.Tulislah minimal 3 pertanyaan terkait dengan
masalah yang sulit dipahami !

7. 1. Pengertian dan Macam – Macam HAM
a. Pengertian HAM
Secara umum HAM adalah hak-hak
dasar yang dimiliki setiap pribadi
manusia sebagai anugerah Tuhan yang
dibawa sejak lahir.
proses embrio.flv

8. Menurut Para Ahli : Hak asasi adalah :
1. John Lock , hak yang di bawa sejak lahir
yang secara kodrati melekat pada setiap
manusia dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Koentjoro Poerbopranoto , hak yang
bersifat asasi,artinya hak-hak yang dimiliki
manusia menurut kodratnya yang tidak
dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga
sifatnya suci.

9. 3.3. UU No. 39/1999 Tentang HAMUU No. 39/1999 Tentang HAM ,,
Seperangkat hak yang melekat padaSeperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusiahakikat dan keberadaan manusia
sebagaisebagai makhluk Tuhan YMEmakhluk Tuhan YME dandan
merupakan anugerahNya yang wajibmerupakan anugerahNya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungidihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah danoleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orangsetiap orang demi kehormatan sertademi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabatperlindungan harkat dan martabat
manusia.manusia.

10. 2. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA2. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
•Batang Tubuh UUD 1945, 28 a – 28 j tentangBatang Tubuh UUD 1945, 28 a – 28 j tentang
HAM.HAM.
•UU N0.39/1999 tentang HAM ( 11 Bab, 106UU N0.39/1999 tentang HAM ( 11 Bab, 106
pasal ) antara lain:pasal ) antara lain:
* psl 9 hak untuk hidup,* psl 9 hak untuk hidup,

11. * psl 17-19, hak memperoleh keadilan* psl 17-19, hak memperoleh keadilan

12. ** psl 10 hak berkeluarga danpsl 10 hak berkeluarga dan
melanjutkan keturunan.melanjutkan keturunan.

13. *psl 11-16, hak mengembangkan diri*psl 11-16, hak mengembangkan diri

14. Psl 20-27,hak atas kebebasan pribadi

15. Psl 28-35, hak atas rasa amanPsl 28-35, hak atas rasa aman

16. Psl 36-42, hak atas kesejahteraan

17. Psl 43-44, hak turut serta dalam pemerintahanPsl 43-44, hak turut serta dalam pemerintahan

18. Psl 45-51, Hak wanitaPsl 45-51, Hak wanita

19. Psl 52-66, hak anakPsl 52-66, hak anak

20.  Pasl 67-70, kewajiban dasar manusia, dst.Pasl 67-70, kewajiban dasar manusia, dst.
 UU N0.26/2000 tentang Pengadilan HAM.UU N0.26/2000 tentang Pengadilan HAM.
Bertugas dan berwenang memeriksa danBertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran HAM berat. Jugamemutus perkara pelanggaran HAM berat. Juga
pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luarpelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar
teritorial wil RI oleh WNIteritorial wil RI oleh WNI

21. MACAM-MACAM HAM

24. 4. Sebab-sebab pelanggaran HAM
1.Kekuasaan diktator
2. Perang

25. 3. Belum ada kesepahaman tetang HAM
4. Kurang berfungsinya lembaga penegak
hukum
5. Belum meratanya pemahaman HAM di
kalangan sipil dan militer

26. 5. Pelanggaran HAM berat ( UU No.26/2000)
a. Kasus Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM adalah, setiap perbuatan
seorang atau kelompok orang termasuk aparat
negara baik disengaja maupun tidak atau karena
kelalaian yang secara melawan hukum,
mengurangi, menghalangi, memba-tasi dan atau
mencabut HAM seorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh UU dan tidak mendapatkan
penyelesaian hukum yang adil dan benar.

27. Pelanggaran HAM berat meliputi :
1. Kejahatan Genosida ( Genocide Crime ), yaitu setiap
perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
meng-hancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik,
kelompok agama dengan cara , membunuh,
mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang
berat , menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang
akan mengakibatkan kemus-nahan secara fisik baik
seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-
tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran ,
memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok
tertentu ke kelompok lain.

28. 2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ( Crime against
humanity ), serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung
terhadap penduduk sipil, berupa
,pembunuhan,pemusnahan,perbudakan, pengusiran atau
pemindahan penduduk secara paksa, perampasan
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang , penyiksaan, perkosaan, perbudakan
seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan/sterilisasi secara paksa, penganiayaan
terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpu-lan yang
didasari persamaan paham politik ,ras, kebangsaan, etnis,
budaya, agama,jenis kelamin, atau alasan lain yang telah
diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut
hukum internasional, penghilangan orang secara paksa.
serta kejahatan apartheid.
video pemban.gaza.flv

30. b. Penangan Kasus Pelanggaran HAM
1. Penangkapan,suatu tindakan dari penyidik
berupa pengekangan sementara waktu
kebebasan tersangka atau terdakwa. Yang
berhak melakukan penangkapan yaitu penyidik.
2. Penahanan, penempatan tersangka atau
terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau
penuntut umum/ jaksa. Dalam pelanggaran
HAM berat Jaksa Agung selaku penyidik dan
penuntut umum berwenang melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan, sedangkan
hakim pengadilan HAM dengan penetapannya
berwenang melakukan penahanan untuk
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan

31. Penahanan Tersangka
Untuk kepentingan penyidikan selama 90 hari
Dapat diperpanjang 90 hari oleh ketentuan
pengadilan HAM setempat.
Apabila habis tetapi penyidikan belum selesai dapat
diperpanjang 60 hari oleh ketua pengadilan HAM
Untuk kepentingan penuntutan paling lama 30 hari
Dapat diperpanjang paling lama 20 hari oleh ketua
pengadilan HAM
Apabila belum selesai proses penuntutan dapat
diperpanjang paling lama 20 hari

32. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan
HAM dilakukan paling lama 90 hari
Dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh ketua
Pengadilan tinggi.
Untuk kepentingan pemeriksaan banding dilakukan
paling lama 60 hari
Dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh ketua
PT
Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi paling lama
60 hari
Dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh ketua
MA
Total masa tahanan 610 hari

33. . Penyelidikan
Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional HAM
. Bertujuan adanya objektifitas hasil penyelidikan.
Dalam penyelidikan, penyelidik berwenang:
-Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan
terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat
yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut
diduga terdapat pelanggaran berat HAM
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
atau kelompok orang tentang terjadinya
pelanggaran berat HAM serta mencari keterangan
dan barang bukti

34. - Memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang
diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya
- Memanggil saksi untuk dimintai kesaksiannya
- Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat
kejadian dan tempat lainnya jika dianggap perlu
- Memanggil pihak terkait untuk melakukan
keterangan secara tertulis atau menyerahkan
dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya
-Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan
berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan
penyitaan, pemeriksaan setempat, mendatangkan
ahli dalam hubungan dengan penyelidikan
-Penyelidikan selesai dalam waktu 30 hari

35. b. Penyidikan
Penyidikan pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Jaksa
Agung. Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc
yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.
Penyidikan paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal
hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh
penyidik. Penyidikan dapat diperpanjang 90 hari oleh Ketua
Pengadilan HAM sesuai daerah hukumnya dan dapat
diperpanjang lagi 60 hari.

36. c. Penuntutan
Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung.
Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut
umum ad hoc yang terdiri dari unsur
pemerintah dan masyarakat. Penuntutan
dilakukan paling lama 70 hari sejak tanggal
hasil penyidikan diterima.

37. d. Pemeriksaan di Pengadilan
Pemeriksaan perkara pelanggaran berat
HAM dilakukan oleh majelis hakim
Pengadilan HAM berjumlah 5 orang, terdiri
atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM
dan 3 orang hakim ad hoc.

38. UUD 1945UUD 1945
Bab X ABab X A
Pasal 28 APasal 28 A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhakSetiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannyamempertahankan hidup dan kehidupannya
Pasal 28 BPasal 28 B
1.1.Setiap org berhak membentuk keluarga danSetiap org berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sahmelanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2.2.Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atastumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasiperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

39. Pasal 28 CPasal 28 C
1.1.Setiap orang berhak mengembangkan diriSetiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperolehberhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi,manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitasseni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umathidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusiamanusia
2.2.Setiap org berhak utk memajukan dirinyaSetiap org berhak utk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secaradalam memperjuangkan haknya secara
kolektif utk membangun masyarakat, bangsa ,kolektif utk membangun masyarakat, bangsa ,
dan negara.dan negara.

40. Pasal 28 DPasal 28 D
1.1.Setiap org berhak atas pengakuan, jaminan,Setiap org berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukumperlakuan yang sama di hadapan hukum
2.2.Setiap og berhak untuk bekerja serta mendapatkanSetiap og berhak untuk bekerja serta mendapatkan
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalamimbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerjahubungan kerja
3.3.Setiap wn berhak memperoleh kesempatan yangSetiap wn berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahansama dalam pemerintahan
4.4.Setiap org berhak atas status kewarganegaraanSetiap org berhak atas status kewarganegaraan

41. Pasal 28 EPasal 28 E
1.1.Setiap org bebas memeluk agama dan beribadatSetiap org bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan, pengajaran,menurut agamanya, memilih pendidikan, pengajaran,
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat timggal di wilayah negara danmemilih tempat timggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembalimeninggalkannya, serta berhak kembali
2.2.Setiap org berhak atas kebebasan meyakiniSetiap org berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuaikepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninyadengan hati nuraninya
3.3.Setiap org berhak atas kebebasan berserikat,Setiap org berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

42. Pasal 28 FPasal 28 F
Setiap org berhak berkomunikasi dan memperolehSetiap org berhak berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi daninformasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, danmemperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakanmenyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia.segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28 GPasal 28 G
1.1.Setiap org berhak atas perlindungan diri pribadi,Setiap org berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendakeluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasayang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untukaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakanberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi.hak asasi.

43. Pasal 28 GPasal 28 G
1.1.Setiap org berhak atas perlindungan diri pribadi,Setiap org berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendakeluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasayang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutanaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yanguntuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.merupakan hak asasi.
2.2.Setiap org berhak untuk bebas dari penyiksaan atauSetiap org berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlkuan yg merendahkan derajat martabat manusiaperlkuan yg merendahkan derajat martabat manusia
dan berhak memperoleh suaka politik dari negaradan berhak memperoleh suaka politik dari negara
lain.lain.

44. Pasal 28 HPasal 28 H
1.1.Setiap org berhak hidup sejahtera lahir dan batin,Setiap org berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidupbertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperolehyang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.pelayanan kesehatan.
2.2.Setiap org berhak mendapat kemudahan danSetiap org berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus utk memperoleh kesempatan danperlakuan khusus utk memperoleh kesempatan dan
manfaat yg sama guna mencapai persamaan danmanfaat yg sama guna mencapai persamaan dan
keadilankeadilan
3.3.Setiap org berhak atas jaminan sosial yg memung-kinkanSetiap org berhak atas jaminan sosial yg memung-kinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia ygpengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yg
bermartabatbermartabat
4.4.Setiap org berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milikSetiap org berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tsb tdk boleh diambil alih secara sewenang-wenang olehtsb tdk boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapaun.siapaun.

45. Pasal 28 IPasal 28 I
1.1.Hak utk hidup, hak utk tidak disiksa, hakHak utk hidup, hak utk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,
hak utk tidak diperbudak, hak utk diakui sebagaihak utk tidak diperbudak, hak utk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum, dan hak utk tidak dituntutpribadi dihadapan hukum, dan hak utk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAMatas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapunyang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
2.2.Setiap org berhak bebas dari perlakuan yang bersiftSetiap org berhak bebas dari perlakuan yang bersift
diskriminatif atas dasar apapun dan berhakdiskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yangmendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itubersifat diskriminatif itu

46. 3.3. Identitas budaya hak masyarakat tradisionalIdentitas budaya hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zamandihormati selaras dengan perkembangan zaman
dan peradabandan peradaban
4.4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, danPerlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara,pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintahterutama pemerintah
5.5. Untuk menegakan dan melindungi HAM sesuaiUntuk menegakan dan melindungi HAM sesuai
dgn prinsip negara hukum yg demokratis, makadgn prinsip negara hukum yg demokratis, maka
pelaksanaan HAM dijamin, diatur , dan dituangkanpelaksanaan HAM dijamin, diatur , dan dituangkan
dalam peraturan perundang-unadangandalam peraturan perundang-unadangan

47. Pasal 28 JPasal 28 J
1.1.Setiap org wajib menghormati HAM org lain dalamSetiap org wajib menghormati HAM org lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa ,dantertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa ,dan
bernegarabernegara
2.2.Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiapDalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
org tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dgnorg tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dgn
UU dgn maksud semata-mata utk menjaminUU dgn maksud semata-mata utk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak danpengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan org lain dan utk memenuhi tuntutan ygkebebasan org lain dan utk memenuhi tuntutan yg
adil sesuai dgn pertimbangan moral, nilai-nilaiadil sesuai dgn pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalamagama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
suatu masyarakat demokratis.suatu masyarakat demokratis.

48. Pejuang HAM

49. b. Jaksa, yaitu lembaga pemerinta-b. Jaksa, yaitu lembaga pemerinta-
hanhan yang melaksanakan kekua-yang melaksanakan kekua-
saan negarasaan negara dibidangdibidang penuntutanpenuntutan
sertaserta kewenangan lain berdasar-kewenangan lain berdasar-
kan UU.kan UU.