2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum
perdata dan sejarah KUH Perdata
Mahasiswa mampu menjelaskan lingkup hukum
perdata
Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan
konsep-konsep dalam hukum perdata
Mahasiswa mampu membuat contoh perbuatan
hukum perdata.
Mahasiswa mampu mengidentifikasi sah/tidaknya
perjanjian
Mahasiswa mengidentifikasi kasus-kasus perdata
(perjanjian, perbuatan melawan hukum, wanprestasi,
kadaluarsa dan pembutian)
3. Pengertian hukum perdata adalah aturan
hukum yang mengatur tingkah laku setiap
orang terhadap orang lain yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam
pergaulan masyarakat maupun keluarga.
4. Hukum perdata materiel, mengatur
kepentingan-kepentingan perdata setiap
subyek hukum Hukum perdata materiel
diantaranya tertuang dalam KUHPerdata.
Hukum perdata formal mengatur bagaimana
cara seseorang mempertahankan haknya
apabila dilanggar oleh orang lain.
Hukum Perdata formal sering disebut sebagai
hukum acara perdata, berfungsi menerapkan
hukum perdata materiel apabila ada yang
melanggarnya
5. Kitab UU Hukum Perdata, dikenal dengan
istilah BW atau Burgerlijk Wetboek.
BW merupakan kodifikasi hukum perdata
yang disusun di negeri Belanda
Penyusunan BW sangat dipengaruhi oleh
hukum perdata Perancis (Code Napoleon), dan
Code Napoleon dipengaruhi oleh Hukum
Romawi (Corpus Juris Civilis)
6. Kodifikasi BW di Belanda selesai 5 Juli 1830,
pada tahun itu diberlakukan juga Wet van
Koophandel (WvK) atau KUH Dagang
Kodifikasi KUH Perdata di Indonesia, sangat
diwarnai atau dijiwai oleh BW (berdasarkan
asas konkordasi)
Kodifikasi KUH Perdata Indonesia
diumumkan 30 Juli 1847 melalui Staatsblad No.
23 , dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848
7. KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu:
Buku I, berjudul “perihal orang” (van
persoonen), memuat hukum perorangan dan
hukum kekeluargaan.
Buku II, berjudul “perihal benda”(van zaken),
memuat hukum benda dan hukum waris.
8. Buku III, berjudul “perihal perikatan” (van
verbintennisen) memuat hukum harta kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
yang berlaku bagi orang atau pihak tertentu.
Buku IV, berjudul “perihal pembuktian dan
kadaluarsa”(van bewijs en verjaring), memuat
alat-alat pembuktian, dan akibat lewat waktu
terhadap hubungan hukum.
9. 1. Hukum tentang orang atau hukum perorangan
(persoonenrecht) yang antara lain mengatur
tentang:
a. Orang sebagai subyek hukum
b. Orang dalam kecakapannya untuk memiliki
hak-hak dan bertindak sendiri untuk
melaksanakan hak-haknya itu
10. 2. Hukum kekeluargaan atau keluarga
(familierecht), yang memuat antara lain
a. Perkawinan,perceraian beserta hubungan
hukum yang timul di dalamnya, seperti
harta kekayaan antara suami isteri
b. Hubungan hukum antara orang tua dengan
anak-anaknya (ouderlijke macht)
c. Perwalian (voogdij)
d. Pengampuan (curatele)
11. 3. Hukum harta kekayaan (vermogensrecht),
mengatur tentang hubungan-hubungan hukum
yang dapat dinilai dengan uang, meliputi:
a. Hak mutlak adalah hak –hak yang berlaku
bagi setiap orang.
b. Hak perorangan adalah hak-hak yang hanya
berlaku terhadap seseorang atau orang
tertentu saja
12. 4. Hukum waris (erfrecht) mengatur tentang
benda atau kekayaan seseorang jika ia
meninggal dunia (akibat hukum dari hubungan
keluarga terhadap harta warisan yang ditinggal
seseorang)
13. Di dalam hukum perdata dikenal istilah
atau konsep “orang” atau “persoon”,
yang menunjuk pada pengertian
subyek hukum, yang artinya pembawa
hak dan kewajiban.
Subyek hukum terdiri dari :
1. manusia (naturlijk persoon)
2. badan hukum (rechts persoon)
14. Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban
terjadi sejak lahir dan berakhir setelah mati.
Manusia yang masih dalam kandungan
ibunya, untuk kepentingannya, asal lahir
hidup dapat dianggap sudah sebagai subyek
hukum Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata.Apabila
lahir meninggal dunia, maka manusia tersebut
diangap tidak pernah ada (Pasal 2 ayat (2)
Pasal 2 KUHPerd sangat penting dalam
warisan
15. Badan hukum , berstatus sebagai pembawa
hak dan kewajiban misal Koperasi, Perseroan
Terbatas, Yayasan, Negara, Kabupaten,
Propinsi, wakaf, gereja.
Perkumpulan dapat dijadikan badan hukum,
asal memenuhi syarat:
1. Didirikan dengan akta notaris
2. AD/ARTnya disahkan menteri yang ditunjuk
3. Didaftar di lembaga yang ditunjuk
4. Diumumkan dalam Berita Negara
16. Orang dan badan hukum sebagai subyek hukum
dapat melakukan perbuatan hukum sebagai
pelaksana hak dan kewajiban.
Orang sebagai subyek hukum tidak selalu dapat
melakukan perbuatan hukum.
Orang dapat melakukan perbuata hukum jika
memenuhi persyaratan:
a. Sudah dewasa berusia 21 tahun atau belum
berumur tetapi telah menikah
b. Tidak ditaruh di bawah pengampuan/
pengawasan
18. Setiap oang menurut hukum harus memiliki tempat
tinggal yang dapat dicari atau domicili.
Badan hukum juga harus memiliki tempat kedudukan
tertentu.
Fungsi tempat tinggal untuk menetapkan:
1. di mana seseorang harus menikah
2. di mana seseoranag harus dipanggil dan ditarik di
muka hakim atau,
3. pengadilan mana yang berkuasa terhadap seseorang
dsb
Bagi orang yang tida memilki tepat kediaman,
domisili
dianggap berada di tempat sesungguhnya.
19. Domisili penghabisan/tempat kematian
seseorang, berfungsi menentukan:
hukum mana yang berlaku dalam soal
warisannya, hakim mana yang berkuasa
mengadili perkara, berhubungan dengan
peraturan yang memperkenankan kepada
kreditur si meninggal untuk menggunggat
seluruh ahli waris pada rumah kematian tsb
dalam waktu 6 bulan stl meninggalnya orang
ybs.
20. Hak perdata merupakan hak asasi yang
melekat pada diri setiap orang. Hak perdata
adalah identitas orang yang tidak dapat hilang
atau lenyap. Identitas tersebut akan hilang
apabila orang meninggal.
Contoh hak perdata : hak untuk hidup, hak
untuk memiliki, hak untuk menikah, hak
untuk beranak, hak untuk mewaris, hak ayas
nama dan hak tempat tinggal.
Hak perdata berbeda dengan hak publik (yang
diberikan negara)
