Hukum Orang/Pribadi
Tim Pengajar Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
1
Materi Perkuliahan
1. Pengertian hukum tentang orang
2. Subyek Hukum
3. Kewenangan dan Kecakapan bertindak
4. Pendewasaan
...
Pengertian Hukum Perorangan
PengertianPengertian
LuasLuas
SempitSempit
1. Hukum perorangan/pribadi.
Keseluruhan kaedah huk...
Subyek hukum
Orang (Persoon)Orang (Persoon)
Manusia /Badan Pribadi
(naturlijk Persoon)
Manusia /Badan Pribadi
(naturlijk P...
Manusia sbg Subyek Hukum
Manusia sebagai
Subyek Hukum
Mulai
Berakhir
SEJAK LAHIRSEJAK LAHIR
MENINGGALMENINGGAL
Pengecualia...
Kewenangan & kecakapan bertindak
Kedewasaan
KUHPerdata 21 th atau telah menikah (Ps. 330 (1))
UU No. 1/1974
Ps. 47
Ps. 50
...
Handlichting/Pendewasaan
• Pengertian : Suatu lembaga hk agar semua orang yang
belum dewasa tetapi tlh menempuh syarat-sya...
Kedudukan Istri
Ps. 1330 KUHPerdata tidak cakap
UU No. 1/1974 Ps. 31 : Sudah berubah
• Keseimbangan kedudukan laki-laki da...
Pengampuan/curatele
• Pengertian “ orang dewasa yg tidak cakap melakukan
perbuatan hk”
Ps. 433 KUHPerdata
1. Imbisil (tolo...
Pengampuan/curatele
• Ps. 434
Yg berhak meminta pengampuan
1. imbisil Suami/istri dan keluarga sedarah
2. boros = keluarga...
Pengampuan/curatele
• Prosedur
• Akibat
– Pengampuan mulai berlaku sejak
diucapkan/dibacakan putusan yang
mempunyai kekuat...
DISKUSI
Siapa yang melakukan tindakan bagi orang
yang tidak cakap?
12
Badan Hukum sbg subyek hk
Badan Hukum
Sifat
Pendiriannya
Cirinya
Mengejar
keuntungan
Ekonomi
Bersifat Ideal
Berdasar UU
Di...
TEORI BADAN HUKUM
• Teori Fiksi (karl Von Savigny): syarat2 dalam peraturan2 hukum
yang melakat kepada badan seorang manus...
Domisili
Domisili
Pengertian tempat dimana seseorang beradal dlm
Kaitan dengan pelaksanaan hak dan penentuaan
Kewajiban (d...
KEADAAN TAK HADIR
(AFWEZIJHEID)
Pengertian Ps 463 & 467 KUHPerdata
Tahapan 3 Tahapan menurut KUHPerdata :
1. Tindakan seme...
CATATAN SIPIL
Pencatatan status sesorang berkaitan dengan
kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,
pergantian nama, pe...
DASAR HUKUM
CATATAN SIPIL
Stb. 1920-751 jo. Stb.1927-564 mengenai
pendaftaran kelahiran dan kematian bagi semua
WNI dan WN...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bahan kul hukum perorangan ui dan umk

1,532 views

Published on

  • Be the first to comment

Bahan kul hukum perorangan ui dan umk

  1. 1. Hukum Orang/Pribadi Tim Pengajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1
  2. 2. Materi Perkuliahan 1. Pengertian hukum tentang orang 2. Subyek Hukum 3. Kewenangan dan Kecakapan bertindak 4. Pendewasaan 5. Pengampuan 6. Domisili 7. Keadaan tidak hadir 8. Catatan Sipil 9. Balai Harta Peninggalan 2
  3. 3. Pengertian Hukum Perorangan PengertianPengertian LuasLuas SempitSempit 1. Hukum perorangan/pribadi. Keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kedudukan sebagai subyek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki dan mempergunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya, juga mempengaruhi kedudukan subyek hukum 2. Hukum kekeluargaan. hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Hukum yang mengatur orang sebagai subyek hukum Hukum Perorangan adalah kaedah hukum yang mengatur kedudukan hukum (status seseorang). Berkaitan dengan wewenang hukum dan kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum. Hukum Perorangan adalah kaedah hukum yang mengatur kedudukan hukum (status seseorang). Berkaitan dengan wewenang hukum dan kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum. 3
  4. 4. Subyek hukum Orang (Persoon)Orang (Persoon) Manusia /Badan Pribadi (naturlijk Persoon) Manusia /Badan Pribadi (naturlijk Persoon) Badan Hukum (Rechts Persoon) Badan Hukum (Rechts Persoon)Subyek Hukum (Pengemban/pendukung hak dan Kewajiban dalam lalulintas hukum) 4
  5. 5. Manusia sbg Subyek Hukum Manusia sebagai Subyek Hukum Mulai Berakhir SEJAK LAHIRSEJAK LAHIR MENINGGALMENINGGAL Pengecualian • Pasal 348 jo 2 (1) KUHPedata: 1. Telah dibenihkan 2. Lahir Hidup 3. Ada kepentingan yang menghendaki • Pasal 467 KUHPerdata Kematian perdata Ps. 3 KUHPerdataKematian perdata Ps. 3 KUHPerdata Asas-Asas: 1. Setiap manusia berkedudukan sama dalam bidang hukum; 2. Tidak semua manusia/orang cakap bertindak dibidang hukum; 3. Manusia dianggap ada sejak lahir hingga meninggal; 4. Tiap orang harus mempunyai domisili/tempat tinggal. 5 Balai Harta Peninggalan (BHP)Balai Harta Peninggalan (BHP)
  6. 6. Kewenangan & kecakapan bertindak Kedewasaan KUHPerdata 21 th atau telah menikah (Ps. 330 (1)) UU No. 1/1974 Ps. 47 Ps. 50 Apakah hal ini dapat ditafsirkan sudah dewasa. Usia menikah UU No. 1/1974 Ps. 7(1) 1. laki-laki 19 th 2. perempuan 16 th Anak yang sudah berumur 18 th atau lebih dan sudah tdk berada di bawah kekuasaan orang tua Prof. Wahyono Dewasa 21 th atau sudah pernah kawin Alasan : 1. UU No. 1/1974 tdk mengatur masalah kedewasaan dan tdk menyebutkan batas usia dewasa adalah 18 th. 2. Usia min menikah adalah 19 th dan 16 th Ps. 1330 yg tdk cakap : 1. Belum dewasa 2. Wanita bersuami • Dg adanya ps 31 (2) UU No. 1/1974 dianggap cakap 3. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan Ps. 1330 yg tdk cakap : 1. Belum dewasa 2. Wanita bersuami • Dg adanya ps 31 (2) UU No. 1/1974 dianggap cakap 3. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 6
  7. 7. Handlichting/Pendewasaan • Pengertian : Suatu lembaga hk agar semua orang yang belum dewasa tetapi tlh menempuh syarat-syarat tertentu dlm hal tertentu dan sampai batas2 tertentu menurut ketentuan UU dapat memiliki kedudukan hk yg sama dengan orang dewasa. Macam-macam Hendlichting Pendewasan Penuh (Ps. 421) - Venia Aetatis (Surat pernyataan sudah cukup umur) Syarat : 20 th dan mengajukan permohonan kepada Presiden RI Pendewasan Terbatas (Ps. 426-431) • 18 th dan orang tuanya (wali) tidak keberatan. • Diajukan oleh Ketua Pengadilan negeri yg berwenang •Dapat ditarik kembali misalkan utk membuat surat wasiat 7 Harus diumukan dalam Berita Negara
  8. 8. Kedudukan Istri Ps. 1330 KUHPerdata tidak cakap UU No. 1/1974 Ps. 31 : Sudah berubah • Keseimbangan kedudukan laki-laki dan perempuan serta masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hk. • Kecuali: Perbuatan hk yg berkaitan dg penggunaan dan pengalihannya harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. 8
  9. 9. Pengampuan/curatele • Pengertian “ orang dewasa yg tidak cakap melakukan perbuatan hk” Ps. 433 KUHPerdata 1. Imbisil (tolol, dungu, bodoh) 2. Lemah daya/lemah pikir 3. Sakit otak/sakit ingatan atau mata gelap 4. Pemboros • Masih dpt membuat testament melalui perkawinan dan pembuat janji kawin 9
  10. 10. Pengampuan/curatele • Ps. 434 Yg berhak meminta pengampuan 1. imbisil Suami/istri dan keluarga sedarah 2. boros = keluarga dekat (sedarah) dalam garis lurus dan dalam garis kesamping sampai derajat ke empat dan atau suami istri 3. Untuk alasan tidak dapat mengurus kepentingan sendiri : pengampuan bagi diri sendiri. 4. Mata gelap, jaksa wajib mengajukan bilamana para keluarga dekat tidak menuntut pengampuannya 10
  11. 11. Pengampuan/curatele • Prosedur • Akibat – Pengampuan mulai berlaku sejak diucapkan/dibacakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. – Dewasa = belum dewasa • Imbisil tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum • Boros hanya hukum harta kekayaan • Lemah pikir/lemah daya = boros Paul Scholten. 11
  12. 12. DISKUSI Siapa yang melakukan tindakan bagi orang yang tidak cakap? 12
  13. 13. Badan Hukum sbg subyek hk Badan Hukum Sifat Pendiriannya Cirinya Mengejar keuntungan Ekonomi Bersifat Ideal Berdasar UU Diakui Pemerintah Berdasarkan UU Melalui proses pendaftaran 1. Ada harta kekayaan 2. Ada tujuan tertentu 3. Ada kepentingan 4. Ada organisasi yang teratur • PT • Koperasi • Yayasan • Partai politik • Lembaga Neg. • Perum • PT (UU No. 1/1995) • Koperasi (UU No. 25/1992) • Yayasan (UU No. 16/2001) 13 Subyek hukum yang bukan manusia yang mempunyai kewenangan dan kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum melalui wakil-wakilnya atau pengurusnya
  14. 14. TEORI BADAN HUKUM • Teori Fiksi (karl Von Savigny): syarat2 dalam peraturan2 hukum yang melakat kepada badan seorang manusia, terang benderang tidak ada pada badan hukum, akan tetapi badan hukum dapat dianggap seolah-olah seorang manusia. Teori ini menganggap persamaan badan hukum dengan manusia hanya sebagai perumpamaan (fiksi) belaka. • Teori Organis (otto van gierke): badan hukum adalah sesuatu yang sungguh2 ada dlm pergaulan hukum yang memujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat2 (organ2) yang ada padanya (penggurus). • Teori kekayaan (Bring): bahwa kekayaan dari badan hukum itu bukanlah milik seseorang tertentu akan tetapi dihubungkan dengan suatu tujuan tertentu, dipisahkan. Dengan demikian hak2 dari suatu badan hukum adalah hak tanpa subjek. • Teori milik kolektif (Planiol dan Molenggraf): hak dan kewajiban dari suatu perkumpulan sebenarnya merupakan hak dan kewajiban anggota2nya. 14
  15. 15. Domisili Domisili Pengertian tempat dimana seseorang beradal dlm Kaitan dengan pelaksanaan hak dan penentuaan Kewajiban (dianggap oleh hukum selalu hadir) Ditentukan demi kepastian hukum Macam Domisili sesungguhnya Domisili yg dipilih Sukarela Ps. 17. 18, 19 Wajib Ps. 20, 21, 22 Ditentukan UU Ps. 11 (1b) UUHT Dipilih secara bebas 15
  16. 16. KEADAAN TAK HADIR (AFWEZIJHEID) Pengertian Ps 463 & 467 KUHPerdata Tahapan 3 Tahapan menurut KUHPerdata : 1. Tindakan sementara (Ps. 463 KUHPerdata) 2. Diduga meninggal (Ps. 467 dan 470 KUHPerdata) penetapan 3. Tahap pewarisan secara definitif ditentukan Ps. 485 KUHPerdata, yiatu : • 30 th sejak diduga meninggal dunia • Usianya telah mencapai 100 th. Bagi Suami & Istri lihat Ps. 39 UU No. 1/74 Jo Ps. 19 PP No. 9/1975. 16
  17. 17. CATATAN SIPIL Pencatatan status sesorang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pergantian nama, pengakuan anak, dll. Peristiwa Dicatat Status Hk KawinLahir Status KCS Dept. Dalam Negeri Bertempat pd Setiap Kabupaten/Kotamadya Anak sah Anak Luar Kawin Suami Istri misalkan 17
  18. 18. DASAR HUKUM CATATAN SIPIL Stb. 1920-751 jo. Stb.1927-564 mengenai pendaftaran kelahiran dan kematian bagi semua WNI dan WNA di Indonesia Stb. 1933-75 jo. St. 1936-607 Mengenai pendaftaran perkawinan dan perceraian bagi semua WNI dan WNA yang bukan beragama Islam di Indonesia UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk bagi WNI yang beragama Islam 18

×