Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pokok dalam sistem hukum yang mencakup subjek hukum, objek hukum, hak, kewajiban, dan kewenangan dalam hukum. Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum berupa barang atau hak. Terdapat berbagai jenis hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan undang-undang.

1. Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengertian Pokok dalam SistemPengertian Pokok dalam Sistem
HukumHukum
Disampaikan oleh :Disampaikan oleh :
Fully Handayani R, SH,M.KnFully Handayani R, SH,M.Kn

2. Subjek HukumSubjek Hukum
• Adalah segala sesuatu yang menurut
hukum dapat menjadi pendukung (dapat
memiliki) hak dan kewajiban.
• Yang dapat dikategorikan sebagai Subjek
Hukum adalah
1. Manusia (Natuurlijk persoon)
2. Badan Hukum (Rechts persoon)

3. Subjek Hukum Manusia (Natuurlijk
Persoon)
Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selakuAdalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku
pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjekpendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek
hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun adahukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada
pengecualian menurut Pasal 2 KUHPerdata, bahwa bayi yang masihpengecualian menurut Pasal 2 KUHPerdata, bahwa bayi yang masih
ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadiada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi
subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam halsubjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal
kewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggalkewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal
dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga iadunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia
bukan termasuk subjek Hukumbukan termasuk subjek Hukum

4. Ada juga golongan manusia yang tidak dapatAda juga golongan manusia yang tidak dapat
menjadi subjek hukum, karena tidak cakap dalammenjadi subjek hukum, karena tidak cakap dalam
melakukan perbuatan hukum (Personaemelakukan perbuatan hukum (Personae
miserabile) yaitu :miserabile) yaitu :
1.1.Anak yang masih dibawah umur, belum dewasaAnak yang masih dibawah umur, belum dewasa
dan belum menikah.dan belum menikah.
2.2.Orang yang berada dalam pengampuanOrang yang berada dalam pengampuan
(curatele) yaitu orang yang sakit ingatan,(curatele) yaitu orang yang sakit ingatan,
pemabuk, pemboros, dan Isteri yang tunduk padapemabuk, pemboros, dan Isteri yang tunduk pada
pasal 110 KUHPer, yg sudah dicabut oleh SEMApasal 110 KUHPer, yg sudah dicabut oleh SEMA
No.3/1963No.3/1963

5. Subjek Hukum Badan Hukum (Rechtspersoon)Subjek Hukum Badan Hukum (Rechtspersoon)
Adalah suatu perkumpulan atau lembaga yangAdalah suatu perkumpulan atau lembaga yang
dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.
Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyaiSebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukumsyarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum
yaitu : (Teori Kekayaan bertujuan)yaitu : (Teori Kekayaan bertujuan)
1.1.Memiliki kekayaan yg terpisah dari kekayaanMemiliki kekayaan yg terpisah dari kekayaan
anggotanya.anggotanya.
2.2.Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dariHak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari
hak dan kewajiban para anggotanya.hak dan kewajiban para anggotanya.

6. Badan HukumBadan Hukum
• Badan Hukum terbagi atas dua macam :Badan Hukum terbagi atas dua macam :
a.a.Badan Hukum Privat, seperti PT, Koperasi, YayasanBadan Hukum Privat, seperti PT, Koperasi, Yayasan
dsb.dsb.
b.b.Badan Hukum Publik, seperti Negara, dan instansiBadan Hukum Publik, seperti Negara, dan instansi
pemerintah.pemerintah.
• Ada empat teori yg digunakan sebagai syarat badanAda empat teori yg digunakan sebagai syarat badan
hukum untuk menjadi subyek hukum. Yaitu :hukum untuk menjadi subyek hukum. Yaitu :
1.1.Teori FictieTeori Fictie
2.2.Teori Kekayaan BertujuanTeori Kekayaan Bertujuan
3.3.Teori PemilikanTeori Pemilikan
4.4.Teori OrganTeori Organ

7. Objek HukumObjek Hukum
• Adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagiAdalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi
subjek hukum dan dapat menjadi objek dalamsubjek hukum dan dapat menjadi objek dalam
suatu hubungan hukum.suatu hubungan hukum.
• Objek Hukum berupa benda atau barangObjek Hukum berupa benda atau barang
ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilaiataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai
ekonomis.ekonomis.
• Dapat dibedakan antara lain :Dapat dibedakan antara lain :
- Benda berwujud dan tidak berwujud- Benda berwujud dan tidak berwujud
- Benda bergerak dan tidak bergerak- Benda bergerak dan tidak bergerak

8. Hak dan Kewajiban serta Kewenangan dalamHak dan Kewajiban serta Kewenangan dalam
HukumHukum
• Tidak seorangpun manusia yang tidak mempunyaiTidak seorangpun manusia yang tidak mempunyai
hak, tetapi konsekwensinya bahwa orang lain punhak, tetapi konsekwensinya bahwa orang lain pun
memiliki hak yang sama dengannya. Jadi hak padamemiliki hak yang sama dengannya. Jadi hak pada
pihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban padapihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban pada
pihak yang lain.pihak yang lain.
• Untuk terjadinya “hak dan kewajiban”, diperlukanUntuk terjadinya “hak dan kewajiban”, diperlukan
suatu “peristiwa” yang oleh hukum dihubungkansuatu “peristiwa” yang oleh hukum dihubungkan
sebagai suatu akibat. Artinya, hak seseorangsebagai suatu akibat. Artinya, hak seseorang
terhadap sesuatu benda mengakibatkan timbulnyaterhadap sesuatu benda mengakibatkan timbulnya
kewajiban pada orang lain, yaitu menghormati dankewajiban pada orang lain, yaitu menghormati dan
tidak boleh mengganggu hak tersebut.tidak boleh mengganggu hak tersebut.

9. HAKHAK
Ada dua teori dalam ilmu hukum untuk menjelaskanAda dua teori dalam ilmu hukum untuk menjelaskan
keberadaan Hak, yaitu:keberadaan Hak, yaitu:
1.1.Teori Kepentingan (Belangen Theorie), dianut RudolfTeori Kepentingan (Belangen Theorie), dianut Rudolf
von Jhering, yang berpendapat “hak itu sesuatu yangvon Jhering, yang berpendapat “hak itu sesuatu yang
penting bagi seseorang yg dilindungi oleh hukum, ataupenting bagi seseorang yg dilindungi oleh hukum, atau
suatu kepentingan yg terlindungi”. Teori ini dibantahsuatu kepentingan yg terlindungi”. Teori ini dibantah
oleh Utrecht, menurutnya “hukum itu memangoleh Utrecht, menurutnya “hukum itu memang
mempunyai tugas melindungi kepentingan dari yangmempunyai tugas melindungi kepentingan dari yang
berhak, tetapi orang tidak boleh mengacaukan antaraberhak, tetapi orang tidak boleh mengacaukan antara
hak dan kepentingan. Karena hukum seringhak dan kepentingan. Karena hukum sering
melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hakmelindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak
kepada yang bersangkutan”.kepada yang bersangkutan”.

10. HAKHAK
2.2.Teori Kehendak (Wilsmacht Theorie), hak adalahTeori Kehendak (Wilsmacht Theorie), hak adalah
kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dankehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan
diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang.diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang.
Dianut oleh Bernhard Winscheid. BerdasarkanDianut oleh Bernhard Winscheid. Berdasarkan
kehendak sesorang dapat memiliki rumah, mobil,kehendak sesorang dapat memiliki rumah, mobil,
tanah, dll. Sedangkan anak dibawah umur atautanah, dll. Sedangkan anak dibawah umur atau
orang gila tidak dapat beri hak, karena belumorang gila tidak dapat beri hak, karena belum
menyatakan kehendaknya.Teori ini dibantah olehmenyatakan kehendaknya.Teori ini dibantah oleh
Utrecht, menurutnya walaupun dibawahUtrecht, menurutnya walaupun dibawah
pengampuan mereka tetap dapat memiliki mobil,pengampuan mereka tetap dapat memiliki mobil,
rumah, dsb. Namun, yg menjalankan adalah walirumah, dsb. Namun, yg menjalankan adalah wali
atau kuratornya.atau kuratornya.

11. Hak dapat timbul pada subjek hukum disebabkanHak dapat timbul pada subjek hukum disebabkan
oleh beberapa hal berikut :oleh beberapa hal berikut :
• Adanya subjek hukum baru, baik orang maupunAdanya subjek hukum baru, baik orang maupun
badan hukum.badan hukum.
• Terjadi perjanjian yg disepakati oleh para pihakTerjadi perjanjian yg disepakati oleh para pihak
yg melakukan perjanjian.yg melakukan perjanjian.
• Terjadi kerugian yg diderita oleh seseorangTerjadi kerugian yg diderita oleh seseorang
akibat kesalahan atau kelalaian orang lain.akibat kesalahan atau kelalaian orang lain.
• Karena seseorang telah melakukan kewajibanKarena seseorang telah melakukan kewajiban
yg merupakan syarat memperoleh hak.yg merupakan syarat memperoleh hak.
• Terjadinya daluarsa (verjaring)Terjadinya daluarsa (verjaring)

12. Hapusnya suatu hak menurut hukum dapatHapusnya suatu hak menurut hukum dapat
disebabkan oleh empat hal yaitu :disebabkan oleh empat hal yaitu :
• Apabila pemegang hak meninggal dunia danApabila pemegang hak meninggal dunia dan
tidak ada pengganti atau ahli waris yangtidak ada pengganti atau ahli waris yang
ditunjuk, baik oleh pemegang hak maupunditunjuk, baik oleh pemegang hak maupun
ditunjuk oleh hukum.ditunjuk oleh hukum.
• Masa berlakunya hak telah habis dan tidakMasa berlakunya hak telah habis dan tidak
dapat diperpanjang lagi.dapat diperpanjang lagi.
• Telah diterimanya suatu benda yang menjadiTelah diterimanya suatu benda yang menjadi
objek hak.objek hak.
• Karena daluarsa (verjaring)Karena daluarsa (verjaring)

13. KEWAJIBANKEWAJIBAN
Kewajiban sesungguhnya merupakan beban,Kewajiban sesungguhnya merupakan beban,
yg diberikan oleh hukum kepada subjekyg diberikan oleh hukum kepada subjek
hukum. Kewajiban dalam ilmu hukumhukum. Kewajiban dalam ilmu hukum
menurut Curzon dibedakan beberapamenurut Curzon dibedakan beberapa
golongan, yaitu:golongan, yaitu:
1.1.Kewajiban Mutlak dan Kewajiban NisbiKewajiban Mutlak dan Kewajiban Nisbi
2.2.Kewajiban Publik dan Kewajiban PerdataKewajiban Publik dan Kewajiban Perdata
3.3.Kewajiban Positif dan Kewajiban NegatifKewajiban Positif dan Kewajiban Negatif

14. Lahir dan timbulnya suatu Kewajiban, disebabkanLahir dan timbulnya suatu Kewajiban, disebabkan
oleh hal sebagai berikut :oleh hal sebagai berikut :
• Karena diperoleh suatu hak yang membebaniKarena diperoleh suatu hak yang membebani
syarat untuk memenuhi kewajiban.syarat untuk memenuhi kewajiban.
• Berdasarkan suatu perjanjian yang telahBerdasarkan suatu perjanjian yang telah
disepakati.disepakati.
• Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang ygAdanya kesalahan atau kelalaian seseorang yg
menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehinggamenimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga
ia wajib membayar ganti rugi.ia wajib membayar ganti rugi.
• Karena telah menikmati hak tertentu yg harusKarena telah menikmati hak tertentu yg harus
diimbangi dengan kewajiban tertentu.diimbangi dengan kewajiban tertentu.
• Karena daluarsa (verjaring) contoh dendaKarena daluarsa (verjaring) contoh denda

15. Hapusnya suatu Kewajiban karena hal-hal sebagaiHapusnya suatu Kewajiban karena hal-hal sebagai
berikut :berikut :
• Karena meninggalnya orang yg mempunyai kewajiban,Karena meninggalnya orang yg mempunyai kewajiban,
tanpa ada penggantinya, baik ahli waris maupun orangtanpa ada penggantinya, baik ahli waris maupun orang
lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum.lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum.
• Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.
• Kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.Kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.
• Hak yg melahirkan kewajiban telah dihapusHak yg melahirkan kewajiban telah dihapus
• Daluarsa (verjaring) extinctief.Daluarsa (verjaring) extinctief.
• Ketentuan undang-undang.Ketentuan undang-undang.
• Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain.Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain.
• Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia,Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia,
sehingga tidak dapat dipenuhi kewajiban itu.sehingga tidak dapat dipenuhi kewajiban itu.

16. Peristiwa HukumPeristiwa Hukum
• AdalahAdalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalamsemua kejadian atau fakta yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum.kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum.
Contoh ; Perkawinan, Jual beli, dsb.Contoh ; Perkawinan, Jual beli, dsb.
• Peristiwa hukum dibedakan menjadi :Peristiwa hukum dibedakan menjadi :
1.1.Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaituPeristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu
suatu peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatansuatu peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan
hukum, contohnya pembuatan wasiat, hibah.hukum, contohnya pembuatan wasiat, hibah.
2.2.Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukumPeristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum
atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukumatau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum
yang terjadi dalam masyarakat yg bukan merupakanyang terjadi dalam masyarakat yg bukan merupakan
akibat dari perbuatan subjek hukum. Misalnya, kelahiran,akibat dari perbuatan subjek hukum. Misalnya, kelahiran,
kematian.kematian.

17. Perbuatan dan Akibat HukumPerbuatan dan Akibat Hukum
• Perbuatan hukum adalahPerbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakansetiap perbuatan atau tindakan
subjek hukum yg mempunyai akibat hukum, dan akibatsubjek hukum yg mempunyai akibat hukum, dan akibat
hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum.hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum.
Misalnya Sewa menyewa, jual-beli, hibah, nikah, dsb.Misalnya Sewa menyewa, jual-beli, hibah, nikah, dsb.
• Perbuatan Hukum terdiri atas dua jenis, yaitu :Perbuatan Hukum terdiri atas dua jenis, yaitu :
1.1.Perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan hukumPerbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan hukum
yg dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemberianyg dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemberian
wasiat, pengakuan anak, dsb.wasiat, pengakuan anak, dsb.
2.2.Perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukumPerbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum
yg dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnyayg dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya
perjanjian.perjanjian.

18. Akibat hukumAkibat hukum
AdalahAdalah akibat yg diberikan olehakibat yg diberikan oleh
hukum atas suatu peristiwa hukumhukum atas suatu peristiwa hukum
atau perbuatan dari subjek hukumatau perbuatan dari subjek hukum..

19. Ada tiga jenis akibat hukum,Ada tiga jenis akibat hukum,
yaitu :yaitu :
1. Akibat hukum berupa lahirnya,1. Akibat hukum berupa lahirnya,
berubahnya, lenyapnya suatu keadaanberubahnya, lenyapnya suatu keadaan
hukum tertentu.hukum tertentu.
• Misalnya: Usia 21 tahun melahirkan suatuMisalnya: Usia 21 tahun melahirkan suatu
keadaan hukum baru dari tidak cakapkeadaan hukum baru dari tidak cakap
bertindak menjadi cakap bertindak. Ataubertindak menjadi cakap bertindak. Atau
Orang dewasa yg dibawah pengampuan,Orang dewasa yg dibawah pengampuan,
melenyapkan kecakapan dalam tindakanmelenyapkan kecakapan dalam tindakan
hukum.hukum.

20. Lanjutan…Lanjutan…
2. Akibat hukum berupa lahirnya,2. Akibat hukum berupa lahirnya,
berubahnya, atau lenyapnya suatuberubahnya, atau lenyapnya suatu
hubungan hukum tertentu.hubungan hukum tertentu.
• Misalnya : sejak Kreditur dan debiturMisalnya : sejak Kreditur dan debitur
melakukan akad kredit, maka melahirkanmelakukan akad kredit, maka melahirkan
hubungan hukum baru, yaitu utang-hubungan hukum baru, yaitu utang-
piutang. Atau Sejak pembeli melunasipiutang. Atau Sejak pembeli melunasi
harga suatu barang, dan penjualharga suatu barang, dan penjual
menyerahkan barang tersebut, makamenyerahkan barang tersebut, maka
berubahlah atau lenyaplah hubunganberubahlah atau lenyaplah hubungan
hukum jual beli diantara mereka.hukum jual beli diantara mereka.

21. Lanjutan…Lanjutan…
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh
subjek hukum. Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkansubjek hukum. Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan
pada lapangan hukum, dibedakan menjadi :pada lapangan hukum, dibedakan menjadi :
a.a. Sanksi Hukum di bidang hukum publik, diatur dalam pasal 10Sanksi Hukum di bidang hukum publik, diatur dalam pasal 10
KUHP, yg berupa Hukuman Pokok dan Hukuman TambahanKUHP, yg berupa Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan
b.b. Sanksi Hukum di bidang hukum privat, terdiri atas :Sanksi Hukum di bidang hukum privat, terdiri atas :
 Melakukan Perbuatan Melawan HukumMelakukan Perbuatan Melawan Hukum
(onrechtmatigedaad), diatur dalam pasal 1365 KUHPer,(onrechtmatigedaad), diatur dalam pasal 1365 KUHPer,
adalah suatu perbuatan seseorang yg mengakibatkanadalah suatu perbuatan seseorang yg mengakibatkan
kerugian terhadap yg sebelumnya tidak diperjanjikan,kerugian terhadap yg sebelumnya tidak diperjanjikan,
sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian.sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian.
 Melakukan Wanprestasi, diatur dalam pasal 1366 KUHPer,Melakukan Wanprestasi, diatur dalam pasal 1366 KUHPer,
yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakanyaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan
kewajibannya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukankewajibannya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan
secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntutsecara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut
memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yg dptmemenuhi kewajibannya bersama keuntungan yg dpt
diperoleh atas lewatnya batas waktu.diperoleh atas lewatnya batas waktu.

22. Sanksi dari aspek sosiologisSanksi dari aspek sosiologis
• Sanksi dari aspek sosiologis merupakan persetujuan atauSanksi dari aspek sosiologis merupakan persetujuan atau
penolakan terhadap perilaku tertentu yg terdiri dari Sanksipenolakan terhadap perilaku tertentu yg terdiri dari Sanksi
Positif dan Sanksi Negatif. Sanksi Positif misalnya pemberianPositif dan Sanksi Negatif. Sanksi Positif misalnya pemberian
tanda jasa karena prestasi. Sanksi Negatif yaitu penjatuhantanda jasa karena prestasi. Sanksi Negatif yaitu penjatuhan
hukuman penjara kepada seseorang karena perbuatanhukuman penjara kepada seseorang karena perbuatan
pidana atau melawan Hukum.pidana atau melawan Hukum.
• Sanksi Negatif dalam arti luas terdiri :Sanksi Negatif dalam arti luas terdiri :
1. Pemulihan Keadaan1. Pemulihan Keadaan
2. Pemenuhan Keadaan2. Pemenuhan Keadaan
3. Penjatuhan Hukuman3. Penjatuhan Hukuman
• Hukuman dalam arti luas dibedakan :Hukuman dalam arti luas dibedakan :
1. Hukuman Perdata, misalnya Ganti kerugian1. Hukuman Perdata, misalnya Ganti kerugian
2. Hukuman Administratif, misalnya Pencabutan Izin Usaha2. Hukuman Administratif, misalnya Pencabutan Izin Usaha
3. Hukuman Pidana, misalnya siksaan materiil atau riil yaitu3. Hukuman Pidana, misalnya siksaan materiil atau riil yaitu
hukuman mati, penjara, dan kurungan. Dan siksaan morilhukuman mati, penjara, dan kurungan. Dan siksaan moril
atau idiil yaitu pengumuman putusan hakim, dan pencabutanatau idiil yaitu pengumuman putusan hakim, dan pencabutan
hak-hak tertentu.hak-hak tertentu.

23. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)
• Rumusan Pengertian dan Pelaksanaan PerbuatanRumusan Pengertian dan Pelaksanaan Perbuatan
Melawan Hukum sebelum 1919 dan sesudah 1919Melawan Hukum sebelum 1919 dan sesudah 1919
(Arrest Hogeraad) 19 Desember 1919, adalah sebagai(Arrest Hogeraad) 19 Desember 1919, adalah sebagai
berikut :berikut :
• Sebelum 1919, perbuatan melawan hukum terjadi,Sebelum 1919, perbuatan melawan hukum terjadi,
apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukumapabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum
tertulis (UU) hanya dalam hal :tertulis (UU) hanya dalam hal :
1.1.Melanggar hak orang lain yg diakui UU, atau melanggarMelanggar hak orang lain yg diakui UU, atau melanggar
ketentuan hukum tertulis saja.ketentuan hukum tertulis saja.
2.2.Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
misalnya tidak memberi pertolongan terhadap seseorangmisalnya tidak memberi pertolongan terhadap seseorang
korban kecelakaan, padahal mengetahui kejadiankorban kecelakaan, padahal mengetahui kejadian
kecelakaan.kecelakaan.

24. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)
Sesudah tahun 1919, yaitu setelah keluarnya ArrestSesudah tahun 1919, yaitu setelah keluarnya Arrest
(putusan) Hogeraad (MA) Belanda, pada tanggal 31(putusan) Hogeraad (MA) Belanda, pada tanggal 31
Desember 1919, memutuskan bahwa suatu perbuatanDesember 1919, memutuskan bahwa suatu perbuatan
digolongkan melawan hukum apabila :digolongkan melawan hukum apabila :
1.1.Setiap perbuatan atau kealpaan yg menimbulkanSetiap perbuatan atau kealpaan yg menimbulkan
pelanggaran terhadap orang lain, atau bertentanganpelanggaran terhadap orang lain, atau bertentangan
dengan kewajiban hukum si pelaku.dengan kewajiban hukum si pelaku.
2.2.Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadapMelanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap
kesaksamaaan yg layak dalam pergaulan masyarakatkesaksamaaan yg layak dalam pergaulan masyarakat
terhadap orang lain, atau benda milik orang lain.terhadap orang lain, atau benda milik orang lain.

25. Terima kasihTerima kasih
Ada pertanyaan?Ada pertanyaan?