Penjelasan mengenai Merek

1. Perbedaan UU No. 15 Tahun 2001 dengan
UU No. 20 TAHUN 2016 mengenai Merek
TUGAS KELOMPOK:
NERISA ARVIANA., 16080025
IDO MANTAN SIHOMBING., 16080018
REGGY ANGGRAINI PUJANTARI., 16080029
IMRON HUNTUA., 16080019
HERYANTO SIBAGARIANG., 15080012
DOSEN PENGAMPU : Dr. NIRU ANITA SINAGA, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma
2018

2. menurut Essel R Dillavou, Merek adalah suatu lambang,
simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam
bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh
seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan
barang-barang khususnya dan tidak ada orang lain
mempunyai hak sah untuk memakainya, desain atau
trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu
dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.
Merek
Hak Atas
Merek
Adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada
pemilik merek,untuk menggunakan merek tersebut atau
memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain
(pasal 3)

3. untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau
pihak pembuat/penyedianya. Merek mengisyaratkan
asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus
pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property
atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu,
dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya,
kecuali atas izin pemilik.
Fungsi Utama
Fungsi
lainnya
suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang
dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang
dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum
dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai
pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang
sejenis

4. Perbedaan antara UU No. 15 Tahun 2001
dengan UU No. 20 Tahun 2016
UU No. 15 Tahun 2001
• Judul “ Undang-Undang Merek”
• Hanya mengatur merek konvensional
• Permohonan diajukan melalui surat
• Alur pendaftaran :
 Permohonan
 Pemeriksaan Formal
 Pemeriksaan Subtantif
 Pengumuman
 Sertifikasi
UU No. 20 Tahun 2016
• Judul “ Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis
• Membedakan merek konvensional
dan merek non tradisional yang terdiri
dari :
 Merek 3 Dimensi
 Merek Suara
 Merek Hologram
• Permohonan dapat diajukan melalui
surat maupun email
• Alur pendaftaran :
 Permohonan
 Pemeriksaan Formal
 Publikasi/pengumuman
 Pemeriksaan Subtantif
 Sertifikasi

5. Perbedaan antara UU No. 15 Tahun 2001
dengan UU No. 20 Tahun 2016
UU No. 15 Tahun 2001
• Menteri tidak memiliki hak untuk
menghapus merek terdaftar
• Tidak mengatur mengenai gugatan
oleh merek terkenal
UU No. 20 Tahun 2016
• Menteri memiliki hak untuk
menghapus merek terdaftar dengan
alasan merek tersebut merupakan
Indikasi Geografis, atau
bertentangan dengan kesusilaan
dan agama.
Sedangkan untuk pemilik merek
terdaftar tersebut dapat
mengajukan keberatannya melalui
gugatan ke PTUN.
• Merek terkenal dapat mengajukan
gugatan berdasarkan putusan
pengadilan

6. Perbedaan antara UU No. 15 Tahun 2001
dengan UU No. 20 Tahun 2016
UU No. 15 Tahun 2001
• Jangka waktu proses dari permohonan
hingga sertifikat selama 14 Bulan 10
Hari
• Perpanjangan pendaftaran merek
selama 12 bulan sebelum berakhirnya
jangka waktu
• Tidak mengatur mengenai
pendaftaran merek internasional
• Pengaturan tentang Indikasi Geografis
diatur dalam Peraturan Pemerintah
(PP)
• Tidak memuat ketentuan pemberatan
sanksi pidana
UU No. 20 Tahun 2016
• Jangka waktu proses dari permohonan
hingga sertifikat selama 9 Bulan
• Perpanjangan pendaftaran merek
selama 6 bulan sebelum dan 6 bulan
setelah berakhirnya jangka waktu
• Mengatur pendaftaran merek
internasional berdasarkan Madrid
Protokol
• Mengatur tentang Indikasi Geografis
Terdiri dari 4 Bab, Pasal 53 s/d Pasal
71
• Memuat ketentuan pemberatan
sanksi pidana (mengganggu kesehatan
dan mengancam keselamatan jiwa
manusia

8. Menurut UU Merek Indonesia hal-hal yang tidak dapat
didaftarkan sebagai merek adalah:
a. Bertentangan dengan ideologi negara,peraturan perundang-undangan,
moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau
jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal,
kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa
yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas
tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau
khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
misal : “batu bata bahan bangunan” untuk menggambarkan perusahaan
konstruksi yang khusus beroperasi dalam bidang bangunan dengan batu bata.

9. Pengalihan Merek
Pasal 41 (1) menyatakan bahwa merek dapat dialihkan dengan cara:
 Pewarisan
 Wasiat
 Hibah
 Perjanjian; atau
 Sebab sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang
undangan
Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat
menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga
untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain. (Pasal
43)

10. Penghapusan Pendaftaran Merek dari
daftar umum merek
Berdasarkan ketentuan pasal 72,atas prakarsa Menteri dapat menghapus merek dari daftar
umum merek jika:
 memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas,
agama,kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya
takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
Penghapusan merek tersebut akan dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam
berita resmi merek . Pihak yang mereknya ditolak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan
niagaPemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas
prakarsa Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara (berdasarkan Pasal 73)
Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam
bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3
(tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran
atau pemakaian
terakhir. (berdasarkan Pasal 74 ayat (1))

11. Biaya-biaya Merek
1. Permohonan Pendaftaran Merek dan
Permintaan Perpanjangan Perlindungan
Merek Terdaftar
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil
1) Secara Elektronik (online) Per Kelas Rp 500.000,00
2) Secara non Elektronik (Manual) Per Kelas Rp 600.000,00
b. Umum
1) Secara Elektronik (online) Per Kelas Rp 1.800.000,00
2) Secara non Elektronik (Manual) Per Kelas Rp 2.000.000,00
2. Perpanjangan Perlindungan Merek Terdaftar
a. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum/sampai
dengan berakhirnya perlindungan Merek
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil
a) Secara Elektronik (online) Per Kelas Rp 1.000.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual) Per Kelas Rp 1.200.000,00
2) Umum
a) Secara Elektronik (online) Per Kelas Rp 2.250.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual) Per Kelas Rp 2.500.000,00

12. Biaya-biaya Merek
b. Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan
Merek
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil
a) Secara Elektronik (online) Per Kelas Rp 1.500.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual) Per Kelas Rp 1.800.000,00
1) Umum
a) Secara Elektronik (online) Per Kelas Rp 3.000.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual) Per Kelas Rp 4.000.000,00
3. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek Per Permohonan Rp 1.000.000,00
4. Permohonan Banding Merek Per Permohonan Rp 3.000.000,00
5. Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek
a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek Per Permohonan Per
Nomor
Rp 300.000,00

13. Pelanggaran Merek : Kasus Perdata
Ada 2 macam pemeriksaan kasus pelanggaran.
Jika salah satu cara terpenuhi,penggugat akan
menang. Penggugat harus membuktikan bahwa
merek tergugat:
Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap
merek yang dimiliki penggugat; atau
Persamaan yang menyesatkan konsumen
pada saat membeli produk atau jasa tergugat

14. Pelanggaran Merek : kasus Pidana
Studi Kasus Merek
(Putusan Pengadilan atas Merek tahun 1994)
Sumatra Tobacco ingin mendaftarkan merek mereka (sebagaimana terlihat) di
Australia. Permohonan pendaftaran merek tersebut ditentang oleh Philip
Morris (pemilik Marlboro). Pengacara Marlboro menyatakan bahwa Sumatra
Tobacco telah menyalahgunakan beberapa unsur/elemen gambar merek
Marlboro,pada intinya,Marlboro beragumen bahwa :
 Merek dagang lawan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek
dagang Marlboro,atau kemiripannya memperdaya konsumen;
 Pemakaian dari merek lawan cenderung bersifat curang atau
menyebabkan kekeliruan;
 Merek tersebut mengandung kesalahan geografis atas lokasi

15. Kesimpulan
Merek memegang peranan penting dalam dunia
perdagangan dan dalam melindungi reputasi
yang dibangun oleh banyak perusahaan, di masa
yang akan datang,undang-undang merek akan
bertambah penting bagi Indonesia seiring
dengan semakin meningkatnya perdagangan
Internasional di era globalisasi.