Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
1. PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
SISTEM AKUNTANSI & PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
Oleh:
Sujatmiko Wibowo, M.Ak
Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan
2. DASAR HUKUM
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat
6. No KLASIFIKASI DIGIT PENJELASAN ATRIBUT PELAPORAN
1 SATKER 6 Kode satker BA, Eselon1, Konsolidasi Satker
2 KPPN 3 Kode KPPN Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan
3 AKUN 6 Kode Akun
4 PROGRAM 3+2+2 Kode BA, Eselon I, Program
5 OUTPUT 4+3 Kode Kegiatan, Output Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan
6 DANA 1+1+8 Kode Sumber Dana, Cara Tarik, No. Register No Register
7 Bank 1+4 Kode Tipe Rekening, No. Rekening, Bank Kode KPPN
8 Kewenangan 1 Kode Kewenangan
9 Lokasi 2+2 Kode Propinsi, Kab/Kota
10 Tipe Anggaran 1 Kode Tipe Anggaran
11 Antar entitas 6 Kode Antar Entitas
12 Cadangan 6 Kode Cadangan Belum digunakan
BAGAN AKUN STANDAR
7. KERANGKA UMUM & STRUKTUR SAPP
Dalam tiap sistem atau subsistem
diperlukan unit akuntansi dan pelaporan
yang melaksanakan sistem dan bisnis
proses akuntansi.
Tiap unit akuntansi dan pelaporan
berkewajiban memproses data,
menyajikan dan melaporkan Laporan
Keuangan.
8. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)
Setiap kementerian negara/lembaga menyelenggarakan SAI.
SAI secara berjenjang mulai tingkat Satker sampai tingkat kementerian negara/lembaga termasuk
Satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas
Pembantuan.
SAI meliputi:
a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (SAK); dan
b. Akuntansi dan Pelaporan BMN (SIMAK-BMN)
SAI memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya dilakukan dengan
menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan laporan
barang kementerian negara/lembaga.
9. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)
SAI
Unit Akuntasi Pengguna Angaran
(UAPA)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPB-W)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA)
Unit Akuntansi Pengguna Barang
(UAPB)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Eselon 1 (UAPPB-E1)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Wilayah (UAPPB-W)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (UAKPB)
14. ALUR PENYUSUNAN LK PEMERINTAH PUSAT
KPPN/PKN
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA
BUN
Sistem Akuntansi BUN
Satker
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
Satker BLU
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Wilayah/
Provinsi
KONSOLIDASI
Utang & Hibah
Investasi
Pemerintah
Penerusan
Pinjaman
Transfer ke
Daerah
Belanja
Subsidi
Transaksi
Khusus
Badan Lainnya
Eselon 1 K/L
LKKL
Kanwil DJPB APK-DJPB
LKBUN
LKPP
Presiden
BPK
DPR
Belanja
Lain-lain